#menerawang lebih dalam#

Category Archives: Hukum Acara

 Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
Kreditur dan atau para kreditur
Kejaksaan untuk kepentingan umum
Bank Indonesia jika menyangkut debitur yang merupakan Bank
Badan Pengawas Pasar Modal jika menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek
Dalam praktek MA beberapa putusannya memberikan dalil atau ketentuan bahwa:
a.Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian mareriil yang menjadi dasar gugatan (MA 15 Maret 1970 No. 547/K/Sip/1972)
b.Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas ( MA 21-11-1970 N0 492 K/Sip/1970
c.Pihak-pihak yang beracara harus dicantumkan secara lengkap  (MA 13-5-1975 No 151 K/Sip/1975 )
d.Khusus mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, ukuran /luas tanah ( MA 9-7-1973 No 81 K/Sip/1971 )
e.Gugatan yang ditujukan terhadap lebih dari seorang tergugat  yang diantara tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya maka tidak dapat disatukan dalam surat gugatan  ( MA 27 Juni 1979 no. 415 K/Sip/1975)
f.Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas  hal-hal yang dituntut , harus dinyatakan tidak diterima (21 -11-1970 No. 492.K/Sip/1970)
g.Tuntutan subsidiair dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka petitum primair (MA 140 K/Sip/1971, 12-8-1972)

 
1.Pasal 1, Pasal 3 (2) : Menerima, memeriksa mengadili atau menyelesaikan perkara
2.Pasal 4 (1) :  dilakukan       Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan  Yang Maha Esa
3.Pasal 5(1)  : hakim mengadili menurut hukum  
4.Pasal 5(2): hakim wajib membantu para  pencari keadilan dan berusaha keras  mengatasi hambatan dan rintangan.     
5.Pasal 16 (1) hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan hukumnya tidak ada/kurang jelas, tetapi hakim wajib mengadili
6.Pasal 28 (1) (ex ps 27) : hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
7.Pasal 29 ayat 3 : Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke 3, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera  
8.Pasal 29 ayat 5: Hakim atau panitera wajib mengundurkan  diri apbl. Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dg. perkara yang sedang diperiksa
9.Pasal 19 (4):  dalam sidang permusyawaratan, hakim  wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan
10.Pasal 19 (5) Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan jika tidak tercapai mufakat (dissenting opinion)
11.Pasal 32: Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.
12.Pasal 33: Hakim wajib menjaga kemandirian pengadadilan.


Eman Suparman(1)
I. Pendahuluan
Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya,
walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Benar tidaknya
sesuatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada hasilpembuktian
yang dilakukan para pihak di persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari di
dalam hukum acara perdata sifatnya relatif.
Pembuktian dalam arti yuridis tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran
yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan,
kesaksian, atau surat-surat, yang diajukan para pihak yang bersengketa kemungkinan
tidak benar, palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara
yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima kedua
belah pihak.
Berkaitan dengan masalah pembuktian ini, Sudikno Mertokusumo,
mengemukakan antara lain:
“…Pada hakikatnya membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi
dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan
guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak
di persidangan….”2
Memberikan dasar yang cukup kepada hakim berarti memberikan landasan
yang benar bagi kesimpulan yang kelak akan diambil oleh hakim setelah
keseluruhan proses pemeriksaan selesai. Maka putusan yang akan dijatuhkan oleh
hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi.
Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang
diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan
1 Lektor Kepala Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Unpad Bandung.
2 R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:Liberty, 1985, halaman
107.
2
oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu
baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan
hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang
terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.
Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap selesai dan para
pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya.
Putusan yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif
putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan dapat diterima
tidak hanya oleh penggugat akan atetapi juga oleh tergugat.
Putusan pengadilan semacam itu penting sekali, terutama demi pembinaan
kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh karena itu hakim dalam
menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya kelak seberapa
mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang
yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.
Apabila harapan itu terpenuhi, maka dapat diketahui dari indikatornya antara
lain masing-masing pihak menerima putusan tersebut dengan senang hati dan tidak
menggunakan upaya hukum selanjutnya (banding maupun kasasi). Seandainya
mereka masih menggunakan upaya-upaya hukum banding dan kasasi, itu berarti
mereka masih belum dapat menerima putusan tersebut secara suka rela sepenuhnya.
Digunakannya hak-hak para pihak berupa upaya hukum banding dan kasasi,
bukan berarti bahwa putusan peradilan tingkat pertama itu keliru. Secara yuridis,
setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan
yang lebih tinggi (asas res judicata pro veritate habetur). Ketentuan ini
dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran
peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan
sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa
dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara
para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.
Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam proses perkara perdata di
persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para
3
pihak yang bersangkutan. Untuk merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh
mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi
seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya
ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk
diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh
hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.3
Hakim dalam mengadili sengketa, hanya memeriksa apa yang ditemukan
para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau bantahannya. Inisiatif
beracara datangnya dari para pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mempunyai
kebebasan untuk menilai sejauhmana yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Akan
tetapi sudah barang tentu hakim tidak semata-mata bergantung kepada apa yang
dikemukakan para pihak, akan tetapi hakim mempunyai kewajiban untuk menilai
sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa yang dikemukakan para
pihak tersebut akan dapat membentu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam
menjatuhkan putusannya.
II. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata
Peradilan memiliki fungsi yang cukup penting di dalam masyarakat.
Fungsi tersebut antara lain dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa atau
perselisihan yang timbul akibat benturan kepentingan anggota masyarakat satu sama
lain. Oleh karena itu eksistensi perangkat hukum acara perdata yang memadai
sesuai perkembangan masyarakat dengan segala macam kompleksitasnya sangat
diperlukan.
Adalah suatu kenyataan bahwa hukum acara perdata positip yang dinyatakan
secara resmi berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
19 Tahun 1964 dan Nomor 3 tahun 1965 adalah “het Herziene Indonesisch Reglement
(HIR)”4 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura
3 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.
4 S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44. Lihat R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata
Indonesia. Yogyakarta:Liberty, 1985, halaman 7.
4
diberlakukan “Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)”.5 Kecuali dua ketentuan di
atas, Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
memuat juga beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Selebihnya peraturan
hukum acara perdata tersebar pula di laman BW, WvK, dan Peraturan Kepailitan.
Keseluruhan ketentuan hukum acara perdata tersebut merupakan suatu
sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Salah satu dari sub sistem itu adalah sub
sistem pembuktian. Untuk lebih memahami tentang sistem hukum acara perdata
tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan sistem
itu sendiri.
R. Subekti mengemukakan, bahwa sistem adalah suatu susunan yang teratur
yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu
sama lain saling kait-mengkait, dan tidak boleh terjadi suatu tumpang tindih antara
bagian-bagian itu dan tersusun menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai
tujuan.6
Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang di
dalamnya tidak dikehendaki adanya pertentangan. Apabila ternyata terjadi suatu
pertentangan maka akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Sebagai
suatu sistem, hukum juga memiliki sub-sub sistem di dalamnya, masing-masing
sub sistem itu saling membantu untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat
di dalamnya.
Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem bertujuan untuk
menyelesaikan pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh
karena itu maka sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan tentang
pembuktian yang tersusun secara teratur yang satu sama lain saling kait mengkait,
dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti tidaknya suatu peristiwa tertentu
yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan.
5 S. 1927 Nomor 227. Ibid., halaman 7.
6 Lihat Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung:
Alumni,1983, halaman 15.
5
Di dalam hukum acara perdata dikenal beberapa sistem beracara yaitu
sebagai berikut:
A. Sistem beracara secara langsung dan tidak langsung
Sistem beracara secara langsung artinya para pihak langsung menghadap
sendiri di persidangan tanpa mewakilkan kepada kuasa atau pengacara. Di dalam
sistem semacam ini hakim langsung berhadapan dan mendengar pihak-pihak itu
sendiri. Oleh karena itu hakim akan dapat memperoleh keterangan-keterangan
secara langsung, sebab para pihak menghadap sendiri di persidangan.
Para pihak yang bersengketa secara langsung pula akan membuktikan
kebenaran dalil-dalil yang mereka kemukakan, baik dengan mengajukan suratsurat,
saksi-saksi, pengakuan, maupun sumpah. Jadi hakim dapat melakukan
pengawasan secara langsung kepada para pihak, sehingga kemungkinan para pihak
untuk mengemukakan sesuatu yang tidak benar sedapat mungkin akan diminimalkan.
Hal ini disebabkan hakim dapat mengetahui keadaan para pihak yang berperkara
atau para saksi yang memberikan keterangan.
Sedangkan sistem beracara secara tidak langsung adalah suatu sistem yang
para pihak bersengketanya mewakilkan kepada kuasa atau pengacara. Konsekuensi
logis dari sistem ini antara lain para pihak tidak langsung berhadapan dengan hakim
yang memeriksa sengketa mereka. Pemeriksaan perkara dalam sistem ini
berlangsung secara tertulis. Akibatnya di dalam sistem ini hakim mencari kebenaran
peristiwa itu melalui kuasa atau pengacara para pihak.
Sistem tidak langsung ini mengandung cukup risiko, terutama bagi pihakpihak
yang diwakili. Ini disebabkan antara lain karena pada dasarnya seorang kuasa
atau pengacara acapkali kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara
terinci. Oleh karena itu para kuasa atau pengacara umumnya hanya akan
menyampaikan sesuatu berdasarkan pada keterangan yang mereka peroleh atau
ketahui dari para pihak yang bersangkutan.
Dalam kaitan dengan sistem beracara secara tidak langsung di atas, Wirjono
Prodjodikoro, mengemukakan, antara lain sebagai berikut:
6
“… bahwa dengan adanya wakil dari pihak-pihak yang berperkara, hakim tidak
dapat berhadapan langsung dengan orang-orang yang berkepentingan sendiri. Ini
[mungkin] mengakibatkan bahwa hakim tidak mendapat kesempatan untuk
merasakan betul kebutuhan orang-orang itu…”.7
Akan tetapi sistem beracara secara tidak langsung juga tidak kaku. Oleh
karena berdasarkan pada asas kebebasan hakim, apabila hakim menganggap perlu
dapat memanggil pihak-pihak yang langsung berkepentingan untuk menghadap di
depan sidang guna didengar keterangannya, meskipun yang bersangkutan telah
diwakili oleh seorang pengacara.
Di dalam proses pembuktian, beracara secara tidak langsung ini juga dapat
merugikan. Umpamanya saja jika pembelaan yang dikemukakan oleh kuasaatau
pengacara justru tidak membantu hakim untuk menemukan kebenaran peristiwanya.
