#menerawang lebih dalam#

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
b. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
e. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;
f. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.
10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.
15. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
19. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
23. Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
24. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.
BAB II JATI DIRI
Pasal 2
Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:
a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
BAB III KEDUDUKAN
Pasal 3
(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
(2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.
Pasal 4
(1) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
(2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
BAB IV
PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Peran
Pasal 5
TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6
(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.
Bagian Ketiga Tugas
Pasal 7
(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. operasi militer untuk perang;
b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Pasal 8
Angkatan Darat bertugas:
a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
Pasal 9
Angkatan Laut bertugas:
a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
Pasal 10
Angkatan Udara bertugas:
a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.
BAB V
POSTUR DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Postur
Pasal 11
(1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.
(2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.
Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 12
(1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
(2) Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.
(3) Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.
(4) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 13
(1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
(4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
(5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
(8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
(9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.
(10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
Pasal 14
(1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.
(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.
(3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.
Pasal 15
Tugas dan kewajiban Panglima adalah:
1. memimpin TNI;
2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
4. mengembangkan doktrin TNI;
5. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;
6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta
12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:
1. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;
2. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing;
3. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta
4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.
BAB VI
PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI
Bagian Kesatu
Pengerahan
Pasal 17
(1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.
(2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 18 (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 19
(1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.
(2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 20
(1) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.
BAB VII
PRAJURIT Bagian Kesatu
Ketentuan Dasar
Pasal 21
Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
Pasal 22
Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.
Pasal 23
(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24
(1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan berdasarkan ikatan dinas.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Pasal 25
(1) Prajurit adalah insan prajurit yang:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan;
d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan
e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.
(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.
Pasal 26
(1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.
(2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Pasal 27
(1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.
(2) Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;
b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan
c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.
(3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Bagian Kedua Pengangkatan
Pasal 28
(1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan
i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.
Pasal 29
(1) Pendidikan untuk pengangkatan prajurit terdiri atas pendidikan perwira, bintara, dan tamtama.
(2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Pasal 30
(1) Perwira dibentuk melalui:
a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat:
1. Akademi TNI, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
2. Sekolah Perwira, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Perguruan Tinggi.
b. pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintara.
(2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Pasal 31
(1) Bintara dibentuk melalui:
a. pendidikan pertama bintara yang berasal langsung dari masyarakat; atau
b. pendidikan pembentukan bintara yang berasal dari prajurit golongan tamtama.
(2) Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Pasal 32
(1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.
(2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Pasal 33
(1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima.
(2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 34
(1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.
(2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Pasal 35
Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.
Pasal 36
Sumpah Perwira adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan
Pasal 37
(1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.
(2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.
Pasal 38
(1) Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.
(2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Pasal 39
Prajurit dilarang terlibat dalam:
1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.
Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 40
(1) Setiap prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, perlengkapan, dan peralatan militer sesuai dengan tuntutan tugasnya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Pasal 41
(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan, dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Pasal 42
(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan prestasinya, sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Pasal 43
(1) Kenaikan pangkat Kolonel dan Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.
(2) Kenaikan pangkat selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.
Pasal 44
(1) Prajurit yang mendapat tugas dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 45 Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan keputusan Panglima.
Pasal 46
(1) Jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Pasal 47
(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2)Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
(3)Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada
ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
(5)Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 48
Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian
Kelima Kesejahteraan
Pasal 49
Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pasal 50
(1) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh kebutuhan dasar prajurit yang meliputi:
a. perlengkapan perseorangan dan
b. pakaian seragam dinas.
(2) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi:
a. penghasilan yang layak;
b. tunjangan keluarga;
c. perumahan/asrama/mess;
d. rawatan kesehatan;
e. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;
f. bantuan hukum;
g. asuransi kesehatan dan jiwa;
h. tunjangan hari tua; dan
i. asuransi penugasan operasi militer.
(3) Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi:
a. rawatan kesehatan;
b. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;
c. bantuan hukum.
(4) Penghasilan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif yang terdiri atas:
a. gaji pokok prajurit dan kenaikannya secara berkala sesuai dengan masa dinas;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan operasi;
d. tunjangan jabatan;
e. tunjangan khusus; dan
f. uang lauk pauk atau natura.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 51
(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat memperoleh rawatan dan layanan purnadinas.
(2) Rawatan dan layanan purnadinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 52
Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa-jasanya kepada negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam Pengakhiran
Pasal 53
Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.
Pasal 54
Prajurit dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.
Pasal 55
(1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
a. atas permintaan sendiri;
b. telah berakhirnya masa ikatan dinas;
c. menjalani masa pensiun;
d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
e. gugur, tewas, atau meninggal dunia;
f. alih status menjadi pegawai negeri sipil;
g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif; dan
h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
(2) Prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf h, dapat dipensiun dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 56
(1)Hak prajurit yang gugur atau tewas diberikan kepada ahli warisnya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 57
Hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan, diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 58
(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau di luar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas, wajib terus dicari.
(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah 1 (satu) tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.
(4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan keputusan Panglima.
Pasal 59
(1) Prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan keputusan Presiden.
(2) Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.
Pasal 60
(1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
Pasal 61
(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda jasa kenegaraan yang dimilikinya pada waktu menghadiri upacara nasional atau kemiliteran sesuai yang diperolehnya pada saat masih berdinas aktif.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.
Pasal 62
(1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 63
(1) Perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Bagian Ketujuh Ketentuan Hukum
Pasal 64
Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.
Pasal 65
(1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.
(2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
(3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.
BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 66
(1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.
Pasal 67
(1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 68
(1) TNI wajib mengelola anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah.
(2) TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan.
(3) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.
(4) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 69
Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
BAB IX
HUBUNGAN KELEMBAGAAN
Pasal 70
(1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan negara.
(2) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan.
(3) Hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pasa Pasal 53, diatur sebagai berikut.
a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI.
b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur secara bertahap.
(1) Perwira yang tepat berusia atau belum genap berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
(2) Perwira yang belum genap berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
Perwira yang belum genap berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
(3) Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
Pasal 72
Bagi perwira yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan sedang menjalani penahanan dalam dinas keprajuritan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetap berlaku ketentuan tersebut sampai masa penahanan dalam dinas keprajuritannya berakhir.
Pasal 73
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini.
Pasal 74
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
(2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Pasal 75
(1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
(2) Segala penyebutan, penamaan, dan istilah yang berkaitan dengan postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.
Pasal 76
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 78 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta Pada tanggal:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ………. NOMOR ………..
PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
I. UMUM 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
2. Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dengan undang-undang.
3. Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
5. Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dan oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang tersendiri.
6. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan untuk memelihara kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia ke depan, maka diperlukan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan Tentara Rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada perang kemerdekaan tahun 1945–1949 dengan semboyan “merdeka atau mati”. Rakyat yang menjadi dasar terbentuknya TNI pada saat itu adalah bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA serta yang berasal dari rakyat, yaitu Barisan Pemuda, Hisbullah, Sabililah, dan Pelopor, di samping laskar-laskar dan tentara pelajar yang tersebar di daerah-daerah lain, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer, yang keseluruhannya terhimpun dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam proses perjalanan sejarah serta penataan untuk mendukung profesionalisme dan mengakomodasi potensi kekuatan perjuangan, maka dilakukanlah penyempurnaan organisasi. BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), dan terakhir mulai tanggal 3 Juni tahun 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam perkembangannya, pada tanggal 21 Juni tahun 1962, TNI pernah berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam jati dirinya TNI sebagai Tentara Rakyat berarti bahwa anggota TNI direkrut dari warga negara Indonesia.
Huruf b Yang dimaksud dengan Tentara Pejuang adalah bahwa TNI dalam melaksanakan tugasnya berjuang menegakkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara moral, berjuang memiliki makna tidak mengenal menyerah terhadap setiap tantangan
tugas yang dilaksanakan. Pemahaman “tidak mengenal menyerah” di sini berarti tidak menyerah kepada lawan dalam konteks taktik dan strategi perang. Tidak mengenal menyerah berarti bahwa setiap upaya untuk mencapai tujuan harus selalu diusahakan dengan terukur.
Huruf c Yang dimaksud dengan TNI sebagai Tentara Nasional adalah bahwa TNI merupakan tentara kebangsaan, bukan tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama. TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas semua kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.
Huruf d Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.
Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud berkedudukan di bawah Presiden adalah bahwa keberadaan TNI di bawah kekuasaan Presiden.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada Panglima TNI dengan dibantu para Kepala Staf Angkatan.
Dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertahanan negara, pada masa yang akan datang institusi TNI berada dalam Departemen Pertahanan.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan penangkal adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan
sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Huruf b Yang dimaksud dengan penindak adalah kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Huruf c Yang dimaksud dengan pemulih adalah kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman.
Yang dimaksud dengan menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut, dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang.
Yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara.
Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut:
a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
1. invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata; 2. bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya; 3. blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara; 5. keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati; 6. tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden. b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain; c. pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah; d. sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional; e. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer; f. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri; g.
ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia, yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dapat berupa:
1. pembajakan atau perompakan;
2. penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa;
3. penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut. h. konflik komunal yang terjadi antarkelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
Huruf b Angka 1 Cukup jelas.
Angka 2 Cukup jelas.
Angka 3 Cukup jelas.
Angka 4 Cukup jelas.
Angka 5 Yang dimaksud dengan objek vital nasional yang bersifat strategis adalah objek-objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah.
Angka 6 Cukup jelas.
Angka 7 Cukup jelas.
Angka 8 Yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah:
a. membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta. b. membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Angka 9 Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.
Angka 10 Cukup jelas.
Angka 11 Cukup jelas.
Angka 12 Cukup jelas.
Angka 13 Cukup jelas.
Angka 14 Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 8 Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan menjaga keamanan wilayah perbatasan darat adalah segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dengan negara lain dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Pasal 9 Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.
Huruf c Yang dimaksud dengan diplomasi Angkatan Laut (naval diplomacy) adalah fungsi diplomasi sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran Angkatan Laut secara universal sesuai dengan kebiasaan internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Pasal 10 Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan postur pertahanan negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI tersebut harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan.
Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan Komando Utama Operasi adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima TNI.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan Komando Utama Pembinaan adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan kepribadian berdasarkan rekam jejak.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
(bersambung)
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Yang dimaksud dengan terhitung sejak permintaan persetujuan calon Panglima disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah pada saat permintaan persetujuan tersebut secara administratif telah berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Angka 1 Cukup jelas.
Angka 2 Cukup jelas.
Angka 3 Cukup jelas.
Angka 4 Cukup jelas.
Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas.
Angka 7 Cukup jelas.
Angka 8 Cukup jelas.
Angka 9 Yang dimaksud dengan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, antara lain perencanaan untuk :
a. memberikan kemampuan melalui pendidikan dan latihan agar dapat melaksanakan tugas pertahanan negara. b. mengintegrasikan kekuatan pengganda yang berasal dari komponen cadangan dan komponen pendukung ke dalam organisasi kekuatan pertahanan negara. c. membina serta memelihara kemampuan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertingkat dan berlanjut guna menjamin kesiapsiagaan. d. menggunakan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman. Angka 10 Penggunaan komponen cadangan setelah dimobilisasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Angka 11 Cukup jelas.
Angka 12 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah situasi dan keadaan yang kalau dibiarkan akan mengakibatkan kekacauan keamanan dan kerugian negara yang lebih besar sehingga perlu segera mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata guna menyelamatkan kepentingan nasional.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Penggunaan kekuatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden adalah tindakan operasi militer.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Sumpah Prajurit adalah pernyataan atau janji kesetiaan dan ketaatan seorang prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membaktikan diri kepada bangsa dan Negara Indonesia. Pada saat dilantik menjadi prajurit, setiap prajurit harus mengucapkan Sumpah Prajurit.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cara pemberian pangkat dilakukan dengan pengangkatan pertama yang diberikan setelah lulus pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan, serta dengan kenaikan pangkat yang, terdiri dari:
1. Kenaikan pangkat regular diberikan pada waktu tertentu kepada prajurit yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan. 2. Kenaikan pangkat khusus terdiri atas:
a. Kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertaruhan jiwa raga secara langsung dan berjasa melampaui panggilan tugas. Kenaikan pangkat ini dapat dianugerahkan secara anumerta.
b. Kenaikan pangkat penghargaan diberikan kepada prajurit menjelang akhir dinas keprajuritan karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Yang dimaksud dengan rahasia tentara adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas tentara yang apabila jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak akan merugikan negara di bidang pertahanan.
Yang dimaksud dengan kata “akan” adalah bahwa setelah mengucapkan sumpah prajurit, selanjutnya prajurit serta merta mematuhi seluruh isi sumpah prajurit.
Yang dimaksud dengan taat kepada atasan adalah mematuhi seluruh perintah yang berhubungan dengan tugas keprajuritan, sepanjang tidak bertentangan dengan perintah agama yang dianutnya.
Pasal 36 Sumpah perwira diucapkan oleh prajurit yang dilantik sebagai perwira, merupakan pernyataan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kode Etik Prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, sedangkan Kode Etik Perwira adalah Budhi Bhakti Wira Utama.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pakaian seragam adalah pakaian dinas TNI.
Yang dimaksud dengan atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh prajurit antara lain tanda pangkat, tanda jasa, tanda satuan, dan tanda kecakapan.
Yang dimaksud dengan perlengkapan dan peralatan militer adalah perlengkapan dan peralatan perorangan serta satuan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan melampaui panggilan tugas adalah bahwa seseorang prajurit TNI tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan dalam suatu tugas demi bangsa dan negara, walaupun tindakan itu tidak dilakukannya, tidak akan disalahkan. Apabila yang bersangkutan akhirnya gugur dalam melakukan tindakan kepahlawanan yang berhasil tersebut, maka dapat dianugerahi penghargaan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.
Kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta, dianugerahkan terutama kepada tamtama dan bintara. Penganugerahan kenaikan pangkat ini tidak menutup kemungkinan penganugerahan tanda jasa kenegaraan untuk jasa yang sama.
Pada penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa ini dinyatakan secara jelas dan terinci, dalam piagam dan dibacakan pada saat penganugerahan tentang siapa yang melakukan tindakan itu, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana peristiwa itu terjadi dan jasa atau hasil positif dari tindakan kepahlawanan prajurit yang bersangkutan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politis lainnya.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan keluarga prajurit adalah isteri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Prajurit karier yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan menerima:
a. pensiun, bilamana telah menjalani dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; b. tunjangan bersifat pensiun, bilamana:
1) telah menjalani dinas keprajuritan antara 15 (lima belas) tahun hingga kurang dari 20 (dua puluh) tahun; atau
2) telah mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun yang ditentukan dan telah menjalani dinas keprajuritan antara 10 (sepuluh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun; c. tunjangan, bilamana belum mencapai batas usia tunjangan bersifat pensiun akan tetapi telah menjalani dinas keprajuritan antara 5 (lima) tahun hingga kurang dari 15 (lima belas) tahun; atau d. pesangon, bagi yang telah menjalani dinas keprajuritan kurang dari 5 (lima) tahun, yang diterimakan sekaligus sebesar gaji terakhir dikalikan dengan jumlah tahun masa dinas keprajuritan. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan menjalani masa pensiun adalah masa di mana prajurit tersebut selesai melaksanakan kedinasan militer untuk kembali ke masyarakat.
Bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun.
Pemberian MPP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e
1. Gugur adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas atau tugas pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan. 2. Tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan akibat tindakan lawan. 3. Meninggal dunia adalah menemui ajal bukan karena melaksanakan tugas.
Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Yang dimaksud dengan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas adalah apabila :
1. dinas memerlukan pengurangan jumlah prajurit karena kelebihan tenaga yang disebabkan terjadinya penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya karena perubahan susunan organisasi TNI. 2. tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional paling sedikit selama satu tahun berturut-turut karena tidak memenuhi persyaratan administrasitif dan kemampuan untuk menduduki suatu jabatan, kecuali sedang mengikuti pendidikan. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Yang dimaksud cacat berat adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan prajurit tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun sehingga menjadi beban orang lain.
Yang dimaksud cacat sedang adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan, namun masih mampu berkarya di luar lingkungan TNI.
Yang dimaksud dengan cacat ringan adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan penyandang cacat terganggu dalam melaksanakan tugas.
Pasal 58 Ayat (1) Wajib terus dicari dalam jangka waktu yang tidak terbatas disesuaikan dengan kondisi situasi dan kemampuan pemerintah.
Ayat (2) Diberhentikan dengan hormat merupakan tindakan pertama yang perlu diambil berdasar atas keputusan Panglima yang menetapkan prajurit yang bersangkutan hilang. Setelah didapat kepastian atas diri prajurit yang bersangkutan, maka diadakan penyesuaian, antara lain diberhentikan dengan hormat karena gugur, tewas atau meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat karena nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau kalau perlu diajukan ke Peradilan Militer karena desersi.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan masih hidup adalah keadaan dengan segala kondisi seperti cacat berat, cacat sedang dan lain-lain.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Di samping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer.
Hukum militer sebagaimana dimaksud di atas perlu dicapai kesatuan hukum, kepastian hukum dan kodifikasi hukum. Oleh sebab itu, hukum militer tersebut perlu dibina dan dikembangkan oleh departemen yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara.
Pasal 65 Ayat (1) Hukum yang dimaksud adalah hukum administrasi, hukum disiplin dan hukum pidana yang berlaku bagi prajurit termasuk peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67 Ayat (1) Semua pemenuhan dukungan anggaran TNI untuk melaksanakan tugas pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Departemen Pertahanan.
Ayat (2) Semua pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak untuk keperluan pelaksanaan tugas dibiayai dengan anggaran kontijensi yang pelaksanaannya diajukan oleh Departemen Pertahanan dan melalui proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70 Cukup jelas.
Pasal 71 Cukup jelas.
Pasal 72 Cukup jelas.
Pasal 73 Cukup jelas.
Pasal 74 Cukup jelas.
Pasal 75 Cukup
Pasal 76 Cukup jelas.
Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Cukup jelas.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Ditulis oleh A.A. Oka Mahendra, S.H. (http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html)

Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenai antara lain pengertian keuangan negara[1] membuat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah berjalan alot. Bahkan pembahasan dalam rapat panitia antar kementerian sampai “ber-darah-darah”. Masing-masing wakil kementerian berpegang teguh pada undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya.

