#menerawang lebih dalam#

Category Archives: Hukum Tata Negara

fahroja:

good blog (y)

Originally posted on "Ubi Societas, Ibi Ius":

1.Azas Legalitas...

A.Asaz legalitas menurut KUHP Korea?

Dalam Pasal 1 “criminality and punishment”:

  1. Mengandung asas lextemporis delictzi (ayat1).
  2. Mengatur masalah larangan retroaktif dalam perubahan UU (ayat2).
  3. Perubahan UU setelah adanya putusan pemidanaan in kracht (ayat3).

Adanya pengecualian yaitu :

  • Ada perubahan UU setelah kejahatan dilakukan.
  • Perubahan itu menyebabkan perbuatan yang bersangkutan tidak lagi merupakan kejahatan, atau pidana yang diancamkan menjadi lebih ringan.

B. Asaz legalitas menurut KUHP Thailand?

Terdapat Pasal 2 aturan umum buku 1:

  • Menganut Lextemporis delicti (ayat1);
  • Mengatur perubahanUU (ayat2), dalam hal TP dalam UU Lama bukan lagi TP dalam UU baru. Dengan 2 kemungkinan:

1. Terdakwa dibebaskan sebagai pelanggar.

2. Jika putusan pemidanaan final, maka:

  • Jika belum dijalani, dinyatakan belum pernah dipidana.
  • Jika telah menjalani sebagian, maka akan dihentikan.

C. Asaz legalitas menurut KUHP Norwegia?

Terdapat Pasal 3 di aturan umum (General Provisions)

  • Menganut Lex Temporis delictie.
  • Lebih mengutamakanUU lama. UU…

View original 1.166 more words



Ditulis oleh A.A. Oka Mahendra, S.H. (http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html)

Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenai antara lain pengertian keuangan negara[1] membuat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah berjalan alot. Bahkan pembahasan dalam rapat panitia antar kementerian sampai “ber-darah-darah”. Masing-masing wakil kementerian berpegang teguh pada undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya.

Berbagai  jurus mematikan dikeluarkan untuk meruntuhkan argumentasi wakil kementerian lainnya. Ada wakil kementerian berpendapat bahwa kekayaan BHPP  termasuk dalam pengertian kekayaan negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sehingga pengelolaan keuangannya tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang keuangan. Sebaliknya ada wakil kementerian yang berpendapat kekayaan BHPP tidak termasuk pengertian tersebut, karena BHPP bukan perusahaan negara/perusahaan daerah sehingga pengelolaan keuangannya dilakukan tersendiri[2]. Hal serupa juga terjadi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS).

Biang keladinya ialah disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Disharmonisasi tersebut menyangkut bentuk BPJS. Menurut Undang-Undang SJSN bentuk badan hukum BPJS ditentukan badan hukum nirlaba, pengelola dana amanat  yang dibentuk dengan undang-undang sedangkan Undang-Undang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menentukan BPJS berbentuk BUMN. Akibatnya sampai berakhirnya tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) UU SJSN yaitu tanggal 19 Oktober 2009, Undang-Undang BPJS gagal dibentuk.

Mengapa terjadi disharmoni antar peraturan perundang-undangan.

Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:
a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan :
a.  Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
b.  Timbulnya ketidakpastian hukum;
c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
d.  Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

 

Bagaimana mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan?

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:
a.  Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
b.  Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah  Konsitusi;
2) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:

1)     Lex superior derogat legi inferiori.

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah[3].

2)    Lex specialis derogat legi generalis

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex specialis derogat legi generalis[4]:

(a)   Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
(b)   Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang).
(c)   Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3).   Asas lex posterior derogat legi priori.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru.
Asas ini pun memuat prinsip-prinsip[5]:

(1)   Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
(2)   Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex posterior derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.[6]

 

Dapatkah disharmoni peraturan perundang-undangan dicegah?

Pencegahan disharmoni peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk penyusunan rancangan undang-undang harmonisasi dilakukan pada tahap:

  1. Penyusunan program legislasi nasional dilingkungan pemerintah.
    Pengharmonisasian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian penyusun rencana pembentukan rancangan undang-undang dan pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya.[7]
    Pengharmonisasian dimaksud diarahkan pada perwujudan keselarasan, konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.[8]
    Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang dilaksanakan dalam forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.[9]
    Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM mengkoordinasikan prolegnas yang diajukan oleh pemerintah dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi prolegnas.[10]
  2. Penyusunan prolegnas antara DPR dengan pemerintah.
    Koordinasi dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR RI.[11]
  3. Persiapan penyusunan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Pengharmonisasian dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM.[12]
    Pengharmonisasian dilakukan sebagai berikut:

1) Untuk penyusunan rancangan undang-undang berdasarkan prolegnas, keikut sertaan wakil Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap panitia antar kementerian, dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian rancangan undang-undang dan teknik rancangan peraturan perundang-undangan.[13]
Panitia antar Kementerian menitik beratkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.[14]
Dalam praktek pembahasan dilakukan secara rinci termasuk soal-soal teknis penyusunan dan teknis redaksional perumusan.

2).  Untuk penyusunan rancangan undang-undang diluar prolegnas pemrakarsa diwajibkan mengkonsultasikan rancangan undang-undang dimaksud dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengharmonisasian.[15]
Untuk kelancaran pengharmonisasian Menteri Hukum dan HAM mengkoordinasikan pembahasan konsepsi rancangan undang-undang tersebut dengan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya.[16]

Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI :

4.  Pengharmonisasian konsepsi rancangan undang-undang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.[17]
Pengharmonisasian rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, subtansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.[18]

 

Aspek apa saja yang di harmonisasikan?

Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:

1.     Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:

a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
c. Undang-undang /harmonisasi horizontal;
d. Asas-asas peraturan perundang-undangan.

1). Asas pembentukan.
2). Asas materi muatan.
3).  Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.

2.  Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi :[19]

1). Kerangka peraturan perundang-undangan;
2). Hal-hal khusus;
3). Ragam bahasa;
4). Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.
7 (tujuh) kemampuan dasar untuk pengharmonisasian untuk keberhasilan harmonisasi sebagai berikut:

  1. Memahami secara jernih keterkaitan rancangan undang-undang yang disusun dengan sistem hukum nasional.
  2. Komunikasi yang efektif dengan pemrakarsa dan pemangku kepentingan ketika mempersiapkan konsepsi materi muatan rancangan undang-undang, dalam rangka menemukan fakta-fakta yang relevan yang menjadi latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dan problema-problema pontensial yang mungkin timbul.
  3. Bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk membuka askes terhadap aspirasi masyarakat.
  4. Memahami bahwa peraturan perundang-undangan akan dilaksankan oleh polisi, jaksa, hakim, pengacara, notaris, pengusaha dan masyarakan pada umumya.
  5. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan rancangan undang-undang.
  6. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  7. Menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana pengharmonisasian dilakukan?

Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
  2. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar.
  3. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten.
  4. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait.
  5. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang.
  6. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten.
  7. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Pengharmonisasian rancangan undang-undang yang dilaksanakan secara cermat dan profesional akan menghasilakan rancangan undang-undang yang memenuhi syarat sebagai rancangan undang-undang yang baik.
Ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik menurut Lon Fuller sebagai berikut:[20]

  1. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara;
  2. Hukum harus dipublikasikan;
  3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
  4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
  5. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;
  6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
  7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah;
  8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negra, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Akhirnya marilah kita renungkan adagium berikut: Cessante Ratione Legis, Cessat Et Ipsa Les: (bila dasar dari hukum itu berhenti, maka hukumnya sendiri pun berhenti).

 

Jakarta, 29 Maret 2010

A.A. Oka Mahendra

 


[1] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 antara lain menentukan: “keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi…. kekayaan negara/kekayaan daerah…. yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”

[2]  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009, menentukan: “BHPP adalah Badan Hukum Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah”.

[3] Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.56. Periksa juga penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut; “dalam ketentuan ini  yang dimaksut dengan ” hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

[4] Ibid, hal 58.

[5] Ibid hal 59.

[6] Ibid hal 59.

[7] Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas, Pasal 14.

[8] Ibid, Pasal 15.

[9] Ibid, Pasal 16 ayat (1).

[10] Ibid, Pasal 19.

[11] Ibid Pasal 20.

[12] Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 18 ayat (2).

[13] Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancanagn Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, Pasal 8.

[14] Ibid, Pasal 10 Ayat (1).

[15] Ibid, Pasal 21.

[16] Ibid, Pasal 22 Ayat (1).

[17] Peraturan DPR RI Nomor. 01/DPR RI/I/2009-2010, tentang Tata Tertib, Pasal 116 Ayat (1).

[18] Ibid, Pasal 115.

[19] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Opcit, Lampiran.

[20] Munir Fuady, Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat), Bandung, 2009, Halaman 9.


Oleh : Rahmat Setiabudi Sokonagoro[1]

http://www.sokonagoro.com/6-asas-asas-hukum-dalam-teori-dan-praktek.html/comment-page-1#comment-2155

(Hak Cipta dilindungi Undang-undang)

Dalam tinjauan terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan, dikenal asas undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan adanya undang-undang yang bersifat umum. Penggunaan asas ini sudah bersifat universal. Asas-asas ini dikenal untuk mengantisipasi jika terjadi pertentangan antara dua peraturan perundang-undangan yang sederajat. Misalnya pertentangan antara undang-undang. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum tata negara di Indonesia, dikenal adanya hak menguji materiil terhadap peraturan perundang-undangan (toetsingrecht). Hak tersebut dimiliki oleh Mahkamah Agung, untuk menguji pertentangan peraturan perundang-undangan dengan derajat di bawah undang-undang, dengan kata lain, MA berwenang untuk menguji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang undang. Selain MA, kewenangan untuk menguji materiil juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Hak uji materiil ini dapat dilakukan hanya jika terdapat pertentangan antara Undang-Undang dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Jadi, dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, para pembentuk undang-undang sudah mengatur mengenai permasalahan jika terjadi pertentangan horizontal antara peraturan perundang-undangan dengan derajat di bawah Undang-Undang, dan jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang dengan Konstitusi. Namun terhadap pertentangan antar undang-undang, belum diatur menjadi kewenangan siapa hak menguji materiil tersebut.

Selama ini, jika terjadi pertentangan antar undang-undang, maka dipergunakan asas hukum antara lain lex speciali derogat legi generali, lex poresteriori derogat legi inferiori, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan akan terjadi lagi jika ternyata Undang-Undang tersebut bersifat sektoral. Apakah terhadap hal ini dapat diberlakukan asas-asas hukum tersebut.

Mari kita tinjau terhadap asas hukum lex speciali derogat legi generali yang artinya peraturan yang bersifat khusus dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.[2]

Contoh pengakuan terhadap asas Lex specialis derogat legi generali dalam bidang hukum pidana materiil dapat kita lihat di dalam isi Pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undangundang itu ditentukan lain”. Sedangkan dalam bidang hukum pidana formil, namapak di dalam isi Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ” (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Memang benar bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) butir i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ”(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: I. mengadakan penghentian penyidikan. Sebagai alasan dari penghentian penyidikan perhatikan isi

Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan: ”(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penghentian penyidikan demi hukum (Pasal 76; 77; 78 dan 79 KUHP), maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Memang benar sesuai dengan Pasal 14 huruf h dinyatakan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang: h. Menutup perkara demi kepentingan hukum Sebagai alasan dari penghentian penuntutan perhatikan isi Pasal 140 ayat (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penunutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak piada atau perkara ditutup demi hukum penuntutan umum menuangkan dalam surat ketetapan.

Dari dua produk hukum tersebut diberikan dasar hukum untuk adanya pengaturan yang berbeda terhadap apa yang telah diatur dalam undang-undang generalisnya. Dapatlah disebut mulai dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (dalam posisi Lex specialis), kesemuanya mempunyai materi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (legi generali).

Satu lagi contoh pertentangan antara Undang-Undang yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengembalikan kepada asas hukum lex speciali derogat legi generali. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam salah satu pasalnya terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yakni pada pasal yang mengatur tentang pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang lebih lama (dalam UUPM) dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur oleh UUPA. Padahal sudah jelas, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria, konsepsi awalnya adalah Undang-Undang payung (umbrella act) atau Undang-undang pokok. Undang-undang ini juga bersifat sektoral, dimana terdapat dua sektor yang dapat bertentangan, yakni sektor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) dan sektor Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pengaturan masing-masing undang-undang juga tidak membuka kemungkinan untuk merujuk pada suatu aturan yang lebih khusus. Sehingga pasal yang saling bertentangan tersebut menjadi tidak dapat berlaku (invalid). Para ahli hukum juga tidak dapat mempergunakan asas lex speciali karena Undang-Undang Penanaman Modal sudah bersifat speciali / khusus. Setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib tunduk kepada aturan UUPM tersebut. Sedangkan Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya juga merupakan aturan yang bersifat lex speciali pada bidang hukum pertanahan. Setiap pengurusan hak atas tanah, harus tunduk pada aturan UUPA tersebut.

Jika sudah demikian, muncul pertanyaan,siapakah yang berhak melakukan uji materiil, ataukah siapa yang dapat memberikan pendapat yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para aparatur pemerintah dan investor dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan, karena MA hanya berwenang untuk menguji materiil peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang untuk melakukan uji materiil karena kewenangan MK hanya untuk menguji materiil Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi (Vertical Judicial Review). Apakah Undang-undang tersebut harus diamandemen lagi, dirubah lagi.

[1] LL.B (School of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), LL.M Candidate (Postgraduate Program Universitas Gadjah Mada), Participant of Coursework International Trade Law and Corporate Finance Law at School of Law, South Carolina University, Associates at BER Law Firm, Jakarta;

[2] Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. Perundang-undangan Dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 1979. hal 16-17;

Diposkan oleh Rahmat Setiabudi Sokonagoro, LL.B. di 22:22 0 komentar

Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan dalam Praktek

Disusun Oleh: Rahmat Setiabudi Sokonagoro[1]

(Hak Cipta dilindungi Undang-Undang)

Fictie ialah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.[2] Kata fictie itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. Fictie atau dusta yang demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu.

Sebagai contoh, rakyat Romawi yang meninggal dalam tawanan dipandang meninggal sebagai budak dan menurut hukum Romawi, seorang budak tak dapat meninggalkan warisan yanjg sah. Dengan demikian maka surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, lex cornelia (dari Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkatannya, sehingga surat wasiatnya berlaku (fictio legis corneliae). Fictie tersebut yang pada mulanya hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum dari seorang tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai tawanan, yang kembali di negerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas tawanan perang. Bangsa Romawi memakai fictie sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum inggris memperlihatkan persamaan dengan hukum Romawi.[3]

Dalam hukum Indonesia, fiksi hukum juga diakui. Lihat pasal 3 KUH Perdata yang berbunyi “Anak yang berasal dari seorang perempuan yang hamil, dinyatakan sebagai telah lahir, sekadar kepentingannya menghendakinya. Jika ia dilahirkan mati, ia dianggap sebagai tidak pernah ada”. Fiksi-fiksi tersebut mempunyai sidat yang tak berbahaya. Bahkan lebih daripada itu, orang dapat mengatakan bahwa fiksi perundang-undangan itu bukanlah fiksi sebenarnya melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi.

Soal “Ignorare Legis est lata Culpa”. atau fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan[4] menarik untuk diperbincangkan. Jarang kita melihat fiksi hukum itu dalam konteks waktu dan dimana kelahirannya. fiksi yang kita bicarakan ini juga harus dilihat dalam konteks ke-Indonesiaan.

Dalam Sejarah Hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis. jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi munculah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam satu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibikin oleh bandan publik. hal itu memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat.

Lalu bagaimana kira-kira bila dibandingkan dengan konteks Indonesia? Pertama, soal geografis adalah pembeda yang paling tajam antara NKRI dengan Negara-negara Eropa daratan yang relatif kecil. Pembeda kedua adalah Identifikasi Sosial masyarakat yang beragam berdasarkan suku dan penerimaannya terhadap hukum negara.

Hal lain yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana proses legal making di ruang legislator. Misalnya, apakah pembuatan UU yang berkaitan dengan pertambangan melibatkan masyarakat adat atau aspirasi masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan, seperti Papua dst. Soal akses masyarakat terhadap pembentukan UU itu satu hal saja. hal lain yaitu bagaimana sosialisasi pemerintah terhadap UU yang telah diundangkan. Apakah dengan hanya perintah untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, dll, dapat menjamin masyarakat mengetahui adanya peraturan yang diundangkan tersebut.

Dalam prakteknya, banyak masyarakat yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Permasalahan timbul ketika banyak warga masyarakat melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, karena ketidak tahuannya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Luasnya daerah geografis negara Indonesia, buruknya akses masyarakat kepada pemerintahan, keterbelakangan wilayah, membuat tidak seluruh peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat hanya dengan perintah pencantuman ke dalam Lembaran Negara, Tambahan Berita Negara, dll. Ketidak mampuan pemerintah dan aparaturnya dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru dibentuk dan baru diundangkan juga menjadi salah satu sebab ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Seharusnya, sebelum mempergunakan fiksi hukum ini, pemerintah wajib melakukan sosialisasi secara maksimal, sehingga paling tidak, 85 % masyarakat dapat mengetahuinya dan kemudian mematuhi peraturan tersebut.

Jadi fiksi perundang-undangan itu sebenarnya bukanlah tidak dapat dibuang. Akan tetapi bahwa ia sering dipakai terutama dapat dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat. Adakalanya juga pembentuk undang-undang memakai fiksi, padahal pemakaian fiksi itu dapat dihindarinya. Hukum yang tugasnya mengatur kehidupan masyarakat sebenarnya tidak boleh dijelmakan dalam peraturan-peraturan yang dalamperumusannya jelas bertentangan dengan kenyataan. Adalah kewajiban ajaran hukum untuk sebanyak mungkin mengeluarkan fiksi dari perundang-undangan, dengan kata lain, mempersiapkan peraturan-peraturan yang sederhana.

Sebenarnya pemakaian fiksi hukum dalam perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar. Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya. Karena dalam Undang-undang dan dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi. Akhirnya ahli hukum, karena terbiasa dengan penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat lancar mempergunakannya. Itulah sebabnya, fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya. Dengan fiksi, kita dapat menghitamkan yang putih maupun sebaliknya. Hal itu membahayakan dalam proses menemukan kebenaran dan keadilan. Misalnya dalam persangkaan. Persangkaan harus dipisahkan dari fiksi. Fiksi adalah ketidak benaran suatu ciptaan saja, persangkaan mungkin benar, mungkin tidak. Peranan yang penting yang dipegang oleh persangkaan ini tidak akan ditinjau lebih lanjut.

[1] LL.B (School of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), LL.M Candidate (Postgraduate Program Universitas Gadjah Mada), Participant of Coursework International Trade Law and Corporate Finance Law at School of Law, South Carolina University, Associates at BER Law Firm, Jakarta;

[2] Appledoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

[3] Ibid.

[4] A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Diposkan oleh Rahmat Setiabudi Sokonagoro, LL.B. di 22:14 0 komentar

MENGGALI MAKNA PERISTILAHAN HUKUM

DALAM BAHASA HUKUM INDONESIA

Disusun Oleh:
Rahmat Setiabudi Sokonagoro, Khotibul Umam,

Afra Roki, Chandra Dewi Puspitasari, Sri Widiyastuti

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan elemen penting adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supremasi hukum merupakan suatu keniscayaan agar jalannya pemerintahan bernegara berada dalam koridor hukum.

Seperti kita ketahui bersama bahwa hukum di Indonesia masih banyak yang materinya berasal dari hukum peninggalan Belanda, dimana hal ini mendapatkan pijakan yang kokoh secara hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Secara faktual hingga saat ini juga masih banyak dijumpai lembaga-lembaga hukum peninggalan Belanda yang dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada sektor legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam bahasa sehari-hari pun sering kita dengar masih familiarnya penggunaan istilah-istilah tentang hukum, baik oleh praktisi hukum maupun masyarakat awam. Walaupun demikian terkadang dalam penggunaannya kurang sesuai dengan makna dari istilah yang bersangkutan diukur dari kacamata teori-teori ilmu pengetahuan.

Peristilahan hukum yang muncul saat ini, ternyata tidak hanya peristilahan hukum dari bahasa Belanda, beberapa dari bahasa lain baik dari negara-negara Eropa Kontinental, Anglo Saxon, bahkan perkembangan terbaru banyak muncul peristilahan dari bahasa Arab yang lebih banyak dipraktikkan dalam Hukum Lembaga Keuangan. Istilah hukum sendiri sebenarnya berasal dari Bahasa Arab hukm, yang kemudian telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, termasuk juga istilah keadilan dan kemanfaatan.

Contoh peristilahan dari bahasa Belanda yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya misalnya setiap orang dianggap tahu undang-undang atau yang lebih dikenal dengan fictie hukum, lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, tegakkanlah hukum meskipun langit akan runtuh (fiat justicia roat coelum), lex specialis derogat legi generali, putusan hakim selalu dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) dan sebagainya. Sementara dari Anglo Saxon System dikenal adanya istilah Memorandum of Understanding (MoU) yang dalam realitas empiris sering dipersamakan dengan perjanjian. Kemudian peristilahan dari bahasa Arab yang saat ini ada di masyarakat khusunya di bidang hukum ekonomi dan keuangan misalnya mengenai pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan qardh, riba, dan sebagainya.

Beberapa peristilahan tersebut jika ditinjau makna dan penggunaannya sering kali kurang tepat, sukar diterapkan, dan beberapa menjadi tidak logis serta cenderung hiperbolis. Penggunaan yang tidak tepat misalnya penyamaan antara MoU dengan perjanjian, sementara istilah yang sukar penerapannya misalnya adagium lex specialis derogat legi generali, dan penggunaan istilah yang tidak logis dan hiperbolis misalnya hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh (fiat justitia roat coelum).

Penggunaan-penggunaan istilah dimaksud ada yang tepat ketika diimplementasikan dalam realitas praktik, pun beberapa dirasa kurang tepat terutama jika ditinjau dari teori kebenaran dan teori keadilan. Kebenaran dan keadilan merupakan unsur yang hendak dituju oleh hukum. Oleh karena itu ketika berbicara tentang hukum orientasi kita adalah pada kebenaran dan keadilan.

Berbicara mengenai istilah atau peristilahan berarti kita masuk pembahasan mengenai bahasa, lebih khusus lagi dalam konteks ini adalah bahasa hukum. Sementara ketika kita hendak menggali maknanya kita akan masuk ke ranah filsafat ilmu, dan untuk mencari kebenaran dari istilah dan penggunaannya kita akan menggunakan teori kebenaran. Setelah itu untuk mengetahui dampak dari penggunaan istilah tertentu kita akan menggunakan teori keadilan.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo bahwa bahasa hukum Indonesia masih mencari gayanya sendiri. Istilah-istilahnya masih belum tetap dan sebagian besar masih merupakan terjemahan belaka dari istilah hukum Belanda. Dengan demikian istilah atau kalimat Indonesia itu masih mencerminkan pengertian hukum Belanda dan alam pikiran hukum Belanda. Lanjut Beliau bahwa bahasa hukum berlainan daripada bahasa sehari-hari atau bahasa kesusasteraan.[1]

Karakteristik bahasa hukum Indonesia selain terletak pada komposisi, dan gaya bahasa yang khusus dengan kandungan arti yang khusus, juga terletak pada istilah-istilah yang dipakai.[2] Hal ini disebabkan dalam merumuskan, menyusun, menjabarkan ketentuan-ketentuan hukum para ahli hukum demi kepentingan hukum itu sendiri perlu menggunakan kata, istilah atau ungkapan-ungkapan yang jelas, teliti, pasti, seragam, dan bersistem.