Lebih-lebih lagi jika pengacara atau kuasanya itu bukan seorang ahli hukum. Apabila
demikian adanya maka tidak jarang justru yang terjadi adalah kesulitan bagi hakim
untuk menemukan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Padahal tujuan berperkara
dengan menggunakan kuasa atau pengacara sesungguhnya agar hakim dapat dibantu
dalam rangka menemukan hukum yang tepat, sehingga memudahkan hakim untuk
mengambil keputusan yang adil dan benar.
B. Sistem Pemeriksaan Perkara dalam Ruang Sidang
Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan
dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu pun harus
dinyatakan terbuka untuk umum,8 kecuali undang-undang melarangnya. Sifat
terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak, namun ada
pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan
alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya.9
7 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumurbandung, 1978,
hlm. 30.
8 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1970.
9 Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970, dan pasal 29 Reglement op de Rechterlijke
Organisatie in het beleid der Justitie in Indonnesie (RO) S. 1847 Nomor 23. Lihat Sudikno
Mertokusumo, Hukum Acara… Op. cit., halaman 99.
7
Jika demikian maka pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan pintu
tertutup. Ketentuan terbukanya sidang untuk umum itu antara lain dimaksudkan
untuk menjaga objektivitas pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Sistem itu
sesungguhnya dapat mengakibatkan lambatnya proses pemeriksaan perkara di
persidangan. Keterlambatan itu sangat mungkin terjadi disebabkan oleh berbagai
faktor. Dapat terjadi karena adanya oknum hakim atau para pihak sendiri yang
karena si kapnya kemudian berakibat proses pemenyelesaian perkara menjadi
lambat. Hal itu dapat terjadi oleh karena semua kegiatan, seperti: mengajukan
gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan
sebagainya, semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang yang
khusus diadakan untuk itu. Kenyataannya hal itu sulit untuk dapat dilaksanakan
dalam waktu yang relatif singkat.
Pada kesempatan sidang pertama, hakim akan menawarkan dan memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk berdamai.10 Apabila usaha perdamaian itu
berhasil, maka hakim akan menjatuhkan putusannya (acte van vergelijk), yang isinya
menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat
antara mereka.11 Akte tersebut memiliki kekuatan seperti putusan hakim biasa.
Akibatnya maka akte tersebut berlaku sebagai penyelesaian perselisihan.
Sebaliknya jika keadaannya malah berlarut-larut, ditambah lagi kedua belah
pihak menunjukkan kesan seolah-olah tidak beriktikad baik, maka akan
memperlambat proses pemeriksaan sengketa. Akibat dari keadaan tersebut tidak
jarang malahan setelah diupayakan berkali-kali untuk berdamai, ternyata perdamaian
pun tidak berhasil. Apabila pada kesempatan sidang pertama kedua belah pihak tidak
mau berdamai, maka perkaranya akan mulai diperiksa. Pada saat itu juga kepada
penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya. Setelah itu,
tergugat dapat meminta waktu untuk mempelajari gugatan dan memberikan
jawabannya pada kesempatan sidang berikutnya. Sidang dapat tertunda atau sengaja
10 Pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg. Lihat pula pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974. Bandingkan Sudikno
Mertokusumo, Op. cit,. halaman 84; Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1995, halaman 35-37.
11 Sudikno Mertokusumo, Op. cit., halaman 84.
8
diundur jika salah satu dari para pihak atau bahkan hakimnya sendiri berhalangan
hadir pada kesempatan hari sidang yang telah ditentukan.
Perancis adalah salah satu negara yang dikenal memiliki manajemen
pengadilan yang relatif baik, sehingga kelambatan jalannya persidangan pengadilan
dapat dikurangi. Caranya antara lain dengan menunjuk seorang hakim yang sebelum
perkara disidangkan diberi tugas khusus mengumpulkan gugatan-gugatan, jawaban
gugatan, replik, duplik, memeriksa surat-surat bukti, dan saksi-saksi kalau
diperlukan, dan sebagainya.12
Menurut sistem tersebut perkara-perkara perdata tidak langsung disidangkan,
melainkan diproses terlebih dahulu oleh seorang hakim yang ditunjuk untuk itu.
Setelah segala sesuatunya dianggap rampung, maka hakim ini menyatakan bahwa
pemeriksaan telah selesai, lalu mengirimkan berkasnya kepada ketua majelis yang
akan menyidangkannya.13 Semua pekerjaan itu dilakukan oleh hakim tersebut di
dalam ruang kerjanya dengan dibantu oleh seorang panitera, sudah tentu dengan
batas waktu maksimum yang ditetapkan oleh hakim itu sendiri demi kecepatan
persidangan.
Akan tetapi dalam visi L.O. Siahaan, tampak ada kehawatiran jika sistem di
Perancis diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia. Menurutnya, kita harus
berfikir dua kali, oleh karena bahayanya dari sistem tersebut adalah bahwa hakimhakim
dapat menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan jalan
memanipulasi perkara-perkara yang bersangkutan.14
Kebebasan yang diberikan kepada seseorang hakim untuk mengolah perkara
tersebut sebelum sampai ke persidangan, justru dapat menciptakan peluang untuk
mengulur waktu serta mempermainkan para pihak supaya maksudnya tercapai.
Akibat yang akan terjadi malahan sebaliknya, yaitu bukan semakin cepat, melainkan
semakin lambat dan bertele-tele, sehingga kemungkinan akan membosankan dan
menjengkelkan pihak-pihak yang berperkara.
12 Lintong Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita.Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1981, halaman 36.
13 Op. Cit., halaman 36.
14 Loc. Cit., halaman 37.
9
Atas dasar pertimbangan baik dan buruknya sistem yang dianut di Perancis
tersebut, maka seyogianya dipertimbangkan lebih matang lagi untuk meniru sistem
tersebut. Yang paling baik bagi keadaan di Indonesia adalah menyerahkan kepada
kebijaksanaan hakim untuk menentukan tentang apa dan bagaimana yang menurut
pertimbangannya dapat mempercepat proses pemeriksaan.
Sebagai contoh umpamanya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan
jawaban gugatan, replik, duplik, dan penyerahan bukti-bukti surat saja yang dapat
disidangkan dalam ruang kerja para hakim yang memeriksa perkara yang
bersangkutan. Sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, alat-alat bukti, serta putusannya
sendiri haruslah dalam suatu sidang yang khusus ditentukan untuk itu.
Apabila sistem yang demikian itu yang dianut, maka hakim tidak mudah
untuk dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Hal
itu kiranya dapat menjadi salah satu usaha untuk merealisasikan cita-cita peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana dituangkan dalam pasal 4
ayat (1) Undang-undang Nomor14 tahun 1970.
C. Sistem Peradilan dua Tingkat
Sistem peradilan dua tingkat adalah sistem yang terdiri atas pengadilan
negeri sebagai pengadilan tingkat pertama (original jurisdiction) dan pengadilan
tinggi sebagai pengadilan tingkat banding (appellate jurisdiction).
Pada tingkat pertama, pengadilan negeri menerima surat gugatan,
mendamaikan, menerima jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa alat-alat bukti,
dan menjatuhkan putusan.Pengadilan tingkat pertama ini disebut juga sebagai
pengadilan judex factie karena berurusan dengan fakta-fakta. Sedangkan pada
pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua dan terakhir, perkara diperiksa
secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun segi hukumnya. Pemeriksaan
ulang tersebut dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama. Permohonan pemeriksaan ulang dapat dimintakan baik
oleh pihak yang kalah maupun oleh pihak yang dimenangkan. Akan tetapi biasanya
yang menggunakan upaya hukum banding sebagai upaya pemeriksaan ulangan adalah
pihak yang dikalahkan dipersidangan. Namun bukan sesuatu yang tidak mungkin
10
bahwa pihak yang dimenangkan pun masih menggunakan upaya hukum banding.
Biasanya pihak yang sudah menang akan menggunakan upaya hukum banding,
manakala tuntutannya tidak dikabulkan semua. Upaya banding dapat juga dilakukan
oleh pihak yang sudah dimenangkan apabila putusan pengadilan tingkat pertama
dirasakan sebagai kurang adil.
Sistem banding ini dalam praktiknya memang tidak digunakan untuk semua
jenis dan nilai gugatan perkara perdata. Hal itu didasarkan pada berbagai
pertimbangan, sebab dapat dibayangkan jika semua jenis perkara dan nilai gugatan
dapat diajukan permohonan bandingnya, maka akan terjadi tumpukan perkara
perdata pada pengadilan tinggi. Akibatnya pemeriksaan perkara perdata akan
menjadi lambat. Bahkan tidak mustahil terjadi suatu perkara perdata dengan nilai
gugat relatif kecil akan tetapi memakan waktu bertahun-tahun untuk dapat
memperoleh kekuatan hukum yang pasti, karena perkara tersebut terus dimintakan
uapaya hukum kasasi hingga Mahkamah Agung.
Untuk menghindari hal-hal seperti tersebut di atas, tepat kiranya apa yang
dikemukakan oleh Lintong Siahaan, bahwa menggunakan sistem yang memberikan
wewenang kepada pengadilan tingkat pertama untuk memutus dalam tingkat terakhir
atas perkara-perkara perdata yang nilai gugatnya relatif kecil. Hal itu akan sangat
bermanfaat untuk mempercepat jalannya persidangan. Di samping itu, mengingat
upaya hukum banding itu bertujuan untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih
menguntungkan, maka upaya hukum banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak
yang dimenangkan. Adalah seyogianya jika banding hanya diperuntukan bagi pihak
yang yang dikalahkan atau merasa dirugikan.
Berkaitan dengan hal di atas, terdapat putusan Mahkamah Agung1 yang
menyatakan bahwa: “…permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan
pengadilan negeri yang merugikan pihak yang naik banding, jadi tidak ditujukan
pada putusan pengadilan negeri yang menguntungkan baginya…”.15
Walaupun terdapat penegasan di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut,
akan tetapi kenyataan acapkali berbeda. Tidak jarang justeru upaya hukum banding
15 Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1975 Nomor 281K/Sip/1973; di dalam
Rangkuman Yurisprudensi II. 1977, halaman 250.
11
sengaja dipergunakan oleh pihak-pihak yang dikalahkan, terutama yang beriktikad
buruk, sebagai senjata untuk memperlambat proses kekalahannya. Lebih jauh lagi
sikap semacam itu sengaja diciptakan agar yang bersangkutan (pihak yang telah
dikalahkan pada tingkat pertama), tetap dapat menikmati benda-benda sengketa
hingga memperoleh keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
Tidak memberikan kesempatan naik banding terhadap perkara-perkara yang
nilai gugatnya relatif kecil, bukan berarti tidak memberikan keadilan kepada pihak
yang kecil. Namun didasarkan pada pertimbangan risiko dan efisiensi. Artinya risiko
sebagai akibat kesalahan putusan yang mungkin timbul dalam perkara yang nilai
gugatnya relatif kecil, juga akan lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko
penguluran waktu jika yang bersangkutan melakukan banding. Demikian pula
halnya dengan efisiensi atau penghematan biaya untuk berperkara pada tingkat
banding. Boleh jadi malah biaya perkara untuk mengajukan banding akan lebih
besar jika dibandingkan dengan besarnya nilai gugat. Itu berarti berperkara dengan
nilai gugat kecil tetapi menggunakan upaya hukum banding, dari segi biaya perkara
sama sekali tidak efisien.