Berbagai  jurus mematikan dikeluarkan untuk meruntuhkan argumentasi wakil kementerian lainnya. Ada wakil kementerian berpendapat bahwa kekayaan BHPP  termasuk dalam pengertian kekayaan negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sehingga pengelolaan keuangannya tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang keuangan. Sebaliknya ada wakil kementerian yang berpendapat kekayaan BHPP tidak termasuk pengertian tersebut, karena BHPP bukan perusahaan negara/perusahaan daerah sehingga pengelolaan keuangannya dilakukan tersendiri[2]. Hal serupa juga terjadi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).

Biang keladinya ialah disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Disharmonisasi tersebut menyangkut bentuk BPJS. Menurut Undang-Undang SJSN bentuk badan hukum BPJS ditentukan badan hukum nirlaba, pengelola dana amanat  yang dibentuk dengan undang-undang sedangkan Undang-Undang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menentukan BPJS berbentuk BUMN. Akibatnya sampai berakhirnya tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) UU SJSN yaitu tanggal 19 Oktober 2009, Undang-Undang BPJS gagal dibentuk.

Mengapa terjadi disharmoni antar peraturan perundang-undangan.

Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:
a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan :
a.  Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
b.  Timbulnya ketidakpastian hukum;
c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
d.  Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

 

Bagaimana mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan?

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:
a.  Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
b.  Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah  Konsitusi;
2) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:

1)     Lex superior derogat legi inferiori.

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah[3].

2)    Lex specialis derogat legi generalis

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex specialis derogat legi generalis[4]:

(a)   Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
(b)   Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang).
(c)   Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3).   Asas lex posterior derogat legi priori.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru.
Asas ini pun memuat prinsip-prinsip[5]:

(1)   Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
(2)   Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.[6]

 

Dapatkah disharmoni peraturan perundang-undangan dicegah?

Pencegahan disharmoni peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk penyusunan rancangan undang-undang harmonisasi dilakukan pada tahap:

  1. Penyusunan program legislasi nasional dilingkungan pemerintah.
    Pengharmonisasian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian penyusun rencana pembentukan rancangan undang-undang dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya.[7]
    Pengharmonisasian dimaksud diarahkan pada perwujudan keselarasan, konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.[8]
    Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang dilaksanakan dalam forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.[9]
    Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM mengkoordinasikan prolegnas yang diajukan oleh pemerintah dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi prolegnas.[10]
  2. Penyusunan prolegnas antara DPR dengan pemerintah.
    Koordinasi dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR RI.[11]
  3. Persiapan penyusunan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Pengharmonisasian dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM.[12]
    Pengharmonisasian dilakukan sebagai berikut:

1) Untuk penyusunan rancangan undang-undang berdasarkan prolegnas, keikut sertaan wakil Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap panitia antar kementerian, dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang dan teknik rancangan peraturan perundang-undangan.[13]
Panitia antar Kementerian menitik beratkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.[14]
Dalam praktek pembahasan dilakukan secara rinci termasuk soal-soal teknis penyusunan dan teknis redaksional perumusan.

2).  Untuk penyusunan rancangan undang-undang diluar prolegnas pemrakarsa diwajibkan mengkonsultasikan rancangan undang-undang dimaksud dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengharmonisasian.[15]
Untuk kelancaran pengharmonisasian Menteri Hukum dan HAM mengkoordinasikan pembahasan konsepsi rancangan undang-undang tersebut dengan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya.[16]

Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI :

4.  Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.[17]
Pengharmonisasian rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, subtansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.[18]

 

Aspek apa saja yang di harmonisasikan?

Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:

1.     Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:

a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
c. Undang-undang /harmonisasi horizontal;
d. Asas-asas peraturan perundang-undangan.

1). Asas pembentukan.
2). Asas materi muatan.
3).  Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.

2.  Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi :[19]

1). Kerangka peraturan perundang-undangan;
2). Hal-hal khusus;
3). Ragam bahasa;
4). Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.
7 (tujuh) kemampuan dasar untuk pengharmonisasian untuk keberhasilan harmonisasi sebagai berikut:

  1. Memahami secara jernih keterkaitan rancangan undang-undang yang disusun dengan sistem hukum nasional.
  2. Komunikasi yang efektif dengan pemrakarsa dan pemangku kepentingan ketika mempersiapkan konsepsi materi muatan rancangan undang-undang, dalam rangka menemukan fakta-fakta yang relevan yang menjadi latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dan problema-problema pontensial yang mungkin timbul.
  3. Bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk membuka askes terhadap aspirasi masyarakat.
  4. Memahami bahwa peraturan perundang-undangan akan dilaksankan oleh polisi, jaksa, hakim, pengacara, notaris, pengusaha dan masyarakan pada umumya.
  5. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan rancangan undang-undang.
  6. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  7. Menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana pengharmonisasian dilakukan?

Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
  2. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar.
  3. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten.
  4. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait.
  5. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang.
  6. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten.
  7. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Pengharmonisasian rancangan undang-undang yang dilaksanakan secara cermat dan profesional akan menghasilakan rancangan undang-undang yang memenuhi syarat sebagai rancangan undang-undang yang baik.
Ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik menurut Lon Fuller sebagai berikut:[20]

  1. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara;
  2. Hukum harus dipublikasikan;
  3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
  4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
  5. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;
  6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
  7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah;
  8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negra, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Akhirnya marilah kita renungkan adagium berikut: Cessante Ratione Legis, Cessat Et Ipsa Les: (bila dasar dari hukum itu berhenti, maka hukumnya sendiri pun berhenti).

 

Jakarta, 29 Maret 2010

A.A. Oka Mahendra

 


[1] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 antara lain menentukan: “keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi…. kekayaan negara/kekayaan daerah…. yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”

[2]  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009, menentukan: “BHPP adalah Badan Hukum Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah”.

[3] Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.56. Periksa juga penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut; “dalam ketentuan ini  yang dimaksut dengan ” hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

[4] Ibid, hal 58.

[5] Ibid hal 59.

[6] Ibid hal 59.

[7] Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas, Pasal 14.

[8] Ibid, Pasal 15.

[9] Ibid, Pasal 16 ayat (1).

[10] Ibid, Pasal 19.

[11] Ibid Pasal 20.

[12] Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 18 ayat (2).

[13] Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancanagn Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, Pasal 8.

[14] Ibid, Pasal 10 Ayat (1).

[15] Ibid, Pasal 21.

[16] Ibid, Pasal 22 Ayat (1).

[17] Peraturan DPR RI Nomor. 01/DPR RI/I/2009-2010, tentang Tata Tertib, Pasal 116 Ayat (1).

[18] Ibid, Pasal 115.

[19] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Opcit, Lampiran.

[20] Munir Fuady, Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat), Bandung, 2009, Halaman 9.

ASAS-ASAS HUKUM DALAM TEORI DAN PRAKTEK

Oleh : Rahmat Setiabudi Sokonagoro[1]

http://www.sokonagoro.com/6-asas-asas-hukum-dalam-teori-dan-praktek.html/comment-page-1#comment-2155

(Hak Cipta dilindungi Undang-undang)

Dalam tinjauan terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan, dikenal asas undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan adanya undang-undang yang bersifat umum. Penggunaan asas ini sudah bersifat universal. Asas-asas ini dikenal untuk mengantisipasi jika terjadi pertentangan antara dua peraturan perundang-undangan yang sederajat. Misalnya pertentangan antara undang-undang. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum tata negara di Indonesia, dikenal adanya hak menguji materiil terhadap peraturan perundang-undangan (toetsingrecht). Hak tersebut dimiliki oleh Mahkamah Agung, untuk menguji pertentangan peraturan perundang-undangan dengan derajat di bawah undang-undang, dengan kata lain, MA berwenang untuk menguji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang undang. Selain MA, kewenangan untuk menguji materiil juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Hak uji materiil ini dapat dilakukan hanya jika terdapat pertentangan antara Undang-Undang dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Jadi, dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, para pembentuk undang-undang sudah mengatur mengenai permasalahan jika terjadi pertentangan horizontal antara peraturan perundang-undangan dengan derajat di bawah Undang-Undang, dan jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang dengan Konstitusi. Namun terhadap pertentangan antar undang-undang, belum diatur menjadi kewenangan siapa hak menguji materiil tersebut.

Selama ini, jika terjadi pertentangan antar undang-undang, maka dipergunakan asas hukum antara lain lex speciali derogat legi generali, lex poresteriori derogat legi inferiori, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan akan terjadi lagi jika ternyata Undang-Undang tersebut bersifat sektoral. Apakah terhadap hal ini dapat diberlakukan asas-asas hukum tersebut.

Mari kita tinjau terhadap asas hukum lex speciali derogat legi generali yang artinya peraturan yang bersifat khusus dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.[2]

Contoh pengakuan terhadap asas Lex specialis derogat legi generali dalam bidang hukum pidana materiil dapat kita lihat di dalam isi Pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undangundang itu ditentukan lain”. Sedangkan dalam bidang hukum pidana formil, namapak di dalam isi Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ” (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Memang benar bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) butir i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ”(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: I. mengadakan penghentian penyidikan. Sebagai alasan dari penghentian penyidikan perhatikan isi

Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan: ”(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penghentian penyidikan demi hukum (Pasal 76; 77; 78 dan 79 KUHP), maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Memang benar sesuai dengan Pasal 14 huruf h dinyatakan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang: h. Menutup perkara demi kepentingan hukum Sebagai alasan dari penghentian penuntutan perhatikan isi Pasal 140 ayat (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penunutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak piada atau perkara ditutup demi hukum penuntutan umum menuangkan dalam surat ketetapan.

Dari dua produk hukum tersebut diberikan dasar hukum untuk adanya pengaturan yang berbeda terhadap apa yang telah diatur dalam undang-undang generalisnya. Dapatlah disebut mulai dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (dalam posisi Lex specialis), kesemuanya mempunyai materi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (legi generali).

Satu lagi contoh pertentangan antara Undang-Undang yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengembalikan kepada asas hukum lex speciali derogat legi generali. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam salah satu pasalnya terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yakni pada pasal yang mengatur tentang pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang lebih lama (dalam UUPM) dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur oleh UUPA. Padahal sudah jelas, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria, konsepsi awalnya adalah Undang-Undang payung (umbrella act) atau Undang-undang pokok. Undang-undang ini juga bersifat sektoral, dimana terdapat dua sektor yang dapat bertentangan, yakni sektor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) dan sektor Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pengaturan masing-masing undang-undang juga tidak membuka kemungkinan untuk merujuk pada suatu aturan yang lebih khusus. Sehingga pasal yang saling bertentangan tersebut menjadi tidak dapat berlaku (invalid). Para ahli hukum juga tidak dapat mempergunakan asas lex speciali karena Undang-Undang Penanaman Modal sudah bersifat speciali / khusus. Setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib tunduk kepada aturan UUPM tersebut. Sedangkan Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya juga merupakan aturan yang bersifat lex speciali pada bidang hukum pertanahan. Setiap pengurusan hak atas tanah, harus tunduk pada aturan UUPA tersebut.

Jika sudah demikian, muncul pertanyaan,siapakah yang berhak melakukan uji materiil, ataukah siapa yang dapat memberikan pendapat yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para aparatur pemerintah dan investor dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan, karena MA hanya berwenang untuk menguji materiil peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang untuk melakukan uji materiil karena kewenangan MK hanya untuk menguji materiil Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi (Vertical Judicial Review). Apakah Undang-undang tersebut harus diamandemen lagi, dirubah lagi.

[1] LL.B (School of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), LL.M Candidate (Postgraduate Program Universitas Gadjah Mada), Participant of Coursework International Trade Law and Corporate Finance Law at School of Law, South Carolina University, Associates at BER Law Firm, Jakarta;

[2] Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. Perundang-undangan Dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 1979. hal 16-17;

Diposkan oleh Rahmat Setiabudi Sokonagoro, LL.B. di 22:22 0 komentar

Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan dalam Praktek

Disusun Oleh: Rahmat Setiabudi Sokonagoro[1]

(Hak Cipta dilindungi Undang-Undang)

Fictie ialah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.[2] Kata fictie itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. Fictie atau dusta yang demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu.

Sebagai contoh, rakyat Romawi yang meninggal dalam tawanan dipandang meninggal sebagai budak dan menurut hukum Romawi, seorang budak tak dapat meninggalkan warisan yanjg sah. Dengan demikian maka surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, lex cornelia (dari Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkatannya, sehingga surat wasiatnya berlaku (fictio legis corneliae). Fictie tersebut yang pada mulanya hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum dari seorang tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai tawanan, yang kembali di negerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas tawanan perang. Bangsa Romawi memakai fictie sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum inggris memperlihatkan persamaan dengan hukum Romawi.[3]

Dalam hukum Indonesia, fiksi hukum juga diakui. Lihat pasal 3 KUH Perdata yang berbunyi “Anak yang berasal dari seorang perempuan yang hamil, dinyatakan sebagai telah lahir, sekadar kepentingannya menghendakinya. Jika ia dilahirkan mati, ia dianggap sebagai tidak pernah ada”. Fiksi-fiksi tersebut mempunyai sidat yang tak berbahaya. Bahkan lebih daripada itu, orang dapat mengatakan bahwa fiksi perundang-undangan itu bukanlah fiksi sebenarnya melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi.

Soal “Ignorare Legis est lata Culpa”. atau fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan[4] menarik untuk diperbincangkan. Jarang kita melihat fiksi hukum itu dalam konteks waktu dan dimana kelahirannya. fiksi yang kita bicarakan ini juga harus dilihat dalam konteks ke-Indonesiaan.

Dalam Sejarah Hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis. jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi munculah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam satu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibikin oleh bandan publik. hal itu memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat.

Lalu bagaimana kira-kira bila dibandingkan dengan konteks Indonesia? Pertama, soal geografis adalah pembeda yang paling tajam antara NKRI dengan Negara-negara Eropa daratan yang relatif kecil. Pembeda kedua adalah Identifikasi Sosial masyarakat yang beragam berdasarkan suku dan penerimaannya terhadap hukum negara.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana proses legal making di ruang legislator. Misalnya, apakah pembuatan UU yang berkaitan dengan pertambangan melibatkan masyarakat adat atau aspirasi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Papua dst. Soal akses masyarakat terhadap pembentukan UU itu satu hal saja. hal lain yaitu bagaimana sosialisasi pemerintah terhadap UU yang telah diundangkan. Apakah dengan hanya perintah untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, dll, dapat menjamin masyarakat mengetahui adanya peraturan yang diundangkan tersebut.