Kamus Bahasa Indonesia sendiri tidak memuat secara defenitif mengenai pengertian istilah tersebut, tetapi dalam buku yang berjudul Bahasa Hukum Indonesia yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat diambil kesimpulan bahwa istilah merupakan satu atau beberapa kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah konsep. Mengingat istilah ini dalam konteks istilah hukum, maka konsep yang diungkapkan tesebut merupakan sebuah konsep tentang hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa istilah hukum adalah satu atau beberapa kata yang dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah konsep hukum.

Dalam filsafat ilmu dipertanyakan mengenai apakah ilmu bebas nilai ataukah tidak dan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat membawa perdebatan panjang namun hakikat ilmu tidaklah bebas nilai. Satu hal yang ingin dihindari oleh kebanyakan ilmuwan namun kehadirannya sulit untuk di tolak adalah kekuasaan. Kekuasaan memainkan peran besar dalam perkembangan ilmu – baik secara langsung maupun tidak – karena para ilmuwan sulit untuk memancangkan bendera otonomi ilmiah di dalam suatu negara yang meletakkan kekuasaan sebagai faktor yang dominan dalam mengambil suatu kebijakan. Kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara ke dua belah pihak-ilmuwan dengan klaim kebenaran (truth claim-nya) berpeluang untuk terjadi.[3]

Bidang dari filsafat ilmu yang membicarakan ukuran benar atau tidaknya pengetahuan yaitu Epistemologi yang secara etimologis berarti teori pengetahuan. Adapun obyek material dari epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan obyek formalnya adalah hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian epistemologi sangat berguna bagi upaya untuk menganalisis kebenaran dari suatu obyek, yang dalam hal ini adalah peristilahan hukum.

Sementara dengan menggunakan analisis teori kebenaran, maka akan dipakai teori kebenaran korespondensi, teori kebanaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Kemudian karena dalam penggunaan peristilahan tertentu sering kali berdampak pada unsur esensial dari hukum yaitu keadilan, maka teori keadilan juga akan menjadi pisau analisis beberapa peristilahan hukum tertentu, seperti adanya fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap tahu hukumnya dan ketidaktahuan terhadap hukum bukan merupakan alasan pemaaf.

Era reformasi membawa banyak perubahan demikian juga dalam pola pemakaian bahasa dan pemilihan istilah, misalnya semakin banyaknya istilah hukum dan lembaga hukum dari negara lain yang masuk dan digunakan dalam praktik hukum di Indonesia.

Dengan demikian akhir-akhir ini makin dirasakan betapa pentingnya fungsi bahasa sebagai media komunikasi. Pada kenyataannya dewasa ini, selain ahli-ahli bahasa semua ahli yang bergerak dalam bidang pengetahuan semakin memperdalam dirinya dalam mempelajari teori dan praktik bahasa.

Bahasa dan hukum merupakan satu kesatuan. Bahasa hukum harus memenuhi syarat-syarat serta kaidah-kaidah bahasa karena bahasa hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk memahaminya. Rumitnya struktur bahasa hukum ini dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing terutama bahasa Belanda dan juga kurangnya pengetahuan dari pembuat undang-undang akan tata bahasa Indonesia sendiri. Di samping itu juga karena masih adanya anggapan-anggapan bahwa dunia hukum itu terlalu formal dan kompleks serta adanya ketidakpercayaan terhadap hukum pada umumnya.[4]

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka Penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas mengenai peristilahan hukum dalam konteks bahasa hukum Indonesia, sehingga makalah ini Penulis beri judul “Menggali Makna Peristilahan Hukum dalam Bahasa Hukum Nasional”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka berbagai masalah dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan peristilahan hukum dalam praktik di masyarakat?

2. Bagaimana jika pemaknaan dimaksud di tinjau dari teori kebenaran dan teori keadilan?

C. PEMBAHASAN

1. Peristilahan Hukum dalam Praktik di Masyarakat

Bahasa, Bahasa Hukum, dan Bahasa Hukum Indonesia

Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan suatu kehendak, perasaan, fikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain.[5] Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sering dikatakan pula bahwa bahasa merupakan penjelmaan dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam pergaulan manusia bahasa menjadi alat penghubung yang mampu menyampaikan berbagai pesan. Pesan yang disampaikan tersebut berupa simbol-simbol kebahasaan.

Sudjito mengungkapkan bahwa diantara simbol-simbol tersebut ada yang berbentuk kata-kata (lisan), ada yang berbentuk tulisan, dan ada pula yang berbentuk perlambang. Rangkaian dari simbol-simbol itulah yang kemudian menjadikan sebuah bahasa terbentuk dan mempunyai makna. Hanya dengan bahasa dan melalui bahasa proses pengenalan dan proses komunikasi dapat berlangsung.[6]

Jika dilihat dari sejarah pertumbuhan bahasa sejak awal hingga sekarang, maka fungsi bahasa secara garis besarnya adalah sebagai berikut :[7]

1) Untuk menyatakan ekspresi diri

Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri secara terbuka segala sesuatu yang tersirat dalam diri manusia, sekurang-kurangnya memaklumkan keberadaannya.

2) Sebagai alat komunikasi

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan dan memungkinkan manusia menciptakan kerja sama sesama warga.

3) Sebagai alat menyatakan integrasi dan adaptasi sosial

Disamping sebagai salah satu unsur kebudayaan, dengan bahasa memungkinkan pula bagi manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman tersebut, serta belajar berkenalan dengan anggota masyarakat, dapat mempelajari dan mengenal segala adat istiadat, tingkah laku dan tata krama masyarakat lain.

4) Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial

Kontrol sosial maksudnya adalah usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang-orang lain. Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka (overt yaitu tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi), maupun yang bersifat tertutup (covert yaitu tingkah laku yang tidak dapat diobservasi). Seluruh kegiatan sosial akan berjalan dengan baik karena dapat diatur dengan menggunakan bahasa. Dalam mengadakan kontrol sosial, bahasa mempunyai hubungan dengan proses-proses sosialisasi suatu masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi bahasa secara umum, maka melalui bahasa pula penggalian, penguasaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dapat menjadi lebih efektif. Bahasa yang dipelajari dan dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan adalah bahasa ilmiah atau bahasa keilmuan. Bahasa ilmiah mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat sebagaimana dikemukakan Anton M. Moeliono:[8]

1) Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;

2) Obyektif dan menekan prasangka pribadi;

3) Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;

4) Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi;

5) Cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya dan gaya paparannya berdasarkan konvensi.

6) Tidak dogmatik atau fanatik;

7) Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai;

8) Bentuk, makna dan fungsinya lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa.

Bahasa dan hukum memiliki kaitan yang erat. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengacu pada pendapat Sutan Takdir Alisyahbana yang dikutip Harkristuti Harkrisnowo bahwa baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum. [9] Dengan kata lain, ada hubungan yang erat antara bahasa dan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial masyarakat. Ketentuan hukum tersebut utamanya dirumuskan melalui bahasa, khususnya bahasa hukum.

Bahasa hukum adalah bahasa (kata-kata) yang digunakan untuk merumuskan dan menyatakan hukum dalam suatu masyarakat tertentu.[10] Hukum hanya dapat berjalan efektif manakala ia dirumuskan melalui bahasa hukum dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subyek-subyek hukum yang dituju.

Sebagai ilmu, bahasa hukum mempunyai obyek, metode dan tujuan tertentu. Obyek garapan bahasa hukum adalah berupa tanda-tanda kebahasaan yang biasa digunakan dalam hukum, meliputi bahasa verbal (lisan), bahasa visual (tulisan), gerak/isyarat, benda-benda, dan warna tertentu. Ciri khas bahasa hukum sebagai pengetahuan keilmuan terletak pada landasan ontologis yang mengacu pada obyek garapan dan apa yang ingin diketahui dari kajian terhadap obyek tersebut, landasan epistemologis yang menentukan metode yang dipakai untuk memperoleh dan menggarap obyek yang ditentukan, sehingga hasil garapan tersebut mempunyai makna dan landasan aksiologis yang menelaah tujuan dari segenap aktivitas keilmuan dan pemanfaatannya.[11]

Secara garis besar penggarapan metode pengolahan tanda-tanda kebahasaan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menyusun, merangkai, atau mengorganisisr tanda-tanda kebahasaan tersebut sehingga terwujud sebuah susunan atau bangunan baru yang punya struktur sehingga bisa disebut sebagai bahasa hukum dan berusaha menafsirkan (menangkap atau mencari makna) yang terkandung pada tanda-tanda kebahasaan yang telah ada dan hadir dihadapan kita, sehingga kita tahu persis mengenai tujuan dan kemanfaatannya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dalam konteks asal dan aslinya maupun dalam konteks keperluan penafsirnya. Sedangkan tujuan bahasa hukum adalah menyampaikan pesan tentang kebenaran dan keadilan dari subyek yang menggarap tanda-tanda kebahasaan kepada subyek lain.[12]

Simposium bahasa dan hukum tahun 1974 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional menghasilkan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia merupakan bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik sendiri, oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaedah-kaedah bahasa Indonesia.[13] Jadi, dapat dikatakan bahwa bahasa hukum Indonesia sebenarnya merupakan bagian dari bahasa Indonesia.

Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.[14] Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak membuka peluang interpretasi ganda. Hal yang disebut terakhir ini sangat penting untuk menghindari agar kepastian hukum dapat dijamin.

Sebagian besar masyarakat masih merasa bahwa bahasa hukum kita merupakan bahasa yang sulit dimengerti atau sulit dipahami. Hal tersebut dapat saja terjadi karena bahasa hukum memiliki karakteristik tersendiri yaitu yang terletak pada istilah-istilah, komposisi, serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus pula.

Selain sulit dimengerti atau sulit dipahami, bahasa Indonesia yang dipakai dalam dunia hukum ternyata seringkali tidak berhasil memancarkan kandungan atau isi hukum dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang menemui kesulitan menangkap makna hukum dalam sebuah perjanjian atau peraturan.[15] Bahasa hukum Indonesia yang masih dipergunakan hingga saat ini semantik[16] katanya masih belum baik, sehingga terkadang ditemukan istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas.

Jika melihat kembali pada fungsi dasar bahasa yaitu sebagai alat menyampaikan pesan dan tujuan bahasa hukum yaitu menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka bahasa hukum Indonesia masih memiliki kekurangsempurnaan, khususnya dalam semantik kata (pemaknaan kata). Nampaknya memang tidak ada salahnya apabila mulai sekarang bahasa hukum dibuat lebih sederhana, tidak menimbulkan multiinterpretasi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat awam, baik dalam pemaknaan maupun penerapan.

Teori Kebenaran dan Teori Keadilan

Pengetahuan dipandang dari jenis pengetahuan yang dibangun dapat dibedakan sebagai berikut:[17]

1) Pengetahuan biasa (ordinary knowledge/Common Sense Knowledge). Pengertian seperti ini bersifat subyektif, artinya amat terikat pada subyek yang mengenal. Dengan demikian pengetahuan jenis pertama ini memiliki sifat yang selalu benar, sejauh sarana untuk memperoleh pengetahuan itu bersifat normal atau tidak ada penyimpangan.

2) Pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah menetapkn obyek yang khas atau spesifik dengan menerapkan pendekatan metodologis yang khas pula, artinya metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan di antara para ahli yang sejenis. Kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah bersifat relatif, karena kandungan jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi dan diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir. Dengan demikian, kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu mengalami pembaharuan sesuai dengan hasil penelitian yang paling akhir dan mendapatkan persetujuan (agreement) oleh para ilmuwan sejenis.

3) Pengetahuan filsafati, yaitu jenis pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafati. Sifat pengetahuan ini mendasarkan dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analitis, kritis, dan spekulatif. Sifat kebenarannya adalah absolut-intersubjektif. Maksudnya ialah nilai kebenaran yang terkandung pada jenis pengetahuan filsafat selalu merupakan pendapat yang selalu melekat pada pandangan dari seorang filsuf serta selalu mendapat pembenaran dan filsuf kemudian yang menggunakan metodologi pemikiran yang sama pula.

4) Pengetahuan agama, yaitu jenis pengetahuan yang didasarkan pada keyakinan dan ajaran agama tertentu. Pengetahuan agama memiliki sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu didasarkan pada keyakinan yang telah tertentu, sehingga pernyataan-pernyataan dalam ayat-ayat kitab suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya itu. Implikasi makna dari kandungan kitab suci itu dapat berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan waktu, akan tetapi kandungan dimaksud dari ayat kitab suci itu tidak dapat dirubah dan sifatnya absolut.

Dengan demikian sebuah pengetahuan memiliki kadar kebenaran yang berbeda-beda, berdasarkan pada pengklasifikasian di atas maka hanya pengetahuan agama yang nilai kebenarannya bersifat absolut, karena berasal dari yang Maha Benar. Sementara untuk pengetahuan jenis lain memiliki kebenaran yang sifatnya relatif. Untuk pengetahuan yang sifat kebenarannya relatif ini perlu ditinjau dan dianalisis melalui perangkat tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang dituju. Adapun teori yang berbicara mengenai kebenaran antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Teori kebenaran korespondensi, yaitu bahwa sesuatu dianggap benar jika ada kesesuaian dengan fakta empiris, dalam artian bisa ditangkap oleh panca indra.

(2) Teori kebenaran koherensi, yaitu menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar manakala berhubungan dengan pernyataan sebelumnya sehingga ada pernyataan berkesinambungan dan terjaga konsistensinya.

(3) Teori kebenaran pragmatis, teori ini menyatakan bahwa suatu pengetahuan dianggap benar manakala hal tertentu itu bermanfaat secara praktis bagi dirinya sendiri.

Unsur berikutnya yang dituju oleh hukum, termasuk bahasa hukum sebagai bagian dari ilmu hukum adalah keadilan. Mengenai keadilan ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, bahwa adil bagi orang atau kelompok tertentu belum tentu dirasa adil bagi orang atau kelompok lain. Ukuran keadilan menjadi relatif ketika dihadapkan pada peristiwa konkrit.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Pernyataan ini ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.[18]

Arsitoteles dalam The Ethics of Aristoteles, terjemahan J.A.K Thomson, yang disunting oleh S. Tasrif, menyatakan bahwa bila orang berbicara tentang keadilan, yang mereka anggap secara pasti adalah adanya suatu keadaan pikiran yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, untuk bersikap secara adil, dan untuk tidak menginginkan hal yang tidak adil.[19]

Aristoteles juga membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu justitia distributiva dan justitia commutativa. Justitia distributiva menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya, sedangkan justitia commutativa memberi kepada setiap orang sama banyaknya.[20]

Menurut Tasrif, ada empat syarat minimum agar keadilan mendapat pernyataannya, yaitu: Pertama, yang adil itu adalah sekaligus tengah-tengah dan kesebandingan. Kedua, dalam sifatnya sebagai tengah-tengah, ia harus mempunyai dua ujung, dan diantara kedua ujung itu ia berada. Ketiga, dalam sifatnya sebagai yang sebanding dari apa yang dibagi. Keempat, dalam sifatnya sebagai yang adil, harus ada orang-orang tertentu untuk siapa hal itu adil.[21]

Jadi, pengertian adil itu menurut Tasrif adalah kebajikan yang sempurna karena ia melaksanakan kebajikan yang sempurna, yaitu bahwa orang yang memiliki keadilan itu mampu menerapkannya terhadap pihak lain dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya sendiri.

2. Pemaknaan Peristilahan Hukum Ditinjau dari Teori Kebenaran dan Teori Keadilan

Penggunaan peristilahan hukum terutama yang berasal dari istilah asing sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya sering kali tidak tepat ditinjau dari maknanya, dan dampaknya ketika istilah itu digunakan dalam praktik hukum di masyarakat. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa istilah hukum yang ditinjau dari dua pisau analisis yaitu teori kebenaran dan teori keadilan. Beberapa istilah hukum yang akan dianalisis pada bagian ini adalah mengenai Memorandum of Understanding (MoU), teori fiksi hukum, dan adagium hukum yaitu lex specialis derogat legi generali.

Pertama, Istilah Memorandum of Understanding berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Dalam Black’s Law Dictionary diartikan memorandum adalah “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang” (is to serve as the basis of future formal contract). Sedangkan understanding diartikan sebagai “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis” (an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral).[22]

Sehingga dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Secara gramatikal MoU biasa diartikan sebagai nota kesepahaman.[23]

Beberapa pendapat memberi arti yang berbeda pula tentang MoU, misalnya Munir Fuady mengartikan MoU adalah “perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari MoU relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain”.[24]

Erman Rajagukguk mengartikan MoU sebagai “dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”.[25]

Sehingga dari keseluruhan pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur MoU, yaitu: bersifat sebagai perjanjian pendahuluan, dibuat oleh para pihak yang merupakan subjek hukum, wilayah keberlakuan yang bisa meliputi regional, nasional, maupun internasional, substansi MoU adalah kerjasama dalam berbagai aspek, Jangka waktunya tertentu.[26]

MoU sebenarnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia, tetapi sering dipergunakan dalam praktik. MoU dianggap sebagai kontrak yang simpel dan tidak disusun secara formal, serta dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan.[27]

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan yang khusus mengatur tentang MoU, namun bila diperhatikan substansi dari MoU sebagai perjanjian pendahuluan, maka dapat disimpulkan bahwa MoU tunduk pada ketentuan perikatan pada umumnya dalam Buku III KUH Perdata. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, karena bagaimanapun ada unsur kesepakatan dalam pembuatan MoU. Selain itu dapat pula dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[28]

MoU dibuat dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu antara lain, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dan apakah kerjasama selanjutnya akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah MoU yang mudah dibatalkan.

b. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatanganinya kontrak tersebut, maka dibuatlah MoU yang akan berlaku sementara waktu.

c. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah MoU.

d. MoU dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci harus dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf yang lebih rendah namun lebih menguasai secara teknis.[29]

Mengingat substansi MoU di mana adanya kesepakatan kehendak untuk membuatnya, maka dikatakan MoU mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan layaknya sebuah perjanjian pada umumnya. Akan tetapi bila salah satu pihak tidak memenuhi isi memorandum, pihak lain tidak mempersoalkan hal tersebut. Sehingga para ahli pun belum memiliki jawaban yang pasti tentang kekuatan mengikat MoU.

Ray Wijaya mengemukakan pendapatnya tentang kekuatan mengikat MoU tersebut yaitu bahwa pertama, MoU hanya merupakan suatu gentlement agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, dan kedua, MoU merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok.[30]

MoU sebagaimana tersebut di atas merupakan lembaga hukum yang berasal dari tradisi Anglo Saxon. Di tinjau secara keilmuan hukum MoU merupakan janji untuk mengadakan perjanjian, dengan demikian pada dasarnya belum mempunyai kekuatan mengikat layaknya perjanjian itu sendiri. Penggunaan istilah MoU dalam tradisi Kontinental dengan mengkaitkan dengan teori kebenaran lebih masuk ke dalam teori kebenaran pragmatis karena didasarkan pada manfaat secara praktis dan kehadirannya dirasakan mendatangkan manfaat.

Penggunaan MoU dalam praktik hukum di masyarakat sebagaimana disinggung di atas seringkali tidak tepat, paling tidak penggunaannya oleh masyarakat awam. Masyarakat kebanyakan masih menyamakan MoU dengan perjanjian, sehingga dalam hal pihak lain tidak melaksanakan apa yang termuat dalam MoU maka padanya seakan-akan dapat menggugat pihak lain tersebut. Kalau ditinjau secara isi materi muatan yang ada di MoU seringkali secara substansial sudah merupakan perjanjian, namun dalam kenyataannya yang dipakai adalah istilah MoU. Adanya berpotensi menimbulkan dampak yuridis yang berkepanjangan, sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

Kedua teori fiksi hukum. Fiksi menurut kamus bahasa Indonesia adalah cerita rekaan, hasil khayalan pengarang.[31] Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan resmi yang menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah, undang-undang, peraturan, patokan (kaidah ketentuan); mengenai peristiwa alam yang tertentu; keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.[32]

Menurut kamus hukum fiksi atau dalam bahasa aslinya (bahasa Latin) Fictio adalah angan-angan, bentuk hukum, kontruksi hukum, bangunan hukum, di samping peraturan undang-undang.[33]

Van Apeldoorn memberi pendapat fictie atau fiksi adalah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar. Atau dengan kata lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.[34]

Namun sebenarnya bahwa fiksi perundang-undangan itu bukan fiksi sebenarnya, melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi. Fiksi dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat, yaitu sebagai alat penolong untuk menghemat jumlah peraturan dan pengertian.[35]

Fiksi hukum yang dikenal adalah “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang”.[36] Hal ini didasarkan pada suatu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi. Dengan demikian ketidaktahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf atau “ignorantia legis excusat neminem”.

Jadi fiksi perundang-undangan itu sebenarnya bukanlah tidak dapat dibuang. Akan tetapi bahwa ia sering dipakai terutama dapat dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat. Adakalanya juga pembentuk undang-undang memakai fiksi, padahal pemakaian fiksi itu dapat dihindarinya. Hukum yang tugasnya mengatur kehidupan masyarakat sebenarnya tidak boleh dijelmakan dalam peraturan-peraturan yang dalamperumusannya jelas bertentangan dengan kenyataan. Adalah kewajiban ajaran hukum untuk sebanyak mungkin mengeluarkan fiksi dari perundang-undangan, dengan kata lain, mempersiapkan peraturan-peraturan yang sederhana.

Sebenarnya pemakaian fiksi hukum dalam perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar. Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya. Karena dalam Undang-undang dan dalam literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi. Akhirnya ahli hukum, karena terbiasa dengan penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat lancar mempergunakannya. Itulah sebabnya, fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya. Dengan fiksi, kita dapat menghitamkan yang putih maupun sebaliknya. Hal itu membahayakan dalam proses menemukan kebenaran dan keadilan. Misalnya dalam persangkaan. Persangkaan harus dipisahkan dari fiksi. Fiksi adalah ketidak benaran suatu ciptaan saja, persangkaan mungkin benar, mungkin tidak. Peranan yang penting yang dipegang oleh persangkaan ini tidak akan ditinjau lebih lanjut.

Kebenaran penggunaan fiksi hukum patut diragukan jika ditinjau dari teori-teori kebenaran yang ada. Secara logis adanya juga tidak dapat dibenarkan secara ilmiah, karena kenyataannya justru sebaliknya walaupun peraturan hukum dimaksud dituangkan dalam Lembaran Negara. Aparat penegak hukum pun mungkin banyak juga yang tidak mengerti mengenai peraturan-peraturan hukum tertentu, karena jumlahnya yang sangat banyak.

Ditinjau dari teori keadilan penggunaan fiksi hukum berpeluang menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang benar-benar tidak mengetahui peraturannya dikenai hukuman yang sama dengan orang yang tahu. Jika ditinjau dari aspek kepastian hukum fiksi hukum ini justru diperlukan sehingga tidak ada peluang seseorang berkelit dari jerat hukum.

Ketiga, asas lex specialis derogat legi generali artinya peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus dengan syarat peraturan dimaksud berada dalam hierarki yang sejajar. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.[37]

Contoh pengakuan terhadap asas lex specialis derogat legi generali dalam bidang hukum pidana materiil dapat dilihat dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain”. Sedangkan dalam bidang hukum pidana formil, namapak di dalam isi Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ” (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Memang benar bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) butir i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ”(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mengadakan penghentian penyidikan. Sebagai alasan dari penghentian penyidikan perhatikan isi

Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan: ”(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penghentian penyidikan demi hukum (Pasal 76; 77; 78 dan 79 KUHP), maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Memang benar sesuai dengan Pasal 14 huruf h dinyatakan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang: h. Menutup perkara demi kepentingan hukum Sebagai alasan dari penghentian penuntutan perhatikan isi Pasal 140 ayat (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penunutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum penuntutan umum menuangkan dalam surat ketetapan.