Mahkamah Agung, selain sebagai peradilan kasasi, dalam sistem peradilan
dua tingkat MA juga sebagai peradilan tertinggi negara untuk semua jenis peradilan.
Sebagai peradilan kasasi, tugasnya antara lain membina keseragaman dalam
penerapan hukum. Hal itu berarti menjaga agar semua hukum dan perundangundangan
di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Berkenaan
dengan hal ini R. Subekti mengemukakan antara lain:16
“…Sistem kasasi adalah baik untuk negara kita yang merupakan negara
kesatuan, namun harus kita perhatikan juga bahwa sistem tersebut memerlukan garis
yang panjang untuk mencapai putusan pengadilan yang pasti (kekuatan hukum yang
mutlak…”.
Suatu putusan dikategorkan sebagai telah mempunyai kekuatan hukum yang
pasti apabila terhadap putusan tersebut tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Sifat
putusan demikian dapat saja dimiliki, baik oleh putusan pengadilan negeri maupun
16 R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bandung:
Alumni, 1978, halaman 124.
12
putusan pengadilan tinggi. Sedangkan setiap putusan Mahkamah Agung telah
memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Apabila para pihak dalam suatu perkara menerima putusan pengadilan negeri
atau pengadilan tinggi, dengan kata lain mereka tidak menggunakan upaya hukum
banding maupun kasasi, berarti putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi
itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terhadap putusan semacam itu tidak
dapat dilakukan upaya hukum biasa, kecuali upaya hukum luar biasa yaitu
peninjauan kembali (PK).
Tidak digunakannya upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi oleh para
pihak, belum tentu berarti bahwa para pihak telah menerima putusan secara sukarela.
Belum tentu juga karena putusan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan mereka.
Terdapat beberapa kemungkinan dalam kaitan tersebut. Pertama, mungkin
disebabkan mereka tidak mengetahui atau tidak dapat menggunakan upaya-upaya
hukum tersebut. Kedua, para pihak kurang mengerti formalitas beracara perdata
perihal upaya hukum banding maupun kasasi. Hal ini disebabkan untuk mengajukan
banding maupun kasasi pihak-pihak pencari keadilan harus membuat atau
menyertakan memori banding dan/atau memori kasasi. Ketiga, mungkin juga karena
memang nilai gugatnya relatif kecil, sehingga berdasarkan pertimbangan efisiensi
memang sangat tidak efisien bila dibandingkan dengan biaya perkara yang harus
dibayar pihak yang mengajukan banding.
Upaya-upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali,
disediakan antara lain sebagai upaya untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan
yang mungkin terjadi pada pemeriksaan perkara pada peradilan yang lebih rendah.
Namun seperti telah dikemukakan di atas, kesempatan ini hanya layak diberikan
kepada pihak-pihak yang memang memiliki nilai gugat yang relatif besar. Hal itu
disebabkan perkara yang nilai gugatnya relatif besar, risiko terjadinya kekeliruan
atau kesalahan pemeriksaan pada peradilan yang lebih rendah pun lebih besar.
Maka selayaknya-lah jika perkara-perkara yang nilai gugatnya relatif besar diberi
kesempatan yang lebih terbuka untuk diperiksa ulang pada tingkat banding maupun
kasasi, bahkan hingga peninjauan kembali (PK).
13
III. Peranan Alat Bukti Pengakuan
Dibedakannya antara pengertian hukum perdata materiil dengan hukum
perdata formal (hukum acara perdata) dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa
keduanya memang berbeda secara substansial. Hukum perdata materiil merupakan
kumpulan kaidah hukum yang mengatur atau berisi hak-hak dan kewajibankewajiban
para subjek hukum. Sedangkan hukum acara perdata adalah kumpulan
kaidah hukum yang berisi tentang pengaturan bagaimana cara-cara mempertahankan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban apabila dilanggar subjek hukum lain.
Kebutuhan terhadap hukum acara merupakan tuntutan dari hukum materiil itu
sendiri. Hal itu disebabkan tanpa ada hukum acara tentu saja perselisihan atau
sengketa yang timbul diantara para subjek hukum yang mengadakan hubungan
hukum akan sangat sulit dipulihkan. Oleh karena itu keberadaan hukum acara pada
dasarnya adalah sebagai jaminan atas penegakan hak atau kewenangan subjek hukum
terhadap objek hukum tertentu. Pada akhirnya tujuan dari adanya hukum acara
adalah simultan dengan tujuan hukum secara keseluruhan yakni terciptanya
ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Hukum perdata materiil juga berbeda dengan hukum acara perdata, karena
hukum perdata materiil adalah hukum privat sedangkan hukum acara perdata
adalah hukum publik. Pembedaan ini pun terjadi karena adanya perbedaan
kepentingan yang dilindungi. Hukum perdata materiil berisi kaidah yang mengatur
kepentingan individu atau perorangan (mengandung sifat keperdataan) sedangkan
hukum acara perdata sebagai kaidah yang mengatur tentang bagaimana
mempertahankan hukum materiil jika hukum materiil itu dilanggar, ini menyangkut
kepentingan umum (mengandung sifat publik).
Hukum acara perdata di samping mengandung sifat-sifat sebagai hukum
publik, juga mengandung sifat-sifat keperdataan. Sifat keperdataan itu tampak dalam
hal kaidah-kaidah yang mengatur tentang hak dan wewenang yang dilakukan oleh
para pihak untuk mempertahankan kepentingannya. Sedangkan sifat publiknya
tampak dalam kaidah yang mengatur tentang tata cara hakim sebagai aparatur
14
negara menjalankan tugasnya dan terdapat ketentuan-ketentuan yang harus
dilakukan oleh hakim yang harus ditaati.
Ketentuan-ketentuan yang bersifat publik tersebut tidak boleh dikesampingkan.
Umpamanya saja, kaidah tentang tata cara mengajukan gugatan, batas waktu
mengajukan banding maupun kasasi, tentang kekuatan alat-alat bukti yang
diajukan para pihak di depan sidang pengadilan, dan lain-lain.
Menyangkut masalah kekuatan pembuktian, mengingat kekuatan pembuktian
dari alat-alat bukti merupakan sifat publik dari hukum acara perdata, maka hakim
diharuskan percaya kepada kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak. Dengan
demikian hakim perdata tidak boleh memeriksa secara mendalam tentang latar
belakang pernyataan para pihak di persidangan. Tentang apakah pengakuan yang
dikemukakan itu palsu atau tidak, demikian pula apakah sumpah yang diucapkan itu
palsu atau tidak, itu semua merupakan tugas dan wewenang hakim pidana.
A. Faktor-faktor yang Mendukung Timbulnya Pengakuan
Hakim sebagai organ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.17 Dalam
menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, hakim memerlukan
pembuktian terhadap peristiwa yang diajukan para pihak.
Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.18
Menurut sifatnya alat bukti dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
Pertama, bukti yang berasal dari diri para pihak (pengakuan dan sumpah). Kedua,
alat-alat bukti yang berasal dari luar diri para pihak (surat-surat, persangkaan hakim,
dan keterangan para saksi).
17 Pasal 14 ayat (1) U.U. No. 14 Tahun 1970. Lihat pula penjelasan pasal tersebut.
18 R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit., halaman 107.
15
Alat bukti yang berasal dari diri para pihak dan diberikan berdasarkan atas
kejujuran maka dapat dianggap terbukti sebagai suatu peristiwa tertentu.
Sedangkan alat bukti yang berasal dari luar para pihak kadang-kadang masih perlu
didukung oleh alat-alat bukti lain, terutama apabila peristiwanya tidak dapat dianggap
terbukti. Umpamanya saja, hanya terdapat satu orang saksi. Padahal diketahui dari
adagium bahwa “satu saksi itu bukan saksi” (Unus testis nullus testis). Keterangan
seorang saksi tidak dianggap sebagai suatu kesaksian yang kuat di dalam hukum.
Hal itu terutama untuk menghindari adanya kelemahan-kelemahan yang terkandung
di dalam kesaksian itu. Kelemahan yang dimaksud, baik yang berasal dari iktikad
buruk orang yang memberi kesaksian itu maupun kelamahan yang tidak disengaja.
Sebagai contoh umpamanya, diajukan saksi seseorang yang kurang ingatannya.
Atau dapat juga saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain (kesaksian de
auditu). Padahal kesaksian de auditu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti
kesaksian.
Demikian pula halnya dengan alat bukti surat yang kemungkinannya masih
harus dibebani dengan alat bukti lain, jika peristiwanya masih belum dianggap
terbukti. Ukuran perbedaan kekuatan sebagai alat bukti adalah karena besar atau
kecilnya kemungkinan mendekati kepada kebenaran. Akta otentik umpamanya, lebih
besar kemungkinan mendekati kepada kebenaran, karena telah dikuatkan oleh
pejabat yang berwenang. Oleh karena itu barangsiapa yang mengajukan akta otentik
sebagai alat bukti di persidangan, maka akta otentik tersebut mempunyai kekuatan
bukti yang sempurna. Sebagai kon sekuensinya, barangsiapa yang membantah
keabsahan dari akta otentik itu harus membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar.
Sebaliknya, menyangkut akta di bawah tangan, jika akta di bawah tangan dibantah
kebenarannya, maka barangsiapa yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut
sebagai alat bukti, maka yang bersangkutan harus mebuktikan kebenarannya.
Kemudian menyangkut masalah bukti persangkaan hakim, untuk alat bukti
ini masih memerlukan adanya bukti-bukti lain. Ini disebabkan persangkaan hakim
itu timbul berdasarkan adanya bukti atau dalil-dalil lain yang diajukan para pihak.
16
a) Faktor Keinsyafan Batin Manusia
“…Pengakuan di muka hakim di persidangan (gerechtelijke bekentenis)
merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan
oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik
seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang
diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim
tidak perlu lagi…”.19
Dari batasan di atas dapat difahami bahwa pengakuan merupakan
pernyataan dari salah satu pihak di persidangan, yang timbul atas dorongan naluriah
manusia. Naluri manusia-lah yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita
kebenaran. Oleh karena itu maka pengakuan yang jujur merupakan pernyataan dari
salah satu pihak untuk mengemukakan yang benar, walaupun merugikan dirinya
sendiri.
O. Notohamidjojo,20 dalam bukunya mengemukakan antara lain bahwa:
“…keinsyafan batin atau nurani manusia adalah sebagai alat pengontrol dalam diri
manusia untuk memihak kepada yang baik dalam menghadapi suatu keadaan antara
yang baik dan yang buruk, antara salah dan benar…”.