Dalam prakteknya, banyak masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Permasalahan timbul ketika banyak warga masyarakat melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, karena ketidak tahuannya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Luasnya daerah geografis negara Indonesia, buruknya akses masyarakat kepada pemerintahan, keterbelakangan wilayah, membuat tidak seluruh peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat hanya dengan perintah pencantuman ke dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, dll. Ketidak mampuan pemerintah dan aparaturnya dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru dibentuk dan baru diundangkan juga menjadi salah satu sebab ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Seharusnya, sebelum mempergunakan fiksi hukum ini, pemerintah wajib melakukan sosialisasi secara maksimal, sehingga paling tidak, 85 % masyarakat dapat mengetahuinya dan kemudian mematuhi peraturan tersebut.

Jadi fiksi perundang-undangan itu sebenarnya bukanlah tidak dapat dibuang. Akan tetapi bahwa ia sering dipakai terutama dapat dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat. Adakalanya juga pembentuk undang-undang memakai fiksi, padahal pemakaian fiksi itu dapat dihindarinya. Hukum yang tugasnya mengatur kehidupan masyarakat sebenarnya tidak boleh dijelmakan dalam peraturan-peraturan yang dalamperumusannya jelas bertentangan dengan kenyataan. Adalah kewajiban ajaran hukum untuk sebanyak mungkin mengeluarkan fiksi dari perundang-undangan, dengan kata lain, mempersiapkan peraturan-peraturan yang sederhana.

Sebenarnya pemakaian fiksi hukum dalam perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar. Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya. Karena dalam Undang-undang dan dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi. Akhirnya ahli hukum, karena terbiasa dengan penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat lancar mempergunakannya. Itulah sebabnya, fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya. Dengan fiksi, kita dapat menghitamkan yang putih maupun sebaliknya. Hal itu membahayakan dalam proses menemukan kebenaran dan keadilan. Misalnya dalam persangkaan. Persangkaan harus dipisahkan dari fiksi. Fiksi adalah ketidak benaran suatu ciptaan saja, persangkaan mungkin benar, mungkin tidak. Peranan yang penting yang dipegang oleh persangkaan ini tidak akan ditinjau lebih lanjut.

[1] LL.B (School of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), LL.M Candidate (Postgraduate Program Universitas Gadjah Mada), Participant of Coursework International Trade Law and Corporate Finance Law at School of Law, South Carolina University, Associates at BER Law Firm, Jakarta;

[2] Appledoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

[3] Ibid.

[4] A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Diposkan oleh Rahmat Setiabudi Sokonagoro, LL.B. di 22:14 0 komentar

MENGGALI MAKNA PERISTILAHAN HUKUM

DALAM BAHASA HUKUM INDONESIA

Disusun Oleh:
Rahmat Setiabudi Sokonagoro, Khotibul Umam,

Afra Roki, Chandra Dewi Puspitasari, Sri Widiyastuti

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan elemen penting adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supremasi hukum merupakan suatu keniscayaan agar jalannya pemerintahan bernegara berada dalam koridor hukum.

Seperti kita ketahui bersama bahwa hukum di Indonesia masih banyak yang materinya berasal dari hukum peninggalan Belanda, dimana hal ini mendapatkan pijakan yang kokoh secara hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Secara faktual hingga saat ini juga masih banyak dijumpai lembaga-lembaga hukum peninggalan Belanda yang dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada sektor legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam bahasa sehari-hari pun sering kita dengar masih familiarnya penggunaan istilah-istilah tentang hukum, baik oleh praktisi hukum maupun masyarakat awam. Walaupun demikian terkadang dalam penggunaannya kurang sesuai dengan makna dari istilah yang bersangkutan diukur dari kacamata teori-teori ilmu pengetahuan.

Peristilahan hukum yang muncul saat ini, ternyata tidak hanya peristilahan hukum dari bahasa Belanda, beberapa dari bahasa lain baik dari negara-negara Eropa Kontinental, Anglo Saxon, bahkan perkembangan terbaru banyak muncul peristilahan dari bahasa Arab yang lebih banyak dipraktikkan dalam Hukum Lembaga Keuangan. Istilah hukum sendiri sebenarnya berasal dari Bahasa Arab hukm, yang kemudian telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, termasuk juga istilah keadilan dan kemanfaatan.

Contoh peristilahan dari bahasa Belanda yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya misalnya setiap orang dianggap tahu undang-undang atau yang lebih dikenal dengan fictie hukum, lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, tegakkanlah hukum meskipun langit akan runtuh (fiat justicia roat coelum), lex specialis derogat legi generali, putusan hakim selalu dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) dan sebagainya. Sementara dari Anglo Saxon System dikenal adanya istilah Memorandum of Understanding (MoU) yang dalam realitas empiris sering dipersamakan dengan perjanjian. Kemudian peristilahan dari bahasa Arab yang saat ini ada di masyarakat khusunya di bidang hukum ekonomi dan keuangan misalnya mengenai pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan qardh, riba, dan sebagainya.

Beberapa peristilahan tersebut jika ditinjau makna dan penggunaannya sering kali kurang tepat, sukar diterapkan, dan beberapa menjadi tidak logis serta cenderung hiperbolis. Penggunaan yang tidak tepat misalnya penyamaan antara MoU dengan perjanjian, sementara istilah yang sukar penerapannya misalnya adagium lex specialis derogat legi generali, dan penggunaan istilah yang tidak logis dan hiperbolis misalnya hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh (fiat justitia roat coelum).

Penggunaan-penggunaan istilah dimaksud ada yang tepat ketika diimplementasikan dalam realitas praktik, pun beberapa dirasa kurang tepat terutama jika ditinjau dari teori kebenaran dan teori keadilan. Kebenaran dan keadilan merupakan unsur yang hendak dituju oleh hukum. Oleh karena itu ketika berbicara tentang hukum orientasi kita adalah pada kebenaran dan keadilan.

Berbicara mengenai istilah atau peristilahan berarti kita masuk pembahasan mengenai bahasa, lebih khusus lagi dalam konteks ini adalah bahasa hukum. Sementara ketika kita hendak menggali maknanya kita akan masuk ke ranah filsafat ilmu, dan untuk mencari kebenaran dari istilah dan penggunaannya kita akan menggunakan teori kebenaran. Setelah itu untuk mengetahui dampak dari penggunaan istilah tertentu kita akan menggunakan teori keadilan.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo bahwa bahasa hukum Indonesia masih mencari gayanya sendiri. Istilah-istilahnya masih belum tetap dan sebagian besar masih merupakan terjemahan belaka dari istilah hukum Belanda. Dengan demikian istilah atau kalimat Indonesia itu masih mencerminkan pengertian hukum Belanda dan alam pikiran hukum Belanda. Lanjut Beliau bahwa bahasa hukum berlainan daripada bahasa sehari-hari atau bahasa kesusasteraan.[1]

Karakteristik bahasa hukum Indonesia selain terletak pada komposisi, dan gaya bahasa yang khusus dengan kandungan arti yang khusus, juga terletak pada istilah-istilah yang dipakai.[2] Hal ini disebabkan dalam merumuskan, menyusun, menjabarkan ketentuan-ketentuan hukum para ahli hukum demi kepentingan hukum itu sendiri perlu menggunakan kata, istilah atau ungkapan-ungkapan yang jelas, teliti, pasti, seragam, dan bersistem.

Kamus Bahasa Indonesia sendiri tidak memuat secara defenitif mengenai pengertian istilah tersebut, tetapi dalam buku yang berjudul Bahasa Hukum Indonesia yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat diambil kesimpulan bahwa istilah merupakan satu atau beberapa kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah konsep. Mengingat istilah ini dalam konteks istilah hukum, maka konsep yang diungkapkan tesebut merupakan sebuah konsep tentang hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa istilah hukum adalah satu atau beberapa kata yang dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah konsep hukum.

Dalam filsafat ilmu dipertanyakan mengenai apakah ilmu bebas nilai ataukah tidak dan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membawa perdebatan panjang namun hakikat ilmu tidaklah bebas nilai. Satu hal yang ingin dihindari oleh kebanyakan ilmuwan namun kehadirannya sulit untuk di tolak adalah kekuasaan. Kekuasaan memainkan peran besar dalam perkembangan ilmu – baik secara langsung maupun tidak – karena para ilmuwan sulit untuk memancangkan bendera otonomi ilmiah di dalam suatu negara yang meletakkan kekuasaan sebagai faktor yang dominan dalam mengambil suatu kebijakan. Kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara ke dua belah pihak-ilmuwan dengan klaim kebenaran (truth claim-nya) berpeluang untuk terjadi.[3]

Bidang dari filsafat ilmu yang membicarakan ukuran benar atau tidaknya pengetahuan yaitu Epistemologi yang secara etimologis berarti teori pengetahuan. Adapun obyek material dari epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan obyek formalnya adalah hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian epistemologi sangat berguna bagi upaya untuk menganalisis kebenaran dari suatu obyek, yang dalam hal ini adalah peristilahan hukum.

Sementara dengan menggunakan analisis teori kebenaran, maka akan dipakai teori kebenaran korespondensi, teori kebanaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Kemudian karena dalam penggunaan peristilahan tertentu sering kali berdampak pada unsur esensial dari hukum yaitu keadilan, maka teori keadilan juga akan menjadi pisau analisis beberapa peristilahan hukum tertentu, seperti adanya fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap tahu hukumnya dan ketidaktahuan terhadap hukum bukan merupakan alasan pemaaf.

Era reformasi membawa banyak perubahan demikian juga dalam pola pemakaian bahasa dan pemilihan istilah, misalnya semakin banyaknya istilah hukum dan lembaga hukum dari negara lain yang masuk dan digunakan dalam praktik hukum di Indonesia.

Dengan demikian akhir-akhir ini makin dirasakan betapa pentingnya fungsi bahasa sebagai media komunikasi. Pada kenyataannya dewasa ini, selain ahli-ahli bahasa semua ahli yang bergerak dalam bidang pengetahuan semakin memperdalam dirinya dalam mempelajari teori dan praktik bahasa.

Bahasa dan hukum merupakan satu kesatuan. Bahasa hukum harus memenuhi syarat-syarat serta kaidah-kaidah bahasa karena bahasa hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk memahaminya. Rumitnya struktur bahasa hukum ini dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing terutama bahasa Belanda dan juga kurangnya pengetahuan dari pembuat undang-undang akan tata bahasa Indonesia sendiri. Di samping itu juga karena masih adanya anggapan-anggapan bahwa dunia hukum itu terlalu formal dan kompleks serta adanya ketidakpercayaan terhadap hukum pada umumnya.[4]

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka Penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas mengenai peristilahan hukum dalam konteks bahasa hukum Indonesia, sehingga makalah ini Penulis beri judul “Menggali Makna Peristilahan Hukum dalam Bahasa Hukum Nasional”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka berbagai masalah dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan peristilahan hukum dalam praktik di masyarakat?

2. Bagaimana jika pemaknaan dimaksud di tinjau dari teori kebenaran dan teori keadilan?

C. PEMBAHASAN

1. Peristilahan Hukum dalam Praktik di Masyarakat

Bahasa, Bahasa Hukum, dan Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan suatu kehendak, perasaan, fikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain.[5] Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sering dikatakan pula bahwa bahasa merupakan penjelmaan dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam pergaulan manusia bahasa menjadi alat penghubung yang mampu menyampaikan berbagai pesan. Pesan yang disampaikan tersebut berupa simbol-simbol kebahasaan.

Sudjito mengungkapkan bahwa diantara simbol-simbol tersebut ada yang berbentuk kata-kata (lisan), ada yang berbentuk tulisan, dan ada pula yang berbentuk perlambang. Rangkaian dari simbol-simbol itulah yang kemudian menjadikan sebuah bahasa terbentuk dan mempunyai makna. Hanya dengan bahasa dan melalui bahasa proses pengenalan dan proses komunikasi dapat berlangsung.[6]

Jika dilihat dari sejarah pertumbuhan bahasa sejak awal hingga sekarang, maka fungsi bahasa secara garis besarnya adalah sebagai berikut :[7]

1) Untuk menyatakan ekspresi diri

Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri secara terbuka segala sesuatu yang tersirat dalam diri manusia, sekurang-kurangnya memaklumkan keberadaannya.

2) Sebagai alat komunikasi

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan dan memungkinkan manusia menciptakan kerja sama sesama warga.

3) Sebagai alat menyatakan integrasi dan adaptasi sosial

Disamping sebagai salah satu unsur kebudayaan, dengan bahasa memungkinkan pula bagi manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman tersebut, serta belajar berkenalan dengan anggota masyarakat, dapat mempelajari dan mengenal segala adat istiadat, tingkah laku dan tata krama masyarakat lain.

4) Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial

Kontrol sosial maksudnya adalah usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang-orang lain. Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka (overt yaitu tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi), maupun yang bersifat tertutup (covert yaitu tingkah laku yang tidak dapat diobservasi). Seluruh kegiatan sosial akan berjalan dengan baik karena dapat diatur dengan menggunakan bahasa. Dalam mengadakan kontrol sosial, bahasa mempunyai hubungan dengan proses-proses sosialisasi suatu masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi bahasa secara umum, maka melalui bahasa pula penggalian, penguasaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dapat menjadi lebih efektif. Bahasa yang dipelajari dan dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan adalah bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan. Bahasa ilmiah mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat sebagaimana dikemukakan Anton M. Moeliono:[8]

1) Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;

2) Obyektif dan menekan prasangka pribadi;

3) Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;

4) Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi;

5) Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya dan gaya paparannya berdasarkan konvensi.

6) Tidak dogmatik atau fanatik;

7) Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai;

8) Bentuk, makna dan fungsinya lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa.

Bahasa dan hukum memiliki kaitan yang erat. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengacu pada pendapat Sutan Takdir Alisyahbana yang dikutip Harkristuti Harkrisnowo bahwa baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum. [9] Dengan kata lain, ada hubungan yang erat antara bahasa dan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial masyarakat. Ketentuan hukum tersebut utamanya dirumuskan melalui bahasa, khususnya bahasa hukum.

Bahasa hukum adalah bahasa (kata-kata) yang digunakan untuk merumuskan dan menyatakan hukum dalam suatu masyarakat tertentu.[10] Hukum hanya dapat berjalan efektif manakala ia dirumuskan melalui bahasa hukum dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subyek-subyek hukum yang dituju.

Sebagai ilmu, bahasa hukum mempunyai obyek, metode dan tujuan tertentu. Obyek garapan bahasa hukum adalah berupa tanda-tanda kebahasaan yang biasa digunakan dalam hukum, meliputi bahasa verbal (lisan), bahasa visual (tulisan), gerak/isyarat, benda-benda, dan warna tertentu. Ciri khas bahasa hukum sebagai pengetahuan keilmuan terletak pada landasan ontologis yang mengacu pada obyek garapan dan apa yang ingin diketahui dari kajian terhadap obyek tersebut, landasan epistemologis yang menentukan metode yang dipakai untuk memperoleh dan menggarap obyek yang ditentukan, sehingga hasil garapan tersebut mempunyai makna dan landasan aksiologis yang menelaah tujuan dari segenap aktivitas keilmuan dan pemanfaatannya.[11]

Secara garis besar penggarapan metode pengolahan tanda-tanda kebahasaan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menyusun, merangkai, atau mengorganisisr tanda-tanda kebahasaan tersebut sehingga terwujud sebuah susunan atau bangunan baru yang punya struktur sehingga bisa disebut sebagai bahasa hukum dan berusaha menafsirkan (menangkap atau mencari makna) yang terkandung pada tanda-tanda kebahasaan yang telah ada dan hadir dihadapan kita, sehingga kita tahu persis mengenai tujuan dan kemanfaatannya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dalam konteks asal dan aslinya maupun dalam konteks keperluan penafsirnya. Sedangkan tujuan bahasa hukum adalah menyampaikan pesan tentang kebenaran dan keadilan dari subyek yang menggarap tanda-tanda kebahasaan kepada subyek lain.[12]

Simposium bahasa dan hukum tahun 1974 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional menghasilkan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia merupakan bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik sendiri, oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaedah-kaedah bahasa Indonesia.[13] Jadi, dapat dikatakan bahwa bahasa hukum Indonesia sebenarnya merupakan bagian dari bahasa Indonesia.

Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.[14] Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin.