Dari dua produk hukum tersebut diberikan dasar hukum untuk adanya pengaturan yang berbeda terhadap apa yang telah diatur dalam undang-undang generalisnya. Dapatlah disebut mulai dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (dalam posisi Lex specialis), kesemuanya mempunyai materi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (legi generali).

Satu lagi contoh pertentangan antara undang-undang yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengembalikan kepada asas hukum lex speciali derogat legi generali yakni antara Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam salah satu pasalnya terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yakni pada pasal yang mengatur tentang pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang lebih lama (dalam UUPM) dibandingkan dengan jangka waktu yang diatur oleh UUPA. Padahal sudah jelas, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria, konsepsi awalnya adalah Undang-Undang Payung (umbrella act) atau Undang-undang pokok. Undang-undang ini juga bersifat sektoral, dimana terdapat dua sektor yang saling bertentangan, yakni sektor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) dan sektor Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Pengaturan masing-masing undang-undang juga tidak membuka kemungkinan untuk merujuk pada suatu aturan yang lebih khusus. Sehingga pasal yang saling bertentangan tersebut menjadi tidak dapat berlaku (invalid).

Berdasarkan pada kondisi ini tampak bahwa peristilahan hukum berupa asas hukum lex specialis derogat legi generali tidak implementatif ketika diberlakukan. Munculnya Undang-undang Penanaman Modal tersebut untuk alasan praktis dapat dibenarkan, yaitu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga arus investasi akan masuk yang pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan.

Fenomena ini jika ditinjau dari teori keadilan berpotensi menimbulkan kondisi tidak adil, karena kebijakan yang tadinya ditujukan untuk kepentingan rakyat dalam realitas praktis justru hanya menguntungkan investor. Hanya investor dengan capital kuatlah yang akan melakukan eksploitasi terhadap kekayaan bangsa ini.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai peristilahan hukum dalam bahasa hukum Indoensia tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemaknaan peristilahan hukum dalam praktik di masyarakat ternyata tidak selalu tepat, bahkan ada beberapa istilah yang penggunaannya sama sekalii tidak tepat sehingga makna sesungguhnya menjadi hilang sama sekali.

b. Dari sisi teori kebenaran dan keadilan beberapa peristilahan hukum ada yang dapat dibenarkan, namun banyak yang tidak dapat dibenarkan karena sangat kontekstual tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan standar apa yang kita pakai untuk mengukur kebenarannya.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk meluruskan istilah yang dimaknai salah dalam praktik, misalnya dengan membuat undang-undang sebagai pedoman. Di samping itu peran serta masyarakat juga masih diperlukan, misalnya dari kalangan akademisi dan profesional yang memang mengetahui makna istilah tersebut dengan tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan pula kalangan praktisi tidak turut melestarikan penggunaan istilah yang salah kaprah, hanya karena dunia praktis sudah terlanjur terus menerus menggunakan suatu istilah dengan tidak tepat. Justru harus ada upaya untuk mendobrak salah kaprah tersebut sehingga masyarakat tidak terjebak dalam kesalahan dan bahkan tidak mengetahui bahwa suatu istilah itu dimaknai dengan salah.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, L.J. Van. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan kedua puluh sembilan. Jakarta: Pradnya Paramita.

Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary, Sixth Edition. USA: West Publishing Company.

Dahlan, M. Shodiq. 1989. Hukum Alam dan Keadilan. Bandung: Remaja Karya.

Fajri, EM Zul, dkk. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher.

Fuady, Munir. 1997. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Buku Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, Hilman. 1992. Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Penerbit Alumni. Sudjito. 2007. Dinamika Bahasa Hukum. Makalah yang disampaikan pada diskusi bulanan dosen-dosen Fakultas Hukum UGM, 15 Desember 2007 di Debating Room FH UGM, Bulaksumur. Yogyakarta.

Hamzah, Andi. 1986.Kamus Hukum Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harkrisnowo,Harkristuti. 2004. Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional. http://www.khn.go.id. Tanggal akses 23 Februari 2008.

Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Mahadi, Sabarudin. 1979. Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Rosda Offset.

Mertokusumo, Sudikno R.M. (b). Teori dan Politik Hukum. Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

Mertokusumo, Sudikno. (a). 1999. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.

Mustansyir, Rizal. Dkk. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pudjosewojo, Kusumadi. 1997. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.

Purbacaraka, Purnadi, dkk. 1979. Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni.

Rajagukguk, Erman. 1994. Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: Universitas Inonesia.

Salim HS, H. (a). 2007. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, H. (b). 2006. Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Siregar, Mustafa. 2003. Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU. Medan.

Wijaya, I. G. Ray. 2003. Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Kasaint Blanc.

[1]Pudjosewojo, Kusumadi. 1997. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 52.

[2]Siregar, Mustafa. 2003. Bahasa Hukum. Artikel pada Jurnal Compendium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU. Medan. Hal 5.

[3]Mustansyir, Rizal. Dkk. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 171-172.

[4]Siregar, Mustafa. Op. Cit. Hal 1.

[5] Hadikusuma, Hilman. 1992. Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Penerbit Alumni. Hal 8.

[6] Sudjito. 2007. Dinamika Bahasa Hukum. Makalah yang disampaikan pada diskusi bulanan dosen-dosen Fakultas Hukum UGM, 15 Desember 2007 di Debating Room FH UGM, Bulaksumur. Yogyakarta. Hal 1.

[7] Keraf, Gorys dalam Mustafa Siregar. Op.cit. Hal 3.

[8] Moeljono, Anton M. dalam Hilman Hadikusuma. Op Cit. Hal 8-9.

[9] Harkrisnowo,Harkristuti. 2004. Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional. http://www.khn.go.id. Tanggal akses 23 Februari 2008.

[10] Mahadi, Sabarudin. 1979. Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Rosda Offset. Hal 50.

[11] Sudjito, Op. Cit. Hal 2.

[12] Ibid. Hal 3.

[13] Hadikusuma, Hilman. Op. Cit. Hal 194.

[14]Ibid. Hal 3.

[15] Siregar, Mustafa. Op. Cit. Hal 12.

[16] Semantik adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum.

[17] Ibid. Hal 23-25.

[18] Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal 64.

[19] Dahlan, M. Shodiq. 1989. Hukum Alam dan Keadilan. Bandung: Remaja Karya. Hal 25.

[20] Mertokusumo, Sudikno. (a). 1999. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.Hal 72

[21] Dahlan, M. Shodiq. Op. Cit. Hal 26.

[22] Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary, Sixth Edition. USA: West Publishing Company.

[23] Salim HS, H. (a). 2007. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 46.

[24] Fuady, Munir. 1997. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Buku Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 91.

[25]Rajagukguk, Erman. 1994. Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: Universitas Inonesia. Hlm 4.

[26] Ibid. Hlm 47.

[27] Salim HS, H. (b). 2006. Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 124.

[28] Salim HS, H. (a). Op. Cit. Hlm 48.

[29] Fuady, Munir. Op. Cit. Hlm 91-92.

[30] Wijaya, I. G. Ray. 2003. Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Kasaint Blanc. Hlm 102.

[31] Fajri, EM Zul, dkk. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher.

[32] Ibid.

[33] Hamzah, Andi. 1986.Kamus Hukum Jakarta: Ghalia Indonesia.

[34] Apeldoorn, L.J. Van. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan kedua puluh sembilan. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 407.

[35] Ibid. Hlm 408-410.

[36] Mertokusumo, Sudikno R.M. (b). Teori dan Politik Hukum. Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

[37] Purbacaraka, Purnadi, dkk. 1979. Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni. Hal 16-17.


KEWARGANEGARAAN DIAJARKAN KARENA DISINYALIR

  1. Hilangnya rasa nasionalisme.
  2. Untuk memberikan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  3. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.

BANGSA

Visi                              : adanya keinginan untuk bersatu.

Kaum Separatif         : orang yang ingin memisahkan diri.

IDENTITAS NASIONAL

  • Ø Identitas Nasional

Identity : jati diri, sifat khas yang memberikan ketenangan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri atau negara sendiri.

  • Ø Pengikat Identitas Nasional

-       Sifat Fisik                    : bila dilihat dari aspek budaya, agama, bangsa.

-       Sifat non Fisik             : bila dilihat dari aspek keinginan, cita-cita, tujuan.

  • Ø Identitas Nasional à collective action

Adadi dalam organisasi-organisasi, pergerakan-pergerakan.

UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL

  • Suku Bangsa        : golongan sosial yang khusus, yang ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.
  • Agama                  : masyarakatIndonesia adalah masyarakat agamis, maka tidak perlu pertentangan antar agama.
  • Kebudayaan
  • Bahasa

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

  • Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara RI yang bertanggung jawab.
  • Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
  • Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa, bangsa, negara serta kemanusiaan.

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

  1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
  2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
  4. Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara.
  5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

HAKEKAT BANGSA

Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai daerah tertentu yang anggota-anggotanya bersatu karena pertumbuhan sejarah yang sama, merasa senasib dan seperjuangan, mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama serta berpemerintahan sendiri.

HAKEKAT NEGARA

  • Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
  • Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial.

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

  1. 1.    Teori Hukum Alam

Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles : Kondisi Alam à Tumbuhnya Manusia à Berkembangnya Negara.

  1. 2.    Teori Ketuhanan

(Islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan.

  1. 3.    Teori Perjanjian

(Thomas Hobbes) negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat, baik yang dinyatakan secara tegas (expressed) ataupun secara diam-diam (tacity assumed atau sukuti).

Proses Terbentuknya Negara di Zaman Modern dapat berupa penaklukan, peleburan (fusi), pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

UNSUR NEGARA

  1. a.    Bersifat Konstitutif

Terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan (dalam hal ini unsur perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat.

  1. b.    Bersifat Deklaratif

Adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara “de jure” maupun “de facto”, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB.

Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan (unitary state) dan negara serikat (federation).

SIFAT NEGARA

  1. a.    Sifat Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian ketertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkhi dapat dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya.

  1. b.    Sifat Monopoli

Negara dpat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

  1. c.     Sifat Mencakup Semua (all embracing)

Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali (misalnya tidak ada seorangpun yang kebal hukum).

NEGARA DAN WARGA NEGARA

  • UUD 1945 mengatur kewajiban negara terhadap warganya serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan.
  • Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

PROSES BANGSA YANG MENEGARA

  • Ø Terjadinya NKRI adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945
  • Ø Rumusan Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945 :
  1. Perjuangan pergerakan kemerdekaanIndonesia.
  2. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
  3. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

TEORI KENEGARAAN TENTANG TERJADINYA NKRI

  1. Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekadar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
  2. Proklamasi baru “mengantar bangsaIndonesia” sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah “selesai” bernegara.
  3. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
  4. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
  5. Religiolitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsaIndonesiaterhadap Tuhan YME.

PENGERTIAN WARGA NEGARA

  • Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara RI.
  • Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.
  • Syarat-syarat sebagai warga negara juga ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 26 ayat 2).

PENENTUAN KEWARGANEGARAAN

  1. a.    Unsur Darah Keturunan (ius sanguinis, law of the blood)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan di luar negaranya.

  1. b.    Unsur Daerah Tempat Kelahiran (ius Soli, law of the soil)

Kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan.

  1. c.     Unsur Pewarganegaraan (naturalisasi)

Seorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu setelah dapat melengkapi beberapa syarat tertentu.

PROBLEM KEWARGANEGARAAN

  1. a.    Bipatride

Seorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan system ius sanguinis melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan system ius soli maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai warga negaranya di mana orang tuanya berasal, dan juga dinyatakan sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan.

  1. b.    Apatride (stateless)

Seorang yang berkewarganegaraan dari suatu negara yang menerapkan system ius soli melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan system ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya, dan juga ia tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana ia dilahirkan.

NATURALISASI

  • Aktif

Seorang yang dikarenakan apatride dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang yang tanpa kewarganegaraan (stateless). Kalau permohonannya dikabulkan ia dapat menggunakan hak opsi, yaitu hak memilih untuk menggunakan permohonan yang telah dikabulkan atau tidak menggunakannya.

  • Pasif

Kalau suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya, maka bagi mereka mempunyai hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

HAK WARGA NEGARA

  • Ø Pasal 27 ayat 1

“Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.”

  • Ø Pasal 27 ayat 2

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

  • Ø Pasal 27 ayat 3

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

  • Ø Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

  • Ø Pasal 29 ayat 2

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

  • Ø Pasal 30

“Tiap-tiap warga negara berhak (dan wajib) ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”

  • Ø Pasal 31

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”

  • Ø Pasal 34

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

KEWAJIBAN WARGA NEGARA

  • Ø Pasal 27 ayat 1

“Segala warga negara (bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan) wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.”

  • Ø Pasal 30

“Tiap-tiap warga negara (berhak dan) wajib ikut serta dalam pembelaan negara.”

ARTI KONSTITUSI

Konstitusi atau UUD adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.

KESEPAKATAN YANG MENJAMIN TEGAKNYA KONSTITUSIONALISME

  1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama.
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggraan negara.
  3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedor ketatanegaraan.

HUBUNGAN YANG DIATUR KONSTITUSIONALISME

  1. Antara pemerintahan dengan warga negara.
  2. Antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya.

FUNGSI KONSTITUSI

  1. Sebagai hukum, maka UUD bersifat mengikat, baik pada pemerintah, pada setiap lembaga negara, lembaga masyarakat serta mengikat pada setiap warga negaranya.
  2. Selaku hukum, maka UUD berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yang terikat dalam negara tersebut.
  3. Selaku hukum dasar maka UUD berfungsi sebagai sumber hukum.

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

  1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
  2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
  3. Pembatasan Pemerintahan.
  4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi :
  • Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
  • Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
  • Proses hukum.
  • Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

SIFAT-SIFAT UUD 1945

  1. Sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat setiap warga negara.
  2. Dalam penjelasan UUD 1945, UUD bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
  3. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
  4. UUD 1945 dalam tertib hukum Indinesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarkhi tertib hukumIndonesia.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDENEN 2002

  1. Indonesiaialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat).
  2. Sistem konstitusional.
  3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat.
  4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR.
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
  6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
  7. Kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas.

 

AMANDEMEN

  • Amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, tapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945.
  • Amandemen merupakan perlengkapan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut.
  • Amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan.
  • Hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan “checks and balances” terutama terhadap kekuasaan eksekutif.


 

1.   Makna Kedaulatan

Secara Sempit

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu Negara

Secara Luas

Kedaulatan hak khusus untuk menajlankan kewenagnan tertingi atas suatu wilayah atau suatu kelompok orang, seperti Negara atau daerah tertentu. Istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia berarti kekuasaana atau dinasti pemerintahan.Kedaulana umumnya dijalankan oleh pemerintah atau lembaga politik sebuah negara.

 

Kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak (absolute) karena ada sejumlah faktor lain yang membatasinya.

Kedaulatan memiliki empat sifat dasar, yaitu:

1.   Permanen

Kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri.

2.   Asli

Hukum kedaulatan itu tdak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.

3.   Bulat

Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara.

4.   Tidak Terbatas

Kedaulatan itu tidak di batasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan ini terbatas, tentu saja bahwa ini merupakan kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.

 

 

 

 

2.   Jenis-Jenis Kedaulatan

a.   Menurut Asalnya

1.   Kedaulatan Tuhan

Kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa.

2.   Kedaulatan Negara

Hukum dan aktifutas pemerintahn merupakan kehendak negara.

3.   Kedaulatan Raja

Kekuasaan terletak ditangan raja dan keturunannya.

4.   Kedaulatan Rakyat

Kekuasaaan tertinggi berada di tangan rakyat.

5.   Kedaulatan Hukum

Hukumlah yang merupakan sumber kedaulatan.

b.   Menurut Relasinya

1.   Kedaulatan Kedalam

Adalah kekuasaan tertinggi didalam suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri sesuai fungsinya. Sifatnya, memaksa rakyat atau warga negara terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan atau undang-undang.

2.   Kedaulatan Keluar

Adalah kekuasaan tertinggi didalm negara untuk mengadakan hubungan atau kerja sama Internasional dengan negara-negara lain dalam rangka kepentingan negara itu.

3.   Teori Kedaulatan

a.   Kedaulatan Tuhan

Adalah kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari tuhan (agama yang dianut suatu negara). Teori ini berkembang pada abad pertengahan, antara abad V sampai abad XV. Tokoh-tokoh nya antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Teori ini terjadi di negara-negara otoriter.

Saat itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Tapi, karena merasa mewakili Tuhan dalam melaksanajan kekuasaan, raja sering merasa berkuasa dan berbuat semaunya, tanpa memikirkan rakyat. Keadaan ini mendorong timbulnya pandangan atau teori baru mengenai kedaulatan, yaitu kedaulatan negara.

 

b.   Teori Kedaulatan Negara

Adalah kedaulatan yang berasal dari dari negara itu sendiri. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi rakyat harus tunduk kepada negara. Tokoh-tokohnya adalah Jean Bodin dan George Jellinek.

Menurut Jean Bodin perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya teori kedaulatan negara iru atau Staats-souvereiniteit, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran Staats-absolutisme. Karena dalam ajaran Staats-souvereiniteit itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi ini mungkinbersifat absolut, tetapi mungkin juga bersifat terbatas. Sedang dalam ajaran Staats-absolutisme dikatakan bahwa kekuasaan negara itu bersifat absolut, jadi berarti tidak mungkin bersifat terbatas, dalam arti baahwa negara itu kekuasaannya meliputi segala segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan para warga negara itu tidak lagi mempunyai kepribadian.

Menurut George Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum.

 

c.   Teori Kedaulatan Hukum

Adalah suatu kedaulatan yang memiliki atau bahkan memegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu baik raja, rakyat, bahkan negara harus runduk kepada hukum.

Tokoh teori ini antara lain adalah Krabbe.

d.   Teori Kedaulatan Rakyat

Adalah suatu kedaulatan dimana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa kedaulatan yang dipegang raja atau penguasa itu berasal dari rakyat.

Oleh sebab itu raja atau penguasa, harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tokoh teori ini antara lain Jean Jacques Rousseau. Teori ini terjadi dinegara demokrasi yang sudah stabil.

Meski tiap negara merdeka memiliki kedaulatan masing-masing, tapi mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan negara lain. Hal ini disebabkan “tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi sendiri semua kebutuhannya”.

Kondisi keterbatasan itulah yang mendorong berdirinya organisasi atau lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini menunjukan pula betapa pentingnya arti hubungan dan kerja sama dengan bangsa lain bagi setiap bangsa, baik untuk saat ini maupun masa yang akan dating.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kedaulatan rakyat mempunyai makna sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat;

2. Kekuasaan pemerintah atau penguasa berasal dari rakyat,;

3. Pemerintah atau pengusa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

 

 

e.   Teori Kedaulatan Elit

Adalah suatu kedaulatan yang ada di tangan para penentu politik yang merupakan beberapa orang elit politik. Kedaulatan ini berada ditengah antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat.

Bagi suatu negara, memiliki kedaulatan berarti berhak atas ketiga poin berikut.

1.   Menjadi negara yang berdiri sejajar dengan negara-negar merdeka lain.

2. Memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain.

3. menjadi negara yang meimiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. www.syifanoe.blog.com
  2. Soehino S.H.; Ilmu Negara; Liberty- Yogyakarta. 2005

 



Meski Austria yang menganut system hukum Eropa Kontinental, menerima ajaran constitutional review, namun Belanda sebagai sesama penganut paham Eropa Kontinental menolak konsepsi constitutional review. Belanda lebih cenderung mengedepankan upaya administrasi, melalui lembaga peradilan administrasi (administrative court/Pengadilan Tata Usaha Negara). Namun demikian, di Belanda tetap dikenal istilah hak menguji (toetsingsrecht). Walaupun antara toetsingsrecht dengan judicial review/constitutional review memiliki kapasitas pengertian yang berbeda, setidaknya kedua mekanisme ini memilki substansi tujuan yang sama, yakni adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan penghargaan terhadap konstitusi sebagai norma dasar. Karena Belanda menolak metode judicial review/constitutional review, perkembangan ajaran ini di Indonesia pun tidak begitu marak dan massif. Pemikir-pemikir hukum Indonesia pada waktu itu, lebih mengenal prinsip-prinsip hukum Eropa Kontinental yang menjunjung tinggi civil law, seperti di negeri Belanda. Meskipun demikian, ketika terjadi proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, masalah hak menguji oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter) menjadi bahan perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Zyunbi Chosa Kai).

Perdebatan ini muncul ketika pada tanggal 11 Juli 1945, M. Yamin melontarkan gagasan mengenai Balai Agung dan Mahkamah Tinggi, M. Yamin mengatakan, “Mahkamah inilah yang setinggi-tingginya, sehingga dalam membanding udang-undang, mak Balai Agung inilah akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adapt, syariah dan Undang-Undang Dasar.” Pada persidangan tanggal 15 Juli 1945, M. Yamin kembali menjelaskan gagasannya tentang fungsi Balai Agung/Mahkamah Agung. M. Yamin menyatakan bahwa: “Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang membanding, apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak melanggar undang-undang dasar republic atau bertentangan dengan hukum adapt yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syarah agama Islam…”

Melihat usulan M. Yamin tersebut, bisa kita lihat, walaupun sebelumnya Belanda tidak mengajarkan suatu mekanisme yang di Amerika Serikat disebut dengan judicial review, ternyata ahli-ahli hukum republic juga sudah memikirkan adanya mekanisme tersebut dalam konstitusi yang akan di susun. Ini berarti gagasan tentang judicial review dan constitutional review sebenarnya sudah muncul sejak lama di Indonesia. Dari pendapat M. Yamin inilah kemudian muncul perdebatan, menanggapi usulan M. Yamin, Soepomo mencoba menolaknya. Soepomo mengemukakan dua alasan untuk menolak usulan M. Yamin. Pertama, bahwa persoalan hak menguji/judicial review ialah terkait dengan paham demokrasi liberal dan pemberlakuan ajaran trias politica Montesquieu secara murni (separation of power) seperti di Amerika Serikat, sedangkan UUD 1945 tidak menganut kedua pandangan tersebut. Dalam kesempatan tersebut Soepomo mengatakan: “…Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistim yang membedakan principieel tiga badan itu artinya, tidaklah bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Memang maksud sistim yang diajukan oleh Yamin, supaya kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan (membentuk) undang-undang. Pertama, dari buku-buku ilmu negara ternyata bahwa antara para ahli tata-negara tidak ada kebulatan pemandangan tentang masalah itu. Ada yang pro, ada yang kontra kontrol. Apa sebabnya? Undang-Undang Dasar hanya mengenai semua aturan yang pokok dan biasanya begitu lebar bunyinya sehingga dapat diberi interpre-tasi demikian bahwa pendapat A bisa selaras, sedang pendapat B pun bisa juga. Jadi, dalam praktek, jikalau ada perselisihan tentang soal, apakah sesuatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi soal politis; oleh karena itu mungkin dan disini dalam praktek begitu, pula ada konflik antara kekuasaan sesuatu Undang Undang dan Undang- Undang Dasar. Maka, menurut pendapat saya sistim itu tidak baik buat Negara lndonesia yang akan kita bentuk!”