Pembahasan tentang pengakuan pada hakikatnya merupakan suatu tinjauan
tentang kepribadian manusia itu sendiri. Hal itu karena pengakuan timbul
berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia. Pengakuan itu berarti membenarkan
tentang suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu maka pengakuan yang patut
dihargai adalah pengakuan yang jujur atau yang benar-benar timbul dari keinsyafan
batin para pihak yang berperkara. Pengakuan yang timbul karena keinsyafan batin
ini tidak diragukan lagi bahwa akan selaras dengan kebenaran, atau telah sesuai
dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi.
19 R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit., halaman 107.
20 O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab dalam Filsafat Hukum.
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, halaman 21.
17
b) Faktor Pemikiran yang Logis
Untuk menentukan kebenaran terhadap suatu kejadian atau peristiwa tertentu
diperlukan akal, sementara akal itu dimiliki oleh setiap orang. Akal itulah yang
menjadi hakim dalam diri seseorang yang senantiasa memberikan pertimbangan
dalam menjatuhkan suatu keputusan atas setiap kejadian.
Faktor pikiran logis ini merupakan pendukung bagi para pihak untuk
memberikan pengakuan yang jujur, sebab akal yang ada padanya dapat menentukan
pilihannya, untuk melakukan yang sesuai dengan kebenaran sebagai yang
diharapkan. Untuk dapat menentukan pilihannya itu maka ia berpedoman kepada
kaidah-kaidah tentang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Soedjono Dirdjosisworo,21 mengemukakan bahwa masalah kepatuhan hukum
itu menyangkut kemampuan individu dalam menghayati aturan hukum yang
dibentuk. Menghayati benar atau tidak kaidah hukum yang dihadapinya akan
menetapkan pilihan sikap untuk patuh atau menyeleweng dari patokan kaidah yang
ada. Kesadaran seseorang untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan hukum,
berkaitan dengan penilaian yang diberikan untuk melakukan perilaku tersebut.
Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia di dalam menentukan kehendaknya
sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dengan perasaannya.
B. Bentuk-bentuk Pengakuan
Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa pada permulaan sidang, hakim
haraus senantiasa berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
Apabila perdamaian itu berhasil, maka hakim akan membuat akta perdamaian,
sehingga sengketa itu berakhir dengan dibuatnya akta perdamaian tersebut. Akan
tetapi apabila para pihak tidak berhasil didamaikan, maka hakim akan
mempersilakan penggugat untuk membacakan gugatannya. Setelah itu giliran
21 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni, 1983, halaman
75.
18
tergugat untuk mengajukan jawabannya. Jawaban tergugat dapat diajukan secara
lisan atau tertulis. Jawaban juga dapata berupa referte, bantahan, dan pengakuan.
Referte adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan
seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula
membenarkan gugatan.22 Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa
yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
Referte ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan.
Sedangkan bantahan (verweer) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau
sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan
telah berhubungan dengan pokok perkara (verweer ten principale). Di samping
referte dan sangkalan, jawaban tergugat juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan
(pengakuan murni).
Dalam praktik banyak terjadi penggabungan antara pengakuan dan
sangkalan. Akibatnya terjadi pengakuan yang tidak bulat. Akan tetapi pada dasarnya
pengakuan itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal itu karena menyangkut pembuktian,
sebab apabila sudah ada pengakuan tidak perlu lagi pembuktian. Hanya hal-hal yang
disangkal yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Disebabkan karena adanya pengakuan yang tidak bulat, yurisprudensi dan
ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga jenis pengakuan. Pertama,
pengakuan murni; Kedua, pengakuan dengan kualifikasi; dan Ketiga, pengakuan
dengan klausula.23 Yang dimaksud dengan kualifikasi bukan semata-mata
sangkalan, tetapi hendak memberikan kualifikasi terhadap pengakuan. Demikian
juga pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dengan tambahan yang bersifat
membebaskan.
22 R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara…Op.cit., halaman 92.
23 R.M. Sudikno Mertokusumo, Loc. cit., halaman 150.
19
IV. Macam-macam Alat Bukti Pengakuan
1. Pengakuan Murni (aveu pur et simple)
Pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita
pihak lawan.24 Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak tergugat,
kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat
tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang
dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan.
Pengakuan dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu.
Seseorang yang bisu dapat mengemukakan melalui perantara. Bahkan pengakuan
juga dapat dilakukan dengan tulisan. Oleh karena itu pengakuan secara tulisan ini
dapat merupakan alat bukti pengakuan sekaligus alat bukti surat. Hakikat dari
pengakuan secara tulisan ini memiliki dua fungsi sekaligus. Dari segi substansinya
atau materinya termasuk kategori fungsi sebagai pengakuan, sedangkan apabila
dilihat bentuknya berfungsi sebagai alat bukti surat.
Kedua fungsi dari pengakuan secara tulisan itu akan mempunyai kekuatan
sebagai alat bukti apabila tidak dibantah oleh pihak lawan. Akan tetapi apabila
ternyata hal itu dibantah oleh pihak lawan, maka pihak yang memberikan pengakuan
itu harus membuktikan kebenaran dari pengakuan tersebut. Jika ternyata pihak yang
mengajukan pengakuan tulisan itu tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka
pengakuan tulisan itu tidak mempunyai kekuatan alat bukti, baik sebagai
pengakuan maupun sebagai bukti surat.
Apabila pengakuan secara tulisan yang diajukan di muka sidang itu tidak
dibantah oleh pihak lawan, maka pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti yang sempurna. Sedangkan pengakuan yang ditulis dalam surat jawaban
tergugat, kekuatan pembuktiannya disamakan sebagai pengakuan secara lisan di
depan sidang.25
24 Ibid., halaman 150.
25 Retnowulan Sutantio, Op. Cit., halaman 81.
20
Pengakuan secara tertulis tersebut merupakan akta di bawah tangan,
kekuatan pembuktiannya bersifat formal dan bersifat materiil. Kekuatan pembuktian
formal menerangkan bahwa terdapat sesuatu yang diterangkan oleh penandatangan
tersebut. Dengan kata lain, surat itu berisikan keterangan dari orang yang
menandatanganinya.
Sedangkan kekuatan pembuktian materiil, memberikan kepastian tentang isi
yang diterangkan di dalam akta yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu, Pitlo,
dalam bukunya mengemukakan bahwa yang penting adalah kekuatan pembuktian
materiil, karena kekuatan pembuktian materiil itu menilai “apakah memang benar
sesuatu yang diterangkan di dalam akta tersebut, atau sejauhmana isi keterangan
tersebut sesuai dengan kebenaran”.26
Apabila tergugat di dalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran
gugatan penggugat atau bagian-bagian tertentu dari gugatan penggugat tidak
dijawab oleh tergugat, maka gugatan penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara
diam-diam.27
Pada dasarnya jika tergugat telah mengakui gugatan penggugat seluruhnya,
maka hakim harus menganggap peristiwa yang diakui itu terbukti. Akan tetapi hal
itu tidak berlaku bagi setiap sengketa. Dalam beberapa perkara, umpamanya saja,
dalam gugatan mengenai hak milik atau gugatana perceraian, di samping pengakuan
tergugat masih diperlukan bukti-bukti lain. Hal itu terutama dimaksudkan untuk
menghindari timbulnya pengakuan palsu di dalam gugatan mengenai hak milik.
Sedangkan dalam perkara perceraian, dimaksudkan untuk mempersulit
terjadinya perceraian, sehingga diharapkan tujuan Undang-undang perkawinan dapat
tercapai. Oleh karena itu di dalam kedua perkara tersebut hanya dengan bukti
pengakuan tidak dapat dianggap telah terbukti peristiwa yang bersangkutan.
Apabila suatu perkara tidak memiliki bukti-bukti lain kecuali pengakuan
tergugat dan tidak disertai sangkalan, maka pengadilan menerima pengakuan itu
26 A.Pitlo, Hukum Pembuktian dan Daluarsa menurut BW Belanda. 1978, halaman 64.
27 Periksa, Putusan PN Denpasar No. 159/Pdt./1966 tanggal 30 Januari 1967, antara lain dikatakan
bahwa: “gugatan penggugat seluruhnya dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya apabila
hal-hal lain selebihnya dalam surat gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat.”
21
sebagai alat bukti sempurna.28 Terhadap masalah ini Pengadilan Negeri Surabaya
memberikan putusan yang justeru lebih luas interpretasinya. Dalam putusan
tentang masalah wanprestasi terhadap utang, isinya antara lain: bahwa “pengakuan
merupakan alat bukti ang sempurna, bahkan walaupun terdapat bukti lain tidak
perlu diperhatikan karena telah mempunyai kekuatan pembuktian pembuktian yang
sempurna.29
2. Pengakuan dengan Kualifikasi (gequalificeerde bekentenis)
Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang dilakukan oleh
tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.30 Di dalam
pengakuan dengan kualifikasi ini tergugat menambahkan sesuatu pada pokok
gugatan, sehingga sebenarnya tergugat tidak mengakui apa pun melainkan
memberikan gambaran menurut pandangannya sendiri.
Berdasarkan hal di atas, pengakuan dengan kualifikasi sebenarnya adalah
pengakuan dan sangkalan. Di satu pihak tergugat mengakui sebagian dari gugatan
penggugat, sedangkan di lain pihak tergugat juga menyangkal sebagian lainnya dari
gugatan. Terhadap pengakuan dengan kualifikasi ini, undang-undang melarang
untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut. Pengakuan semacam itu harus
diterima secara bulat, dalam arti tidak boleh hanya pengakuan yang diterima
sebagai terbukti sedangkan sangkalannya tidak diterima.
3. Pengakuan dengan Klausula (geclausuleerde bekentenis)
Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dari tergugat tentang hal
pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan
yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada hakikatnya adalah pengakuan
dengan sangkalan. Akan tetapi bedanya adalah bahwa dalam pengakuan dengan
28 Periksa, Putusan PN Singaraja No. 133/Pdt./1960, tanggal 21 Mei 1970. Putusan PN Klungkung No.
540/Pdt./1963, tanggal 19 Oktober 1963.
29 Lihat Putusan PN Surabaya No. 09/1980/Pdt-G, tanggal 1 September 1980.
30 R.M. Sudikno Mertokusumo, Op.cit., halaman 150
22
klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnya memebebaskan sebagai
dasar penolakan gugatan penggugat.
Sebagai contoh, pada awalnya tergugat mengakui gugatan penggugat, namun
kemudian tergugat mengemukakan alasan untuk melepaskan diri dari gugatan
penggugat untuk tidak memenuhinya. Hal itu biasanya dilakukan oleh tergugat
karena misalnya dia telah melakukan kewajibannya berupa membayar utangnya,
bahkan dia (tergugat) kini mempunyai tagihan dari penggugat.