Sebagian besar masyarakat masih merasa bahwa bahasa hukum kita merupakan bahasa yang sulit dimengerti atau sulit dipahami. Hal tersebut dapat saja terjadi karena bahasa hukum memiliki karakteristik tersendiri yaitu yang terletak pada istilah-istilah, komposisi, serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus pula.

Selain sulit dimengerti atau sulit dipahami, bahasa Indonesia yang dipakai dalam dunia hukum ternyata seringkali tidak berhasil memancarkan kandungan atau isi hukum dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang menemui kesulitan menangkap makna hukum dalam sebuah perjanjian atau peraturan.[15] Bahasa hukum Indonesia yang masih dipergunakan hingga saat ini semantik[16] katanya masih belum baik, sehingga terkadang ditemukan istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas.

Jika melihat kembali pada fungsi dasar bahasa yaitu sebagai alat menyampaikan pesan dan tujuan bahasa hukum yaitu menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka bahasa hukum Indonesia masih memiliki kekurangsempurnaan, khususnya dalam semantik kata (pemaknaan kata). Nampaknya memang tidak ada salahnya apabila mulai sekarang bahasa hukum dibuat lebih sederhana, tidak menimbulkan multiinterpretasi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat awam, baik dalam pemaknaan maupun penerapan.

Teori Kebenaran dan Teori Keadilan

Pengetahuan dipandang dari jenis pengetahuan yang dibangun dapat dibedakan sebagai berikut:[17]

1) Pengetahuan biasa (ordinary knowledge/Common Sense Knowledge). Pengertian seperti ini bersifat subyektif, artinya amat terikat pada subyek yang mengenal. Dengan demikian pengetahuan jenis pertama ini memiliki sifat yang selalu benar, sejauh sarana untuk memperoleh pengetahuan itu bersifat normal atau tidak ada penyimpangan.

2) Pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah menetapkn obyek yang khas atau spesifik dengan menerapkan pendekatan metodologis yang khas pula, artinya metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan di antara para ahli yang sejenis. Kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah bersifat relatif, karena kandungan jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi dan diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir. Dengan demikian, kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu mengalami pembaharuan sesuai dengan hasil penelitian yang paling akhir dan mendapatkan persetujuan (agreement) oleh para ilmuwan sejenis.

3) Pengetahuan filsafati, yaitu jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafati. Sifat pengetahuan ini mendasarkan dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analitis, kritis, dan spekulatif. Sifat kebenarannya adalah absolut-intersubjektif. Maksudnya ialah nilai kebenaran yang terkandung pada jenis pengetahuan filsafat selalu merupakan pendapat yang selalu melekat pada pandangan dari seorang filsuf serta selalu mendapat pembenaran dan filsuf kemudian yang menggunakan metodologi pemikiran yang sama pula.

4) Pengetahuan agama, yaitu jenis pengetahuan yang didasarkan pada keyakinan dan ajaran agama tertentu. Pengetahuan agama memiliki sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu didasarkan pada keyakinan yang telah tertentu, sehingga pernyataan-pernyataan dalam ayat-ayat kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya itu. Implikasi makna dari kandungan kitab suci itu dapat berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan waktu, akan tetapi kandungan dimaksud dari ayat kitab suci itu tidak dapat dirubah dan sifatnya absolut.

Dengan demikian sebuah pengetahuan memiliki kadar kebenaran yang berbeda-beda, berdasarkan pada pengklasifikasian di atas maka hanya pengetahuan agama yang nilai kebenarannya bersifat absolut, karena berasal dari yang Maha Benar. Sementara untuk pengetahuan jenis lain memiliki kebenaran yang sifatnya relatif. Untuk pengetahuan yang sifat kebenarannya relatif ini perlu ditinjau dan dianalisis melalui perangkat tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang dituju. Adapun teori yang berbicara mengenai kebenaran antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Teori kebenaran korespondensi, yaitu bahwa sesuatu dianggap benar jika ada kesesuaian dengan fakta empiris, dalam artian bisa ditangkap oleh panca indra.

(2) Teori kebenaran koherensi, yaitu menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar manakala berhubungan dengan pernyataan sebelumnya sehingga ada pernyataan berkesinambungan dan terjaga konsistensinya.

(3) Teori kebenaran pragmatis, teori ini menyatakan bahwa suatu pengetahuan dianggap benar manakala hal tertentu itu bermanfaat secara praktis bagi dirinya sendiri.

Unsur berikutnya yang dituju oleh hukum, termasuk bahasa hukum sebagai bagian dari ilmu hukum adalah keadilan. Mengenai keadilan ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, bahwa adil bagi orang atau kelompok tertentu belum tentu dirasa adil bagi orang atau kelompok lain. Ukuran keadilan menjadi relatif ketika dihadapkan pada peristiwa konkrit.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Pernyataan ini ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.[18]

Arsitoteles dalam The Ethics of Aristoteles, terjemahan J.A.K Thomson, yang disunting oleh S. Tasrif, menyatakan bahwa bila orang berbicara tentang keadilan, yang mereka anggap secara pasti adalah adanya suatu keadaan pikiran yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, untuk bersikap secara adil, dan untuk tidak menginginkan hal yang tidak adil.[19]

Aristoteles juga membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu justitia distributiva dan justitia commutativa. Justitia distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, sedangkan justitia commutativa memberi kepada setiap orang sama banyaknya.[20]

Menurut Tasrif, ada empat syarat minimum agar keadilan mendapat pernyataannya, yaitu: Pertama, yang adil itu adalah sekaligus tengah-tengah dan kesebandingan. Kedua, dalam sifatnya sebagai tengah-tengah, ia harus mempunyai dua ujung, dan diantara kedua ujung itu ia berada. Ketiga, dalam sifatnya sebagai yang sebanding dari apa yang dibagi. Keempat, dalam sifatnya sebagai yang adil, harus ada orang-orang tertentu untuk siapa hal itu adil.[21]

Jadi, pengertian adil itu menurut Tasrif adalah kebajikan yang sempurna karena ia melaksanakan kebajikan yang sempurna, yaitu bahwa orang yang memiliki keadilan itu mampu menerapkannya terhadap pihak lain dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya sendiri.

2. Pemaknaan Peristilahan Hukum Ditinjau dari Teori Kebenaran dan Teori Keadilan

Penggunaan peristilahan hukum terutama yang berasal dari istilah asing sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya sering kali tidak tepat ditinjau dari maknanya, dan dampaknya ketika istilah itu digunakan dalam praktik hukum di masyarakat. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa istilah hukum yang ditinjau dari dua pisau analisis yaitu teori kebenaran dan teori keadilan. Beberapa istilah hukum yang akan dianalisis pada bagian ini adalah mengenai Memorandum of Understanding (MoU), teori fiksi hukum, dan adagium hukum yaitu lex specialis derogat legi generali.

Pertama, Istilah Memorandum of Understanding berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Dalam Black’s Law Dictionary diartikan memorandum adalah “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang” (is to serve as the basis of future formal contract). Sedangkan understanding diartikan sebagai “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis” (an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral).[22]

Sehingga dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Secara gramatikal MoU biasa diartikan sebagai nota kesepahaman.[23]

Beberapa pendapat memberi arti yang berbeda pula tentang MoU, misalnya Munir Fuady mengartikan MoU adalah “perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari MoU relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain”.[24]

Erman Rajagukguk mengartikan MoU sebagai “dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”.[25]

Sehingga dari keseluruhan pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur MoU, yaitu: bersifat sebagai perjanjian pendahuluan, dibuat oleh para pihak yang merupakan subjek hukum, wilayah keberlakuan yang bisa meliputi regional, nasional, maupun internasional, substansi MoU adalah kerjasama dalam berbagai aspek, Jangka waktunya tertentu.[26]

MoU sebenarnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia, tetapi sering dipergunakan dalam praktik. MoU dianggap sebagai kontrak yang simpel dan tidak disusun secara formal, serta dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan.[27]

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang khusus mengatur tentang MoU, namun bila diperhatikan substansi dari MoU sebagai perjanjian pendahuluan, maka dapat disimpulkan bahwa MoU tunduk pada ketentuan perikatan pada umumnya dalam Buku III KUH Perdata. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, karena bagaimanapun ada unsur kesepakatan dalam pembuatan MoU. Selain itu dapat pula dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[28]

MoU dibuat dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu antara lain, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dan apakah kerjasama selanjutnya akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah MoU yang mudah dibatalkan.

b. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatanganinya kontrak tersebut, maka dibuatlah MoU yang akan berlaku sementara waktu.

c. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah MoU.

d. MoU dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci harus dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf yang lebih rendah namun lebih menguasai secara teknis.[29]

Mengingat substansi MoU di mana adanya kesepakatan kehendak untuk membuatnya, maka dikatakan MoU mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan layaknya sebuah perjanjian pada umumnya. Akan tetapi bila salah satu pihak tidak memenuhi isi memorandum, pihak lain tidak mempersoalkan hal tersebut. Sehingga para ahli pun belum memiliki jawaban yang pasti tentang kekuatan mengikat MoU.

Ray Wijaya mengemukakan pendapatnya tentang kekuatan mengikat MoU tersebut yaitu bahwa pertama, MoU hanya merupakan suatu gentlement agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, dan kedua, MoU merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok.[30]

MoU sebagaimana tersebut di atas merupakan lembaga hukum yang berasal dari tradisi Anglo Saxon. Di tinjau secara keilmuan hukum MoU merupakan janji untuk mengadakan perjanjian, dengan demikian pada dasarnya belum mempunyai kekuatan mengikat layaknya perjanjian itu sendiri. Penggunaan istilah MoU dalam tradisi Kontinental dengan mengkaitkan dengan teori kebenaran lebih masuk ke dalam teori kebenaran pragmatis karena didasarkan pada manfaat secara praktis dan kehadirannya dirasakan mendatangkan manfaat.

Penggunaan MoU dalam praktik hukum di masyarakat sebagaimana disinggung di atas seringkali tidak tepat, paling tidak penggunaannya oleh masyarakat awam. Masyarakat kebanyakan masih menyamakan MoU dengan perjanjian, sehingga dalam hal pihak lain tidak melaksanakan apa yang termuat dalam MoU maka padanya seakan-akan dapat menggugat pihak lain tersebut. Kalau ditinjau secara isi materi muatan yang ada di MoU seringkali secara substansial sudah merupakan perjanjian, namun dalam kenyataannya yang dipakai adalah istilah MoU. Adanya berpotensi menimbulkan dampak yuridis yang berkepanjangan, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

Kedua teori fiksi hukum. Fiksi menurut kamus bahasa Indonesia adalah cerita rekaan, hasil khayalan pengarang.[31] Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah ketentuan); mengenai peristiwa alam yang tertentu; keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.[32]

Menurut kamus hukum fiksi atau dalam bahasa aslinya (bahasa Latin) Fictio adalah angan-angan, bentuk hukum, kontruksi hukum, bangunan hukum, di samping peraturan undang-undang.[33]

Van Apeldoorn memberi pendapat fictie atau fiksi adalah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar. Atau dengan kata lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.[34]

Namun sebenarnya bahwa fiksi perundang-undangan itu bukan fiksi sebenarnya, melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi. Fiksi dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat, yaitu sebagai alat penolong untuk menghemat jumlah peraturan dan pengertian.[35]

Fiksi hukum yang dikenal adalah “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang”.[36] Hal ini didasarkan pada suatu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi. Dengan demikian ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf atau “ignorantia legis excusat neminem”.

Jadi fiksi perundang-undangan itu sebenarnya bukanlah tidak dapat dibuang. Akan tetapi bahwa ia sering dipakai terutama dapat dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat. Adakalanya juga pembentuk undang-undang memakai fiksi, padahal pemakaian fiksi itu dapat dihindarinya. Hukum yang tugasnya mengatur kehidupan masyarakat sebenarnya tidak boleh dijelmakan dalam peraturan-peraturan yang dalamperumusannya jelas bertentangan dengan kenyataan. Adalah kewajiban ajaran hukum untuk sebanyak mungkin mengeluarkan fiksi dari perundang-undangan, dengan kata lain, mempersiapkan peraturan-peraturan yang sederhana.

Sebenarnya pemakaian fiksi hukum dalam perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar. Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya. Karena dalam Undang-undang dan dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi. Akhirnya ahli hukum, karena terbiasa dengan penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat lancar mempergunakannya. Itulah sebabnya, fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya. Dengan fiksi, kita dapat menghitamkan yang putih maupun sebaliknya. Hal itu membahayakan dalam proses menemukan kebenaran dan keadilan. Misalnya dalam persangkaan. Persangkaan harus dipisahkan dari fiksi. Fiksi adalah ketidak benaran suatu ciptaan saja, persangkaan mungkin benar, mungkin tidak. Peranan yang penting yang dipegang oleh persangkaan ini tidak akan ditinjau lebih lanjut.

Kebenaran penggunaan fiksi hukum patut diragukan jika ditinjau dari teori-teori kebenaran yang ada. Secara logis adanya juga tidak dapat dibenarkan secara ilmiah, karena kenyataannya justru sebaliknya walaupun peraturan hukum dimaksud dituangkan dalam Lembaran Negara. Aparat penegak hukum pun mungkin banyak juga yang tidak mengerti mengenai peraturan-peraturan hukum tertentu, karena jumlahnya yang sangat banyak.

Ditinjau dari teori keadilan penggunaan fiksi hukum berpeluang menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang benar-benar tidak mengetahui peraturannya dikenai hukuman yang sama dengan orang yang tahu. Jika ditinjau dari aspek kepastian hukum fiksi hukum ini justru diperlukan sehingga tidak ada peluang seseorang berkelit dari jerat hukum.

Ketiga, asas lex specialis derogat legi generali artinya peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus dengan syarat peraturan dimaksud berada dalam hierarki yang sejajar. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.[37]

Contoh pengakuan terhadap asas lex specialis derogat legi generali dalam bidang hukum pidana materiil dapat dilihat dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain”. Sedangkan dalam bidang hukum pidana formil, namapak di dalam isi Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ” (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Memang benar bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) butir i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ”(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mengadakan penghentian penyidikan. Sebagai alasan dari penghentian penyidikan perhatikan isi

Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan: ”(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penghentian penyidikan demi hukum (Pasal 76; 77; 78 dan 79 KUHP), maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Memang benar sesuai dengan Pasal 14 huruf h dinyatakan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang: h. Menutup perkara demi kepentingan hukum Sebagai alasan dari penghentian penuntutan perhatikan isi Pasal 140 ayat (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penunutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum penuntutan umum menuangkan dalam surat ketetapan.

Dari dua produk hukum tersebut diberikan dasar hukum untuk adanya pengaturan yang berbeda terhadap apa yang telah diatur dalam undang-undang generalisnya. Dapatlah disebut mulai dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (dalam posisi Lex specialis), kesemuanya mempunyai materi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (legi generali).

Satu lagi contoh pertentangan antara undang-undang yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengembalikan kepada asas hukum lex speciali derogat legi generali yakni antara Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam salah satu pasalnya terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yakni pada pasal yang mengatur tentang pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang lebih lama (dalam UUPM) dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur oleh UUPA. Padahal sudah jelas, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria, konsepsi awalnya adalah Undang-Undang Payung (umbrella act) atau Undang-undang pokok. Undang-undang ini juga bersifat sektoral, dimana terdapat dua sektor yang saling bertentangan, yakni sektor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) dan sektor Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pengaturan masing-masing undang-undang juga tidak membuka kemungkinan untuk merujuk pada suatu aturan yang lebih khusus. Sehingga pasal yang saling bertentangan tersebut menjadi tidak dapat berlaku (invalid).

Berdasarkan pada kondisi ini tampak bahwa peristilahan hukum berupa asas hukum lex specialis derogat legi generali tidak implementatif ketika diberlakukan. Munculnya Undang-undang Penanaman Modal tersebut untuk alasan praktis dapat dibenarkan, yaitu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga arus investasi akan masuk yang pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan.