Alasan kedua Soepomo mengatakan:

“Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Chekoslowakia dan Jerman waktu Weimar, bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan spesial, constitutioneelhof, -sesuatu pengadilan spesifik- yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu.”

Untuk alasan yang kedua ini, sebenarnya sifatnya kondisional, menurut pandangan Soepomo, bila nantinya sudah banyak terdapat ahli hukum tata negara, maka bisa saja hak menguji kemudian dimunculkan, dan menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan alasan yang pertama tadi, memang pada waktu Indonesia belum mengenal mekanisme checks and balances, jadi kedudukan ketiga cabang kekuasaan adalah sejajar dan tidak dapat saling mengawasi, karena Indonesia menganut system trias politica tidak murni. Endingnya, perdebatan kedua tokoh ini tidak diketahui kemana jrungtungnya, karena pada naskah persiapan UUD 1945 tidak ditemukan hasil kompromi kedua tokoh, bahkan di risalah sidang juga tidak mencantumkan kelanjutan perdebatan tersebut, bagaimana penerimaan dan penolakan dari peserta sidang yang lain. Terangnya, naskah UUD 1945 pertama, tidak pernah menyertakan adanya hak menguji yang dimiliki oleh hakim secara eksplisit di dalamnya. Namun demikian, walaupun hak menguji tidak secara eksplisit terdapat dalam konstitusi, menurut Kleintjes, seperti dikatakan Harun Alrasid, “hak menguji itu, baik dalam arti formal maupun dalam arti material, pada hakekatnya melekat pada tugas hakim. Selama tidak diingkari, hak tersebut dimiliki oleh hakmi, yang bukan saja merupakan hak tetap juga merupakan kewajiban.”

Kemelut ketatanegaraan yang kerap kali terjadi pada masa rezim Soekarno berkuasa, akhirnya berakhir setelah tumbangnya Sukarno pada 1966. Dominasi kekuatan militer angkatan darat pada saat runtuhnya pemerintahan Sukarno, memunculkan orang baru dari kalangan angakatan darat yang diproyeksikan untuk menggantikan Sukarno, muncullah nama Suharto. Meskipun semboyan yang dibawa oleh Suharto dalam menjalankan pemerintahannya ialah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menempatkan UUD 1945 pada sebuah posisi yang sacral, namun rezim ini tidak pernah secara eksplisit memberikan basis legal material bagi Mahkamah Agung untuk melakukan uji materil dan formal atas suatau undang-undang terhadap UUD. Jadi, kalaupun suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut akan tetap berlaku, sebab tidak ada lembaga yang wenang untuk melakukan pengujian. Mahkamah Agung hanya memiliki wewenang menguji secara materil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 menyebutkan:

a)    Mahkamah Agung berweneng untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b)    Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang- undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Selain dalam UU No. 14 Tahun 1970, ketentuan ini juga diatur dalam Tap MPR No. VI/MPR/1973 dan Pasal 11 ayat (4) Tap MPR No. III/MPR/1978. ketentuan tersebut kemudian diperbaharui lagi melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung, Pasal 31 menyebutkan:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundangundangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita lihat watak otoritatif dari rezim berkuasa, dimana kewenangan menguji hanya berlaku bagi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang, sedangkan semua undang-undang, meskipun melanggar hak-hak kewarganegaraan dan bertentangan dengan konstitusi yang dikeramatkan akan tetap dianggap benar dan berlaku.

Setelah berkuasa selama tiga puluh tahun lebih, kekuasan despotis otoriter Suharto berakhir juga, dengan berpegang pada ghirah untuk memerangi absolutisme, maka dimulailah proyek reorganizing system ketatanegaran Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam system ketatanegaraan Indonesia, ada lembaga yang wenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, serta berfungsi sebagai penafsir UUD (the interpreter of constitution). Sebagai permulaan, kewenangn ini diberikan kepada MPR, sambil menunggu terbentuknya sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi (constitutional court). Ketentuan ini sebagaiamana diatur dalam Pasal 5 Tap MPR No. III/MPR/2000, yang menyebutkan:

1)    Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2)    Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

3)    Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi.

4)    Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.

Kewenangan uji konstitusionalitas pada lembaga MPR tidak diperpanjang, sebab hal ini dirasa tidaklah tepat, sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akemik RUU Mahkamah Konstitusi, dalam naskah akademik tersebut disebutkan bahwa penyerahan kewenangan uji konstitusionalitas kepada MPR tidaklah tepat, karena:

1)    Kewenangan ini merupakan kewenangan yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan, sehingga memerlukan keahlian tersendiri. Sementara keanggotaan di dalam MPR terdiri dari berbagai macam latar belakang yang semuanya berorientasi pada kepentingan politik, karena merupakan wakil partai;

2)    Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, sementara DPR merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang, sehingga agak janggal apabila pihak yang membuat undang-undang menguji sendiri produknya.

3)    Pengujian terhadap undang-undang merupakan sebuah kewenangan khusus yang memerlukan waktu dan tenaga, sehingga akan tidak efektif apabila dilakukan oleh anggota MPR yang mempunyai jadwal yang padat dan mekanisme kerja tersendiri.

Menguatnya semangat untuk memberikan perlindungan dan jaminan pemajuan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan upaya untuk menghindari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, seperti yang terjadi pada rezim otoritarian birokratik Orde Baru, telah mengilhami sebuah upaya untuk melakukan amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. UUD 1945 yang terlalu singkat dan tidak secara detail menjelaskan berbagai persoalan kenegaraan kontemporer, mudah sekali untuk dibawa kemana pun, tergantung angin kekuasaan sedang bertiup kemana. Karenanya amandemen yang dimulai sejak 2001 oleh Badan Pekerja MPR, mendapat apresiasi dari banyak pihak, proses ini dimaknai sebagai ikhtiar guna melakukan distribusi kekuasaan secara adil, dengan mengedepankan system checks and balances, sehingga tidak ada lagi hegemoni dan dominasi oleh salah satu cabang kekuasaan, seperti periode kekuasaan sebelumnya. Dalam naskah akadmik RUU Mahkamah Konstitusi disebutkan salah satu alasan mengapa perlu ada perubahan terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut: UUD 1945 sangat singkat karena hanya terdiri dari 37 pasal. Oleh penyusunnya, UUD 1945 diharapkan dapat disempurnakan pada masa berikutnya. Sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa dinamika kehidupan bernegara berkembang dengan pesat, sementara sifat UUD 1945 yang singkat dan supel tersebut tetap dipertahankan. Pada akhirnya muncul permasalahan, karena masing-masing pihak memberikan penafsiran terhadap UUD 1945 berdasarkan pemahaman dan kepentingannya masing-masing. Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik ketatanegaraan antara lembaga negara dalam interaksi dan interelasinya ketika menjalankan kewenangannya.

Salah satu point penting dari hasil amandemen konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan fungsi uji konstitusionalitas. Memperhatikan kondisi factual yang terjadi pascaterjadinya beberapa konflik ketetanegaraan, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi setidaknya di dorong oleh tiga alasan:

  1. Bertambahnya jumlah lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antar lemabaganegara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi, sehiongga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara pemegang supremasi kekuasaan yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netaral untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
  2.  Sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratios yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukan bahwa suatu keputusan yang demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menguji konstitusioonalitas UU terhadap UUD.
  3.  Ada kasus actual yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu pemakzulan (impeachment) Presiden Abdurahman Wahid dari kursi kepresidenannya oleh MPR pada siding istimewa MPR tahun 2001. Kasus ini mengilhami tercetusnya pemikiran untuk mencari cara agar ada mekanisme hukum yang membingkai proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak didasarkan atas alasan politis semata. Untuk itu, disepakati keperluan akan adanya suatu lembaga yang berkewajiban menailai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dapat mentebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Kelahiran Mahkamah Konstitusi disepakati MPR pada perubahan ketiga UUD 1945, 9 November 2001. Perihal Mahkamah Konstitusi diatur dalam termin “Kekuasaan Kehakiman,” dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) disebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disebutkan:

Ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Ayat (2) “ Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.”

Pemisahan wewenang judicial review dan constitutional review pada sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi, yang lepas dari lembaga Mahkamah Agung, merupakan suatu bentuk kerinduan dari seluruh rakyat Indonesia atas hukum yang adil, adanya kepastian hukum, dan dijaminnya hak-hak konstitusional mereka. Jika wewenang pengujian dan fungsi the interpreter of constitution ini diserahkan kepada Mahkamah Agung, dikhawatirkan kerinduan itu tidak segera dapat terobati, sebab tradisi yang berkembang sebelumnya, Mahkamah Agung identik dengan penumpukan perkara, dan jamak dengan perilaku-perilaku korup, yang banyak melibatkan person-person dalam institusi ini. Akibatnya, apabila wewenang menguji tersebut dipaksakan berada di Mahkamah Agung, maka yang muncul kemudian malah pelanggengan kejumbuhan hukum yang sudah mengakar terlalu lama. Oleh karenanya, tepatlah kiranya pembagian kekuasaan kehakiman ke dalam dua lembaga peradilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berfungsi untuk memutus perkara-perkara kasasi dan melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi uji konstitusionalitas/constitutional review, yang terkait dengan penegakkan konstitusi sebagai hukum dasar. Jadi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai the guardian and the interpreter of constitution.

Setelah kurang lebih empat tahun keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia, setidaknya lembaga ini telah memberikan banyak peran bagi penguatan hak-hak konstitusionlaitas warga negara, sekaligus juga mengawal pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang tidak sekedar slogan seperti masa Orde Baru. Meskipun pada beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau digelorakan oleh suara konstituen/khalayak umum/otoritas publik, namun keberadaan Mahkamah Konstitusi patut untuk diapresiasi, sebagai sebuah upaya untuk terus memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pelaksaan hak-hak konstitusionalitas warga negara, agar tidak dirong-rong oleh kesewenang-weanangan penguasa dan aturan kekuasaan. Selama usianya yang kurang lebih empat tahun, Mahkamah Konstitusi sedikitnya telah memutus 90 perkara uji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang dasar, 274 perkara perselisihan pemilihan umum, dan empat perkara sengketa kewenangan antar lembag negara. Meskipun pengujian hak-hak warga negara secara individu (constitutional complaint) belum dimungkinkan dalam Mahkamah Konstitusi yang sekarang, tetapi sebagai permulaan perkembangan Mahkamah Konstitusi pada sisi the guardian of constitution sudah ekuivalen dengan semangat negara hukum yang demokratis, meski pada sisi yang lain kerap mengecewakan, hal itu mungkin akibat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terlalu besar. Ke depan sebaikanya ada pembatasan-pembatasan yang signifikan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama mengenai mekanisme pengambilan dan hasil putusannya. Selain itu, evaluasi yang lain adalah terkait dengan sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya sekedar bersifat final (tidak ada upaya hukum lagi), tetapi tidak bersifat binding (mengikat), sepertinya menimbulkan problem tersendiri. Walaupun sifat final dapat diinterpretasikan langsung berlaku mengikat (binding), akan tetapi yang terjadi selama ini, putusan Mahkamah Konstitusi kerap kali hanya menjadi macan kertas, yang tidak mempunyai kekuatan implementatif dilapangan, karena tidak ada lembaga eksekutorial yang mampu menekan organ pembentuk undang-undang dan lembaga-lemabag negara lainnya untuk melaksanakan putusan tersebut. Orientasi ke depan, sepertinya hal ini patut untuk difikirkan.

OPINION & INFO

Dalam pengertian latar belakang urgensi diadakanya hak uji UU dalam Tata Hukum di Indonesia pada dasarnya hal ini menurut saya dapat di lihat dari prespektif historis atau sudut pandang historis. Karena latar belakang tak lepas dari masa lalu atau asal muasal dan urgensi merupakan suatu alasan atau suatu hal yang memiliki sifat sangat penting sehingga bila tiada hal tersebut akan berakibat fatal bagi hal-hal yang bersangkutan.

Dengan demikian saya menyimpulkan tentang urgensi diadakanya hak uji UU dalam Tata Hukum di Indonesia merupakan suatu perangkat / alat / organ / kelompok yang dibuat oleh Negara yang berlandaskan hukum untuk mampu memberikan produk hukum yang  memiliki kulitas dan kuantitas yang seimbang dan memberikan fungsi pengawasan terhadap produk hukum yang akan di sahkan. Dan nantinya akan menciptakan suatu keadilan bagi warga Negara Indonesia

Ada pun pengertian lain yang di lontarkan oleh seseorang yang sama yaitu Wahyudi Fajar seorang aktivis yang aktif dalam berbagai organisasi masyarakat yang telah menyelesaikan studinya di UGM jurusan Hukum Internasional bergelar sarjana S1.

Dalam artikelnya kali ini beliau banyak mengutip dari para pemikir-pemikir tentang pengertian secara umum tentang judicial review.

Namun menurut saya sebagai pengutip artikel beliau artikel berikut hanya menyampaikan pengertian atau difinisi dari judicial review maka hal ini merupakan sutau tambahan dari saya untuk menambah wawasan para pembaca.

Pertama, terlebih dahulu kita posisikan tentang istilah atau terminologi dari judicial review itu sendiri. Sebab ahli hukum pada umumnya acapkali terjebak dalam penggunaan istilah constitutional review, judicial review dan hak menguji (toetsingsrecht). Konsepsi judicial review hadir dalam kerangka objek yang lebih luas, dibandingkan dengan konsep contstitutional review, yang hanya sebatas pengujian konstitusional suatu aturan hukum terhadap konstitusi (UUD), sedangkan judicial review memiliki objek pengujian yang lebih luas, bisa menyangkut legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, tidak hanya sekedar UU terhadap UUD. Akan tetapi, pada segi subjek pengujinya, makna judicial review mengalami penyempitan, sebab judicial review hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan (judiciary), yang dilaksanakan oleh para hakim. Sedangkan jika constitutional review subjek pengujinya dapat dilaksanakan oleh lembaga pengadilan (judicial review), lembaga legislative (legislative review), lembaga eksekutif (executive review), atau lembaga lainnya yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemberian hak uji inilah yang menjadi pengertian dari toetsingsrecht. Judicial review hanya berlaku jika pengujian dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara “a posterior,” artinya norma hukum tersebut telah diundangkan oleh pembentuk UU.

Kedua, mengenai cakupan peradilan tata negara itu sendiri. Menurut pendapat banyak ahli hukum terminologi peradilan tata negara itu mencakup peradilan tata negara di Mahkamah Konstitusi (constitutional adjudication), peradilan tata usaha negara di Mahkamah Agung (administrative adjudication), dan badan-badan peradilan tata usaha negara yang ada di bawah Mahkamah Agung. Akan tetapi, pengertian yang luas tersebut apabila kita persempit dengan tidak mengikutsertakan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung, maka pengertian peradilan tata negara yang dimaksud dapat dimaknai sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi dan fungsi tertentu dari Mahkamah Agung. Dalam pembahasan ini, pengertian atau ruang lingkup peradilan tata negara akan dipersempit secara strict, atau dengan pengertian yang lebih khusus dan spesifik mengenai fungsi dari Mahkamah Konstitusi, sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 24 C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, menyangkut objek dari judicial review, dalam praktek dikenal tiga macam norma hukum yang bisa diuji. Pertama, keputusan normative yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling); Kedua, keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative (beschikking); Ketiga, keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement/vonnis). Ketiga norma hukum tersebut ada yang merupakan individual and concrete norms (beschikking dan vonnis), dan ada yang berwatak generale and abstract norms (regeling). Karena di atas tadi sudah dilakukan pembatasan mengenai ruang lingkup dari peradilan tata negara, yakni hanya menyangkut kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, maka berkaitan dengan objek pengujiannya, di sini lokusnya hanya sebatas pada generale and abstract norms (regeling), dalam implementasi pengujian konstitualitas UU terhadap UUD. Pengujian konstitualitas berhubungan dengan kadar kekonstitusionalan UU, baik secara materil maupun formil. Dalam tradisi Indonesia sekarang pengujian konstitulitas menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengujian legalitas. Artinya, Mahkamah Konstitusi menguji the constitutionality of legislative law or legislation (Produk-produk legislative/UU), sedangkan Mahkamah Agung menjalankan uji the legality of regulation (peraturan hukum di bawah UU).

Mauro Capelletti, secara substantif mengartikan judicial review sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu. Proses penerjemahan tersebut terkait dengan pertanyaan questio juris yang juga harus dijalankan oleh para hakim dalam sebuah lembaga kehakiman, hakim tidak hanya memeriksa fakta-fakta (judex factie), tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya (judex juris). Artinya, penekanan pada proses interpretasinya ini (proses review) mengakibatkan judicial review menjadi isu yang punya kaitan erat dengan struktur ketatanegaraan suatu negara bahkan hingga ke proses politik pada suatu negara. Konsep ini memiliki hubungan erat dengan struktur tatanegara suatu negara yang menempatkan dan menentukan lembaga mana sebagai pelaksana kekuasaan tersebut. Bahkan lebih jauh, bagaimana proses politik nasional memaknai pelaksanaan pemegang kekuasaan judicial review tersebut.

Istilah judicial review sesungguhnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Pernytaan ini diperkuat oleh Soepomo dan Harun Alrasid, mereka mengatakan di Belanda tidak dikenal istilah judicial review, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (toetsingensrecht). Judicial review dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Pengujian oleh hakim itu dapat dilakukan dalam bentuk institutional-formal dan dapat pula dalam bentuk substansial. Suatu peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara ‘judicial review’ itu dalam persidangan yang tersendiri, inilah bentuknya yang secara institutional-formal. Sedangkan dapat juga terjadi pengujian yang dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam mengadili sesuatu perkara apa saja, hakim dapat saja atau berwenang mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan sesuatu peraturan tertentu, baik seluruhnya (totalitas) ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai ‘judicial review’ yang bersifat prosessual, atau ‘judicial review’ yang bersifat substansial.

Dalam konteks yang berkembang di Indonesia, sealur dengan perkembangan ketatanegaraan kontemporer, di mana judicial reviw menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi, judicial review dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materil maupun formil suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, serta kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Jadi, secara teoritik judicial review, dalam kerangka peradilan tata negara, dengan pemaknaan yang telah dipersemit seperti di atas, judicial review berarti kewenangan-kewenangan yang di miliki oleh peradilan tata negara (sebuah lembaga judicial), untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengenai objek pengujiannya ialah produk-produk legislative (legislative act), yang berupa undang-undang. Dalam system hukum Indonesia yang berkembang saat ini, yang mejadi legislator utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akan tetapi karena pembuatan produk legislasi (UU) membutuhkan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislative, maka pemerintah pun memiliki fungsi sebagai legislator, meski hanya co-legislator. Dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang, kedua organ tersebut (DPR dan Presiden) tidak wenang untuk merubah atau membatalkan suatu produk undang-undang. Pemerintah sendiri justru harus mentaati suatu produk undang-undang, dan DPR menggunakan undang-undang bersangkutan sebagai satndar atau alat control terhadap pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. Persoalannya adalah ketika produk undang-undang tersebut nilai konstitulitasnya bertentanga dengan konstitusi, apakah harus terus dilanjutkan, pelaksanaan dan fungsi kontrolnya. Pada sisi inilah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial mengambil peran, untuk melakukan uji konstitualitas.

CONTOH-CONTOH KASUS DAN ULASAN PENDAPAT HUKUMTERHADAP KETENTUAN & PRKTEK HAK UJI DALAM CONTOH-CONTOH KASUS

KASUS PERTAMA

MK Uji Materil UU Siaran Iklan Rokok

Jakarta, Kominfo Newsroom — Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (11/2) menggelar sidang pengujian Undang Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang dimohonkan oleh beberapa pihak.

Pihak-pi hak yang memohonkan itu adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dan perorangan yang mempermasalahkan pasal yang memperbolehkan promosi rokok meskipun dengan syarat tertentu.

Sidang perkara bernomor 6/PUU-VII/2009 itu mengagendakan pemeriksaan pendahuluan.

Pemohon dari Komas Anak diwakili Seto Mulyadi (Kak Seto), LPA Jawa Barat oleh Kusnadi Rusmil dan perorangan oleh Sekar Nadia dan Faza Ibnu Ubaydillah, secara keseluruhan diwakili oleh kuasa hukum Tim Litigasi untuk Pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsorship Rokok.

Pemohon mendalilkan pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran yang menjadi dasar justifikasi yang secara normatif masih memperbolehkan promosi rokok walaupun dengan persyaratan tertentu.

Yakni ’tidak memperagakan wujud rokok’ bertentangan dengan pasal 28-A, 28-B ayat 1, 28-C ayat 2, 28-F, dan 28-G UUD 1945, karena bahan yang terdapat dalam rokok adalah zat yang mengandung nikotin dan tar serta zat lain yang bersifat adiktif dan membahayakan hidup dan kehidupan setiap orang apalagi anak-anak yang masih rawan dan sedang dalam pertumbuhan.

Pemohon menganggap, norma hukum UU Penyiaran yang termaksud di atas tidak jelas ratio logisnya dan melanggar hak konstitusional setiap orang (termasuk anak).

Menurut pemohon, pasal 46 ayat (3) sepanjang frase ’tidak memperagakan wujud rokok’ mengakibatkan iklan rokok masih dibolehkan.

Oleh karenanya telah menjadi kausalitas adanya dorongan dan pengaruh untuk merokok sehingga terjadilah pelanggaran hak-hak konstitusional anak yakni hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Selain itu dalam isi dan pesan iklan rokok sebagai karya seni dan budaya, juga melanggar hak kelangsungan hidup anak sebagaimana dijamin pasal 28C UUD 1945 karena setiap remaja dan anak mempunyai hak memperoleh manfaat atas seni dan budaya demi kualitas hidup.

Citra ‘kejantanan dan kebersamaan kenikmatan tertinggi’, ‘enjoy aja’, ‘gak ada loe gak rame’ dan sebagainya, menurut pemohon merupakan informasi dari iklan yang menyesatkan dan tidak sesuai fakta atau memanipulatif, karena pada kenyataannya rokok banyak mengandung racun.

Selain itu juga frasa promosi yang digunakan telah membentuk mental anak tidak sehat karena merusak psikologis dan melanggar pasal 28F UUD 1945, yaitu anak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya.

Sementara itu, Majelis Konstitusi yang diketuai oleh hakim Akil Mochtar mempertanyakan kejelasan kerugian-kerugian Pemohon atas permohonan uji materi pasal dalam UU Penyiaran tentang aturan iklan rokok. Pemohon juga oleh majelis diminta memperbaiki permohonannya.

‘Yang menyebabkan kerugian ini iklan rokoknya atau akibat merokoknya,’ ujar Akil.

Menurut Akil, kerugian konstitusional dari penerapan aturan itu adalah dampak merokoknya. Pemohon, lanjut Akil, harus menjelaskan hubungan sebab akibat antara iklan rokok dan kerugian konstitusional.

Anggota majelis, Arsyad Sanusi, menambahkan, penghapusan Pasal 46 tersebut justru akan menghilangkan tindak pidana yang disebabkannya. ‘Kalau pasal itu dihapuskan bagaimana dengan pasal yang mengatur pidananya,’ ujarnya.

Menang gapi permintaan itu, Ketua Komnas Anak, Seto Mulyadi, menyatakan iklan rokok menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Iklan itu, lanjut dia, dapat mengarahkan psikologi anak-anak untuk menjadi perokok. ‘Jadi kami meminta iklan rokok dihilangkan semuanya,’ jelasnya.