Seperti halnya pengakuan dengan kualifikasi, maka pengakuan dengan
klausula pun harus diterima secara bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari
keterangan tambahannya (onsplitsbare aveu). Mengenai hal ini diatur di dalam pasal
176 HIR (Ps. 313 Rbg) dan pasal 1925 BW, sebagai berikut:
“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya,dan hakim tidak berwenang
untuk menerima sebagiannya saja dan menolak bagian yang lain, sehingga
merugikan orang yang mengakui itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan jika
orang yang berhutang mempunyai maksud untuk membebaskan dirinya,
menyebutkan perkara yang terbukti itu tidak benar”.
Berdasarkan kaidah di atas, maka dalam hal terdapat pengakuan tergugat yang
disertai keterangan tambahan, maka masih diperlukan sesuatu keterangan berupa
pembuktian yang harus dibebankan kepada penggugat. Dalam pengakuan dengan
kualifikasi dan pengakuan dengan dengan klausula ini, apabila penggugat dapat
membuktikan bahwa keterangan tambahan dari tergugat itu sesungguhnya tidak
benar, maka pengakuan itu dapat dipisah-pisahkan. Pertimbangan pembentuk
Undang-undang dalam menentukan bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan
terutama sekali disebabkan sukar pembebanan pembuktiannya. Untuk bagian yang
berisi pengakuan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Sedangkan bagian tambahan
dari pengakuan masih dibebani pembuktian, yakni kepada pihak yang memberi
pengakuan. Apabila ternyata pihak yang memberi pengakuan tidak sanggup
membuktikannya, konsekuensinya dia akan dikalahkan. Akibatnya maka tuntutan
penggugat akan dianggap terbukti dan berarti pula merugikan pihak yang
memberikan pengakuan.
Untuk mencegah kemeungkinan hakim akan memisahkan pengakuan yang
tidak dapat dipisah-pisahkan, pembentuk undang-undang secara tidak langsung telah
23
mengisyaratkan bahwa tidak layak apabila tergugat yang memberi pengakuan masih
harus dibebani dengan pembuktian. Oleh karena itu ketentuan pasal 173 HIR
merupakan akekecualian dari pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg dan ps. 1865 BW).
Dengan demikian terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan,
kewajiban pembuktian dibebankan kepada penggugat.31
Pada hakikatnya pengakuan tergugat dengan keterangan tambahan adalah
sebagai suatu penyangkalan. Akibatnya penggugat diwajibkan untuk membuktikan
kebenaran gugatannya. Pada umumnya penggugat memang dapat membuktikan
kebenaran gugatannya. Akan tetapi apabila ternyata penggugat kebetulan tidak dapat
membuktikan kebenaran gugatannya, maka ketentuan tersebut di atas sungguh
merupakan aturan yang merugikan penggugat, karena pada dasarnya gugatan
(sebagian dari gugatan) penggugat telah diakui oleh tergugat. Dalam hal-hal
menghadapi pengakuan tergugat yang tidak dapat dipisah-pisahkan tersebut,
penggugat dapat memilih dua cara, yaitu: Pertama, dia menolak seluruh pengakuan
tergugat dan melakukan pembuktian sendiri; Kedua, membuktikan bahwa keterangan
tambahan tergugat itu tidak benar. Apabila hal tersebut terbukti, maka penggugat
dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut sehingga
menjadi pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna serta
mengikat.
V. P e n u t u p
Sebagai penutup dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, Sebagai salah satu alat bukti di dalam hukum acara perdata,
pengakuan tetap perlu dipertahankan. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
pengakuan dapat menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dengan menetapkan
hak atau hukumnya antara para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi untuk
menghindari pengakuan palsu dari salah satu pihak, maka penggugat masih perlu
dibebani dengan beban pembuktian, kendati sudah ada pengakuan dari pihak lawan.
31 Putusan MA Nomor 29K/Sip/1950, Tanggal 24 Mei 1951H. 1951 No. 1, halaman 25.
24
Kedua, Perkembangan yurisprudensi menunjukkan antara lain bahwa
pengakuan sebagai alat bukti tidak selalu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna. Oleh karena itu untuk menilai kekuatan pembuktiannya diserahkan
kepada kebijaksanaan hakim. Ini berarti peranan pengakuan sebagai alat bukti
dalam hukum acara perdata sangat tergantung kepada kasusnya masing-masing.
Ketiga, Ketentuan tentang pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan
(onsplitsbare aveu) tetap perlu dipertahankan. Namun perlu diberi kebebasan
kepada hakim untuk memberi kekuatan pembuktian ini sebagai alat bukti yang
sempurna atau tidak, tergantung pada keadaan yang bersangkutan. Hal ini perlu
diperhatikan tidak lain untuk melindungi kedua belah pihak secara proporsional.
Keempat, Dalam memeriksa perkara perdata, hakim seyogianya
mengutamakan kepentingan para pihak, daripada sifat formalnya hukum acara
perdata. Artinya hakim perlu menyelaraskan kaidah-kaidah hukum acara perdata
dengan perkembangan masyarakat yang menghendakinya.
Kelima, Dalam hukum acara perdata, hakim juga seyogianya tidak hanya
mencari kebenaran formal semata-mata, melainkan harus senantiasa berusaha
mencari dan menemukan kebenaran material.
Keenam, Mempercepat proses pemeriksaan dalam pembuktian adalah tugas
hakim dalam rangka mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.***
25
DAFTAR PUSTAKA
Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Armico,
1983.
Lintong Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari
Peradilan Kita. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung:
Alumni, 1983.
O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Keamnusiaan, Beberapa Bab dalam
Filsafat Hukum. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
Pitlo, Hukum Pembuktian dan Daluarsa Menurut BW Belanda. 1978.
Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.
Bandung: Alumni, 1980.
Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkama Agung.
Bandung: Alumni, 1978.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,
1985.
Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.
Yogyakarta: Liberty, 1981.
Sudjono Dirdjosisworo, Pengantar tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni,
1983.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung:
Sumurbandung, 1978.


Oleh Mulijanto
PENDAHULUAN
Jurusita merupakan bagian dari pelaksana tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lain di Pengadilan, karena keberadaannya diperlukan sejak belum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan Pengadilan.
Sebagai pejabat peradilan, keberadaannya diatur di dalam undang-undang (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN) sedangkan bekerjanya diatur dalam hukum acara (RBg /HIR). Tidak mudah menemukan Literatur, khususnya yang membahas tentang kejurusitaan, tidak banyak mendapat perhatian dari para sarjana hukum kita dibandingkan dengan bidang tugas hukum lainnya di Pengadilan, disamping itu bidang kejurusitaan ini kurang diajarkan secara mendalam dalam pendidikan ilmu hukum. Padahal, bidang tugas kejurusitaan merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Suatu perkara tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik dan benar menurut hukum, tanpa peran dan bantuan tugas di bidang kejurusitaan. Hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan perkara tanpa dukungan jurusita/jurusita pengganti, sebaliknya jurusita/jurusita pengganti juga tidak mungkin bertugas tanpa perintah Hakim. Keduanya dalam melaksanakan tugasnya tidak mungkin lepas sendiri-sendiri, kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.
Pembangunan hukum tidak hanya lahir dari pembentuk Undang-Undang, namum praktik peradilan tidak kecil peranannya untuk pembangunan hukum. Bahkan, pembaharuan hukum kebanyakan lahir dan diciptakan oleh praktik
peradilan. Oleh karena itulah pemahaman dan penguasaan bidang teknis peradilan sangatlah penting dikuasai oleh para pejabat peradilan, termasuk jurusita/jurusita pengganti. Bagi para pejabat peradilan, penguasaan hukum acara dan bidang teknis peradilan merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Hukum acara dan teknis peradilan tidak hanya penting didalam praktik peradilan saja, tetapi mempunyai pengaruh yang besar dalam praktik diluar pengadilan.
Makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kepustakaan (literatur) para pejabat peradilan, khususnya para jurusita/jurusita pengganti dalam menjalankan tugas, sehingga melalui makalah ini diharapkan mereka mendapat gambaran yang singkat namum mendalam tentang bidang tugas kejurusitaan yang mesti dilaksanakannya. Disamping itu makalah ini juga dimaksudkan sebagai bahan untuk diskusi dan tanya jawab bagi para peserta Acara Sosialisasi Hukum Untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Kalimantan Selatan, yang bertema “Meningkatkan Pelayanan Pengadilan Dengan Penerapan Madiasi an Menyamakan Persepsi alam Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan” agar dikemudian hari lebih memahami landasan teoritis dan segi-segi praktis praktik kejurusitaan. Oleh karena itulah, dalam makalah ini bukan hanya sekedar menguraikan tentang apa tugas seorang jurusita/jurusita pengganti serta dasar pengaturannya atau pasal-pasalnya, tetapi lebih menekankan pada pokok permasalahan dan penemuan hukum tentang bagaimanakah praktik kejurusitaan mesti dilaksanakan secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
Menyadari bahwa ilmu hukum memerlukan bahan-bahan dari praktik untuk disistimatisir dan dikaji, sehingga memungkinkan lahirnya teori-teori baru.
Sebaliknya praktik peradilan juga memerlukan dukungan ilmiah yang obyektif. Oleh karena itulah berbekal pengalaman praktik kejurusitaan di lapangan oleh para peserta, yang pasti ada yang unik dan menarik, maka makalah ini diharapkan dapat memicu lahirnya pemikiran teoritis yang lahir dari pengalaman praktis para peserta pelatihan, sehingga nantinya melalui makalah dan acara pelatihan ini diharapkan dapat dihasilkan panduan bidang tugas kejurusitaan yang ringkas, jelas dan terang yang dapat digunakan sebagai pegangan bagi kita selaku pejabat peradilan.
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI SEBAGAI PEJABAT PERADILAN;
Selain Hakim dan Panitera, pada setiap pengadilan ditetapkan adanya jurusita (deurwaander) dan jurusita pengganti (Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 UU No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 41 UU No. 8 tahun 2004).
Adapun sebagai syarat untuk diangkat menjadi jurusita, sorang calon antara lain harus memenuhi syarat berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti, sedangkan untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri (Pasal 40 UU No. 8 tahun 2004). Dalam menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang jurusita/jurusita pengganti tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang didalamnya ia sendiri berkepentingan. Disamping itu, ia juga tidak boleh
merangkap menjadi advokad. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung (Pasal 43 UU No. 8 tahun 2004).
Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 42 UU No. 8 tahun 2004). Dengan demikian jurusita/jurusita pengganti adalah pegawai negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk melakukan tugas kejurusitaan di Pengadilan (Negeri) dimana ia bertugas.