Fenomena ini jika ditinjau dari teori keadilan berpotensi menimbulkan kondisi tidak adil, karena kebijakan yang tadinya ditujukan untuk kepentingan rakyat dalam realitas praktis justru hanya menguntungkan investor. Hanya investor dengan capital kuatlah yang akan melakukan eksploitasi terhadap kekayaan bangsa ini.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai peristilahan hukum dalam bahasa hukum Indoensia tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemaknaan peristilahan hukum dalam praktik di masyarakat ternyata tidak selalu tepat, bahkan ada beberapa istilah yang penggunaannya sama sekalii tidak tepat sehingga makna sesungguhnya menjadi hilang sama sekali.

b. Dari sisi teori kebenaran dan keadilan beberapa peristilahan hukum ada yang dapat dibenarkan, namun banyak yang tidak dapat dibenarkan karena sangat kontekstual tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan standar apa yang kita pakai untuk mengukur kebenarannya.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk meluruskan istilah yang dimaknai salah dalam praktik, misalnya dengan membuat undang-undang sebagai pedoman. Di samping itu peran serta masyarakat juga masih diperlukan, misalnya dari kalangan akademisi dan profesional yang memang mengetahui makna istilah tersebut dengan tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan pula kalangan praktisi tidak turut melestarikan penggunaan istilah yang salah kaprah, hanya karena dunia praktis sudah terlanjur terus menerus menggunakan suatu istilah dengan tidak tepat. Justru harus ada upaya untuk mendobrak salah kaprah tersebut sehingga masyarakat tidak terjebak dalam kesalahan dan bahkan tidak mengetahui bahwa suatu istilah itu dimaknai dengan salah.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, L.J. Van. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan kedua puluh sembilan. Jakarta: Pradnya Paramita.

Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary, Sixth Edition. USA: West Publishing Company.

Dahlan, M. Shodiq. 1989. Hukum Alam dan Keadilan. Bandung: Remaja Karya.

Fajri, EM Zul, dkk. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher.

Fuady, Munir. 1997. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Buku Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, Hilman. 1992. Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Penerbit Alumni. Sudjito. 2007. Dinamika Bahasa Hukum. Makalah yang disampaikan pada diskusi bulanan dosen-dosen Fakultas Hukum UGM, 15 Desember 2007 di Debating Room FH UGM, Bulaksumur. Yogyakarta.

Hamzah, Andi. 1986.Kamus Hukum Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harkrisnowo,Harkristuti. 2004. Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional. http://www.khn.go.id. Tanggal akses 23 Februari 2008.

Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Mahadi, Sabarudin. 1979. Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Rosda Offset.

Mertokusumo, Sudikno R.M. (b). Teori dan Politik Hukum. Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

Mertokusumo, Sudikno. (a). 1999. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.

Mustansyir, Rizal. Dkk. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pudjosewojo, Kusumadi. 1997. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

Purbacaraka, Purnadi, dkk. 1979. Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni.

Rajagukguk, Erman. 1994. Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: Universitas Inonesia.

Salim HS, H. (a). 2007. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, H. (b). 2006. Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Siregar, Mustafa. 2003. Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU. Medan.

Wijaya, I. G. Ray. 2003. Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Kasaint Blanc.

[1]Pudjosewojo, Kusumadi. 1997. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 52.

[2]Siregar, Mustafa. 2003. Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU. Medan. Hal 5.

[3]Mustansyir, Rizal. Dkk. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 171-172.

[4]Siregar, Mustafa. Op. Cit. Hal 1.

[5] Hadikusuma, Hilman. 1992. Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Penerbit Alumni. Hal 8.

[6] Sudjito. 2007. Dinamika Bahasa Hukum. Makalah yang disampaikan pada diskusi bulanan dosen-dosen Fakultas Hukum UGM, 15 Desember 2007 di Debating Room FH UGM, Bulaksumur. Yogyakarta. Hal 1.

[7] Keraf, Gorys dalam Mustafa Siregar. Op.cit. Hal 3.

[8] Moeljono, Anton M. dalam Hilman Hadikusuma. Op Cit. Hal 8-9.

[9] Harkrisnowo,Harkristuti. 2004. Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional. http://www.khn.go.id. Tanggal akses 23 Februari 2008.

[10] Mahadi, Sabarudin. 1979. Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Rosda Offset. Hal 50.

[11] Sudjito, Op. Cit. Hal 2.

[12] Ibid. Hal 3.

[13] Hadikusuma, Hilman. Op. Cit. Hal 194.

[14]Ibid. Hal 3.

[15] Siregar, Mustafa. Op. Cit. Hal 12.

[16] Semantik adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum.

[17] Ibid. Hal 23-25.

[18] Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal 64.

[19] Dahlan, M. Shodiq. 1989. Hukum Alam dan Keadilan. Bandung: Remaja Karya. Hal 25.

[20] Mertokusumo, Sudikno. (a). 1999. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.Hal 72

[21] Dahlan, M. Shodiq. Op. Cit. Hal 26.

[22] Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary, Sixth Edition. USA: West Publishing Company.

[23] Salim HS, H. (a). 2007. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 46.

[24] Fuady, Munir. 1997. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Buku Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 91.

[25]Rajagukguk, Erman. 1994. Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: Universitas Inonesia. Hlm 4.

[26] Ibid. Hlm 47.

[27] Salim HS, H. (b). 2006. Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 124.

[28] Salim HS, H. (a). Op. Cit. Hlm 48.

[29] Fuady, Munir. Op. Cit. Hlm 91-92.

[30] Wijaya, I. G. Ray. 2003. Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Kasaint Blanc. Hlm 102.

[31] Fajri, EM Zul, dkk. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher.

[32] Ibid.

[33] Hamzah, Andi. 1986.Kamus Hukum Jakarta: Ghalia Indonesia.

[34] Apeldoorn, L.J. Van. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan kedua puluh sembilan. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 407.

[35] Ibid. Hlm 408-410.

[36] Mertokusumo, Sudikno R.M. (b). Teori dan Politik Hukum. Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

[37] Purbacaraka, Purnadi, dkk. 1979. Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni. Hal 16-17.

BAHAN KULIAH SOSIOLOGI (Rusli Muhammad) dosen FH UII


Dosen : Rusli Muhammad

 

BAGIAN PERTAMA

 

A. Pendahuluan:

 

1. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan.

 

Ilmu Pengetahuan: adalah pengetahuan (knowledge) yang tersusun secara sistematis  dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap  orang lain yang ingin mengetahuinya.

Unsur-Unsurnya :

-       pengetahuan

-       tersusun secara sistematis

-       menggunakan pemikiran

-       dapat dikontrol secra kritis oleh orang lain atau umum (obyektif).

Pengetahuan : adalah kesan di dalam fikiran manusai sebagai hasil penggunaan panca inderanya.

Sistematis : berarti pengetahuan tersebut merupakan suatu konstruksi yang abstrak dan teratur sehingga merupakan keseluruhan yang terangkai, setiap bagian dari suatu keseluruhan dapat dihubungkan satu dengan yang lain.

Pemikiran : adalah kegiatan dengan menggunakan otak, artinya pengetahuan tersebut diperoleh melalui kenyataan (fakta) dengan melihat sendiri, serta melalui alat-alat kemunikasi yang kemudian diterima oleh otak dan diolah oleh otak.

Obyektif: artinya ilmu tersebut harus dapat diketahui oleh umum dan dapat diuji kebenarannya.

Sosiologi ternyata telah memenuhi keseluruhan unsur tersbut sehinga dapat dikatakan sosiologi adalah termasuk ilmu pengetahuan.

2. Pengertian Sosiologi:

 

  1. a.        Petirin Sorokin: Mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :

-       hubungan dan pengaruh timbal-balik antara aneka macam gejala-gejala social (mislanya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gejala masyarakat dengna politik dan lains ebagainya);

-       hubungan dan pengaruh timbal-balik antara gejala social dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya;

-       ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala social.

  1. b.        Roucek and Warren: mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
  1. c.         J.A.A.van Doorn en C.J, Lammers: berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil

 

  1. d.        Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi: menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses social, termasuk perubahan-perubahan social.

Struktur social adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur social yang pokok yaitu kaedah-kaedah social (norma-norma social), lembaga-lembaga social, kelompok-kelompok serta lapisan social.

Proses social adalah pengaruh timbal-balik antara belbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal-balik antara segi kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, antara kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya .

Perubahan social adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur social sebagai akibat dari adanya proses-proses social.

3. Sifat Hakekat Sosiologi dan Ciri-ciri Utamanya:

 

3.1. Sifat Hakekat Sosiologi:

  1. Sosiologi adalah suatu ilmu social, dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian.
  2. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normative, akan tetpi suatu disiplin yang kategoris; artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, dan bukan mengenai apa yang akan terjadi atau seharusnya terjadi;
  3. Sosiologi merupakan ilmu yang murni (pure science) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai (applied science);
  4. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang kongkrit;
  5. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rational;
  6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus.
  7. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinisp-prinisp atau hukum-hukum umum dari pada interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakekat, bentuk, isi dan struktur dari masyarakat manusia.

 

3.2. Ciri-Ciri Utama Sosiologi:

  1. Sosiolog bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
  2. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstaksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka daripada unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
  3. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
  4. Bersifat non-ethis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk-baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obyek dan Metode Sosiologi.

 

4.1    Obyek Sosiologi:

 

Obyek sosiologi adalah masyarakat. Berbagai ilmuwan memberikan defenisi tentang masyarakat yaitu :

Menurut Ralph Linton, Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut Selo Soemardjan, Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut C.S.T Kansil Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan yang mengakibatkan seorang dan orang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.

 

Unsur-Unsur Masyarakat                

  1. Manusia yang hidup bersama
  2. Berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama
  3. Merupakan satu kesatuan
  4. Merupakan suatu system hidup bersama.

4.2. Metode Sosiologi.

 

Pada dasarnya terdapat dua jenis cara kerja atau metode, yaitu metode kwalitatif dan metode kwantitatif. Metode kwalitatif mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau ukuran-ukuran lain yang eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam masyarakat. Di dalam metode kwalitatif termasuk metode historis dan metode komparatif yang keduanya dikombinasikan menjadi historis – komparatif. Metode historis menggunakan analisa atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinisp-prinsip umum . Metode komperatif mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya, untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya. Metode “case-study” dapat pula dimasukkan kedalam metode kwalitatif. Metode “case-study” bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Case-study dapat dipergunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok masyarakat setempat (community), lembaga-lembaga maupun individu-individu. Dasarnya adalah bahwa penelaahan suatu persoalan khusus yang merupakan gejala umum dari persoalan-persoalan lainnya, dapat menghasilkan dalil-dalil umum.

Metode kwantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala yang ditelitinya dapat diukur dengan mempergunakan skala-skala, index-index, tabel-tabel dan formula-formula yang semuanya itu sedikit banyaknya  mempergunakan ilmu pasti. Yang termasuk jenis metode ini adalah metode statistik yang bertujuan menelaah gejala-gejala sosial secara matematik. Akhir-akhir ini telah dihasilkan suatu tehnik yang dinamakan Sosiometry., yang berusaha meneliti masyarakat secara kuantitatif. Sosiometry mempergunakan angka-angka dan skala-skala untuk menggambarkan dan meneliti hubungan-hubungan antar manusia dalam masyarakat secara kwalitatif.

Di samping metode-metode di atas, metode sosiologi lainnya adalah penjenisan antara metode induktif  yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaedah-kaedah yang berlaku dalam lapangan yang lebih luas, dan metode deduktif yang mempergunakan proses sebaliknya yaitu mulai dengan kaedah-kaedah yang dianggap berlaku umum, untuk kemudian dipelajari dalam keadaan yang khusus.

Selain itu terdapat pula metode “empiris” dan metode “rationalitis”. Metode “empiris” adalah metode yang menyandarkan diri pada keadaan-keadaan yang dengan nyata didapat dalam masyarakat. Metode ini dalam ilmu sosiologi modern diwujudkan dengan research atau penelitian, yaitu cara mempelajari suatu masalah secara sistimatis dan intensif, untuk mendapatkan yang lebih banyak mengenai masalah tersebut. Adapun metode ‘ratinalistis adalah metode yang mengutamakan pemikiran dengan logika dan fikiran sehat, untuk mencapai pengertian tentang masalah-masalah kemasyarakatan.

Akhirnya, sosiologi juga sering memeprgunakan metode fungsionalism, yaitu metode yang bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Metode ini berpendirian pokok, bahwa unsur-unsur yang membentuk masyarakat mempunyai hubungan timbal-balik yang saling pengaruh-mempengaruhi, masing-masing mempunyai fungsi tersendiri terhadap masyarakat.

Manfaat sosiologi:

Sosiologi dapat bermanfaat pada segala macam usaha/proyek-proyek pembangunan  yang dilakukaan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Manfaat tersebut meliputi”

  1. Pada tahap perencanaan, dapat mengindentifikasikan berbagai hal berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pusat-pusat perhatian social, stratifikasi social, pusat kekuasaan, system dan saluran komunikasi social.
  2. Pada tahap pelaksanaan, dapat mengidentifikasi terhadap kekuatan-kekuatan social dan pengamatan terhadap perubahan-perubahan social yang terjadi.
  3. Tahap evaluasi, dapat memberikan analisa terhadap efek-efek social dari proses pembangunan yang dijalankan.

KAIDAH SOSIAL

Pengertian :

Adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.

Kaidah sosioal di bedakan menjadi :

  1. Kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia yang dibagi lebih lanjut menjadi :
  2. kaidah kepercayaan, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang ber-Iman (Purnadi Purbacaraka 1974:4). Kaedah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan. Sumbernya adalah ajaran-ajaran kepercayaan yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Misalnya :
  3. kaidah kesusilaan, yang bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Kaedah ini merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia (insane-kamil)Sumber kaedah ini adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat oronom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi ditujukan kepada sikap batin manusi juga. Misalnya:
    1. Kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau antar pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi:
    2. kaidah kesopanan, bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Kaedah ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.
    3. Kaidah hukum, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Kaedah ini adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa Negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara.

 

Ciri-Ciri Kaidah Hukum Yang Membedakan dengan kaidah lainnya :

  • Ø Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangn antara kepentingan;
  • Ø Hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lajhiriah;
  • Ø Hukum didjalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat;
  • Ø Hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat;
  • Ø Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman).

LEMBAGA KEMASYARAKATAN:

 

Pengertian :

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan daripada kaidah-kaidah sosial dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan:

  1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok
  2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan;
  3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian social (social control).

Syarat kaidah social menjadi lembaga kemasyarakatan :

  1. Harus melalui proses kelembagaan (institutionalization) terlebih dahulu. Yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu kaidah yang baru, untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksud di sini adalah agar kaidah-kaidah tadi diketahui, dimengerti, ditaati daan dihargai dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Kaidah tersebut harus telah dijiwai dan mendarah daging (internalized) pada warga masayrakat.

Hukum sebagai lembaga kemasyaraktan:

Alasannya :

  1. Karena hukum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yakni untuk memenuhi ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  2. Karena disamping sebagai gejala social (das sein), hukum juga mengandung unsur-unsur yang ideal (das sollen).

Hukum sebagai lembaga kemasyaarakatan yang primer:

Syarat-syaratnya :

  1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (authority)dan berwibawa (prestigeful);
  2. hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis;
  3. penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum;
  4. diperhatikannya factor pengendapan hokum di dalam jiwa pada warga masyarakat;
  5. para penegak dan pelaksanan hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya dalam pola-pola perikelakuannya;
  6. sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan menunjang pelaksanaan hukum;
  7. perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum.

 

KELOMPOK SOSIAL.

 

PENGERTIAN:

Kelompok sosial atau social group merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama yang didalamanya terdapat hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga mempunyai kesadaran untuk saling tolong menolong.

SYARAT-SYARAT ADANYA KELOMPOK SOSIAL:

  1. setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan;
  2. ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi);
  3. terdapat suatu faktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat berupa nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideology politik yang sama dan lain-lain;
  4. ada struktur;
  5. ada peringkat kaidah-kaidah;
  6. menghasilkan suatu sistem tertentu.

TEORI-TEORI SOSIOLOGI

 

  1. 1.    TEORI FUNGSIONALISME  STRUKTURAL

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

 

Konsep utamanya adalah : fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi             manifest dan keseimbangan (equilibrium).

 

Asumsi dasarnya adalah:

bahwa setiap struktur atau pranata dalam sistem sosial , fungsional terhadap yang lain . Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Selain struktur social dalam system social fungsional pada lainnya juga dapat menjadi dis-fungisonal artinya struktur social  tidak saja menyumbang terhadap perbaikana struktr lainnya melainkan pula dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negatif .

Bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan.

 

Robert K. Merton membagi Fungsi : Mungsi manifest dan Fungsi  laten .

Fungsi Manifes:

Adalah fungsi yang diharapkan, artinya  sturktur social atau suatu pranata pada satu pihak memberikan sumbangsi atau bermanfaat terhadap struktur sosial lainnya. Misalnya pranata Perbudakan sebagai suatu bagian sistem social adalah bermanfaat atau fungsional  bagi unit social warga kulit putih.