Ulasan Pendapat saya terhadap kasus tersebut

Pada kasus pertama:

Pihak pemohon memiliki banyak kekurangan pada segi hubungan norma hukum UU Penyiaran yang termaksud di atas tidak jelas ratio logisnya dan melanggar hak konstitusional setiap orang (termasuk anak). Hal ini sangat tidak jelas pada iklan rokok yang beredar, tak ada satupun kegiatan dalam iklan tersebut yang mentang UU (pasal 46 ayat (3) sepanjang frase ’tidak memperagakan wujud rokok mengakibatkan iklan rokok masih dibolehkan) yang mengatur tentang pengiklanan rokok yaitu salah satunya menunjukan wujud rokok dan memperlihatkan contoh-contoh atau cara merokok. Sedangkan Kak Seto memberikan penjabaran yang meleset dari pokok bahasan awal sehingga hal ini di jadikan alasan oleh Majelis Konstitusi yang diketuai oleh hakim Akil Mochtar agar Kak Seto memperbaiki terlebih dahulu permohonanya. Jadi menurut saya setiap individu maupun kelompok yang ingin mengajukan permohonan hak uji UU yang dirasa merugikan diri sendiri agar sebelumnya telah menyusun suatu skema permohonan agar tidak terjadi lepas control (keluar dari topik pembahasan utama).

KASUS KEDUA

MKRI Menolak Pemohonan Hak Uji UU Kehutanan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam putusannya menyatakan menolak permohonan hak uji materiil (Judicial Review) atas Undang-undang nomer 19 tahun 2004 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2004 atas perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan karena dinilai permohonan tersebut tidak cukup beralasan.

“Permohonaan pemohon atas pengujian materiil undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan perpu nomer 1 tahun 2004 tentang perubahan UU nomer 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, tidaklah cukup beralasan sehingga harus ditolak,” kata ketua MKRI Prof Jimly Asshidiqie saat membacakan putusan di MKRI Jakarta, Kamis (07/07).

Oleh karena itu, tambah Jimly saat membacakan amar putusaan, MKRI menolak permohonan pemohon.

Atas keputusan MKRI tersebut kuasa hukum pemohon Abdul Haris Semendawai menyatakan ada sikap inkonsistensi dari MKRI. Menurut Abdul Haris, MKRI dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa dengan adanya UU ini maka akan berdampak buruk terhadap kelestarian lungkungan hidup. Hal itu terjadi karena UU ini menjadikan dasar diijinkannya perusahaan tambang melakukan penambangan di areal Hutan lindung.

Saat ini, tambahnya sudah terdapat 13 ijin tambang yang diberikan pada 12 perusahaan tambang untuk melakukan penambangan di areal hutan lindung.

“Majelis mengakui kehadiran Undang-undang ini akan berdampak buruk kepada lingkungan hidup. tetapi dalam putusannya justru menolak permohonan kami. Ini aneh,” kata Abdul Haris.

Meskipun demikian, tambah Haris, pihaknya akan tetap menghormati keputusan MKRI tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa dampak dari penambangan di areal hutan lindung tersebut tidak dirasakan saat ini tetapi pada lima atau sepuluh tahun nanti.

Menurut Abdul Haris, keputusan MKRI ini hanya sangat mempertimbangkan kepentingan perekonomian semata.

Dalam putusannya MKRI juga menegaskan bahwa meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat.

Menurut Ketua MKRI Prof Jimly dalam konferensi pers seusai pembacaan putusan, mengakui bahwa semua dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut benar.

“Undang-undang ini yang penting hanya berdasarkan pasal transisional saja, maka sebnarny semua dalil yang dikemukakan pemohon itu benar, cuma karena yang dipersoalkan hanya soal pasal transisional dan pasal transisional itu memang diperlukan, lalai di bentuk dalam UU no 41 tahun 2004, makanya kita tidak menemukan adanya inkonstitusionalitas,” katanya.

Menurut Jimly secara substansinya UU tersebut telah benar, sehingga hal ini harus menjadi catatan supaya pemerintah dalam pelaksanana fungsi pengawasannya terhadap perijin-perijinan yang sudah ada itu harus demikian efektif supaya tidak ada pelanggaraan.

Selain itu, karena masa transisi itu , maka semua perusahaan tambang harus menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang yang baru. Dan hal itu, tambah Jimly, harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Ketatnya pengawasan itu sangat diperlukan karena kita juga mencatat data-data yang diajukan oleh pemohon bahwa dalam pelaksanaan praktek itu bisa macam-macam.

“Jadi meskipun 12 perusahaan yang mengantongi 13 ijin diakui status hukumnya, tetapi bukan tidak mungkin kalau dia melanggar perjanjian atau perijinan, itu pemerintah berwenang untuk mencabut ijinnya,” katanya.

Namun mengenai pengawasan yang harus dilakukan pemerintah, Abdul haris justru menyangsikan hal itu.

“Pengalaman selama ini dalam hal pengawasan dan penindakan para perusak lingkungan sangat lemah,” katanya.

Permohonan hak uji materiil atas UU kehutanan ini diajukan oleh 82 individu dan 11 lembaga swadaya masyarakat non-pemerintah. Sebelumnya berdasarkan UU no 41 tahun 1999, terdapat larangan untuk melakukan penambangan di areal hutan lindung. Namun kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu nomer 1 tahun 2004 yang menerobos larangan itu dan membolehkan penambangan di areal hutan lindung.

Perpu nomor 1 tahun 2004 tersebut akhirnya disahkan menjadi UU nomer 41 tahun 2004. Keluarnya UU nomer 41 tahun 2004 tersebut menyebabkan kalangan aktivis pecinta lingkungan hidup berteriak menolaknya dan pada akhirnya mengajukan hak uji materiil.

Ulasan Pendapat saya terhadap kasus tersebut :

Pada kasus kedua

Pihak pemohon memiliki alasan yang cukup untuk mengajukankuat namun Prof Jimly Asshidiqie lebih menekankan muatan politis karena hukum merupakan produk politik sedangkan suatu produk politik biasanya di kuasai oleh faktor ekonomi sehingga keputusan Prof Jimly Asshidiqie memberikan penolakanhak uji materi pada Perpu no 1 th 2004 yang dishkan menjadi UU no 41 th 2004 dengan turunya UU tersebut membuat para pengusaha yang memiliki ijin penambangan di wilayah hutan lindung semakin merebak dan semakin merugikan wilayah hutan lindung. Oleh karena itu saya kurang setuju walau Prof. Jimly Ashhidiqe memiliki alasan cukup tegas dari segi aspek ekonomi namun hal ini akan sangat merugikan SDA Indonesia apa bila terus-menerus UU ini tetap di berlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 2-7.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 332-334.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 1-3.

Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, Clarendon Press – Oxford, 1989, halaman 120.

Bentuk negara federasi akan membuat judicial review juga kadang-kadang dijalankan secara vertikal yakni antara pusat dan daerah. Selain itu, masing-masing negara juga punya pengalaman sendiri dalam mekonstruksi konsepsi judicial review-nya. Ada banyak negara yang menyatukan fungsi ini ke Mahkamah Agung dan demikian juga ada banyak negara yang menempatkannya pada lembaga lainnya yakni Mahkamah Konstitusi atau Dewan Konstitusi.

Lihat: Jerome A. Barron and C. Thomas S., Constitutional Law, St. Paul Menn-West Publishing Co., 1986, halaman 4-5.

Lebih lanjut dituliskan olehnya bahwa ‘review’ dapat dibedakan dari ‘appeal’, seperti yang dikatakan oleh Brian Thompson, “If one appeals a decision, one is claiming that it is wrong or incorrect, and that the appellate authority should change the decision”. Sedangkan pada ‘judicial review’, “the court is not concerned with the merits of the case, whether the decision was right or wrong, but whether it was lawful or unlawful. Seperti dikatakan oleh Lord Brightman: “Judicial review is concerned, not with the decision, but with the decision-making process”. Lihat: Jimly Ashshiddiqie, Judicial review: Pengawasan terhadap Kekuasaan Legislatif dan Regulatif dalam Perspektif Hukum Tata Negara, makalah belum dipublikasikan, 2002, hal. 5.

Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

http://wahyudidjafar.wordpress.com/2008/07/25/perkembangan-doktrin-constitutional-review-dan-judicial-review-di-indonesia/

http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=44&artid=2779

http://www.kapanlagi.com/h/0000071605.html

Saafroedin Bahar, dkk (penyunting), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei 1945-22 Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995),

Harun Alrasid, Hak Menguji dalam Teori dan Praktek, makalah tidak diterbitkan.

Kemelut ini sebenarnya bisa dipahami sebagai sebuah upaya untuk mencari suatu system yang benar-benar tepat dan pas bagi Indonesia, jadi wajar jika di awal kemerdekaan sering terjadi perubahan system pemerintahan dan ketatanegaraan, hal itu merupakan proses bagi Indonesia dalam menuju suatu system yang civilize.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia, Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis: Catatan Perjalanan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hal. 28.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia, dalam Op. Cit. hal. 112-114


http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39

Pemilu 1955.

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.

Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.
Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelengga-rakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkom-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.

No. Partai/Nama Daftar

Suara

%

Kursi

1.

Partai Nasional Indonesia (PNI)

8.434.653

22,32

57

2.

Masyumi

7.903.886

20,92

57

3.

Nahdlatul Ulama (NU)

6.955.141

18,41

45

4.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

6.179.914

16,36

39

5.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

1.091.160

2,89

8

6.

Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

1.003.326

2,66

8

7.

Partai Katolik

770.740

2,04

6

8.

Partai Sosialis Indonesia (PSI)

753.191

1,99

5

9.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

541.306

1,43

4

10.

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

483.014

1,28

4

11.

Partai Rakyat Nasional (PRN)

242.125

0,64

2

12.

Partai Buruh

224.167

0,59

2

13.

Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)

219.985

0,58

2

14.

Partai Rakyat Indonesia (PRI)

206.161

0,55

2

15.

Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)

200.419

0,53

2

16.

Murba

199.588

0,53

2

17.

Baperki

178.887

0,47

1

18.

Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro

178.481

0,47

1

19.

Grinda

154.792

0,41

1

20.

Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)

149.287

0,40

1

21.

Persatuan Daya (PD)

146.054

0,39

1

22.

PIR Hazairin

114.644

0,30

1

23.

Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)

85.131

0,22

1

24.

AKUI

81.454

0,21

1

25.

Persatuan Rakyat Desa (PRD)

77.919

0,21

1

26.

Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)

72.523

0,19

1

27.

Angkatan Comunis Muda (Acoma)

64.514

0,17

1

28.

R.Soedjono Prawirisoedarso

53.306

0,14

1

29.

Lain-lain

1.022.433

2,71

-

Jumlah

37.785.299

100,00

257

Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante.

No. Partai/Nama Daftar

Suara

%

Kursi

1.

Partai Nasional Indonesia (PNI)

9.070.218

23,97

119

2.

Masyumi

7.789.619

20,59

112

3.

Nahdlatul Ulama (NU)

6.989.333

18,47

91

4.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

6.232.512

16,47

80

5.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

1.059.922

2,80

16

6.

Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

988.810

2,61

16

7.

Partai Katolik

748.591

1,99

10

8.

Partai Sosialis Indonesia (PSI)

695.932

1,84

10

9.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

544.803

1,44

8

10.

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

465.359

1,23

7

11.

Partai Rakyat Nasional (PRN)

220.652

0,58

3

12.

Partai Buruh

332.047

0,88

5

13.

Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)

152.892

0,40

2

14.

Partai Rakyat Indonesia (PRI)

134.011

0,35

2

15.

Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)

179.346

0,47

3

16.

Murba

248.633

0,66

4

17.

Baperki

160.456

0,42

2

18.

Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro

162.420

0,43

2

19.

Grinda

157.976

0,42

2

20.

Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)

164.386

0,43

2

 

21.

Persatuan Daya (PD)

169.222

0,45

3

 

22.

PIR Hazairin

101.509

0,27

2

 

23.

Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)

74.913

0,20

1

 

24.

AKUI

84.862

0,22

1

 

25.

Persatuan Rakyat Desa (PRD)

39.278

0,10

1

 

26.

Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)

143.907

0,38

2

 

27.

Angkatan Comunis Muda (Acoma)

55.844

0,15

1

 

28.

R.Soedjono Prawirisoedarso

38.356

0,10

1

 

29.

Gerakan Pilihan Sunda

35.035

0,09

1

 

30.

Partai Tani Indonesia

30.060

0,08

1

 

31.

Radja Keprabonan

33.660

0,09

1

 

32.

Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)

39.874

0,11

   

33.

PIR NTB

33.823

0,09

1

 

34.

L.M.Idrus Effendi

31.988

0,08

1

 
  lain-lain

426.856

1,13

   

Jumlah

37.837.105

 

514

 

 

Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang – meminjam istilah Prof. Ismail Sunny — sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemi-lihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilu 1971
Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.

Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demiki-an lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.

Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus acccord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemi-lihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

No.

Partai

Suara

%

Kursi

1. Golkar

34.348.673

62,82

236

2. NU

10.213.650

18,68

58

3. Parmusi

2.930.746

5,36

24

4. PNI

3.793.266

6,93

20

5. PSII

1.308.237

2,39

10

6. Parkindo

733.359

1,34

7

7. Katolik

603.740

1,10

3

8. Perti

381.309

0,69

2

9. IPKI

338.403

0,61

-

10. Murba

48.126

0,08

-

Jumlah

54.669.509

100,00

360

Sekedar untuk perbandingan, seandainya pembagian kursi peroleh-an suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan sistem kombinasi sebagaimana digunakan dalam Pemilu 1955, dengan mengabaikan stembus accoord 4 partai Islam yang mengikuti Pemilu 1971, hasilnya akan terlihat seperti pada tabel di bawah ini.

Pembagian Kursi Hasil Pemilu 1971 Seandainya Menggunakan Sistem Kombinasi (hipotetis)

No.

Partai

Jumlah Suara Secara Nasional

Jumlah Kursi Pada Pembagian Pertama

Sisa Suara Setelah Pembagian Pertama

Perolehan pada Pembagian Kursi Sisa Pertama

Jumlah Sisa Suara Setelah Pembagian Kursi Sisa

Kursi Atas Suara Terbesar

Jumlah Kursi

1 Golkar

34.339.708

214

1.342.084

11

81.770 (III)

1

226

2 NU

10.201.659

48

1..323.245

11

62.931

-

59

3 PNI

3.793.266

16

908.061

7

106.043 (II)

1

24

4 Parmusi

2.930.919

10

1.389.435

12

14.547

 

22

5 PSII

1.257.056

1

1.039.280

9

8.000

-

10

6 Parkindo

697.618

1

628.752

5

53.882

-

6

7 Katolik

603.740

2

412.428

3

68.706 (IV)

1

6

8 Perti

380.403

2

180.240

1

65.666 (V)

1

4

9 IPKI

338.376

-

338.376

2

109.228 (I)

1

3

10 Murba

47.800

-

47.800

-

47.800

-

-

   

54.669.509

294

7.561.901

61

 

5

360

Catatan:

  1. Hasil pembagian pertama yang diperoleh partai-partai sebagaimana terlihat dalam lajur 4 (empat) sesuai dengan hasil bagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan masing-masing. Sedangkan hasil pembagian kursi sisa pada lajur 6 (enam) merupakan hasil bagi sisa suara masing-masing partai dengan kiestquotient nasional 114.574 (7.561.901:66). Hasil pada lajur 8 (delapan) berdasarkan sisa suara terbesar atau terbanyak karena masih tersisa 7 kursi lagi.

Dengan cara pembagian kursi seperti Pemilu 1955 itu, hanya Murba yang tidak mendapat kursi, karena pada pembagian kursi atas dasar sisa terbesar pun perolehan suara partai tersebut tidak mencukupi. Karena peringkat terbawah sisa suara terbesar adalah 65.666. PNI memperoleh kursi lebih banyak dari Parmusi, karena suaranya secara nasional di atas Parmusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara lang-sung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.

Hasil Pemilu 1977

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar.

PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5.

PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik..

Hasil Pemilu 1982

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

 Hasil Pemilu 1987

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.

Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka’bah kepada Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.

Hasil Pemilu 1992

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka’bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.

Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.

 Hasil Pemilu 1997

Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya.

PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar.

Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian.

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.
Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Hasil Pemilu 1999

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut: Partai Keadilan, PNU, PBI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, dan PARI.

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomen-dasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accoord.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.

Catatan:

  1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
  2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia#Pemilu_2004

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Perolehan suara partai-partai peserta pemilu 2004

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.

[sunting] Pemilihan Umum Anggota DPR

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dan diikuti oleh 24 partai politik. Dari 124.420.339 orang pemilih terdaftar, 124.420.339 orang (84,07%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

No.   Partai   Jumlah Suara   Persentase   Jumlah Kursi   Keterangan  
1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 923.159 0,81% 1 Lolos
2. Partai Buruh Sosial Demokrat 636.397 0,56% 0 Tidak Lolos
3. Partai Bulan Bintang 2.970.487 2,62% 11 Lolos
4. Partai Merdeka 842.541 0,74% 0 Tidak Lolos
5. Partai Persatuan Pembangunan 9.248.764 8,15% 58 Lolos
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 1.313.654 1,16% 5 Lolos
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru 672.952 0,59% 0 Tidak Lolos
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 1.230.455 1,08% 1 Lolos
9. Partai Demokrat 8.455.225 7,45% 57 Lolos
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.424.240 1,26% 1 Lolos
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 855.811 0,75% 1 Lolos
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 895.610 0,79% 0 Tidak Lolos
13. Partai Amanat Nasional 7.303.324 6,44% 52 Lolos
14. Partai Karya Peduli Bangsa 2.399.290 2,11% 2 Lolos
15. Partai Kebangkitan Bangsa 11.989.564 10,57% 52 Lolos
16. Partai Keadilan Sejahtera 8.325.020 7,34% 45 Lolos
17. Partai Bintang Reformasi 2.764.998 2,44% 13 Lolos
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 21.026.629 18,53% 109 Lolos
19. Partai Damai Sejahtera 2.414.254 2,13% 12 Lolos
20. Partai Golongan Karya 24.480.757 21,58% 128 Lolos
21. Partai Patriot Pancasila 1.073.139 0,95% 0 Tidak Lolos
22. Partai Sarikat Indonesia 679.296 0,60% 0 Tidak Lolos
23. Partai Persatuan Daerah 657.916 0,58% 0 Tidak Lolos
24. Partai Pelopor 878.932 0,77% 2 Lolos

Jumlah

113.462.414 100,00% 550

Pemilihan Umum Anggota DPD

Pemilihan Umum Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan daerah pemilihan adalah provinsi.

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan Umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan Umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Aturan

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2004. Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara suara secara nasioanl atau 3% kursi DPR. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pendaftaran Pasangan Calon

Sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum

  1. K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa)
  2. Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)
  3. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan)
  4. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
  5. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
  6. H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya)

Dari keenam pasangan calon tersebut, pasangan K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama

Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

No.

Pasangan Calon

Jumlah Suara

Prosentase

1. H. Wiranto, SH.
Ir. H. Salahuddin Wahid
26.286.788 22,15%
2. Hj. Megawati Soekarnoputri
H. Hasyim Muzadi
31.569.104 26,61%
3. Prof. Dr. HM. Amien Rais
Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
17.392.931 14,66%
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
39.838.184 33,57%
5. Dr. H. Hamzah Haz
H. Agum Gumelar, M.Sc.
3.569.861 3,01%

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

No.

Pasangan Calon

Jumlah Suara

Prosentase

2. Hj. Megawati Soekarnoputri
H. Hasyim Muzadi
44.990.704 39,38%
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
69.266.350 60,62%

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: PM Australia John Howard, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, PM Timor Timur Mari Alkatiri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu.

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2009

Artikel atau sebagian dari artikel ini terkait dengan suatu peristiwa terkini.
Tag ini diberikan pada 9 April 2009
Informasi di halaman ini bisa berubah setiap saat.

 

 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 diselenggarakan secara serentak untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur).

Pemilihan Umum Anggota DPR

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan peserta pemilu adalah partai politik.

Peserta

Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009. Berikut daftar 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 beserta nomor urutnya.

 

No.

nama partai

1

Partai Hati Nurani Rakyat

2

Partai Karya Peduli Bangsa

3

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

4

Partai Peduli Rakyat Nasional

5

Partai Gerakan Indonesia Raya

6

Partai Barisan Nasional

7

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

8

Partai Keadilan Sejahtera

9

Partai Amanat Nasional

10

Partai Perjuangan Indonesia Baru

11

Partai Kedaulatan

12

Partai Persatuan Daerah

13

Partai Kebangkitan Bangsa

14

Partai Pemuda Indonesia

15

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

16

Partai Demokrasi Pembaruan

17

Partai Karya Perjuangan

18

Partai Matahari Bangsa

19

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

No.

dan nama partai

20

Partai Demokrasi Kebangsaan

21

Partai Republika Nusantara

22

Partai Pelopor

23

Partai Golongan Karya

24

Partai Persatuan Pembangunan

25

Partai Damai Sejahtera

26

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

27

Partai Bulan Bintang

28

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

29

Partai Bintang Reformasi

30

Partai Patriot

31

Partai Demokrat

32

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

33

Partai Indonesia Sejahtera

34

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

41

Partai Merdeka

42

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

43

Partai Sarikat Indonesia

44

Partai Buruh

Daerah pemilihan

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi, yang ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk.

 

Survei

Survei-survei nasional yang dilakukan lembaga-lembaga survei pada tahun 2007 dan 2008 menunjukkan tiga tempat teratas kemungkinan akan diperebutkan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar , dan Partai Demokrat, diikuti partai-partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, serta partai [2] baru Partai Hati Nurani Rakyat.

Hasil

Lihat pula: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009-2014

Berikut adalah hasil sementara perolehan suara dan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR 2009.
(Data rekapitulasi manual KPU pada Jumat, 8 Mei 2009 pukul 17.50 WIB)

No.  

Partai  

Jumlah suara  

Persentase suara  

Jumlah kursi DPR  

Persentase kursi DPR  

1

Partai Hati Nurani Rakyat

3.680.008

3,68%

2

Partai Karya Peduli Bangsa

1.422.589

1,42%

0

0,00%

3

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

717.517

0,72%

0

0,00%

4

Partai Peduli Rakyat Nasional

1.154.244

1,15%

0

0,00%

5

Partai Gerakan Indonesia Raya

4.519.183

4,52%

6

Partai Barisan Nasional

730.144

0,73%

0

0,00%

7

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

895.544

0,90%

0

0,00%

8

Partai Keadilan Sejahtera

8.052.231

8,05%

9

Partai Amanat Nasional

6.007.306

6,01%

10

Partai Perjuangan Indonesia Baru

174.955

0,17%

0

0,00%

11

Partai Kedaulatan

395.141

0,40%

0

0,00%

12

Partai Persatuan Daerah

490.721

0,49%

0

0,00%

13

Partai Kebangkitan Bangsa

5.018.960

5,02%

14

Partai Pemuda Indonesia

372.121

0,37%

0

0,00%

15

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

303.650

0,30%

0

0,00%

16

Partai Demokrasi Pembaruan

855.873

0,86%

0

0,00%

17

Partai Karya Perjuangan

321.040

0,32%

0

0,00%

18

Partai Matahari Bangsa

390.212

0,39%

0

0,00%

19

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

126.095

0,13%

0

0,00%

20

Partai Demokrasi Kebangsaan

625.009

0,62%

0

0,00%

21

Partai Republika Nusantara

586.923

0,59%

0

0,00%

22

Partai Pelopor

315.780

0,32%

0

0,00%

23

Partai Golongan Karya

14.335.312

14,33%

24

Partai Persatuan Pembangunan

5.421.572

5,42%

25

Partai Damai Sejahtera

1.327.430

1,33%

0

0,00%

26

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

433.111

0,43%

0

0,00%

27

Partai Bulan Bintang

1.825.534

1,83%

0

0,00%

28

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

14.280.875

14,28%

29

Partai Bintang Reformasi

1.211.889

1,21%

0

0,00%

30

Partai Patriot

445.940

0,45%

0

0,00%

31

Partai Demokrat

20.872.626

20,87%

32

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

294.083

0,29%

0

0,00%

33

Partai Indonesia Sejahtera

287.234

0,29%

0

0,00%

34

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

1.517.625

1,52%

0

0,00%

41

Partai Merdeka

107.527

0,11%

0

0,00%

42

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

142.841

0,14%

0

0,00%

43

Partai Sarikat Indonesia

137.092

0,14%

0

0,00%

44

Partai Buruh

232.348

0,23%

0

0,00%

Jumlah

100.028.285

100,00%

560

100,00%

Keterangan:
Karena adanya penerapan parliamentary threshold, partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Pemilihan Umum Anggota DPD

Pemilihan Umum Anggota DPD 2009 dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan daerah pemilihan adalah provinsi.