Memperhatikan syarat-syarat pengangkatan dan pelaksanaan tugas seorang jurusita/jurusita pengganti yang diatur secara khusus oleh undang-undang, sesungguhnya dapat menyadarkan kita betapa pentingnya kedudukan dan tugas seorang jurusita/jurusita pengganti di pengadilan. Oleh karena itulah pandangan yang meremehkan tugas seorang jurusita/jurusita pengganti tidaklah dapat diterima, mengingat tugas seorang jurusita/jurusita pengganti dapat menentukan berlangsung atau tidaknya suatu pemeriksaan di persidangan.
Kedudukan dan syarat-syarat pengangkatan seorang jurusita/jurusita pengganti diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Peradilan Umum, karena tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang jurusita/jurusita pengganti tersebut, termasuk tugas yang sangat penting. Sebagaimana diketahui, tugas Pengadilan itu meliputi :
1. Tugas peradilan teknis justisial (Iurisdictio Contentiosa) ;
2. Tugas non justisial (Iurisdictio Voluntaria) ;
3. Tugas lain menurut Undang-Undang ;
4. Administerasi peradilan (admistration of justice),yang meliputi :
a) Administerasi perkara
b) Administerasi keuangan perkara
5. Administerasi Umum 1
Tugas seorang jurusita/jurusita pengganti merupakan tugas teknis justisial. Tugas pengadilan yang bersifat teknis justisial pada dasarnya dimulai sejak pendaftaran perkara, management (pengelolan) biaya perkara, penyelesaian administerasi perkara, pengelolaan administerasi perkara, pengriman atau penerimaan berkas ke Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (manakala ada upaya hukum banding dan atau kasasi), serta pelaksanaan putusan perkara perdata.
Sedangkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang juru sita/jurusita penganti terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Pasal 65 UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang sudah diubah dengan UU No. 8 tahun 2004 (bandingkan juga dengan ketentuan Pasal 716 Rbg). Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas jurusita/jurusita pengganti antara lain meliputi :
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim ;
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang ;
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri/Hakim;
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
1 Soebyakto, Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 32. Mahkamah Agung RI dalam berbagai petunjuknya pada pokoknya telah membagi tugas di Pengadilan meliputi administerasi perkara dan administerasi umum. Tugas administerasi perkara merupakan tugas teknis justisial yang dilakukan oleh Hakim, Panitera (Panitera Pengganti) dan jurusita (jurusita pengganti). Sedangkan tugas administerasi umum dilakukan oleh pejabat kesekretariatan pengadilan.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dalam Pasal 5 diatur jurusita mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.
Adapun wilayah kerja jurusita/jurusita pengganti adalah di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Jadi beda dengan tugas seorang Panitera atau Panitera Pengganti yang melaksanakan tugasnya di gedung Pengadilan, seorang jurusita/jurusita pengganti justru melaksanakan tugasnya di luar gedung Pengadilan.
Tugas dan tanggung jawab serta pola tata kerja seorang jurusita/jurusita pengganti tentunya akan saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan dengan pejabat peradilan yang lain, terutama Hakim. Haruslah disadari “tidak ada pembentukan organisasi tanpa kaitan organ, struktur kerja, proses-cara kerja, demikian pula tidak mungkin untuk menyusun suatu tugas dan tanggung jawab serta tata kerja tanpa menyusun organisasinya”.2 Adalah suatu hal yang menggembirakan, kalau saat ini berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, susunan organisasi peradilan telah berpuncak pada Mahkamah Agung RI., sehingga Mahkamah Agung dapat menentukan struktur organisasi, pembinaan dan pengawasan pejabat peradilan, termasuk jurusita. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI SK
2 Subagyo, Peranan Organisasi Dan Managemen Dalam Badan Peradilan, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi Pejabat Kepaniteraan, Jakarta, 7 Agustus 2001, hal. 7
004/SK/11/92 jurusita/jurusita pengganti adalah bagian dari kepaniteraan pengadilan. Kepaniteraan adalah unsur pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada ketua, bertugas memberi pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi lain berdasar undang-undang dan berfungsi antara lain dalam kegiatan pelayanan administrasi perkara dan persidangan serta pelaksanaan putusan perkara perdata dimana jurusita tersebut terlibat didalamnya.
Sebagai pejabat peradilan tanggung jawab jurusita/jurusita pengganti dalam konteks kelembagaan adalah kepada Ketua Pengadilan, sedangkan secara administratif tanggung jawab kepada Panitera. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/055/SK /X/1996.
Memperhatikan tugas dan tanggung jawab jurusita yang demikian besar, maka dalam makalah ini pertama-tama akan diuraikan bagaimanakah sesungguhnya peranan dan tugas seorang jurusita/jurusita pengganti tersebut harus dijalankan dengan baik dan benar menurut hukum. Untuk memudahkan pemahaman, maka tugas jurusita/jurusita pengganti tersebut akan diuraikan mulai tahap sebelum, pada saat dan sesudah pemeriksaan perkara di persidangan, dengan berbagai kendala atau hambatan serta upaya penyelesaiannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau kebiasaan praktik peradilan yang lahir dari sejumlah doktrin dan yurisprudensi.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI;
A. Tugas Pemanggilan Dan Pemberitahuan.
Dalam persidangan perkara perdata, dimulai dengan pemanggilan para pihak yang dapat dirinci dalam 3 (tiga) bagian :
a) Pemanggilan yang dijalankan sebelum pemeriksaan (persidangan) di mulai.
b) Pemanggilan yang harus dijalankan setelah pemeriksaan (sidang) berjalan.
c) Pemanggilan yang harus dijalankan setelah pemeriksaan selesai dengan acara putusan Hakim terakhir.3
Ad. a) Pemanggilan Sebelum Pemeriksaan Dimulai
Pasal 145 RBg : (pasal 121 HIR.)
(1) Panggilan baru dapat mulai di jalankan apabila sudah ada penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Hakim) tentang hari dan jam pemeriksaan (persidangan), dalam penetapan mana sekaligus diperintahkan kepada pegawai yang ditunjuk untuk memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Biasanya Berita Acara panggilan ini dibuat menjadi satu meskipun mungkin hari pemanggilannya tidak sama, dalam mana harus dijelaskan berbicara dengan siapa dan jika mungkin juga harus memuat tanda tangan masing-masing yang dipanggil (dengan siapa ia berbicara), tapi panggilannya terpisah juga diperbolehkan.
Pasal 145 ayat (2) RBg .(pasal 121 (2) HIR:)
(2) Terhadap tergugat pada waktu memanggil menurut pasal 121 ayat (2) harus diserahkan satu turunan resmi dan surat gugatan asli, tindakan mana harus dinyatakan dalam surat panggilan terhadap tergugat. Apabila ada lebih dari satu tergugat, jika perlu mereka sendiri-sendiri harus diberi surat turunan surat gugat resmi.
3 Soebyakto, Op.Cit., hal 33. Menurut Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi Praktik Kejurusitaan Pengadilan, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, hal 11 yang dimaksud pemanggilan harus dilakukan dengan patut, artinya :
- Bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang. Yaitu pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak.
- Pemanggilan dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.
- Pemanggilan tersebut dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu (kecuali dalam hal yang sangat perlu tak boleh kurang dari 3 hari kerja lihat Pasal 122 atau 146 Rbg).
Pemanggilan secara patut juga dirumuskan dalam Pasal 26 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 718 ayat (1) RBg. (pasal 121 (2) HIR) :
(3) Pada umumnya tiap-tiap panggilan, pemberitahuan dan sebagainya, pokoknya semuanya yang disebut exploit seperti diterangkan diatas harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri (yaitu penggugat maupun tergugat) ditempat kediamannya atau ditempat tinggalnya, tetapi jika tidak dapat bertemu sendiri dengan orang yang bersangkutan itu, harus disampaikan kepada kepala desanya atau wakilnya yang selanjutnya berkewajiban segera memberitahu pada yang bersangkutan sendiri tentang adanya panggilan tersebut.
Pasal 718 ayat(2) RBg.(pasal 390 (2) HIR :
(4) Apabila yang harus dipanggil ternyata telah meninggal dunia, maka panggilan (exploit) harus disampaikan pada ahli warisnya dan jika ini tidak ada, kepada Kepala Desanya.
Pasal 718 ayat (2) RBg.(pasal 390 (3) HIR) :
(4) Apabila yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya maka exploit harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dimana penggugat bertempat tinggal.
Ad.b Selama Pemeriksaan Sidang Berjalan
Pasal 150 RBg.(pasal 126 HIR:)
(1) Apabila pada hari pemeriksaan pertama salah satu pihak ataupun kedua-duanya tidak hadir, meskipun telah ada panggilan yang sah, tapi Hakim memandang perlu untuk memanggil lagi yang tidak hadir, maka atas perintah Ketua (Hakim) Pengadilan dapat dilakukan lagi terhadap yang tidak hadir, untuk kedua kalinya.
Pasal 151 RBg.(pasal 127 HIR:)
(2) Apabila ada dua tergugat atau lebih dan pada sidang pertama ada salah satu tergugat tidak hadir, tanpa menyuruh Kuasa atau Wakilnya maka pemeriksaan harus ditunda dengan memanggil tergugat yang tidak hadir pada hari sidang berikutnya.
Pasal 186 ayat (3) RBg.(pasal 159 ayat(3) HIR:)
(3) Apabila seorang penggugat atau tergugat yang pada hari sidang pertama dan berikutnya hadir tetapi pada saat itu berhalangan hadir, maka bila pemeriksaan ditunda, yang tidak hadir harus dipanggil untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
Pasal 165 ayat (1) RBg.(pasal 139 ayat (1) HIR;)
(4) Apabila baik penggugat maupun tergugat mengajukan permohonan untuk memanggil saksi-saksinya, maka panggilannya harus dilakukan oleh seorang juru sita, yang semuanya harus dinyatakan dalam satu relaas.
Pasal 165 ayat (2) RBg.(pasal 139 ayat (2) HIR:)
(5) Kemungkinan selanjutnya dapat terjadi apabila bukan pihak yang bersangkutan tetapi Pengadilan sendiri memandang perlu untuk memanggil saksi.
(6) Akhirnya apabila saksi yang telah dipanggil dengan sah tidak datang, hingga harus dipanggil lagi, caranya sama dengan panggilan-panggilan untuk pertama kali.
Demikian macam-macam pengaturan dan kemungkinan yang harus dilakukan selama pemeriksaan sedang berjalan dan belum selesai.
Ad.c Tahap apabila pemeriksaan sudah selesai (sudah ada putusan terakhir).
Pasal 148 RBg.(pasal 124 HIR:)
Jika penggugat yang telah dipanggil dengan patut pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang untuk datang untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya.