Fungsi Laten:

Adalah fungsi yang tidak diharapakan, artinya suatu pranata atau struktur social tertentu dapat menimbulkan dampak negatif pada strutuk atau unit lainnya. Misalnya Kemiskinan atau perbudakan membuat orang sangat tergantung kepada system ekonomi agraris sehingga tidak siap untuk memasuki industrialisasi atau kemiskinan ini dapat menyediakan kelas rendah yang luas yang dijadikan sebagai tenaga kasar.

 

Kelemahan teori fungsionalisme structural:

  1. Teori ini terlalu menekankan kepada order (keteraturan) sebaliknya mengabaikan variabel konflik dan perubahaan social ;
  2. Golongan fungsional dinilai secara idologis sebagai konserfatif dan golongan ini sebagai sosiolog yang berusaha mempertahankan status guo atau sebagai agen teoritis dari status guo itu.

2. TEORI KONFLIK.

 

Konsep sentrlanya : wewenang dan posisi.

 

Inti tesisnya:

Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik social secara sistematis.

Perbedaan wewenang dan pososi di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog.

Dalam pandangan Teori Konflik , di dalam masyarakat terdapat dua golongan yang saling bertentangan yakni golongan yang berkuasa dan golongan yang dikuasi. Petentangan ini terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan ststus quo sedangkan golonan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Tokoh utamanya adalah Ralp Dahrendorf:

Membedakan golongan yang terlibat konflik atas dua tipe :

  1. Kelompok semu (quasi group); merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan .
  2. Kelompok kepentingan (interest group); yakni kelompok yang terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas, yang mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok berkepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik:

  1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas;
  2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain;
  3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi;
  4. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan.Tapi dengan adanya komplik , posisi dan batas anara kelompok menjadi lebih jelas.

Perbedannya dengan teori Fungsionalisme Struktural:

 

  1. Teori Fungsionalisme memandang masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Sementara Teori Konflik malah sebaliknya, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di atnara unsur-unsurnya.
  2. Teori Fungsionalisme Struktural menilai bahwa setiap elemen atau setiap instansi memberikan dukungan terhadap stabilitas. Sementara teori Konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial;
  3. Teori Fungsional melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Teori Konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN KEDUA : SOSIOLOGI HUKUM.

 

A. Pendahuluan:

 

  1. 1.         Istilah Sosiologi Hukum.

 

Istilah Sosiologi hukum di Eropa Daratan adalah terjemahan dari istilah sociology of law yang pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound . Sementara di Amerika diperkenalkan pula suatu istilah sociological  jurisprudence yang diterjemahkan sebagai sosiologi  jurisprudenesi dan terkadang diIndonesia dimaksudkan pula sebagai sosiologi hukum.

Sociology of Law dan Sociological  Jurisprudence meskipun terkadang keudanya diterjemahkan sebagai sosiologi hukum, namun keduanya sangat berbeda. Sociology of law adalah tumbuh di Eropa Daratan dan merupakan cabang sosiologi yang berusaha memahamai hukum sebagai lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di mana hukum itu berada. Sementara Sciological  Jurisprudence adalah tumbuh di Amerika Serikat dan merupakan cabang dari ilmu hukum yang mencoba menelaah masalah praktis atau pelaksanaan ketertiban hukum dalam masyarakat.

2. Pengertian Sosiologi hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari  hukum bukan dalam bentuk pasal undang-undang, melainkan hukum yang dijalankan sehari-harinya atau tanmpak kenyataannya.

Menurut Soerjono Soekanto Sosiolgi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor social lain yang mempengaruhinya.

3. Obyek Sosiologi Hukum.

1) Hukum dan sistem Sosial Masyarakat.

Obyek yang disoroti di sini adalah keterkaitan atau pengaruh timbal balik antara hukum pada satu sisi dengan system sosial pada sisi lainnya. Sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu system sosial di mana system hukum tadi merupakan bagiannya. Dalam hal ini perlu diteliti bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai substansinya dan bagaimana pula sebaliknya.

2) Persamaan-persamaan dan Perbedaan-perbedaan Sistem-Sistem Hukum.

Pembahasan di bidang ini penting bagi suatu ilmu perbandingan serta untuk dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal. Yang mendapat perhatian adalah terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai sistem sosial dengan masing-masing hukumnya. . Misalnya di Indonesia dapat dilakukan penelitian perbandingan terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku di pelbagai daerah ataupun pelbagai sistem hukum di dunia.

3). Sifat Sistem Hukum yang Dualistis

Baik hukum substantif maupun hukum ajektif, memiliki sifat-sifat yang dualistis. Satu segi memberi perlindungan terhadp hak-hak manusia tapi segi lain hukum itu pula merampas hak-hak tersebut. Hukum dapat meruntuhkan suatu kekuasaan tapi hukum dapat pula menjadi alat potensial untuk mempertahankan kekuasaan.

4). Hukum dan Kekuasaan.

Pembahasan pada masalah ini menyoroti keterkaitan atau hubungan timbal balik antara hukum dengan kekuasaan. Ditinjau dari ilmu politik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyak dipergunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaannya. Namun pada segi lain kekuasaan dapat pula ditundukkan oleh hukum, kekuasaan diatur oleh hukum dan hukum memberikan legitimasi adanya kekuasaan.

5). Hukum dan Nilai-Nilai Sosial-Budaya.

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat dikatakan hukum itu merupakan pencerminan dan kontruksi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Misalnya peraturan hukum mengenai pemilihan langsung hal tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai demograsi yang hidup dalam masyarakat.

6). Kepastian Hukum dan Kesebandingan

Kepastian hukum dan kesebandingan adalah dua tugas pokok daripada hukum. Walaupun demikian, seringkali kedua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata. Misalnya seperti ditegaskan oleh Max Weber yang membedakan substantive rationality dan formal rationality . Dikatakannya sistem Hukum Barat mempunyai kecenderungan untuk lebih menekankan pada segi formal rationality, artinya penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan  sperti itu sering kali bertentangan dengan aspek-aspek dari subtantive rationality, yaitu kesebandingan bagi warga-warga masyarakat secara individual.

7). Fungsi Hukum dalam masyarakat.

  • Ø Hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social engeneering), artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah social engineering, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju ke kehidupan, hidup yang sejahtera atau keadaan hidup yang lebih baik.
  • Ø Hukum sebagai alat mengecek benar tidaknya tingkah laku (as a tool of justification). yakni sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku Dengan diketahuinya ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, maka dengan cepatlah mudah terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran itu.
  • Ø Hukum sebagai  kontrol sosial (as a tool of social control) yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

 

8). Persoalan-persoalan lain yang menjadi obyek:

  1. a.    Pengadilan.
  2. b.    Efek Suatu Peraturan Perundang-undangan dalam Masyarakat.
  3. c.     Tertinggalnya Hukum di Belakang Perubahan-perubahan Sosial dalam masyarakat
  4. d.    Proses sosialisasi dan pelembagaan hukum
  5. e.    Hubungan antara Para Penegak atau Pelaksana Hukum
  6. f.     Masalah Keadilan.

 

4. Kegunaan Sosiologi Hukum.

 

Secara umum kegunaan sosiologi adalah sebagai berikut :

  1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
  2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, srana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
  3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.

Secara terperinci kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1.  Pada taraf organisasi dalam masyarakat:

  1. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakakn hukum .
  2. Dapat diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum .
  3. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan penegakannya.

2. Pada taraf golongan dalam masyarakat:

  1. Pengungakpan golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum.
  2. Golongan-golongan manakah di dalam maysarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
  3. Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masayarakat.
  4. Pada taraf individu:
    1. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat.
    2. Kekuatan,  kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
    3. Kepatuhan daripada warga-warga maysarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak-hak, maupun perilaku yang teratur.

5. Karakteristik Sosiologi hukum

Menurut Satjipto Rahardjo ada tiga karakteristik sosiologi hukum yaitu :

a)        Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, factor-faktor apa yang mempengaruhi.

b)        Sosiologi hukum senantiasa mengujui keashihan empiris  (empirical validity) dari sautu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu ?”, “apakah kenyataannya memang seperti tertera pada bunyi peraturan ?”.

c)         Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingakah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain.

6. Pembagian Sosiologi Hukum

  • Sosiologi Hukum Deskriptif,

Yaitu sosiologi hukum yang mempelajari dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam masyarakat, baik pembentukan  maupun pelaksanaannya, termasuk pula menjelaskan bentuk-bentuk hukum tersebut.

  • Sosiologi Hukum Teoritik.

Yaitu sosiologi hukum yang mempelajari tentang aliran-aliran dan teori-teori hukum yang berkembang di dalam masyarakat.

  • Sosiologi Hukum Kritis.

Yaitu sosiologi hukum yang melakukan analisis dan evaluasi terhadap keberlakuan hukum dalam masyarakat. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlaku tidaknya suatu hukum  .

B. ALIRAN-ALIRAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM

1. Aliran Formalistis/Teori Positivisme Hukum.

Dalam bentuknya yang paling murni, maka positivisme hukum itu adalah aliran dalam ilmu pengetahuan hukum, yang ingin memahami hukum (yang berlaku) itu semata-mata “dari dirinya sendiri” dan menolak memberikan sedikit pun putusan nilai mengenai peraturan hukum. (N. E. Algra dkk, 1977. hal 138).

Konsep Dasar

  • Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa dan juga bukan karena hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang.
  • Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formal, bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material;
  • Meskipun isi hukum bertentangan dengan keadilan masyarakat hukum tersebut tetap berlaku.

Kebaikan:

  • Menjamin adanya kepastian hukum
  • Hukum mudah ditemukan karena tertampung dalam undang-undang.
  • Adanya keseragaman undang-undang dan berlaku untuk semua orang.
  • Adanya pegangan/pedoman yang jelas bagi penegak hukum.

Kelemahan:

  • Hukum positif kadang-kadang tidak mampu untuk menghadapi suatu situasi di mana hukum sendiri dijadikan alat ketidak adilan
  • Hakim sebagai corong undang-undang
  • Pemikiran hakim bersifat sillogismus
  • Sulit mengikuti perkembangan masyarakat.

Tokoh-Tokoh Teori Positivisme Hukum:

 

Pertama, John Austin.

Austin terkenal dengan pahamnya yang mengatakan bahwa:

pertama, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang  dan mempunyai kekuasaan.

Kedua, hukum sebagai suatu sistem logika yang bersifa tetap dan tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan analytical jurisprudence.Ketiga, hukum postif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di luar itu bukanlah hukum, melainkan moral positif (positive morality).

 

Kedua, Hans Kelsen:

Hans kelsen terkenal dengan ajaran hukum murni (Reine Rechslehre). Teori ini menerangkan bahwa hukum itu sesusngguhnya haruslah merupakan sesuatu hukum, yang dapat berlaku bagi semua orang tidak terkecuali yang dimurnikan sama sekali dari berbagai unsur yang sangat berbahaya seperti politik, agama, sejarah, sosiologi, etik, psikologi dan sebagainya. (N. E. Algra dkk, 1977. hal 140).

Murni di sini mempunyai dua arti: murni secara metodis (artinya dengan memakai metode sendiri dari ilmu pengetahuan normatif) dan dimurnikan dari segala macam unsur yang tidak yuridis.

Teori lain Hans Kelsen yang terkenal adalah “Stufentheorie”, yaitu menjelskan bahwa sistem hukum hakikatnya merupakan ssistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Teori ini menerangkan bahwa berlakunya suatu aturan hukum karena aturan itu berlandaskan pada suatu aturan yang lain, yang lebih tinggi. Dan aturan lebih tinggi itu pada gilirannya berlandaskan pada aturan yang lebih tinggi lagi (Stufenbau). Kaidah atau aturan yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan itu dinamakan sebagai kaedah dasar atau Grundnorm. Jadi menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan stufenbau dari pada kaidah-kaidah. Di puncak Stufenbau tersebut terdapatlah Grundnorm yang merupakan kaedah dasar daripada ketertiban hukum nasional.

Ketiga, H.L.A. Hart.

Hart, membedakan positivisme seperti yang banyak disebut dalam Ilmu Hukum Kontemporer sebagai; pertama; anggapan bahwa undang-undang merupakan perintah manusia; kedua; bahwa tidak perlu ada hubungan hukum dengan moral; ketiga; konsepsi-konsepsi hukum layak dilanjutkan, harus dibedakan dari penelitian historis mengenai  sebab-sebab atau asal usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala lainnya; keempat; bahwa sistem hukum merupakan sistem tertutup. Kelima, anggapan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atuu dipertimbangkan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentsi rasional, pembuktian atau percobaan. (Friedmann, p.256-267).

H.L.A. Hart. Membagi aturan hukum menjadi :

  1. Primary Rules, yakni aturan pokok yang menentukan suatu perbuatan “ini boleh”  dan “ini tidak boleh dikerjakan”.
  2. Secondary Rules, yakni aturan pembantu yang memberi wewenang kepada yang berwajib, yang telah mengadakan spesialiasi dalam pemeliharaan hukum. Aturan ini seolah-olah merupakan aturan organisasi, yang memberikan struktur dalam pembentukan dan pelaskanaan hukum. Ada tiga jenis aturan ini :
    1. Seccondary rules of recognition,  yakni aturan pembantu mengenai pengakuan yang menyatakan kesahan aturan primer. misalnya sumber hukum formal, yakni kebiasaan,undang-undang yurisprudensi dan perjanjian internasional.
    2. Seccondary rules of change, yakni aturan pembantu untuk perubahan hukum . Misalnya prosedur akan ditetapkan untuk pembentukan aturan hukum (misalnya akan dibentuk badan pembuat undang-undang).
    3. Seccondary rules of adjudication, aturan pembantu untuk membentuk pejabat kehakiman. Misalnya aturan pembentukan badan yang menetapkan apabila suatu aturan dibatalkan dan pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh badan yang pertama diserahkan kepada badan lain.

2. Aliran/Teori Hukum Sejarah/Historis.

 

Teori atau mashhaf ini, mempunyai pendirian yang sangat berbeda dengan aliran teori hukum posivtisme. Aliran ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. (Soerjono Soekanto. 1997. p. 33).

Menurut aliran ini, Pembentuk undang-undang harus mendapatkan bahannya dari rakyat dan ahli hukum dengan mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat. Demikianlah hukum tertulis akan menjadi hukum yang diterima masyarakat sumber bahan hukum itu diambil, dan terhadap siapa hukum itu kemudian diterapkan. Tanpa cara demikian undang-undang senantiasa akan menjadi sumber persoalan, menghambat dan menghentikan pembangunan, atau bahkan akan merusak kebiasaan hidup dan jiwa masyarakat. Hukum adalah bagian dari rohani mereka, yang juga mempengaruhi perilaku mereka.  sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah aturan tentang kebaisaan hidup masyarakt. Hukum tidak dapat dibentuk, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat.

 

Tokoh aliran ini adalah Friederich Karl von Savigny.

 

Pendapat Von Savigny bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, bahwa semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang.

Dalam perkembangannya kemudian hukum tidak semata-mata merupakan bagian dari jiwa rakyat, melainkan juga menjadi bidang dari ilmu hukum Savigny menyebut hukum belakangan ini sebagai hukum sarjana dan karenanya hukum dikelaskan menjadi dua bagian, yaitu pertama, hukum yang wajar, yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan, hukum adat; dan kedua, hukum sarjana yang bersifat teknis.

 

3. Aliran Utilitarianisme.

 

Ajaran ini didasarkan pada hedonistic utilitarianism, yang menghendaki bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.

Prinsip utama pemikiran teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-beasrnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientsi ini, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. (Lili Rasjidi 1993. hal 80).

 

Tokoh dari aliran ini adalah :

Pertama, Jeremy Bentham:

Bentham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukuman terhadap tindak pidna. Menurut dia, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada apa yang didasarkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. (Soerjono Soekanto. 1988, hal 35.

Kedua, Rudolph von Ihering.

Ajaran biasanya disebut dengan sosial utilitasrianism. Ia smenganggap bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya, hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakast di mana mereka menjadi warganya . Hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial

4.  Aliran Sociological Jurisprudence

 

Aliran ini menghendaki bahwa hukum tidak hanya dapat dilihat dari dalam hukum itu sendiri, melainkan mencoba memandangnya dari sudut sosialnya. Aliran ini memperkenalkan teori-teori dan metode-metode sosiologi pada ilmu hukum.