Hasil

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah 2009-2014

Pemilihan Umum Anggota DPRD

Pemilihan Umum Anggota DPRD 2009 dilaksanakan dengan sistem, aturan, dan peserta yang sama dengan Pemilihan Umum Anggota DPR. Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ada tambahan 6 partai politik lokal yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD di provinsi tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut daftar 6 partai politik lokal Aceh tersebut beserta nomor urutnya.

No.

Lambang dan nama partai

35

Partai Aceh Aman Seujahtra

36

Partai Daulat Aceh

37

Partai Suara Independen Rakyat Aceh

No.

Lambang dan nama partai

38

Partai Rakyat Aceh

39

Partai Aceh

40

Partai Bersatu Aceh

Lain-lain

Pemungutan suara pada Pemilihan Umum 2009 dilakukan dengan cara menandai (mencontreng), berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya dimana pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos. Pencontrengan dilakukan pada kolom nama partai atau nama/nomor urut calon anggota DPR atau DPRD, dan pada nama/foto/nomor urut calon anggota DPD, sebanyak 1 kali.

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2009 juga diikuti oleh dua orang calon anggota lembaga legislatif eks-warga negara asing: Petra Odebrecht dari Provinsi Bali (DPR, dari PDP, semula warga negara Jerman) dan Robert Ali Sakias dari Provinsi Papua (DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, dari PDI-P, semula warga negara Papua Nugini).

Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyangkut ketentuan sistem nomor urut. Dengan pembatalan ini, penetapan calon anggota terpilih ditentukan oleh suara yang diperoleh masing-masing calon, tanpa melihat nomor urut.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang memungkinkan KPU melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1 kali dan mensahkan pencontrengan sebanyak lebih dari 1 kali pada kolom partai politik atau calon anggota DPD yang sama.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2009

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Artikel atau sebagian dari artikel ini terkait dengan pemilihan umum di masa depan.
Informasi di halaman ini bisa berubah setiap saat (tidak jarang perubahan yang besar) seiring dengan pelaksanaan pemilu tersebut.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2009 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemilihan Umum ini adalah yang kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia.

Pemilu ini dijadwalkan akan berlangsung di bulan Juli 2009.

Sistem Pemilihan Umum

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Bakal Calon Presiden

Sejumlah tokoh telah mengumumkan akan mencalonkan diri atau menerima pencalonan pada 2009, diantaranya:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dari PDI-P

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid dari PKB

Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dari Golkar

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dari PBB

Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Mallarangeng – independen

Tokoh-tokoh yang telah menyatakan kemungkinan akan mencalonkan diri antara lain

Gubernur Yogyakarta Hamengkubuwono X dari Golkar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dari Golkar.

Mantan Panglima Kostrad Prabowo Subianto dari GERINDRA,

Tokoh-tokoh lain yang dianggap memiliki peluang dalam pemilihan presiden antara lain,

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia / Panglima ABRI Wiranto dari Partai Hanura.

 

Survei

Survei nasional yang diumumkan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) pada November 2007 (jumlah responden=3527) menunjukkan 17,1% responden mendukung Hamengkubuwono X; Ketua MPR Hidayat Nur Wahid 11,7%; Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir 8,7%; Yusril Ihza Mahendra 8,6%; dan Anas Urbaningrum 3,9%.

Survei nasional yang diumumkan oleh Indo Barometer pada Desember 2007 (n=1200) menunjukkan 49,5% responden akan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2009, Yusuf Kalla didukung 21,7%, dan Hamengkubuwono X mendapatkan 14,7%.

Survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2008 (n=1200) menunjukkan dari 20 nama calon, Susilo Bambang Yudhoyono didukung oleh 34%, Megawati 24.2%, Sri Sultan 6.6%, Gus Dur 4.4%, Wiranto 4.1% Amien Rais 3%, dan Jusuf Kalla 1.9%.

 

 


Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil. Presidensil merupakan sistem yang membagi kekuasaan pemerintah antara legeslatif dan eksekutif dengan payung yudikatif terlepas dari kontrofersi yang ada. Sebagaimana Jhon Locke serta disempurnakan oleh Montesque dalam teori TRIAS POLITICA yang telah menjelaskan pemisahan kekuasaan yang lalu terjabarkan dalam beberapa pengertian. Terdapat dua penafsiran yang berbeda antara pembagian dan pemisahan dari kata separation yang dapat dimaknakan terpisah atau terbagi.

Negara dengan model Presidensil biasanya menganut sistem pemisahan kekuasaan. Pemisahaan kekuasaan ini dikarenakan bertentangan dengan sistem parlementer yang menganut pemisahan kekuasaan. Sistem Presidensil merupakan pemisahaan secara jelas dalam sistem pemerintahaan dimana eksekutif tidak dapat mebubarkan legeslatif dan eksekutif dipilih oleh badan pemilih (parlemen). Presiden dalam sistem Presidensil menjabat Kepala Negara serta Kepala Pemerintah[1], sedangkan parlemen terdapat pembagian antara Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) dengan Kepala Negara (Raja). Pemaparan diatas telah menjelaskan kedudukan Indonesia dalam sistem pemerintahan terdapat pada sistem pemerintahan Presidensil dengan pola pemisahaan kekuasaan.

Sejak pertama kali Indonesia mengikrarkan diri menjadi negara yang merdeka, telah tejadi pelanggaran terhadap konstitusi yang telah terbentuk dan disetujui pada tanggal 18 Agustus 1945. “Sebagai contoh, Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya di pilih oleh MPR (Majelis Permusyawaran Rakyat) menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ternyata dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menurut Pasal III Aturan Peralihan”.[2] Pelanggaran tersebut tidak bisa serta-merta di telaah secara mentah karena banyak alasan pembenar dari pengangkatan Presiden berserta Wakilnya karena saat itu tekanan begitu banyak dan harus disikapi secara cepat dan tepat. Penetapan yang dilakukan PPKI terkait Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai orang nomor satu dan dua bangsa Indonesia adalah benar dan tepat.

Perlu kita ketahui bahwa UUD (Undang-undang Dasar) 1945 merupakan konstitusi bangsa. Penting diketahu terjadi salah kaprah[3] Konstitusi (Constitution atau Verfasung[4]) dibedakan dari UUD atau Grundgesetz, hal ini di akibatkan pengaruh kodifikasi yang harus tertulis sehingga pemaknaan setiap peraturan hukum karena pentingnya harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah UUD.[5] Konstitusi dapat juga bermakna lain dalam kajian bahasa Indonesia yaitu segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.[6] Pada dasarnya konstitusi tersebut bermuatkan sifat yuridis saja akan tetapi termuat sifat sosiologis dan politis bukan hanya bermakna UUD yang tertulis.[7]

Klasifikasi perubahan model atau sistem pemerintahan Indonesia dapat dikelompokan menurut konstitusi yang berganti dan Pemilu sebagai berikut :

  1. UUD 1945; periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
  2. Konstitusi RIS; periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
  3. UUDS 1950; periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (pemilu pertama)
  4. UUD 1945 yang berlaku lagi sejak Dekrit periode 5 Juli 1959 – 1998 (pemilu ke-2 dan selanjutnya sebelum tahun 1999)
  5. UUD NRI Tahun 1945. Periode 1998 dan terus berubah dengan amandemen sebanyak 4 (empat) kali hingga saat ini.
  6. 1.   UUD 1945; periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (Pra Pemilu)à Semi Presidensil

Pada prinsipnya dalam sistem Presidensil, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem Parlementer)[8]. Selain itu pada waktu masa-masa awal kemerdekaan RI  terjadi konsep pemerintahan diktatoris dikarenakan pada peraturan peralihan UUD 1945 termuat peraturan berdasarkan pasal IV aturan peralihan UUD yang berbunyi : “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.” Atas penjelasan tersebut  dapat diambil benang merah bahwa presiden pada waktu tersebut memiliki kekuasaan Eksekutif dan Legeslatif yang secara otomatis menguasai kewenangan Yudikatif.

  1. 2.   Konstitusi RIS; periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 à Parlementer

Pada periode berikutnya terjadi perubahan konstitusi dimana agresi militer yang dilakukan belanda menjadikan Indonesia negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa ini presiden pertama sekaligus kepala negara merupakan Soekarno sedangkan Moh. Hatta sebagai perdana menteri yang memiliki  kabinet yang berisi antara lain Sri Sultan HB IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Dr. Soepomo, dr. Leimina, Arnold Mononutu, Ir Herling Loah dan perwakilan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg).

  1. 3.   UUDS 1950; periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (pemilu pertama) à Semi Presidensil

Berbeda dengan UUD RIS , yang tidak sempat mewujudkan Konstituante, maka di bawah UUDS 1950 sebagai realisasi dari pasal 134, telah dilaksanakan pemilu pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.[9] Pemilihan umum ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 1956 di Bandung dan diresmikanlah konstituante dengan legalisasi pemilu berdasarkan UU no 7 tahun 1953.[10] Konstituante dalam hal ini bersifat layaknya MPR yang bertugas mengubah atau membentuk konstitusi baru untuk mengganti UUDS 1950.[11]

Atas penjelasan UUDs 1950 secara jelas menunjukan belum adanya MPR, DPR dan DPA secara kongkrit sehingga kekuasaan Presidensil masih bersifat absolute layaknya raja. Kekdudukan presiden yang diktaktoris di perkuat dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1950[12] yang memberlakukan kembali UUD 1945 yang masih cacat. Pada prinsipnya Dekrit tersebut memang merupakan persetujuan atas rapat pleno konstituante yang disepakati oleh anggota konstituante.

Masa konstituante inilah yang mengulang sejarah perdebatan alot pada landasan idiil negara yaitu Pancasila, dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 tahun konstituante tidak dapat merumuskan UUD yang sempurna sehigga pada tanggal 22 April 1959 Sokarno memberikan amanatnya pada rapat pleno konstituante berisi anjuran penetapan UUD 1945 yang lalu karena perdebatan antara beberapa kubu yang kuat dan tidak memberikan hasil.[13] Amanat tersebut dituangkan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diumumkan kepada halayak umum dan kembalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemi-lihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Ma ret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.[14]

  1. 4.   UUD 1945 yang berlaku lagi sejak Dekrit periode 5 Juli 1959 – 1998 (pemilu ke-2 dan selanjutnya sebelum tahun 1999) à Presidensil

Setelah runtuhnya rezim Orde lama maka bangkitlah Soeharto sebagai pahlawan yang menggantikan Soekarno. Soeharto setelah melakukan penumpasan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) menjadikan UUD 1945 sebagai kitab suci yang selalu harus ditaati. Penjelasan pada makna pasal-pasal pada UUD 1945 memiliki dua pendapat :

  1. UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh saja. Penjelasan bukanlah bagian resmi dari UUD 1945.
  2. UUD 1945 terdiri dari Batang Tubuh, Pembukaaan, dan Penjelasan. Jadi Penjelasan UUD tersebut merupakan bagian resmi dari UUD 1945.[15]

Dengan pendapat kedua yang menyatakan bahwa penjelasan UUD 1945 merupakan bagian dari Konstitusi sehingga dengan begitu Soeharto menggunakan penjelasan UUD sebagai alat untuk mengkontrol pola pikir bangsa sehingga menjadi kendaraan kekuasaan rezim ORBA. Singkat cerita runtuhnya masa ORBA membuat rakyat Indonesia tidak mengsakralkan kembali UUD 1945 sebagai kitab suci yang lalu terjadi amandemen sebanyak 4 kali setelah runtuhnya rezim soekarno (1998) yaitu :

I.     Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945 (9 penambahan / perubahan pasal)

II.     Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945 (25 penambahan / perubahan pasal)

III.     Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945 (23 penambahan / perubahan pasal)

IV.     Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945 (18 penambahan / perubahan pasal).[16]

Sehingga dapat dikatakan bahwa amandemen UUD 1945 telah mengubah 75% ketentuan pokok yang dulu telah dirumuskan bersama masa ORLA dan ORBA. Dengan penjelasan tersebut masa kepemimpinan Soeharto memang berifat presidensil tetapi ditinjau dari Das Sein-nya pola yang dilakukan Soeharto sama dengan pola Demokrasi Terpimpin yang dilakukan Soekarno hanya dikemas lebih cantik dan implisit.


[1] Lihat Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 10 s.d. 15 UUD 1945.

[2] Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 110.

[3] Kesalahan yang terjadi berulang-ulang dan dianggap benar oleh masyarakat sehingga mnjadi kebiasaan yang dinilai benar walaupun pemaknaanya salah.

[4] Konstitusi yang tertulis dalam hal ini bermakna konstitusi yang biasa saja atau hanya mengandung unsure yuridis (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim)

[5] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 64.

[6] Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia “Dengan Ejaan yang Disempurnakan” (Jakarta : Eska Media, 2005), hlm. 396.

[7] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op. Cit., hlm. 65.

[8] Ni’matul Huda, Op Cit., hlm. 112

[9] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim., Op. Cit. hlm 95

[10] Ibid

[11] http://id.wikipedia.org/wiki/Konstituante di akses 31 Mei 2012 pukul 01.37 WIB

[12] Dekrit Presiden dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengumuman belaka yang tidak dapat disamakan dengan PerPres, KepPres, dan produk-produk hukum lainya. Sehingga dapat dikatakan secara gamblang hanya berupa himbauan.

[13] Ibid., 95-96

[15] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 98., Dikutip dari Harun Al Rasjid, Sekitar Proklamasi Konstitusi dan Dekrit Presiden (Jakarta : Pelita Ilmu, 1968) hlm. 30.

[16]Diunduh dari :

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 pada tanggal 25 Maret 2012 pukul 20.00 WIB


Oleh : Bu Winahyu (dosen FH UII)


Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yang intinya adalah Negara melalui Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama melindungi “Tanah air Indonesia” yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Hak menguasai Negara merupakan konsep Negara suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada ditangan Negara. Jadi Negara memiliki hak menguasai tanah melalui fungsi untuk mengatur dan mengurus.

Pengertian, makna dan substansi Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Pengertian Hak Menguasai Negara Atas Tanah menurut UUD 1945

Negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pengelola sekalisus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan SDA nasional. Maka Negara

berkewajiban untuk :

  • Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air dan serta hasil yang didapat didalamnya [kekayaan alam], harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
  • Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
  • Mencegah rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi dan air.

Berhak untuk : menguasai dan mengelola tanah

Rumusan  Pembatasan kekuasaan Negara atas tanah UUPA Pasal 2 ayat 2 :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan

b. Menentukan hubungan hukum

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum

 

Sejarah Singkat Pertanahan Indonesia

Jadi pada zaman kemerdekaan yang masih menggunakan hukum belanda terhadap pengaturan pertanahan yang dinilai tidak cocok dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia. Maka dengan itu terjadi kebijakan Negara untuk melakukan penghapusan tanah partikelir yang mekanisme pengaturan tanah terebut seperti adanya Negara dalam Negara (kraton). Tanah partikelir dahulu dimiliki oleh tuan-tuan tanah (pengusaha besar). Akhirnya tanah-tanah partikelir mengalami penggantian hak kepemilikan dari personal menjadi hak milik Negara.

Pengertian “Penguasaan” dan “Menguasai”

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek public.

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hakuntuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataanya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

Dalam hukum tanah kita kenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah.

Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah

Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Dalam UUPA misalnya diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita, yaitu :

  1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan public.
  2.  Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata mata beraspek public.
  3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan public.
  4. Hak-hak Perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
    1. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53.
    2. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49.
    3. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “hak tanggungan ” dalam Pasal 25,33,39, dan 51.

Walaupun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenahi tanah yang dihaki.

Asas – asas Hak Menguasai Negara Atas Tanah

UUPA Pasal 1

Ketentuan yang terdapat dalam UUPA pasal 1 yang menyatakan bahwa tanah di daerah dan pulaubukan semata-mata menjadi hak rakyat asli daerah saja melainkan  hak seluruh bangsa Indonesia ditegaskan bahwa subjek hukum pemegang hak atas tanah dapat berbentuk Bangsa Indonesia. UUPA telah mengatur strukur pendelegasian wewenang dari Negara pada pemerintah atau masyarakat untuk membentuk keseimbangan hak dan kewajiban perorangan, masyarakat, Negara.

Subyek Hak Menguasai Negara Atas Tanah : bangsa, Negara, perseorangan, badan hukum.

Rumusan Wewenang Hak Menguasai Negara Atas Tanah

  1. a.    UUPA Pasal 2 jo. 4

Membuat rencana umum hukum keperluan bersifat :

  1. Politis [bangunan pemerintah]
  2. Ekonomis [industry, tambang, dll]
  3. Social [ibadat, kesehatan, pendidikan, dll]

Yang kesemuanya berdasarkan Pancasila yang berbunyi permusyawaratan perwakilan.

  1. b.    PP no.8 tahun 1953

Pengusaan untuk di berikan dipergunakan untuk keperluannya sendiri serta di berikan pada pihak lain [pasal 4 jo. 12]

-          Pembatasan kekuasaan Negara atas tanah [UUPA pasal 2 ayat 2]

-          Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

-          Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang dengan bumi, air, ruang angkasa

-          Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa.

 

Landasan Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Landasan Hukum/Yuridis

Perlu adanya aturan-aturan atau hukum mengatur hak menguasai Negara atas tanah yang menjadi landasan pemikiran hubungan orang, tanah, dan Negara didalam Negara Hukum. Adanya wewenang, otoritas, ataupun kekeasaan yang delembagakan sehingga dapat detentukan asas-asas, peraturan, politik dan unsur – unsur non hukum.

UUD 1945 Pasal 33 ayat [2] dan [3]

Pasal 2 : cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang                   banyak dikiasai Negara.

Pasal 3 : bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan                               dipergunakan sebesar-sebesar kemakmuran rakyat.

Inti dari pasal tersebut adalah, hak menguasai tanah merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk menguasai dan mempergunakan sebesar kemakmuran rakyat.

Peran Negara

  1. Organisasi kekuasaan tertinggi
  2. Badan penguasa yang dapat dipaksakan pada pemegang penguasaan atas tanah
  3. Pemegang kedaulatan atas seluruh wilayah [sifatnya sebagai Negara]

Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Lembaga Hukum dan Hubungan Hukum Konkret.

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah ada yang sebagai lembaga hukum. Ada pula sebagai hubungan-hubungan hukum konkret.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemeganng haknya. Sebagai contoh dapat disebut Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuki bangunan yang disebut dalam pasal 20 sampai dengan 45 UUPA.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret, jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya. Sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang disebut dalam Ketentuan Konversi UUPA.

Apa yang dikemukakan di atas mengenai pendekatan pengertian hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret adalah senada dengan apa yang dilakukan oleh Ter Haar dalam menguraikan Hukum Tanah Adat. Dikatakan Ter Haar dalam bukunya, bahwa setelah menggariskan ciri-ciri pengenal apa yang disebutnya het grondenrecht in rust, tiba gilirannya untuk menguraikan garis-garis besar daripada het grondenrecht in beweging, yang mencakup secara skematis penciptaan dan pemindahan hak-hak atas tanah ( in rust: dalam keadaan berhenti, in beweging: dalam keadaan bergerak.)

Aspek Delegasi Wewenang Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Prinsip dari delegasi wewenang ialah prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi,penampungan aspirasidan prinsip mempertimbangkan kondisi daerah. Dalam otonomi ada demokrasi dalam bentuk kebebasan bertindak serta melaksanakan tugas yang ditentukan sendiri.

Wewenang Pemerintah Pusat :

  1. hal izin lokasi : penetapan kebijakan, pemberian dan pembatalan izin, pembinaan, pengendalian
  2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum : penetapan kebijakan, pengadaan, pembinaan
  3. penetapan subjek objek : penetapan kebijakan, penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan
  4. pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong : penetapan kebijakan, pembinaan, pemanfaatan
  5. pembukaan tanah : penetapan kebijakan, pemberian izin, pembinaan, pengendalian

Wewenang Pemerintah Daerah [lampiran PP no. 38 th. 2007]

  1. hal izin lokasi :  penerimaan permohonan; kompilasi bahan; rapat koordinasi; peninjauan; izin
  2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  3. menyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah
  4. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah
  5. penetapan tanah ulayat : mendengarkan pendpat umum dan data sebagai bahan pertimbangan

Wewenang Masyarakat Umum dan Badan Lainnya

Dalam masyarakat terdapat masyarakat, kelompok, ataupun perkumpulan yang menguasai sebagian tanah yang dilakukan secara turun temurun atau secara genealogis. Masyarakat inilah yang memegang tanggung jawab baik pada keluarga maupun masyarakat adat berkenaan dengan tanah tersebut. Bila dalam pelaksanaannya tidak mampu mengurus tanah tersebut maka ketentuan selanjutnya diserahkan pada masyarakat adat.

Aspek yang Mempengaruhi Hak Menguasai Negara Atas Tanah

  1. aspek Sosial
  2. aspek Ekonomi
  3. Aspek Politik dan hukum

Arti Strategis hak menguasai Atas Tanahdalam Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

  1. Bersumber pada Hak Ulayat
  2. Tanah dan Pembangunan
  3. Bentuk Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Pembangunan
    1. Rencana tata ruang
    2. Desentralisasi pembuat kebijakan
    3. Hak pengelolaan
    4. Negara mengakui dan memberikan perlindunganhak perorangan atas tanah
    5. Mewujudkan kesejahteraan rakyat

Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

Dengan pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret, ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan masuk akal.Dikatakan khas, karena hanya dijumpai dalam hukum tanah dan tidak dijumpai dalam cabang-cabang hukum yang lain. Dikatakan masuk akal karena mudah ditangkap dan diikuti logikanya.

  1. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum :
    1. memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
    2. menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
    3. mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaanya;
    4. mengatur hal-hal mengenahi tanahnya.
  2. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret:
    1. mengatur hal-hal mengenai penciptaanya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1a di atas;
    2. mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
    3. mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
    4. mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
    5. mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

 



Pengertian Warga Negara

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubunganya dengan negara.

v  Dalam pasal 26 (1) UUD 45

Warga negara adalah orang-orang bangasa indonesia asli dan orang-orang bangasa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghua, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di sahkan oleh undang-undang sebagai warga negara

v  Dalam pasal 26 (2) UUD 45

Diatur syarat-syarat menjadi waraga negara yang telah di atur di undang-undang.

            Kedudukan Waraga Negara

Negara Kesatuan RepublikIndonesiamenganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahaan.

“ Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus meski bertempat tinggal di luar negeri.”

v  Dalam pasal 27 (2) UUD 45

“ Tiap-tiap waraga negara berhak atas pekerjaan & perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.”

v  Dalam pasal 31 (1) UUD 45

“ Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” (equality before the law)

Hak dan Kewajiban Warga Negara itu Sendiri (UUD 45)

            Pasal-pasal UUD 45 yang menetapkan hak & kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, & 34.

Contohnya :

  1. Pasal 27 (1) hak warga negara sama dalam hukum & pemerintahan, serta kewjiban untuk menjunjung hukum & pemerintahan.
  2. Pasal 27 (2) hak warga negara atas pekerjaan & penghidupan yang layak bg kemanusiaan.
  3. Pasal 27 (3) hak & kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
  4. Pasal 28 hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan & tulisan.
  5. Pasal 29 (2) adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing & beribadat menurut agamanya.
  6. Pasal 30 (1) hak & kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan negara.
  7. Pasal 31 (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

oleh : Basri Akhmaad

Tanggapan Terhadap Perpres No. 36 Tahun 2005
Analisa terhadap Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut :
1. Tentang kedudukan Peraturan Presiden sebagai suatu sumber hukum ; Dalam pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa : “jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan Presiden e. Peraturan Daerah.”
Memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tersebut, terlihat adanya perbedaan dengan peraturan sebelumnya berkaitan dengan hirarki perundang-undangan, sekurang-kurangnya dalam ketentuan UU N0. 10 tahun 2004 mengatur, bahwa
1.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi sumber hukum;
2.Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang menjadi sejajar atau sederajat;
3.Dikenalnya sumber hukum Peraturan Presiden ( Perpres ).
Berdasarkan adanya nama baru dalam peraturan perundang-undangan yaitu Perpres menimbulkan beberapa pertanyaan dan keingintahuan dari masyarakat. Pertanyaan tersebut antara lain adalah “Apakah yang dimaksud dengan Peraturan Presiden?”, “Kapan Peraturan Presiden dibuat?”, “Apa saja substansi yang dapat diatur dalam Peraturan Presiden tersebut?”. Mempertimbangkan beberapa pertanyaan tersebut, kami mencoba melakukan analisa berkaitan dengan kedudukan sumber hukum Peraturan Presiden. Berdasarkan hasil analisa kami, diketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa: “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah“.
Dengan melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden ditetapkan dalam rangka melaksanakan materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat juga dikatakan bahwa dibentuknya Peraturan Presiden setelah adanya Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah, yang apabila dapat dikatakan dimana Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan komponen induknya dan Peraturan Presiden sebagai komponen pelaksana atau berfungsi sebagai alat administrasi negara dalam melaksanakan Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah.
2. Relevansi dengan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pertanyaan sebagaimana dimaksud diatas, menjadi lebih sering di dengar setelah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, oleh Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 3 Mei 2005. Memperhatikan bagian pertimbangan (consideran) Peraturan Presiden tersebut di mana di sebutkan dalam : “ butir
a. Bahwa dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Kemudian dalam butir
b. Bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 sudah tidak sesuai dengan landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya dalam butir
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “
Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang Hukum dan Perundangan, Lambok V Nahattandas mengatakan: “Dalam Perpres ini ada beberapa hal yang berbeda dengan Keppres 55/1993. Antara lain, adanya pencabutan hak atas tanah bila yang bersangkutan bersikeras tidak mau menjual tanahnya untuk digunakan sebagai kepentingan umum meskipun setelah melalui musyawah untuk menentukan nilai jual tanah tersebut….” (Kompas Cyber Merdeka, 6 Mei 2005).
Selanjutnya menurut Andi Malaranggeng “…. Keluarnya Perpres No. 36 tahun 2005 sebagai salah satu tindak lanjut dari KTT Infrastruktur……….” (Kompas Cyber Merdeka, 6 Mei 2005).
Pertanyaan ini menjadi lebih mendasar ketika masyarakat melihat bahwa substansi atau materi yang diatur dalam Peraturan Presiden sangat kental dengan pencabutan hak atas tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah oleh negara dengan pemberian ganti rugi senilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah, atau berdasarkan perhitungan dari instansi pemerintah yang bersangkutan dengan benda-benda selain tanah. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan menjadi masalah sosial yang timbul di masyarakat. Permasalahan utamanya adalah hak masyarakat atas hak atas tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah menjadi terganggu. Pemerintah dapat saja “ seolah-olah “ dalam rangka kepentingan umum yang sebenarnya adalah akses memperlancar “bisnis“ segelintir orang mencabut hak masyarakat tersebut, terlebih yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tersebut telah mengalami perluasan kriteria jika dibandingkan dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993. Sekalipun diatur mengenai musyawarah dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, akan tetapi jika musyawarah gagal ditempuh kemudian terdapat uang pengganti dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan, hingga presiden sendiri yang mencabut hak atas tanah itu.
Hal tersebut menunjukan diperlemahnya akses masyarakat akan hak atas tanah dan dilanggarnya hak sipil-politik dan hak ekonomi, sosial, budaya oleh masyarakat oleh pemerintah. Tetapi mungkin saja justru para pemodal yang diuntungkan, termasuk investor asing. Sahala Sianipar, Direktur Golin/Haris Internasional Pte Ltd Singapura, perusahan public relation yang bermarkas di AS, mengungkapkan, bahwa beberapa investor asing memang belum mau meneken persetujuan investasi di proyek infarstruktur karena belum ada jaminan soal pertanahan di Indonesia. Investor asing tidak mungkin berhadapan langsung dengan masyarakat di Indonesia. Sebab itu, investor menginginkan agar pemerintah mengatur soal tanah (Jawa Pos Online, 08/05/2005). Dan nampaknya bahwa pemerintah ingin menguasai tanah masyarakatnya dengan harga murah. Pada kenyataan – seperti yang disampaikan Abdul Haris Kepala Subdit Pertanahan Bappenas Jakarta – bahwa berdasarkan hasil pemantauan proyek-proyek pemerintah yang berupa pinjaman luar negeri diperoleh bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan proyek tersebut adalah kurangnya dana pengadaan tanah, adanya hambatan dalam proses pembebasan tanah, maupun hambatan dalam permukiman kembali (Media Indonesia Kamis, 26 Mei 2005).

3.Permasalahan Hukum dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005;
a. Permasalahan Formal : Ketentuan pasal 11 Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa: “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah“.
Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa Peraturan Presiden dibuat untuk melengkapi materi yang diperintahkan Undang-undang atau berisi materi yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah. Artinya juga bahwa Peraturan Presiden sesungguhnya dibuat sebagai sarana administrasi pemerintah, namun menunjuk (according) Undang-undang dan /atau Peraturan Pemerintah. Bagaimana dengan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanan Kepentingan Umum? Telah diketahui bersama bahwa keluarnya Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 merupakan salah satu tindak lanjut dari Infrastucture Summit 2005. Artinya bahwa Peraturan Presiden tersebut bukanlah merupakan materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, sehingga secara formil Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 adalah cacat hukum dan harus dicabut oleh Presiden.
b. Permasalahan Materiil: Perihal Pencabutan Hak Atas Tanah (pasal 2 ayat 1 b, pasal 18): Mengenai permasalahan pencabutan hak atas tanah, Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Hak Asasi Manusia telah memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak milik atas tanah, sebagaimana dinyatakan dalam :
1. UU No. 5 tahun 1960 (UUPA ) : Pasal 6: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial Penjelasan pasal 6 ; ? Lihat penjelasan umum (II angka 4). “………. tetapi dalam ketentuan tersebut tidaklah berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya ( pasal 2 ayat 3 ) ………….”.
2. Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 36 :
1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarkat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum
3. Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 ;
Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan per-UU-an lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dengan tegas dapat dinyatakan bahwa Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 bertentangan dengan UUPA dan UU HAM.
Oleh sebab itu, dikarenakan dalam ilmu hukum dikenal asas hukum “Lex superior derogat legi inferiori” yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, sehingga dalam hal ini yang berlaku adalah UUPA dan UU HAM. Perihal Ganti Kerugian (pasal 1 angka 11, pasal 10, pasal 12, pasal 13, pasal 15 ): Berkaitan dengan permasalahan ganti kerugian, dimana dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, dinyatakan bahwa dengan pencabutan hak atas tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah oleh negara dengan pemberian ganti rugi senilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah, atau berdasarkan perhitungan dari instansi pemerintah yang bersangkutan dengan benda-benda selain tanah, menimbulkan keresahan bagi masyarakat. dalam kondisi senyatanya dimana harga jual tanah itu bisa tiga kali lipat atau lebih dari NJOP, sehingga hal ini telah membawa masyarakat kepada kondisi yang menurun. Berbeda dengan ketentuan dalam UUPA, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
Pasal 18 ( UUPA ) Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UU.
Penjelasan pasal 18 ; Pasal ini merupakan jaminan dari rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak. Mengenai permasalahan ganti kerugian yang layak ini, seharusnya dapat juga dipertimbangkan tidak hanya sebatas pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga bangunan, dan tanaman yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, tetapi berkaitan juga dengan ganti kerugian atas relasi sosial, seperti antara lain dengan pindah dari tempat semula ketempat yang kurang accessble mengakibatkan biaya transportasi untuk ke kantor, ke sekolah, ke pasar menjadi lebih mahal dan menggangu hak-hak ekonomi rakyat. Dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 telah bertentangan dengan UUPA.
4.Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan memberikan rasa keadilan masyarakat, maka Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, harus segera dicabut oleh Presiden RI karena baik secara formil ataupun materiil Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 telah bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia itu sendiri.


JAMAN ABAD PERTENGAHAN

Pada jaman ini merurpakan keruntuhan kerajaan Romawi-Barat. Ada yang menarik pada jaman ini yaitu dengan keberadaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak Kerajaan dengan Dewan Greja. Hal ini terjadi akibat teori Teokratis yang berkembang pada jaman tersebut dimana Kehendak Tuhan dan wewenang raja berbanding lurus dengan Paus (pimpinan Gereja).

Pada prinsipnya Teokratis merupakan paham dimana terbentuknya Negara merupakan KehendakTuhan yang tidak bisa diganggu-gugat atau dapat diartikan para cendikiawan dan keadaan sosial masyarakat masih sangat kolot.

Dengan adanya perdebatan yang demikian maka timbulah dua macam hukum :

  1. Hukum yang mengatur kenegaraan atau keduniawian.
  2. Hukum yang mengatur keagamaan atau kerokhanian.

Pembahasan ini akan sangat menarik dengan adanya dua macam hukum maka akan ada juga dua kodifikasi hukum, yaitu :

  1. Corpu Juris (dikeluarkan Raja)
  2. Corpu Juris Canonnici (dikeluarkan oleh Gereja / Paus)

Corpu Juris yang telah menjadi kodifikasi ini ber isi tentang :

  1. Instrument , merupakan sebuah ajaran tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-undang.
  2. Pandecten, merupakan penafsiran belaka yang dilakukan oleh para sarjana.
  3. Codex, merupakan perundang-undangan yang dibentuk oleh kerajaan.
  4. Novellen, merupakan tambahan pada suatu peraturan tertentu.

Setelah masa jaman pertengahan ini berlangsung, pada akhir perkembanganya mulai bermunculan cendikiawan yang memberikan teori-teori baru dalam terbentuknya Negara.

  • Augustinus

Augustinus memiliki pendapat atau teori dimana terjadinya suatu Negara merupakan kehendak tuhan dan raja juga paus merupakan wakil Tuhan yang memiliki kewenangan tanpa batas. Selanjutnya pendapat Agustinus lebih condong kepada Gereja dimana kedudukan Paus lebih tinggi dari Raja karena Negara merupakan alat yang dimiliki Gereja untuk membasmi musuh-musuh Gereja (Kerajaan Tuhan).

 

  • Jhon Salisbury

Jhon S memberikan pemikiran yang berlawanan dengan Agustinus. Pendapat dia Gereja seharusnya memberikan kedamaian dan ketentraman pada masyarakat bukan hanya memberikan kebiadapan dan kebobrokan.

Dari segi sosial-etis Jhon berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Dari stagemen ini mulai muncul “masyarakat” dimana bukan pembicaraan antara penguasa Greja dan Kerajaan. Jhon S juga mulai memberikan pendapat dimana Raja yang tidak adil merupakan tirani dan halal untuk dihakimi atau dibunuh, akan tetapi timbul pertanyaan siapa yang harus mengawasi Raja? Pemikiran ini belum dapat terjawab pada jaman pertengahan tetapi gagasan ini akan sangat berarti pada perkembangan pemikiran berikutnya.

 

  • Thomas Aquinas

Thomas Aquinas berpendapat ada 3 kemungkinan bentuk dari pada pemerintahaan suatu Negara :

  1. Pemerintahan oleh satu orang. Yang baik merupakan Monarki sedangkan yang buruk Tyrani.
  2. Pemerintahan oleh beberapa orang. Yang baik merupakan Aristokrasi sedankan yang buruk Oligarki.
  3. Pemerintahan oleh seluruh rakyat. Yang baik merupakan Politeia sedangkan yang buruk Demokrasi.

Walaupun pada prinsipnya masih berpendapat condong kepada Teokratis akan tetapi mulai meninggalkan paham Teokratis. Thomas juga membagi hukum menjadi 4 golongan :

  1. Hukum Abadi, hukum yang berakar dalam jiwa Tuhan
  2. Hukum Alam
  3. Hukum Positif, hukum soal kedunawian.
  4. Hukum Tuhan, kumpulan wahyu-wahyu yang membimbing manusia kea rah kesucian dan sebagai pelengkap hukum positif.

 

  • Marsilius

Marsilius merupakan pemikir yang mulai memikirkan subyek Negara juga merupakan peran serta dari masyarakat atau individu-individu secara jelas, bukan lagi merupakan bentuk kekuasaan absolute oleh seseorang atau lahirnya  Negara yang merupakan kehendak Tuhan (Teokratis)

Pendapat yang terkenal adalah “terbentuknya Negara itu sebenarnya berdasarkan perjanjian antara orang-orang, yang hidup bersama guna menyelengarakan perdamaian.”

 

 

JAMAN REANISANCE

 

Singkat kata pada jaman ini mulai terdapa penilaian terhadap seseorang yang mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak mampu laukan. Penilaian tersebut berbentuk penghargaan sehingga banyak orang yang berlomba-lomba melakukan hal yang mampu membuat orang lain memberikan penghargaan.

Masyarakat mulai sadar bahwa kehidupan tiap person merupakan hal yang berharaga, sehingga paradigm tersebut menggeser paradigma teokrasi dimana person-person hanya merupakan bagian dari Negara yang harus mencapai suatu tujuan Negara atau penguasa.

 

  • Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiaveli berpendapat bahwa tujuan Negara adalah mengusahakan terselanggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Hal tersebut berbeda dengan jaman pertengahan yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan yang hanya dapat dinikmati oleh para penguasa saja.

Niccolo memisahkan asas moral dan tatasusila pada asas-asas keNegaraan. Asas moral dan tatasusila dianggap merupakan cita-cita atau das sollen.

Negara merupakan Staats-raison merupakan arti dari kepentingan Negara. Kepentingan Negara yang dimaksud merupakan kepentingan pokok yang harus dilakukan Negara dengan mengunakan sistem tertentu yang dianggap paling benar, hal ini tidak menutup kemungkinan dengan cara licik. Menurutnya juga hukum dan kekuasaan adalah sama.

 

  • Thomas Morus
    Pada prinsipnya teori yang digambarkan secara harfiah mirip dengan cara pemilihan pemimpin secara demokrasi terpimpin dimana setiap orang dapat mewakili beberapa orang di wilayahnya untuk melakukan pemilihan atas pemimpin pada suatu Negara.

Sejarah Singkat Perubahan Konstitusi Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil. Presidensil merupakan sistem yang membagi kekuasaan pemerintah antara legeslatif dan eksekutif dengan payung yudikatif terlepas dari kontrofersi yang ada. Sebagaimana Jhon Locke serta disempurnakan oleh Montesque dalam teori TRIAS POLITICA yang telah menjelaskan pemisahan kekuasaan yang lalu terjabarkan dalam beberapa pengertian. Terdapat dua penafsiran yang berbeda antara pembagian dan pemisahan dari kata separation yang dapat dimaknakan terpisah atau terbagi.

Negara dengan model Presidensil biasanya menganut sistem pemisahan kekuasaan. Pemisahaan kekuasaan ini dikarenakan bertentangan dengan sistem parlementer yang menganut pembagian kekuasaan. Sistem Presidensil merupakan pemisahaan secara jelas dalam sistem pemerintahaan dimana eksekutif tidak dapat membubarkan legeslatif dan eksekutif dipilih oleh badan pemilih (parlemen). Presiden dalam sistem Presidensil menjabat Kepala Negara serta Kepala Pemerintah[1], sedangkan parlemen terdapat pembagian antara Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) dengan Kepala Negara (Raja). Pemaparan diatas telah menjelaskan kedudukan Indonesia dalam sistem pemerintahan terdapat pada sistem pemerintahan Presidensil dengan pola pemisahaan kekuasaan.

Pada prinsipnya suatu negara pasti menginginkan menjadi negara Welfare State[2] dalam teori Fries Ermesson. Fries Ermesson mengharpkan sinergisitas instrument negara. Instrument tersebut dapat terdiri dari main state’s organ dan auxilaris state’s organ yang saling melengkapi.[3]

Sejak pertama kali Indonesia mengikrarkan diri menjadi negara yang merdeka, telah tejadi pelanggaran terhadap konstitusi yang telah terbentuk dan disetujui pada tanggal 18 Agustus 1945. “Sebagai contoh, Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya di pilih oleh MPR (Majelis Permusyawaran Rakyat) menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ternyata dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menurut Pasal III Aturan Peralihan”.[4] Pelanggaran tersebut tidak bisa serta-merta di telaah secara mentah karena banyak alasan pembenar dari pengangkatan Presiden berserta Wakilnya karena saat itu tekanan begitu banyak dan harus disikapi secara cepat dan tepat. Penetapan yang dilakukan PPKI terkait Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai orang nomor satu dan dua bangsa Indonesia adalah benar dan tepat.

Perlu kita ketahui bahwa UUD (Undang-undang Dasar) 1945 merupakan konstitusi bangsa. Penting diketahu terjadi salah kaprah[5] Konstitusi (Constitution atau Verfasung[6]) dibedakan dari UUD atau Grundgesetz, hal ini di akibatkan pengaruh kodifikasi yang harus tertulis sehingga pemaknaan setiap peraturan hukum karena pentingnya harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah UUD.[7] Konstitusi dapat juga bermakna lain dalam kajian bahasa Indonesia yaitu segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan.[8] Pada dasarnya konstitusi tersebut bermuatkan sifat yuridis saja akan tetapi termuat sifat sosiologis dan politis bukan hanya bermakna UUD yang tertulis.[9]

Perkembangan Rechtverfassung[10] di Indonesia ada lima konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sampai sekarang;

  1. UUD 1945; periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
  2. Konstitusi RIS; periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
  3. UUDS 1950; periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
  4. UUD 1945 yang berlaku lagi sejak Dekrit periode 5 Juli 1959
  5. UUD NRI Tahun 1945. Periode 1998 dan terus berubah dengan amandemen sebanyak 4 (empat) kali hingga saat ini.

Akan tetapi pada prinsipnya hanya ada 4 (empat) Rechtverfassung yang pernah dimiliki Indonesia hingga kini yaitu UUD 1945, RIS, UUDS 1950, UUD NRI 1945. Rechtverfassung yang dibuat oleh para tokoh Indonesia sejak pertama hingga kini, sejarah panjang tersebut dapat diceritakan dengan singkat dalam beberapa periode, antara lain :

  1. Periode Pertama (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Pada periode ini saat negara kita menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 belum mempunyai Rechtverfassung atau UUD. Baru sehari selepas tanggal 17 Agustus 1945 yaitu pada tangal 18 Agustus 1945 barulah memiliki UUD yang telah disusun sejak BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dapat disebut juga Dokuritsu Junbi Cosakai yang dipimpin dr. Radjiman Wediodiningrat. BPUPKI merupakan badan persiapan kemerdekaan yang tidak terlepas dari intervensi Jepang dalam pendiriannya.

Sidang pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) membahas berkenaan tentang philosofische grondslag, dasar falsafah dari Indonesia merdeka, dan dalam rangka tersebut Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno dan Dr. Soepomo membuat konsep.[11]

  1. Ir. Soekarno dengan konsep yang jelas menyatakan berjudul Pancasila dengan konsepsi sila-silanya :[12]

1)      Kebangsaan Indonesia

2)      Internasionalisme atau perikemanusiaan

3)      Mufakat atau demokrasi

4)      Kesejahteraan sosial

5)      Ketuhanan Yang Maha Esa

 

 

 

  1. Mr. Muh. Yamin dengan konsep dasar negara :

1)      Peri Kebangsaan

2)      Peri Kemanusiaan

3)      Peri Ketuhanan

4)      Peri Kerakyatan

5)      Kesejahteraan Rakyat

  1. Sedangkan konsepsi yang dibuat Dr. Soepomo adalah[13] :

1)      Paham Negara Kesatuan

2)      Perhubungan Negara dengan Agama

3)      Sistem Badan Permusyawaratan

4)      Sosialisasi Negara

5)      Hubungan antar Bangsa

Catatan :

Mr. Soepomo dalam pidatonya selain memberikan rumusan tentang Pancasila, juga memberikan pemikiran tentang paham integralistik Indonesia. Hal ini tertuang di dalam salah satu pidatonya ……………………………..,bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.[14]

Sumber : http://mjieschool.multiply.com/journal/item/22

Sejarah terus berlanjut hingga upaya dari pemuda yang terus menekan untuk mempercepat kemerdekaan sehingga UUD yang telah disahkan menjadi dasar negara sehari setelah kemerdekaan.

Diskusi panjang mengenai Preambule (pembukaan UUD 1945) dimana perdebatan tersebut mengenai ideologi bangsa[15], khususnya pada sila pertama pada Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Akan tetapi terjadi pelanggaran konsensus pada Piagam Jakarta dengan penghapusan 7 (tujuh) kata pada sila pertama yaitu “Menjalankan Syariat Agama Islam Bagi Para Pemeluknya”. Pembatalan atau penghapusan tersebut diplopori oleh masyarakat Indonesia Timur. Pada prinsipnya mereka merasa di anak tirikan sehingga mengirim utusan untuk menemui Muh. Hatta sehingga beliau menghapus 7 (tujuh) kata tanpa persetujuan bersama. Penghapusan oleh Muh. Hatta dimaksudkan untuk menjaga keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia yang baru merdeka.

Terlepas dari carut marut ideologi bangsa yang lalu, terdapat rasa tidak puas Soekarno atas konstitusi yang telah ia buat. Ketidakpuasan tersebut dinyatakan Ir. Soekarno dalam pidatonya pada rapat PPKI 18 Agustus 1945, yang menyatakan sebagai berikut :

“…tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat” , nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang- Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna…”[16]

Ada pelanggaran konstitusi yang lain pada masa ini yaitu pelanggaran pada pasal 3 ayat (2) UUD 1945 “salah satu tugas MPR adalah menetapkan UUD, sehingga kongklusinya UUD pada masa ini bukan ditetapkan oleh MPR melainkan PPKI sehingga tidak bisa lain sifatnya adalah sementara.[17]

  1. Periode ke dua (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Pada periode ini Indonesia mengalami agresi militer Belanda[18] yang mengharuskan mengubah bentuk negara yang bermodel Presidensil menjadi model pemerintahan Parlementer. Selanjutnya akibat dari berubahnya model pemerintahan Indonesia sehingga haruslah mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

UUD 1945 lalu berubah menjadi UUD RIS (Undang-undang Republik Indonesia Serikat). Pada Konfrensi Meja Bundar (KMB) dalam Konfrensi tersebut dihasilkan persetujuan pokok yaitu :[19]

  1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
  2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
  3. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Dan seluruhnya disetujui oleh pihak Indonesia sebagai suatu persetujuan bersama yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Wilayah Indonesia yang terbagi-bagi yang diatur dengan pasal UUD RIS dengan 16 negara bagian berdasarkan perjanjian Renvile.