Pasal 149 ayat (1)RBg.(pasal 125 ayat(1) HIR)
(1) jika pada hari sidang yang telah ditentukan tergughat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;
Pasal 152 ayat (1-2) RBg.(pasal 128 HIR:)
Dalam pemberitahuan (aanzegging) kepada tergugat sebagai pihak yang kalah harus diberitahukan bahwa ia dalam 14 hari terhitung mulai esok harinya setelah pemberitahuan itu dapat mengajukan surat perlawanan atau verzet. Semuanya ini seperti apa yang dijelaskan diatas verzet juga harus dinyatakan dalam suatu berita acara.
(2) Kemungkinan pemanggilan atau pemberitahuan dapat terjadi apabila pada waktu pengumuman putusan terakhir salah satu pihak atau kedua-duanya tidak hadir, maka isi putusan harus diberitahukan kepada mereka masing-masing dengan keterangan jika dipandang perlu mereka dapat naik banding.
Pasal 207 Rbg (Pasal 196 HIR)
(9) Dalam hal sudah ada putusan terakhir, yang oleh pihak yang menang dimintakan eksekusi, maka lebih dulu pihak yang kalah harus dipanggil untuk ditegur (aanmaning) supaya memenuhi isinya keputusan.
B. Tugas Penyitaan (beslag)
Ada 3 (tiga) macam penyitaan (beslag), yaitu :
a. Executorial beslag (Pasal 208, 209 Rbg dan seterusnya, bandingkan dengan Pasal 197 HIR)
b. Revindicatoir beslag (Pasal 260 Rbg/226 HIR)
c. Conservatoir beslag (Pasal 261 Rbg/227 HIR)
Ad. a. Executorial Beslag
Penyitaan ini merupakan yang terpenting dari ketiga jenis sita yang lain, karena mengenai pelaksanaan suatu putusan Hakim sebagai hasil sengketa perdata. Sebelum dilaksanakan, lebih dahulu harus ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri pihak yang kalah harus dipanggil untuk mendapat “teguran (aanmaning)” supaya memenuhi putusan (Pasal 207 RBg). Apabila ternyata dalam waktu yang ditetapkan, pihak yang ditegur tetap membangkang tidak mau melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Panitera atau penggantinya dengan suatu surat perintah agar supaya menyita barang-barang kepunyaan (miliknya) tergugat. Setelah selesai menjalankan penyitaan, jurusita harus membuat berita acara tentang penyitaan tersebut dengan memberitahukan segala sesuatu kepada si pemilik barang-barang yang disita, jika ia ikut hadir. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, jurusita tersebut harus dibantu oleh 2(dua) orang saksi yang sudah dewasa dan dikenalnya. Segala barang milik tergugat
boleh disita, kecuali hewan-hewan termasuk alat-alat yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Setelah selesai melakukan penyitaan barang-barang harus diserahkan atau ditinggalkan kepada pemiliknya, dalam hal mana jurusita melaporkan kepada Kepala Desa agar barang-barang tersebut tidak dijual/dipindahtangankan. Menurut pengalaman, jurusita sebelum melakukan penyitaan sebaiknya terlebih dahulu memberitahukan akan dilakukannya penyitaan kepada Kepala Desa. Kalau barang-barangnya ada diluar daerah Pengadilan Negeri yang memutus, maka Ketua Pengadilan Negeri meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri didalam daerah barang yang harus disita berada (Pasal 206 ayat 2-3 RBg).
Ad. b. Revindicatoir Beslag
Diatur dalam Pasal 260 RBg (Pasal 226 ayat (1) HIR). Seseorang pemilik barang bergerak yang berada ditangan orang lain, karena tidak mau mengembalikan barang tersebut secara sukarela, maka pemilik tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah mana pemegang barang tersebut berada, untuk menyita barang miliknya yang berada ditangan orang lain tersebut.
Cara-cara penyitaannya sama dengan yang telah diterangkan pada bagian Executie beslag tersebut di atas.
Ad. c. Conservatoir beslag
Diatur dalam Pasal 261 RBg (Pasal 227 HIR). Dapat diajukan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Permohonannya biasanya dibuat bersama-sama dengan surat gugatan, dengan alasan bahwa tergugat berusaha untuk menjual atau menyingkirkan barang-barangnya sebelum ada putusan.
Menurut Retnowulan Sutantio, perbedaan antara sita conservatoir dan sita revindicatoir adalah :
1. Barang-barang yang disita dengan cara conservatoir adalah barang milik tergugat, sedangkan barang-barang yang disita dengan revindicatoir adalah barang-barang milik penggugat, yang dikuasai/dipegang oleh tergugat.
2. Barang-barang yang disita dengan sita conservatoir adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak, termasuk tanah, sedangkan barang-barang yang disita dengan sita revindicatoir hanya barang bergerak saja.
3. Untuk sita conservatoir harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya dengan maksud menghindari tuntutan penggugat. Untuk sita revindicatoir hal ini tidaklah perlu.
4. Apabila gugat dikabulkan, sita conservatoir akan dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi barang-barang tersebut akan diserahkan secara nyata kepada penggugat atau dalam hal yang digugat adalah sejumlah uang, barang-barang tersebut akan dilelang cukup untuk memenuhi putusan, termasuk biaya perkara, sedangkan apabila gugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita conservatoir akan diperintahkan untuk diangkat. Sedangkan dalam sita revindicatoir. Apabila gugat dikabulkan, dan sita dinyatakan sah dan berharga, dalam rangka eksekusi barang itu akan diserahkan kepada Penggugat. Kata revindicatoir berarti, meminta kembali.
5. Oleh karena itu, barang yang disita dengan sita revindicatoir harus disebutkan dengan jelas, juga ciri-cirinya, secara lengkap. Untuk sita conservatoir hal itu tidak perlu.4
Sedangkan persamaannya adalah :
1. Baik sita conservatoir, maupun sita revindicatoir, dalam hal gugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, akan diperintahkan untuk diangkat.
2. Dalam rangka eksekusi, kedua sita tersebut akan secara otomatis berubah menjadi sita eksekusi.5
Masih ada sita lain yang dinamakan marital beslag (Pasal 823 Rv) yaitu seorang isteri yang bersama-sama dengan suaminya tunduk pada hukum Barat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan suaminya, diberi hak juga untuk mengajukan supaya diperintahkan untuk meletakkan sita terhadap barang-barang
4 Retnowulan Sutantio, Jurusita, Tugas dan Tanggung jawabnya, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, MARI, Jakarta, tahun 1993, hal 16
5 Ibid
milik sang isteri sendiri maupun milik bersama yang berada dibawah kekuasaan sang suami, untuk menjamin barang-barang tersebut tidak dijual dan disembunyikan oleh suaminya.
Cara-cara pelaksanaan sitanya sama dengan yang diuraikan dibagian awal.
Sesungguhnya masih ada dasar pengaturan pelaksanaan tugas seorang jurusita/jurusita pengganti yaitu dibidang pelaksanaan putusan. Namum, oleh karena dalam pelatihan saat ini tentang hal tersebut akan dibahas dalam sesion tersendiri, maka dalam makalah ini sengaja tidak penulis uraikan.
HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS JURUSITA/-JURUSITA PENGGANTI
1. Tugas Dan Tanggung Jawab Di Bidang Pemanggilan/Pemberitahuan
Telah diuraikan di bagian awal, bahwa tugas jurusita/jurusita pengganti yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang hanya terbatas, pada daerah hukum Pengadilan Negeri dimana ia bekerja saja. Padahal, saat ini batas wilayah didaerah kadang-kadang masih berupa sungai atau jalan desa setapak, yang seringkali tidak nampak dengan jelas, maka hal tersebut memerlukan kejelian dari jurusita/jurusita pengganti pada saat melakukan tugasnya tersebut. Apabila ia menemukan bahwa orang yang dipanggil atau diberitahu atau barang yang akan disita, ternyata berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka ia tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Jurusita/jurusita pengganti tersebut harus kembali ke kantor agar Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan yang baru dan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri yang membawahi orang yang akan dipanggil atau diberitahu dan atau barang-barang yang akan disita itu berada.
Manakala yang akan dipanggil adalah para pihak yang tugasnya adalah anggota korps diplomatik di luar negeri, maka cara memanggilnya dengan cara menyampaikan surat kepada Departemen Luar Negeri Dirjen Protokol dan Konsuler dengan permohonan untuk memanggil orang/anggota korps diplomatik tersebut (Perhatikan Surat Menteri Luar Negeri Direktorat Konsuler tertanggal 18 Juli 1990 Nomor : 295/90/07/44 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Sedangkan apabila pemanggilan dilakukan terhadap warga negara asing yang berada diluar negeri, pemanggilannya dilakukan dengan cara menyampaikan surat kepada Departemen Luar Negeri untuk meminta bantuan kepada kedutaan besar negara pihak-pihak yang dipanggil untuk memanggil orang tersebut, dengan catatan salinan gugatan harus diterjemahkan kedalam bahasa Inggris (Surat Direktorat Protokol dan Konsuler Departeman Luar Negeri tertanggal 31 April 1991 Nomor 202/91/45 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
Seorang jurusita/jurusita pengganti harus benar-benar mengerti dan menghayati batas tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar, apa yang harus dilakukan olehnya dalam menghadapi keadaan tertentu dalam melaksanakan tugasnya harus dapat dijalankan dengan baik. Misalnya, apakah pemanggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan pada hari minggu atau libur nasional, atau dapatkah pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan pada malam hari, misalnya karena kehabisan BBM, maka kendaraannya mogok, maka jurusita/jurusita pengganti tersebut baru bisa jalan ketika hari sudah malam, apakah ia langsung dapat melakukan pemanggilan, pemberitahuan dan ataupun penyitaan ataukah harus menunggu keesokan harinya ? Apakah dapat panggilan dititipkan liwat petugas kepolisian atau diserahkan kepada isteri atau suami dari pihak yang dipanggil ? Bagaimana pula dengan uang makan dan penginapan, kalau terpaksa ia harus menginap, apakah dapat dimasukkan dalam biaya
perjalanan dinas ? Ketentuan hukum dalam RBg maupun HIR tidak mengatur hal-hal tersebut. Namum ternyata dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yaitu hukum acara perdata pada jaman penjajahan Belanda, yang berlaku untuk beracara di Raad van Justitie ada pengaturan tentang hal tersebut.
Pasal 17 Rv menyatakan : Tidak satupun tindakan jurusita dapat dilakukan pada hari minggu, kecuali berdasarkan perintah khusus dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Apabila hari terakhir untuk melakukan panggilan atau pemberitahuan, …….maka tugas tersebut dapat dilakukan esok harinya. Apabila reglemen ini memakai istilah sebulan, maka hal itu berarti 30 hari.