 

Tokoh-Tokoh dan Pandangannya.

 

Pertama; Euqen Ehrlich;

Ajarannya adalah berpokok pada pembedaannya antara hukum positif dengan hukum yang hidup (living law). Hukum piositif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa proses perkembangan hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara.

 

Kedua; Roscoe Pound;

Pendapatnya adalah bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum adalah salah satu bentuk sarana kontrol sosial yang khusus dan harus diefektifkan berdasarkan seperangkat norma kewenangan sebagaimana didayadunakan dalam proses-proses yudisial dan atau administratif. Pound, membedakan antara hukum sebagai suatu proses  (law in action) dan hukum yang t5ertulis (law in books). Pembedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif.

5. Aliran Hukum Realis-Pragmatis (Pragmatic Legal Realism).

 

Aliran ini memberikan perhatian terhadap penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat (bernegara). Hal terpenting bagi teori ini adalah bagaimana hukum itu diterapkan dalam kenyataan, dan hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan itu. Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam udnang-undang, melainkan adalah apa yang dialakukan oleh aparat penyelenggara hukum, polisi, hakim. Atau siapa saja yang melakukan fungsi pelaksana hukum (Lili Rasjidi. 1993. hal 85.)

Penekanan penting yang diberikan oleh Aliran Hukum Realis adalah , Pertama, esensi praktik hukum sebagai esensi senyatanya dari hukum.  Kedua, bahwa undang-undang bukanlah keharusan yang serta merta mampu mewujudkan tujuan hukum, melainkan mendapat pengaruh besar dari unsur-unsur di luar undang-undang.

Ketiga, aparatur penyelenggara hukum dan masyarakat tempat hukum itu diterapkan bukanlah komponen-komponen mekanis yang serta merta (secara otomatis) mentaati perintah hukum, melainkan merupakan komponen-komponen kehidupan yang memiliki kemampuan untuk menyampinginya.

 

Tokoh-Tokoh dan Pandangannya:

Pertama, Oliver Wendell Holmes:

Menurutnya, seorang ahli hukum harus menghadapi gejala kehidupan sebagai suatu kenyataan yang realistis. Mereka harus tahu bahwa yang menentukan nasib pelaku kejahatan bukan rumusan sanksi dalam undang-undang, melainkan pertanyaan-pertanyaan dan keputusan hakim. Kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan.

Kedua, Karl Llewellyn:

Konsepnya yang terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi bahkan membentuk hukum . Seorang hakim selalu harus memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Suatu putusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan, dan kekmudian dirasionalisasikan di dalam suatu pendapat tertulis.

Ketiga, John Champion Gray:

Ia menempatkan hakim-hakim Amerika sebagai obyek penelitiannya, berkesimpulan bahwa hakim-hakim Amerika bukan pribadi yang bebas anasir nonhukum dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Di samping unsur logika sebagai faktor utama pengambilan keputusannya, mereka juga sangat dipengaruhi oleh subjektivitas pribadinya, prasangka, dan unsur-unsur nonlogika lainnya. Maka hukum bukanlah closed logical system, melainkan open logical system. Hukum bukanlah hukum dalam kitab undang-undang, melainkan apa yang ternyata (berlaku) dalam praktik.

C. HASIL-HASIL PEMIKIRAN  SOSIOLOG    TENTANG HUKUM.

1. Emil Durkheim :

Durkheim membagi 2 macam hukum, yaitu :

  1. Hukum Represif, yaitu hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan kehormatan seseorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya .
  2. Hukum Restitutif, yaitu hukum yang tujuan utamnya bukan mendatangkan penderitaan, melainkan tujuan utamnya adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan), sebelum terjadinya kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum .

2. MaxWeber:

 

Teori Max Weber tentang hukum dikemukakan empat tipe ideal dari hukum, yaitu :

  1. Hukum irrasional dan material, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah pun.
  2. Hukum irrasional dan formal, yaitu di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan.
  3. Hukum rasional dan material, di mana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang, dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijakasanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi.
  4. Hukum rasional dan formal yaitu di mana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

3. Philippe Nonet dan Philip Selznick.

Mengemukakan suatu teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat yakni :

  1. Hukum Represif, yakni hukum yang mengabdi kepada kekuasaan dan tertib sosial yang represif. Perhatian paling utama hukum represif adalah dengan dipeliharanya atau diterapkannya tertib sosial, ketertiban umum, pertahanan otoritas, dan penyelesaian pertikaian.
  2. b.    Hukum Otonom, yakni hukum yang berorientasai pada pengawasan kekuasaan represif. Sifat-sifat yang terpenting adalah ; Pertama, penekanan pada aturan-aturan hukum sebagai upaya untuk mengawasi kekuasaan resmi; Kedua, Adanya pengadilan yang dapat didatangi secara bebas, yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekausaan politik dan ekonomi, serta memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili. Ketiga, penegakan atas kepatuhan hukum terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial.
  3. c.    Hukum Reponsif, yakni hukum yang bertujuan melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, bukan oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Karakteristik yang menonjol adalah; pertama, pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan ; Kedua, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

D.  KEBERLAKUAN KAIDAH HUKUM.

1.  Keberlakuan Faktual Atau Empiris.

Yang dimaksud keberlakuan empiris yakni apabila para warga, dipandang secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, atau dapat pula dikatakan kaidah hukum itu efektif.

Keberlakuan empirik suatu kaidah hukum dpat pula dalam suatu arti lain, yakni  apabila keseluruhan perangkat hukum secara umum oleh pejabat hukum yang berwenang diterapkan dan ditegakkan. (J.J.H. Burggink. 1996)

2.  Keberlakuan Normatif Atau Formal kaidah Hukum.

Dapat dikatakan keberlakuan normatif kaidah hukum apabila kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap lain.

Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum umum. Di dalamnya, kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.

Suatu contoh satu teori yang mencoba menjelaskan hukum dengan bantuan pengertian keberlakuan normatif adalah “Reine Rechtslehre” Han Kelsen. Dalam hal ini Kelsen menyatakan bahwa  suatu kaidah hukum baru memiliki keberlakuannya jika kaidah itu berlandaskan pada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. (Ibid)

3.  Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum.

Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi empirik jika kaidah hukum itu oleh seseorang atau masyarakat jelas-jelas menyatakan menerima kaidah hukum itu.

Kedua, dari segi filosofi, yakni  jika kaidah hukum itu oleh seseorang atau suatu masyarakat berdasarkan isinya dipandang bernilai atau penting. Keberlakuan evaluatif yang kedua ini adalah sama dengan sifat mewajibkannya, atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatoritasnya (siat mewajibkan). Sebuah kaidah hukum memiliki sifat ini berdasrkan isinya. Itulah sebabnya keberlakuan ini disebut juga keberlakuan materiil. (Ibid)

 

 

 

E. PENEMUAN/PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM.

 

PEMBENTUKAN HUKUM.

                         

  1. 1.        Faktor-Faktor Yang mempengaruhi terbentuknya Hukum.

Faktor eksternal, yakni faktor-faktor yang berada diluar hukum itu sendiri misalnya :

v Faktor ekonomi

v Faktor kekuasaan

v Faktor politik

v Faktor budaya

v Faktor agama

 

  1. Faktor Internal, yakni faktor yang berada di dalam hukum itu sendiri. Artinya adanya kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan hukum itu sendiri yang mengharuskan dibentuknya hukum tersebut.

Misalnya  :

v Perintah UUD yang menghendaki adanya suatu undang-undang.

v Adanya UU yang menghendaki peraturan pelaksananya.

v Adanya kekosongan hukum .

 

 

 

 

 

 

  1. 3.        Tahap Pembentukan Hukum

 

Pertama

Tahap Inisiasi, Yaitu tahap di mana munculnya gagasan dalam masyarakat tentang suatu persoalan yang dirasakan penting dan merupakan suatu kebutuhan. Gagasan ini muncul berkaitan dengan adanya kondisi atau suatu peristiwa yang menghendaki segera adanya perangkat hukum yang mengaturnya.

 

Kedua

Tahap Socio-politik,adalah tahap pematangan dan penajaman gagasan, di mana gagasan yang muncul diolah oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan, misalnya  gagasan tersebut dibicarakan , didiskusikan, dikritik, dipertahankan melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat.

 

Ketiga

Tahap yuridis, Yaitu tahap penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. Tahap ini telah melibatkan para tenaga ahli yang berpendidikan hukum .

  1. 4.        Struktur Pembuatan Hukum.

Jika mengikuti ajaran Montesquieu yang terkenal dengan Trias Politika  maka pembuatan hukum hanya diserahkan kepada satu badan yang berdiri sendiri yang hanya melakukan satu kewenangan saja, misalnya badan pembuat hukum. Badan inilah yang disebut badan legislatif yang terpisah dengan badan yudikatif dan eksekutif. Kendati demikian tidak selamanya suatu praktek perorganisasian yang mutlak berada di tangan legislatif, namun badan-badan lainya dapat pula sebagai pembentuk hukum.

 

PENEGAKAN HUKUM

 

1. Pengertian Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian kegiatan untuk menerapkan atau menjalankan  peraturan-peraturan hukum kedalam peristiwa-peristiwa yang kongkrit.

2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a.  Faktor Undang-Undang.

Faktor ini dapat mempengaruhi penegakan hukum jika memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

b.  Faktor penegak hukum.

Faktor ini akan menjadi berpengaruh positif jika penegak hukum itu memiliki integritas moral dan menjadi teladan dalam kepatuhan hukum dan merasa bagian dari hukum itu sendiri.

c.  Faktor sarana prasarana.

Faktor ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Meskipun hanya sebagai faktor penunjang, namun kehadirannya sangat mempengaruhi penegakan hukum itu. Semakin baik sarana dan prasarana yang dimiliki akan memperlancar dan mempermudah penegakan hukum itu.

d.  Faktor kesadaran hukum masyarakat.

Faktor Ini mempengaruhui pula penegakan hukum, tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat sedikit banyak mempengaruhi berfungsinya hukum.

Indikasi Kesadaran hukum :

  1. adanya pengetahuan terhadap hukum;
  2. adanya pemahaman tentang hukum;
  3. adanya sikap positif;
  4. adanya kepatuhan terhadap hukum.

 

 

D. BERLAKUNYA HUKUM.

  1. A.        Teori-teori Berlakunya hukum.

 

1. Teori Teorkrasi/Teori Ketuhanan.

Teori ini menjelaskan bahwa hukum berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Oleh karena itulah maka berlakunya hukum adalah atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

 

2. Teori Kedaulatan Rakyat.

Menurut teori ini hukum itu adalah kemauan orang seluruhnya yang telah mereka serahkan kepada suatu organisasi (yaitu Negara) yang telah lebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Orang mentaati hukum , karena orang sudah berjanji mentaatinya . Teori ini dapat juga disebut Teori perjanjian Masyarakat.

3. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauaan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum adalah kehendak Negara dan Negara itu mempunyai kekuasaan (power) yang tidak terbatas. Oleh karena itu hukum itu ditaati ialah karena negaralah yang menghendakinya.

Penganjur Teori ini adalah hans Kelsen dalam buku “Reine Rechtslehre” mengatakan, bahwa hukum itu ialah tidak lain daripada “kemauan Negara”. Namun demikian Hans Kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena Negara menghendakinya, tetapi orang taat pada hukum karena ia merasa wajib menataatinya sebagai perintah Negara.

4. Teori Kedaulatan Hukum.

Pelopor teori ini adalah Prof. Mr. H. Krabbe. Beliau mengajarkan, bahwa sumber hukum ialah “rasa keadilan”. Menurutnya hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang banyak yang ditundukkan padanya,. Suatu peraturan-perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat. Peraturan-peraturan yang demikian bukanlah “hukum”. Berdasarkan teori ini orang mematuhi hukum karena hal itu berarti telah memenuhi rasa keadilan dari orang banyak yang ditundukkan padanya oleh hukum itu sendiri.

  1. A.        Syarat-Syarat Berlakunya hukum.

 

  1. 1.         Syarat berlakunya secara yuridis, yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaedah lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.
  2. 2.         Syarat berlakunya secara sosiologis, yaitu apabila peraturan hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walapun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau hukum itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat .
  3. 3.         Syarat berlakunya secara filosofis, yaitu bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

KEWARGANEGARAAN

KEWARGANEGARAAN DIAJARKAN KARENA DISINYALIR

  1. Hilangnya rasa nasionalisme.
  2. Untuk memberikan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  3. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.

BANGSA

Visi                              : adanya keinginan untuk bersatu.

Kaum Separatif         : orang yang ingin memisahkan diri.

IDENTITAS NASIONAL

  • Ø Identitas Nasional

Identity : jati diri, sifat khas yang memberikan ketenangan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri atau negara sendiri.

  • Ø Pengikat Identitas Nasional

-       Sifat Fisik                    : bila dilihat dari aspek budaya, agama, bangsa.

-       Sifat non Fisik             : bila dilihat dari aspek keinginan, cita-cita, tujuan.

  • Ø Identitas Nasional à collective action

Adadi dalam organisasi-organisasi, pergerakan-pergerakan.

UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

  • Suku Bangsa        : golongan sosial yang khusus, yang ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.
  • Agama                  : masyarakatIndonesia adalah masyarakat agamis, maka tidak perlu pertentangan antar agama.
  • Kebudayaan
  • Bahasa

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

  • Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara RI yang bertanggung jawab.
  • Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
  • Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa, bangsa, negara serta kemanusiaan.

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

  1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
  2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
  4. Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara.
  5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

HAKEKAT BANGSA

Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai daerah tertentu yang anggota-anggotanya bersatu karena pertumbuhan sejarah yang sama, merasa senasib dan seperjuangan, mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama serta berpemerintahan sendiri.

HAKEKAT NEGARA

  • Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
  • Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial.

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

  1. 1.    Teori Hukum Alam

Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles : Kondisi Alam à Tumbuhnya Manusia à Berkembangnya Negara.

  1. 2.    Teori Ketuhanan

(Islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan.

  1. 3.    Teori Perjanjian

(Thomas Hobbes) negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat, baik yang dinyatakan secara tegas (expressed) ataupun secara diam-diam (tacity assumed atau sukuti).

Proses Terbentuknya Negara di Zaman Modern dapat berupa penaklukan, peleburan (fusi), pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

UNSUR NEGARA

  1. a.    Bersifat Konstitutif

Terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan (dalam hal ini unsur perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat.

  1. b.    Bersifat Deklaratif

Adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara “de jure” maupun “de facto”, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB.

Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan (unitary state) dan negara serikat (federation).

SIFAT NEGARA

  1. a.    Sifat Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian ketertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi dapat dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya.

  1. b.    Sifat Monopoli

Negara dpat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

  1. c.     Sifat Mencakup Semua (all embracing)

Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali (misalnya tidak ada seorangpun yang kebal hukum).

NEGARA DAN WARGA NEGARA

  • UUD 1945 mengatur kewajiban negara terhadap warganya serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan.
  • Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

PROSES BANGSA YANG MENEGARA

  • Ø Terjadinya NKRI adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945
  • Ø Rumusan Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 :
  1. Perjuangan pergerakan kemerdekaanIndonesia.
  2. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
  3. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

TEORI KENEGARAAN TENTANG TERJADINYA NKRI

  1. Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekadar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
  2. Proklamasi baru “mengantar bangsaIndonesia” sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah “selesai” bernegara.
  3. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
  4. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
  5. Religiolitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsaIndonesiaterhadap Tuhan YME.

PENGERTIAN WARGA NEGARA

  • Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara RI.
  • Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.
  • Syarat-syarat sebagai warga negara juga ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 26 ayat 2).

PENENTUAN KEWARGANEGARAAN

  1. a.    Unsur Darah Keturunan (ius sanguinis, law of the blood)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan di luar negaranya.

  1. b.    Unsur Daerah Tempat Kelahiran (ius Soli, law of the soil)

Kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan.

  1. c.     Unsur Pewarganegaraan (naturalisasi)

Seorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu.

PROBLEM KEWARGANEGARAAN

  1. a.    Bipatride

Seorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan system ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan system ius soli maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negaranya di mana orang tuanya berasal, dan juga dinyatakan sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan.

  1. b.    Apatride (stateless)

Seorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan system ius soli melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan system ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya, dan juga ia tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan.