Pada masa ini presiden pertama sekaligus kepala negara merupakan Soekarno sedangkan Moh. Hatta sebagai perdana menteri yang memiliki  kabinet yang berisi antara lain Sri Sultan HB IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Dr. Soepomo, dr. Leimina, Arnold Mononutu, Ir Herling Loah dan perwakilan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg).

Kabinet RIS merasa tidak puas dengan persetujuan atas KMB (Konfrensi Meja Bundar) karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu kesatuan bangsa Indonesia dalam naungan Negara Kesatuan. Berangkat dari ketidakpuasan tersebut the founding fathers mencoba mengembalikannya kepada cita-cita utama, hal ini terlihat dalam perjuangan kabinet Abdul Halim dari Negara Bagian RI pejuang anti KMB dan RIS dari Yogyakarta. Semangat Abdul Halim ini terbukti, dalam kurun waktu 1 tahun telah membuat beberapa perjanjian dengan negara serikat lainya untuk bersatu dengan Negara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan seluruh negara bagian menggabungkan diri menjadi negara kesatuan. Setelah terbentuknya negara kesatuan tersebut maka mulailah melakukan perubahan (penggantian) terhadap konstitusi RIS.

 

  1. Periode ke tiga (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Akibat UUD RIS merupakan paksaan dari Belanda dan bersifat sementara maka Soekarno dan para Tokoh Bangsa berkumpul kembali untuk merumuskan kembali secara baik UUD yang terbaik. Proses peralihan ini mengharuskan mengganti terlebih dahulu UUD RIS dengan UUDS 1950 yang bersifat sementara dan mengatur tentang pembubaran RIS menjadi RI. Pembubaran tersebut diproklamirkan oleh Soekarno dihadapan parlemen (DPRS). Pembubaran yang dilakukan oleh Soekarno memiliki alasan yang tidak bisa dibantah oleh Belanda dimana berdasarkan UUD RIS pasal 43 yang menyebutkan :

“Dalam penyelesaian susunan federasi RIS maka berlakulah asas pedoman, bahwa kehendak rakyatlah di daerah-daerah bersangkutan yang dinyatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahnnya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi.”[20]

Selanjutnya naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai 17 agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU no 7 tahun 1950.[21]

Berbeda dengan UUD RIS , yang tidak sempat mewujudkan Konstituante, maka di bawah UUDS 1950 sebagai realisasi dari pasal 134, telah dilaksanakan pemilu pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.[22] Pemilihan umum ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 1956 di Bandung dan diresmikanlah konstituante dengan legalisasi pemilu berdasarkan UU no 7 tahun 1953.[23]

Masa konstituante inilah yang mengulang sejarah perdebatan alot pada landasan idiil negara yaitu Pancasila, dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 tahun konstituante tidak dapat merumuskan UUD yang sempurna sehigga pada tanggal 22 April 1959 Sokarno memberikan amanatnya pada rapat pleno konstituante berisi anjuran penetapan UUD 1945 yang lalu karena perdebatan antara beberapa kubu yang kuat dan tidak memberikan hasil.[24] Amanat tersebut dituangkan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diumumkan kepada halayak umum dan kembalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.

  1. Periode ke empat (5 Juli 1959 – hingga kini)

Setelah runtuhnya rezim Orde lama maka bangkitlah Soeharto sebagai pahlawan yang menggantikan Soekarno. Soeharto setelah melakukan penumpasan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) menjadikan UUD 1945 sebagai kitab suci yang selalu harus ditaati. Penjelasan pada makna pasal-pasal pada UUD 1945 memiliki dua pendapat :

  1. UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh saja. Penjelasan bukanlah bagian resmi dari UUD 1945.
  2. UUD 1945 terdiri dari Batang Tubuh, Pembukaaan, dan Penjelasan. Jadi Penjelasan UUD tersebut merupakan bagian resmi dari UUD 1945.[25]

Dengan pendapat kedua yang menyatakan bahwa penjelasan UUD 1945 merupakan bagian dari Konstitusi sehingga dengan begitu Soeharto menggunakan penjelasan UUD sebagai alat untuk mengkontrol pola pikir bangsa sehingga menjadi kendaraan kekuasaan rezim ORBA. Singkat cerita runtuhnya masa ORBA membuat rakyat Indonesia tidak mengsakralkan kembali UUD 1945 sebagai kitab suci yang lalu terjadi amandemen sebanyak 4 kali setelah runtuhnya rezim soekarno (1998) yaitu :

  1.                                 I.       Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945 (9 penambahan / perubahan pasal)
  2.                              II.       Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945 (25 penambahan / perubahan pasal)
  3.                            III.       Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945 (23 penambahan / perubahan pasal)
  4.                            IV.       Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945 (18 penambahan / perubahan pasal).[26]

Sehingga dapat dikatakan bahwa amandemen UUD 1945 telah mengubah 75% ketentuan pokok yang dulu telah dirumuskan bersama masa ORLA dan ORBA.


[1] Lihat Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 10 s.d. 15 UUd 1945.

[2] Negara kesejahteraan dimana seluruh lembaga negara menjalankan fungsinya secara baik sehingga tercipta negara yang sejahtera.

[3] Main State’s Organ adalah organ bantu utama pada suatu sistem pemerintahan seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, MK, MA, dll. Sedangkan Auxilaris State’s Organ merupakan organ bantu pemerintahan seperti KPU, KPK, KPI, KY, dll.

[4] Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 110.

[5] Kesalahan yang terjadi berulang-ulang dan dianggap benar oleh masyarakat sehingga mnjadi kebiasaan yang dinilai benar walaupun pemaknaanya salah.

[6] Konstitusi yang tertulis dalam hal ini bermakna konstitusi yang biasa saja atau hanya mengandung unsure yuridis (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim)

[7] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 64.

[8] Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia “Dengan Ejaan yang Disempurnakan” (Jakarta : Eska Media, 2005), hlm. 396.

[9] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op. Cit., hlm. 65.

[10] Dalam arti lain bermakna konstitusi Lihat dalam buku Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : CV Sinar Bakti, 1988).

[11] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 88.

[12] Anwar Kurni dan Moh. Suryana, Ilmu Pengetahuan Sosial (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 155.

[13] Dunduh dari http://mjieschool.multiply.com/journal/item/22  pada tanggal 20 Maret 2012 pukul 16.03 WIB

[14] Ibid

[15] Bangsa dalam hal ini merupakan bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila dan memiliki asas kesatuan berupa “Bhineka Tunggal Ika” sebagai slogan bangsa dan pegangan bangsa Indonesia.

[16] Moh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta : Yayasan Prapanca), hlm 410, dalam Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 139.

[17] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 92.

[18] Agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947 dan yang ke dua 1948 lalu terjadi KMB (Konfrensi Meja Bundar)

[19] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op. Cit., hlm. 93.

[20] Ni’matul Huda, Op. Cit., hlm 129

[21] Ibid

[22] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim., Op. Cit. hlm 95

[23] Ibid

[24] Ibid., 95-96

[25] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 98., Dikutip dari Harun Al Rasjid, Sekitar Proklamasi Konstitusi dan Dekrit Presiden (Jakarta : Pelita Ilmu, 1968) hlm. 30.

[26]Diunduh dari :

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 pada tanggal 25 Maret 2012 pukul 20.00 WIB


Dalam hal ini mari kita kritisi keberlakuan UU aksi (demonstrasi) :

Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Mengemukakan Pendapat di muka Umum Dalam Undang-undang No 9 tahun 1998 : Studi Kritik atas Ketentuan Pasal-pasal Terkait.

PEMBAHASAN

1. Prespektif HAM

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bentuk hak asasi manusia dalam mendirikan Negara yang memiliki nilai Demokrasi yang baik. Bisa dikatakan merupakan amanat konstitusional dimana tertuang dalam Pasal 28 huruf J Undang-undangD 1945 ayat 1 & 2 (amandemen kedua). Terdapat suatu pembatasan dalam Undang-undangD 45 terkait kebebasan yang tidak absolute karena dibebani oleh moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Sedangkan dalam Undang-undang No 9 tahun 1998 bentuk penyampaian pendapat di muka umum haruslah melakukan pemberitahuan ke pada pihak berwenang dengan segala prasyarat yang diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998. Maka, apabila bentuk penyampaian di muka umum dilarang oleh pihak-pihak terkait dilarang, bentuk pelarangan tersebut sama dengan menentang konstitusional.

Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM tertuang di dalamnya bahwa kebebasan dalam berpendapat adalah hak yang harus diberikan Negara dan tidak boleh dipasung. Dan kebebasan tetap harus di batasi dengan nilai-nilai yang ada agar tercipta ketertiban.

2. Prespektif Hukum Politik Negara

Dari segi Historis keberadaan Undang-undang No 9 tahun 1998 merupakan bentuk Undang-undang yang dibuat secara temporer atau tidak berbentuk Ultinum Remidium. Tetapi pada pasal 510 KUHP dinyatakan bahwa dalam melakukan penyampaian pendapat harus mendapat ijin dari pihak berwenang, hal ini dilakukan oleh kolonial Belanda untuk mencegah terjadinya kesatuan dalam melawan pemerintah Belanda pada saat itu.

Lahirnya Undang-undang No 9 tahun 1998 dikarenakan desakan dimana masa pemerintahan BJ Habibie menggantikan lengsernya Presiden Soeharto dengan revormasi. Hal ini berkelanjutan dengan maraknya demonstrasi yang terjadi di berbagai tempat. Dari segi historis menurut saya lahirnya Undang-undang No 9 tahun 1998 merupakan reaksi sesaat dikarenakan keadaan yang dinilai beberapa orang telah memenuhi ultinum remidium.

Bila dikaitkan dengan hukum politik dimana kebijakan kriminalisasi terhadap kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, terdapat penjelasan terkait dengan konstitusional yang mengatur kebebesan berpendapat di muka umum. Indonesia merupakan Negara yang berasaskan pancasila yang memiliki budaya sopan santun atau tata krama yang baik (budaya timur). Budaya inilah yang mengandung batasan-batasan dalam memukakan pendapat di muka umum, yang diantaranya bernilaikan : moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Moral bangsa Indonesia merupakan dimana bangsa yang memiliki budi luhur dalam menghormati tiap saudaranya. Nilai-nilai agama merupakan nilai dengan batasan yang tumbuh menjadi budaya pada bangsa Indonesia dan merupakan bagian parameter moral. Keamanan dan ketertiban umum merupakan hal yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan hal ini merupakan bagian penting dalam bentuk pembatasan penyampaian pendapat di depan umum.

Ada aspek dimana pada hakikatnya kebebasan merupakan hak asai manusia yang hakiki dan hanya terbatasi oleh hak manusia yang lain. Menurut logika dan analisis saya, kebebasan tanpa adanya batasan pada akhirnya pasti akan terbatasi secara otomatis, karena pada hakikatnya setiap makhluk yang bernyawa pasti memiliki batasan dimana makhluk itu harus mati. Sedangkan Dzat yang tidak memiliki batasan atau kekekalan hanyalah Allah SWT.

Maka dengan kebebasan berpendapat tersebutlah bermunculan demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan aksi berdasarkan reaksi ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah terhadap rakyatnya. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bagian dari sebuah bentuk (wadah) yang menjadi bagian dari demokrasi.

Pada prinsipnya demonstrasi atau unjuk rasa merupakan reaksi dari suatu kemungkaran yang harus dicegah atau diluruskan. Hal ini terdapat pada hadist dari Abu Said al-Khudri r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya, jikalau tidak dapat, maka dengan lisannya dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi -dan jikalau tidak dapat juga- dengan lisannya, maka dengan hatinya -maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu -yakni dengan hati saja- adalah selemah-lemahnya keimanan.” (Riwayat Muslim)

Dari hadist di atas dapat dijelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibenarkan guna mengubah kemungkaran atau keburukan, hal ini termasuk dalam usaha ke dua yaitu menasihati dengan lisan walau hal ini mendapat pertentangan karena ada ulama lain yang berpendapat nasihat tersebut harus disampaikan tidak di depan umum. Akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa penyamapaian pendapat atau nasihat dengan secara tertutup merupakan hal yang tak berguna.

Dan perbuatan demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk jihad untuk meluruskan penguasa agar tidak sewenang-wenang, hal ini terdapat dalam hadist dari Abu Said al-Khudri r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: “Seutama-utamanya jihad ialah mengucapkan kalimat menuntut keadilan di hadapan seorang sultan -pemegang kekuasaan negara yang menyeleweng.” Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan. Dengan hadist tersebut walau tak kuat namun dapat kita kategorikan baik, karena sedikit orang yang berani meluruskan kekuasaan yang sewenang-wenang atau tidak adil. Dengan begitu perbuatan menuntut keadilan dapat dikategorikan sebagai bentuk unjuk rasa atau demonstrasi.

Dengan begitu dalam Islam membenarkan penyampaian pendapat terhadap penguasa agar tidak terjadi penyimpangan terhadap amanat yang dipikulnya, karena sebenarnya penguasa merupakan pelayan rakyatnya.

Permasalahan timbul ketika pemerintah menerapkan Undang-undang No. 9 tahun 1998 yang menjadikan kemerdekaan dalam menyamapaikan pendapat di muka umum dapat dikriminalkan (kriminalisasi) dengan alasan pokonya agar dapat menjaga ketertiban. Alasan atau dasar filosofi (Undang-undang No 9 th 1998) tersebut seharusnya bukan menjadi tolak ukur kriminal. Kriminalisasi dalam hal ini dapat dibenarkan bila memenuhi kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

  1. Harus ditempatkan dalam kerangka tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam hal ini terkait bukan hanya fisik saja.
  2. Harus sesuai dengan prinsip fungsionalisasi hukum pidana sebagai Ultimum Remidium yang terintergrasi dengan Non Penal approach dalam penanggulangan kejahatan secara keseluruhan. Dalam Undang-undang No 9 th 1998 tidaklah termasuk dalam klasifikasi ini karena terindikasi munculnya Undang-undang tersebut bersifat temporer akibat kerusuhan akibat reformasi tahun 1997. Dapat dikatakan merupakan produk Undang-undang yang premature.
  3. Harus mempertimbangkan kemampuan SDM aparat penegak hukum yang akan menjalankan Undang-undang pidana setelah ditetapkan. Aparat dalam hal ini belum siap karena acap kali terpancing oleh masa demonstran dan berakhir bentrok (anarkis), ketidak seimbanganpun terjadi dengan jumlah masa demonstran dengan jumlah aparat yang ada. Walau terdapat rumusan 1 polisi = 5 demonstran.
  4. Harus berdasarkan atas Cost and Benefit Principle Analisys. Pembentukan Undang-undang ini tidak seimbang antara biaya dan hasil yang didapatkan pemerintah atau penguasa karena hasil atas keberadaan Undang-undang ini tidak maksimal.
  5. Harus mempertimbangkan efek atau ekses yang timbul setelah kriminalisasi baik terhadap korban, masyarakat atau Negara maupun pelaku (termasuk jika perbuatan tersebut tidak dikriminalkan).
  6. Harus merupakan perbuatan immoral atas warga masyarakat atau Harm to Society. Jika perbuatan demonstrasi terdapat hal-hal yang menciderai moral masyarakat maka patut untuk ditindak, namun jika terjadi sebaliknya aparat tidak bisa menjadikan perbuatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran.
  7. Harus tidak boleh sekedar reaksi temporer. Dalam munculnya Undang-undang ini merupakan bentuk reaksi sesaat akibat ketakutan pemerintah dengan terjadinya banyak demonstrasi pasca revormasi tahun 1997.
  8. Harus semaksimal mungkin steril dari politisasi hukum pidana.1  Modul kuliah Bp. Kholiq “Beberapa Catatan Kritik atas Undang-undang No. 9 th 1998 Tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM dari Prespektif HAM dan Politik Hukum Pidana” 5

3. Analisis terhadap Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

  1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
  2. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
  3. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
  5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 6 merupakan bentuk batasan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang akan memukakan pendapat di tempat umum, hal ini terkait dengan penggolongan Demonstrasi yang digolongkan dalam perkuliahan Hukum Pidana Politik (Bp. Kholiq tanggal 02 Mei 2011).

Unjuk rasa atau Demonstrasi diklasifikasikan dalam 3 bentuk :

1) Tidak anarkis dan bertanggung jawab (murni apresiasi)

2) Tidak anarkis dan tidak bertanggung jawab (pelecehan / penghinaan)

3) Anarkis dan tidak bertanggung jawab

Pasal 9

(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan

a. unjuk rasa atau demonstrasi.

b. pawai.

c. rapat umum.

d. mimbar bebas.

(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :

a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional.

b. pada hari besar nasional.

(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 9 di atas terdapat kritikan karena terdapat pengecualian pada ayat (2) yang melarang unjuk rasa atau demonstrasi pada wilayah dan waktu tertentu. Permasalahan pokoknya terdapat pelarangan berdemo di istana presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional yang sebenarnya merupakan dimana tempat yang baik dalam menyalurkan aspirasi. Terjadi pendiskriminasian dimana Negara memberi batasan dengan rakyatnya, dimana rakyat yang miskin tidak dapat menyentuh tembok putih istana Negara. Karena dalam penjelasan Undang-undang ini diatur mengenai jarak-jarak tertentu untuk berdemonstrasi di wilyah yang masuk kepengecualian. Dan dengan melihat seringnya terjadi penistaan agama, maka sering kali tempat-tempat ibadah yang diduga / telah membawa kesesatan didemonstrasi persis di tempat ibadah tersebut. Hal ini harus diperhatikan Negara bahwa hal ini bertentangan dengan realita yang ada.

Pasal 10

(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. 8

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 10 telah mempertegas bahwa saat ini bentuk dari penyampaian pendapat di muka umum bukan lagi bentuk perbuatan yang dilarang seperti dalam pasal 510 KUHP yang mewajibkan adanya ijin agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Dan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa pemberitahuan secara tertulis tidak dibutuhkan, sehingga jika terdapat demonstrasi dalam kampus atau kegiatan keagamaan (bergerombol) tidaklah dilarang atau harus memberitahu aparat berwajib.

Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :

a. maksud dan tujuan; b. tempat, lokasi, dan rute; c. waktu dan lama; d. bentuk; e. penanggung jawab; f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau h. jumlah peserta.

Dalam pasal 11 ini jelas menyatakan syarat sah nya suatu penyampaian pendapat dimuka umum, apabila suatu syarat tidak dipenuhi maka suatu pergerakan penyampaian pendapat dapat dibubarkan oleh aparat. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal undang – undang ini dimana masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Pasal 13

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib :

a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan.

b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.

c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat.

d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

(2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

(3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 13 ayat (1) merupakan bentuk Undang-undang yang tidak memberi penjelasan terkait batasan waktu pada kata “segera” hal ini telah menciderai juga dasar-dasar pembenar kriminalisasi karena dapat dipergunakan sebagai alat politisasi hukum pidana. Hal inipun berbenturan dengan asas dan tujuan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

Pada pasal 2 ayat (1) “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.” Dan tujuannya pada pasal 3 huruf (a) “menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.” Dengan tujuan tersebut tidak ada hak dari kepolisian untuk tidak memberikan jawaban secara cepat dan terbuka karena jawaban tersebut tidak termasuk pengecualian data yang harus dirahasikan dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik.

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11. 10

Pasal 15 merupakan salah satu bentuk lagi upaya Negara untuk melkukan pembatas terhadap penyaluran apresiasi dari rakyat terhadap kinerja pemerintah. Contoh dengan melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan jarak 1 m dari pagar terluar Istana telah dapat dibubarkan dengan pakasa oleh aparat karena dalam penjelasan pasal 9 ayat (2) menyatakan jarak unjuk rasa pada istana Presiden harus beradius 100 m dari pagar terluar Istana Presiden.

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 menjadi, pasal yang membuat bentuk penyampaian pendapat di muka umum tetap memiliki pembatasan yang jelas dan penegakan hukum dalam situasi unjuk rasa tetap di berikan karena dinilai sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Bentuk penjelasan pasal sebagai berikut : Yang dimaksud dengan “sanksi hukum” adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, atau sanksi administrasi. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dengan penjelasan tersebut maka bila terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum teteap mendapat tindakan secara hukum.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Terdapat unsur kriminalisasi dimana seseorang yang menjadi penanggung jawab atas suatu aksi penyampaian pendapat mendapatkan hukuman ganda apabila terdapat pelanggaran sanksi pidana, pasal ini dapat diartikan menyamakan penanggung jawab seperti residivis karena terdapat penambahan beban hukuman dari hukuman pokok.

Pasal 18

(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 18 ayat (1) telah memberikan proteksi atas suatu kelompok yang berunjuk rasa pada suatu tempat yang telah di tentukan dan telah menempuh prosedur yang benar maka bila ada masa lain yang berlawanan dari kelompok tersebut dan berniat membubarkan kelompok massa yang lainya dapat dijerat dengan pidana 1 tahun penjara karena menghalang-halangi dengan ancaman atau kekerasan. Hal menjadi ambigu apabila aparat penegak hukum tidak termasuk dalam pasal ini. Hal ini sangat baik dan merupakan bentuk berikutnya dari tanggung jawab Negara sebagai pemberi Protection of Human Right.

4. Kesimpulan

Bahwa penerapan Undang-undang No. 9 tahun 1998 tidaklah dapat diktegorikan sebagai Undang-undang yang Ultimum Remidium melainkan Undang-undang yang premature karena terlahir akibat reaksi sesaat atas Revormasi tahun 1997.

Hal ini dilakukan pemerintah karena terdapat kekahwatiran akan terjadinya banyak unjuk rasa yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan Negara. Sedangkan Negara tidak melakukan usaha yang lebih bersifat prefentif agar tidak terjadi kriminalisasi yang premature.

Berdasarkan pendapat Bassiouni, Soedarto, Muladi, Yenti. G, dll. terkait dasar-dasar pembenar kriminalisasi yang tertuang dalam 8 point dalam Modul Kuliah Hukum Pidana Politik (Bp. Kholiq) secara garis besar menurut saya belum memenuh dasar-dasar pembenar kriminalisasi.

Sedangkan yang seharusnya menjadi bentuk pemberian sanksi adalah golongan demonstran ke tiga yaitu golongan yang anarkis dan tidak bertanggung jawab. Bila golongan satu dan yang ke dua ikut diberikan sanksi pidana, maka hal ini akan menjadi sebuah kemunduran demokrasi.

Pada prinsipnya Indonesia memang membatasi kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat di muka umum dengan parameter nilai-nilai moral dan agama. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dimana sopan satun dan adat istiadat menjadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat unsur kriminalisasi dimana seseorang yang menjadi penanggung jawab atas suatu aksi penyampaian pendapat mendapatkan hukuman ganda apabila terdapat pelanggaran sanksi pidana, dalam pasal 17 yang menyatakan “Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok” berarti dapat diartikan menyamakan penanggung jawab seperti residivis karena terdapat penambahan beban hukuman dari hukuman pokok.

perlukah izin?Dengan adanya Undang – undang ini dapat secara tidak langsung mencerminkan pasal 510 KUHP karena pada esensinya melarang penyampaian pendapat suatu warga negara dengan dibebankan sanksi pidana pada pasal – pasalnya.



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.