NATURALISASI

  • Aktif

Seorang yang dikarenakan apatride dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang yang tanpa kewarganegaraan (stateless). Kalau permohonannya dikabulkan ia dapat menggunakan hak opsi, yaitu hak memilih untuk menggunakan permohonan yang telah dikabulkan atau tidak menggunakannya.

  • Pasif

Kalau suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya, maka bagi mereka mempunyai hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

HAK WARGA NEGARA

  • Ø Pasal 27 ayat 1

“Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.”

  • Ø Pasal 27 ayat 2

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

  • Ø Pasal 27 ayat 3

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

  • Ø Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

  • Ø Pasal 29 ayat 2

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

  • Ø Pasal 30

“Tiap-tiap warga negara berhak (dan wajib) ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”

  • Ø Pasal 31

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”

  • Ø Pasal 34

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

KEWAJIBAN WARGA NEGARA

  • Ø Pasal 27 ayat 1

“Segala warga negara (bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan) wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.”

  • Ø Pasal 30

“Tiap-tiap warga negara (berhak dan) wajib ikut serta dalam pembelaan negara.”

ARTI KONSTITUSI

Konstitusi atau UUD adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.

KESEPAKATAN YANG MENJAMIN TEGAKNYA KONSTITUSIONALISME

  1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama.
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggraan negara.
  3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedor ketatanegaraan.

HUBUNGAN YANG DIATUR KONSTITUSIONALISME

  1. Antara pemerintahan dengan warga negara.
  2. Antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya.

FUNGSI KONSTITUSI

  1. Sebagai hukum, maka UUD bersifat mengikat, baik pada pemerintah, pada setiap lembaga negara, lembaga masyarakat serta mengikat pada setiap warga negaranya.
  2. Selaku hukum, maka UUD berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yang terikat dalam negara tersebut.
  3. Selaku hukum dasar maka UUD berfungsi sebagai sumber hukum.

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

  1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
  2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
  3. Pembatasan Pemerintahan.
  4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi :
  • Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
  • Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
  • Proses hukum.
  • Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

SIFAT-SIFAT UUD 1945

  1. Sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat setiap warga negara.
  2. Dalam penjelasan UUD 1945, UUD bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
  3. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
  4. UUD 1945 dalam tertib hukum Indinesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarkhi tertib hukumIndonesia.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDENEN 2002

  1. Indonesiaialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat).
  2. Sistem konstitusional.
  3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat.
  4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR.
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
  6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
  7. Kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas.

 

AMANDEMEN

  • Amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, tapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945.
  • Amandemen merupakan perlengkapan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut.
  • Amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan.
  • Hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan “checks and balances” terutama terhadap kekuasaan eksekutif.

TEORI KEDAULATAN DALAM NEGARA


 

1.   Makna Kedaulatan

Secara Sempit

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu Negara

Secara Luas

Kedaulatan hak khusus untuk menajlankan kewenagnan tertingi atas suatu wilayah atau suatu kelompok orang, seperti Negara atau daerah tertentu. Istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia berarti kekuasaana atau dinasti pemerintahan.Kedaulana umumnya dijalankan oleh pemerintah atau lembaga politik sebuah negara.

 

Kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak (absolute) karena ada sejumlah faktor lain yang membatasinya.

Kedaulatan memiliki empat sifat dasar, yaitu:

1.   Permanen

Kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri.

2.   Asli

Hukum kedaulatan itu tdak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.

3.   Bulat

Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara.

4.   Tidak Terbatas

Kedaulatan itu tidak di batasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan ini terbatas, tentu saja bahwa ini merupakan kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.

 

 

 

 

2.   Jenis-Jenis Kedaulatan

a.   Menurut Asalnya

1.   Kedaulatan Tuhan

Kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa.

2.   Kedaulatan Negara

Hukum dan aktifutas pemerintahn merupakan kehendak negara.

3.   Kedaulatan Raja

Kekuasaan terletak ditangan raja dan keturunannya.

4.   Kedaulatan Rakyat

Kekuasaaan tertinggi berada di tangan rakyat.

5.   Kedaulatan Hukum

Hukumlah yang merupakan sumber kedaulatan.

b.   Menurut Relasinya

1.   Kedaulatan Kedalam

Adalah kekuasaan tertinggi didalam suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri sesuai fungsinya. Sifatnya, memaksa rakyat atau warga negara terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan atau undang-undang.

2.   Kedaulatan Keluar

Adalah kekuasaan tertinggi didalm negara untuk mengadakan hubungan atau kerja sama Internasional dengan negara-negara lain dalam rangka kepentingan negara itu.

3.   Teori Kedaulatan

a.   Kedaulatan Tuhan

Adalah kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari tuhan (agama yang dianut suatu negara). Teori ini berkembang pada abad pertengahan, antara abad V sampai abad XV. Tokoh-tokoh nya antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Teori ini terjadi di negara-negara otoriter.

Saat itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Tapi, karena merasa mewakili Tuhan dalam melaksanajan kekuasaan, raja sering merasa berkuasa dan berbuat semaunya, tanpa memikirkan rakyat. Keadaan ini mendorong timbulnya pandangan atau teori baru mengenai kedaulatan, yaitu kedaulatan negara.

 

b.   Teori Kedaulatan Negara

Adalah kedaulatan yang berasal dari dari negara itu sendiri. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi rakyat harus tunduk kepada negara. Tokoh-tokohnya adalah Jean Bodin dan George Jellinek.

Menurut Jean Bodin perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan negara iru atau Staats-souvereiniteit, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran Staats-absolutisme. Karena dalam ajaran Staats-souvereiniteit itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi ini mungkinbersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedang dalam ajaran Staats-absolutisme dikatakan bahwa kekuasaan negara itu bersifat absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti baahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.

Menurut George Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum.

 

c.   Teori Kedaulatan Hukum

Adalah suatu kedaulatan yang memiliki atau bahkan memegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu baik raja, rakyat, bahkan negara harus runduk kepada hukum.

Tokoh teori ini antara lain adalah Krabbe.

d.   Teori Kedaulatan Rakyat

Adalah suatu kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa kedaulatan yang dipegang raja atau penguasa itu berasal dari rakyat.

Oleh sebab itu raja atau penguasa, harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tokoh teori ini antara lain Jean Jacques Rousseau. Teori ini terjadi dinegara demokrasi yang sudah stabil.

Meski tiap negara merdeka memiliki kedaulatan masing-masing, tapi mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan negara lain. Hal ini disebabkan “tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi sendiri semua kebutuhannya”.

Kondisi keterbatasan itulah yang mendorong berdirinya organisasi atau lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini menunjukan pula betapa pentingnya arti hubungan dan kerja sama dengan bangsa lain bagi setiap bangsa, baik untuk saat ini maupun masa yang akan dating.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kedaulatan rakyat mempunyai makna sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat;

2. Kekuasaan pemerintah atau penguasa berasal dari rakyat,;

3. Pemerintah atau pengusa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

 

 

e.   Teori Kedaulatan Elit

Adalah suatu kedaulatan yang ada di tangan para penentu politik yang merupakan beberapa orang elit politik. Kedaulatan ini berada ditengah antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat.

Bagi suatu negara, memiliki kedaulatan berarti berhak atas ketiga poin berikut.

1.   Menjadi negara yang berdiri sejajar dengan negara-negar merdeka lain.

2. Memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain.

3. menjadi negara yang meimiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. www.syifanoe.blog.com
  2. Soehino S.H.; Ilmu Negara; Liberty- Yogyakarta. 2005

 

Manusia dan Masyarakat

Bab 1

Hakekat dan Asal Usul Manusia

Dari segi biologis manusia adalah mkhluk hidup. Pada abad ke-19 C. Darwin memiliki teori proses evolusi biologi. Asal mula makhluk hidup di bumi adalah Protozoa (makhluk hidup ber sel satu) yang berevolusi menjadi makhluk yang lebih sempurna dari makhluk yang sederhana dengan bertambahnya sel yang membentuk jaringan lalu membentuk organisasi tubuh. Pada akhirnya evolusi tersebut menjadi monyet dan manusia salah satunya dari sekian banyak evolusi makhluk hidup yang lain. Selain itu manusia adalah makhluk yang sosial (membutuhkan orang lain untuk bertahan hidp). Juga pada dasarnya manusia termasuk makhluk mamalia.

Bab 2

Kepribadian Manusia dan Unsur-unsurnya

1. Kepribadian manusia di bagi 2 :

  1. kepribadian dasar/umum

yaitu kepribadan yang tiap orang memiliki perbedaan akan tetapi ada beberapa hal kepribadian yang sama pada suatu lingkungan tertentu. Hal ini di kaji secara efektif dengan menggunakan data statistik

  1. kepribadan barat dan timur

kepribadian yang di dasarkan letak tempat pada daerah eropa dengan artian sebagai berikut :

  • kepribadian timur           : kpribadaian yang religi,sopan santun,adat istiadat, gotong-royong, dll.
  • kepribadaian barat         : kpribadaian yang  individual, tidak mementingkan kehidupan material, pikiran logis,dll.

2. Unsur-unsur kepribadian

  1. persepsi   : unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung dalam otaknya.
  2. apersepsi : penggambaran tentang lingkungan secara fokus pada suatu bidang yang menarik perhatian seorang individu yang di proyeksikan pernah melihat sebelumnya hingga menimbulkan ingatnya kenangan masa lalu.
  3. pengamatan : yaitu persepsi yang lebih intensif kepada suatu obyek.
  4. konsep     : membandingkan atau menggabungkan suatu obyek untuk membentuk suatu penggambaran baru yang abstrak.
  5. fantasi      : penggambaran tentang lingkunganya namun mengalami penambahan dan pengurangan yang di berikan oleh individu tersebut.
  6. bawah sadar : seluruh penggambaran, apersepsi, pengamatan, konsep, dan fantasi tadi terdesak masuk kedalam bagian dari jiwa manusia (hilangnya pengetahuan manusia pada saat alam bawah sadar)
  7. keinginan             : kehendak yang keras.
  8. emosi       : suatu perasaan keras yang timbul dari hati.
  9. dorongan : kemauan yang sudah menjadi nluri pada tiap makhluk manusia.

Bab 3

Organisme Manusia

Manusia adalah makhluk hidup dalam kelompok, dan mempunyai organisme secara biologis klah dengan jenis-jenis binatang berkelompok yang lain. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang berevolusi paling panjang sehingga kemampuan otak melebihi makhluk yang lainya.

Yang di sebut akal tadi telah menyebabkan berkembangnya sistem-sistem yang dapat membantu keterbatasan sistem oranismenya itu, yaitu :

  1. Sistem perlambangan vokal atau bahasa.
  2. Sistem pengetahuan.
  3. Organisasi sosial.
  4. Sistem peralatan hidup dan teknologi.
  5. Sistem mata pencahairan hidup.
  6. Sistem religi.
  7. Kesenian.

Bab 4

Manusia sebagai Unsur Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan manusia pada wilayah tertentu. Tidak semua kesatuan manusia yang bergaul dan berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus.

Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat yaitu pola tingkah-laku yang khas mengenai semua faktor kehidupandalam batas kesatuan itu. Bersifat mantab dan kontinyu dan pola itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas.

Bab 5

Pranata Sosial

 

Pranata adalah suatu sistem norma khusus (sistem aturan-aturan) yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantab guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaan lembaga dan pranata.

Lembaga / istitute organisasi         : Istitut Teknologi Bandung

Pranata / institution                         : pendidikan teknologi.

Delapan golongan pranata yaitu :

  1. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan (kinship/ domestic institiutions)contoh : tolong menolong antar kerabat dan perkawinan.
  2. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidup, memproduksi, menombun, menyimpan,mendistribusikan hasil produksi dan harta (economic institutions)contoh : pertanian, perternakan, perkebunan, dst.
  3. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia (educational instutions)contoh : pengasuhan anak-anak pendidikan rakyat, pendidikan menengah, dst.
  4. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya (scientific instution) contoh : penelitiian, metodelogi ilmiah, dst.
  5. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa indahnya dan untuk rekreasi (aesthetic and recreational institutions) contoh : seni rupa, seni tari, seni suara, dst.
  6. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keprluan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan / dengan alam ghaib (religious institutions) contoh: berdoa, penyiaran agama, upacara adat, dst.
  7. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keprluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat (political institutions) contoh : pemerintahan, demokrasi,kepolisian, dst.
  8. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keprluan fisik dan kenyamanan hidup manusia (somatic institutions) contoh : pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, dst.

Bab 6

Sistem Kekerabatan

Kekerabataan yaitu suatu unit sosial yang tiap – tiap individu mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah ( genous ) baik melalui ayah maupun ibu. Dengan demikian system kekerabataan biasanya menyangkut keluarga baik kecil maupun besar, system kekerabataan ini pada umunya diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah di keluarga.

Kelompok kerabat tersebut merupakan seperangkat hubungan berdasarkan keturunan dan perkawinan ( hubungan darah ). Dalam istilah penyebutan seseorang dalam kelompok kekerabataan kita mengenal kata ibu, ayah, bibi, dan sebagainya. Selain itu kita mengenal beberapa system kekerabataan, diantaranya bilateral atau parental atau cognatic descent dan susunan keluarga ( kekerabataan ) unilateral ( unilineal )

Kekerabataan yang terjadi dalam masyarakat / kelompok kekerabataan didasari oleh adanya pertalian darah dan perkawinan.

  • Dasar pertalian darah. Meliputi anak – anak yang lahir dari perkawinan dan keturunan berikutnya. Misalnya, kakek dengan cucunya, atau paman dengan keponakannya. Sering juga disebut contoh sanguine, yaitu menjadi kerabat karena keturunan.
  • Dasar perkawianan. Suami dan isteri merupakan dasar hubungan. Orang – orang yang berasal dari pertalian darah suami dan orang – orang yang berasal dari pertalian darah isteri menjadi kerabat perkawinan, seperti : ipar keponakan mertua, menantu, paman, dan sebagainya.

Berdasarkan undang – undang yang mengatur perkawinan yaitu UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahgia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekerabataan dalam masyarakat Indonesia sangat beragam namun yang perlu diketahui adalah kekerabataan patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

  1. Kekerabataan Patrilineal.

Patrinieal berasal dari kata pater yang berarti ayah atau Agnatic discent, yaitu susunan keluarga yang hanya mengikuti garis laki – laki ( ayah ).

Suatu system kekerabataan yang menggunakan system patrineal, anak laki – laki jauh lebuh penting baik kedudukan maupun fungsinya dalam keluarga, dibandingkan anak perempuan. Anak laki – laki dalam system ini dianggap yang bertanggung jawab atas kelestarian kelompoknya. Misalnya dalam masyarakat batak, Toba, Tapanuli, dan Karo. Orang yang semarga secara adapt dianggap bersaudara. Jadi, gadis dan pemuda yang semarga tidak dibolehkan menikah, walaupun keduanya secara bertalian darah tidak bersaudara atau mungkin sudah sangat jauh.

  1. Kekerabataan Matrinieal.

Matrineal adalah kekerabataan yang menghubungkan kekerabataan melalui pihak ibu saja. Misalnya dalam masyarakat suku bangsa Minangkabau di Sumatera barat, salah satu kelompok kekerabataan di lingkungan mereka yang terkenal ialah suku. Orang yang sesuku secara adapt dianggap bersaudara. Suku bangsa Minagkabau dapat memperhitungkan dua generasi di atas ego laki – laki dan satu generasi di atas ego laki – laki dan satu generasi di bawahnya.

  1. Kekerabataan Bilateral.

Bilateral adalah kekerabataan yang menghubungkan kekerabataan melaui pihak ayah dan pihak ibu, jadi melalui dua pihak. Kekerabataan ini biasa disebut juga kekerabataan parental. Dalam sususnan kekerabataan bilateral semua kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, termasuk ke dalam lingkungan kerabat seseorang. Susunan kekrabatan bilateral umumnya terdapat dalam masyarakat kita. Misalnya, orang suku bangsa sunda. Dan system kekrabatan suku bangsa sunda adalah bilateral, yaitu garis keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabataan melalui pihak laki – laki maupun perempuan.

Adapun system kekerabatan pada orang sunda menunjutkan cirri – ciri Bilateral dan Generasional. Di lihat dari ego, orang sunda mengenal istilah untuk tujuh generasi keatas dan tujuh generasi kebawah. 

Daftar Pustaka

Pengantar Ilmu Antropologi, Koentjaranigrat. Rineka Citra. 2008

Wikipedia “system kekrabatan”


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.