Pasal 18 Rv menyatakan : Tidak satupun tindakan jurusita atau pelaksanaan suatu putusan dapat dilakukan sebelum jam enam pagi dan setelah jam enam sore, kecuali apabila Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam perkara tertentu yang memerlukan tindakan khusus yang cepat, memberi perintah untuk itu. Ijin yang dimaksud dalam pasal ini dan dalam pasal sebelumnya, dapat diberikan atas permohonan tertulis, atau lisan dari pihak yang berkepentingan. Dalam hal ijin diberikan atas permohonan lisan, maka ijin tersebut akan dicantumkan dibagian atas surat panggilan atau berita acara pelaksanaan sita, sedangkan apabila ijin diberikan atas permohonan tertulis, maka ijin tersebut akan dicantumkan di bagian atas dari surat permohonan tersebut. Penetapan mengenai pemberitahuan ijin tersebut dapat dilaksanakan dengan serta merta. Tentang hal itu tidak akan diberitahukan kepada pihak lawan, melainkan akan dicantumkan di bagian atas dari surat panggilan, surat pemberitahuan
putusan atau berita acara yang bersangkutan. (diterjemahkan secara bebas oleh Retnowulan Sutantio).
Hendaknya ketentuan tersebut, diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh dalam praktik kejurusitaan, karena adalah hal yang sangat ganjil dan aneh serta tidak manusiawi, ketika pada malam takbiran atau hari raya misalnya, tiba-tiba datang seorang jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil tergugat agar datang disuatu sidang pengadilan, karena suaminya atau isterinya minta cerai atau tiba-tiba jurusita/jurusita pengganti tersebut melakukan penyitaan atas barang-barang milik tergugat. Pengecualian dapat terjadi, yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak, dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri, apabila hal itu memang mutlak harus dilakukan, biarlah Ketua Pengadilan Negeri yang menentukan ijin tersebut dengan arif lagi bijaksana.
Panggilan dan pemberitahuan harus disampaikan kepada pribadi yang dipanggil dan atau diberitahu, jadi tidak boleh disampaikan kepada suami atau isteri pihak tersebut, atau kepada anak atau pembantu rumah tangga penggugat, tergugat atau turut tergugat. Karena undang-undang telah jelas mengatur, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi seandainya panggilan telah tidak dapat disampaikan kepada orang yang dipanggil itu sendiri, maka jurusita/jurusita pengganti harus langsung menuju ke kantor desa yang bersangkutan dan menyerahkan surat panggilan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan.
Penyerahan panggilan kepada Lurah atau Kepala Desa harus terbukti dalam hukum, dengan lain perkataan Lurah atau Kepala desa harus membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara panggilan dan adalah lebih
baik lagi, apabila tanda tangan tersebut dipertegas dengan cap/ stempel Kelurahan/Desa.
Permasalahan lain yang harus diperhatikan adalah mencermati ketentuan Pasal 146 RBg jo Pasal 718 RBg (bandingkan dengan Pasal 122 HIR jo Pasal 390 HIR), yang jelas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 146 RBg jo Pasal 718 RBg (bandingkan dengan Pasal 122 HIR jo Pasal 390 HIR), jelas menyebutkan tenggang waktu antara panggilan dengan hari sidang bukan 3 (tiga) hari, tetapi 3(tiga) hari kerja. Jadi jelas pada hari minggu dan atau libur tidak dihitung. Sedangkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya menyebutkan Pemanggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, sehingga hari libur tentunya juga dihitung. Hal tersebut penting diperhatikan, karena ada pengaruhnya terhadap pemeriksaan perkara dengan acara istimewa, yaitu gugur atau verstek.
2. Tugas dan Tanggung Jawab di Bidang Penyitaan Dan Eksekusi.
Di atas telah diuraikan dasar pengaturan dan macam-macam sita. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan administerasi Pengadilan Buku (II) diatur sebagai berikut :
A. Sita Jaminan
- Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung, Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita/
Panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.
- Dalam hal dilakukan sita jaminan sebelum sidang dimulai, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Penyitaan hendaknya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada ditangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat) sekedar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari.
b. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (3) Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan 214 Rbg. Apabila penyitaan tersebut telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional atau Kelurahan, maka sejak didaftarkannya itu tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan dengan cara apapun atau membebankan/menjaminkan tanah tersebut. Tindakan tersesita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.
c. Barang yang disita itu, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita conservatoir, harus tetap dipegang/ dikuasai oleh tersita. Adalah salah untuk menitipkan barang itu kepada lurah atau penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung Pegadilan Negeri.
- Ada dua macam sita jaminan yaitu sita conservatoir (terhadap milik tergugat), dan sita revindicatoir (terhadap milik penggugat) (Pasal 227. 226 HIR 261, 260 Rbg).
B. Sita Conservatoir
- Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.
- Yang disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat.
- Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut milik tergugat dan luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 89/K/1018/M/1962 tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari salah sita. Hendaknya kepala desa diajak serta untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita.
- Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di Desa, selain itu sita atas tanah yang ada sertifikat harus pula didaftarkan, dan atas tanah yang belum sertifikat diberitahukan pada kantor pertanahan daerah tingkat II kotamadya atau kabupaten.
- Tentang penyitaan itu dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya. Buku ini adalah terbuka untuk umum.
- Sejak tanggal pendaftaran sita itu, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita itu. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.
- Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
- Penyitaan dilakukan terutama atas barang bergerak milik tergugat, juga jangan berlebihan, hanya cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat. Apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, biarlah tanah/tanah dan rumah milik tergugat yang disita.
- Apabila gugatan dikabulkan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya, apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat.
- Apabila gugatan dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak, sirta jaminan untuk sebagian dinyatakan sah dan berharga, dan untuk bagian yang lain diperintahkan untuk diangkat. Namun apabila yang disita itu sebidang tanah dan rumah, seandainya gugatan mengenai ganti rugi dikabulkan hanya untuk sebagian, tidaklah dapat diputuskan menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (misalnya 1/3/ tanah dan rumah yang bersangktan).
- Sita Jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang, kecuali seijin dari Mahkamah Agung, setelah mendengar Jaksa Agung (Pasal 65 dan 66 ICW)
C. Sita Revindicatoir
- Yang disita adalah barang bergerak milik penggugat yang dikuasai /dipegang oleh tergugat.
- Gugatan diajukan untuk memperoleh kembali hak atas barang tersebut. Kata revindicatoir berasal dari revindiceer, yang berarti minta kembali miliknya.
- Barang yang dimohon agar disita, harus disebut dalam surat gugat secara jelas dan terperinci, dengan menyebutkan ciri-cirinya.
- Apabila gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, sita revindicatoir dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.
- Dapat terjadi, bahwa gugatan dikabulkan hanya untuk sebagian dan untuk selebihnya ditolak. Apabila hal itu terjadi, maka sita revindicatoir untuk barang-barang yang dikabulkan dengan putusan tersebut akan dinyatakan sah dan berharga, sedangkan untuk barang-barang yang lainnya, diperintahkan untuk diangkat.
- Dalam rangka eksekusi barang yang dikabulkan itu diserahkan kepada penggugat.
- Untuk selanjutnya, segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita conservatoir secara mutatis mutandis berlaku untuk sita revindicatoir.
D. Sita Eksekusi
Ada dua macam sita eksekusi : yang langsung dan yang tidak langsung.
D. 1. Sita eksekusi yang langsung.
Sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitor atau pihak yang kalah.
a. Sehubungan dengan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pelaksanaan grosse akta hipotik (berfungsi sebagai grosse akta hipotik adalah sertifikat hipotik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Daerah tingkat II kotamadya yang bersangkutan. Lihat Pasal 7 Peraturan Agraria No. 15 tahun 1961 dan Pasal 14 ayat (3) UU No. 16 tahun 1985 jo jo PP No. 24 tahun 1997).
b. Sita eksekusi lanjutan apabila barang-barang yang disita sebelumnya dengan sita conservatoir, yang dalam rangka
eksekusi telah berubah menjadi sita eksekusi dan dilelang, hasilnya tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat untuk kemudian dilelang.
D. 2. Sita eksekusi yang tidak langsung
Sita eksekusi yang tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga, dalam rangka eksekusi otomatis berubah statusnya menjadi sita eksekusi. Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (Pasal 197 ayat (8) HIR, 211 Rbg). Perlu diperhatikan, bahwa yang tidak dapat disita adalah hewan yang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah oleh tersita, jadi satu atau dua ekor sapi/kerbau yang benar-benar dibutuhkan untuk mengerjakan sawah. Jadi bukan sapi-sapi dari sebuah peternakan, ini selalu dapat disita. Binatang-binatang yang lain yaitu kuda, anjing, kucing, burung yang kadang-kadang sangat tingi harganya dapat saja disita.6
Dalam praktik peradilan pelaksanaan sita sering kali banyak menimbulkan permasalahan. Bisa saja pada waktu hendak dilakukan penyitaan, ternyata barang yang hendak disita tidak ada, maka jurusita/jurusita pengganti akan membuat berita acara bahwa tidak ada barang yang dapat disita. Lain lagi halnya, manakala jurusita/jurusita sewaktu hendak menyita menghadapi kenyataan, ternyata barang yang hendak disitanya itu adalah barang bergerak yang sebelumnya sudah disita eksekusi untuk orang lain, jadi sedang dibebani sita eksekusi oleh Pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN). Dalam hal yang demikian,
6 Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administerasi Pengadilan Buku II, diterbitkan MARI, Jakarta , hal 121 s/d 125
jurusita/juru sita pengganti tidak diperkenankan untuk menyita lagi barang-barang yang sudah disita itu, akan tetapi ia setelah meminta agar berita acara sita eksekusi yang dipegang oleh tersita diserahkan kepadanya, ia akan mempersamakan berita acara tersebut dengan barang-barang milik tersita, dan jurusita/jurusita pengganti hanya bisa menyita barang milik tersita, yang belum disita (Pasal 463 Rv). Berita acara sita persamaan ini berlaku sebagai suatu sanggahan/pencegahan untuk menyerahkan uang hasil pelelangan barang-barang tersebut kepada penyita yang pertama. Dengan lain perkataan yang menyita kemudian akan berbagi hasil lelang itu. Bahkan dapat terjadi, ia akan memperoleh lebih banyak dari penyita pertama, justru oleh karena memang tagihannya lebih besar atau telah dijamin dengan fiducia umupamanya.
Lain lagi persoalannya, manakala ternyata penetapan Majelis Hakim tentang sita jaminan ternyata batas-batasnya berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya diketemukan jurusita/jurusita penganti. Bila terdapat perbedaan batas tanah yang mengakibatkan obyek sita berbeda, maka penyitaan tidak dapat dilaksanakan dengan dibuat berita acara sita non bevending, karena obyek sita tidak sesuai data-datanya. Akan tetapi, bila perbedaan batas tersebut tidak mengakibatkan obyek berbeda, hanya karena tanah yang berbatasan dengan obyek sita telah berubah kepemilikan, maka hal ini dinyatakan dalam berita acara sita jaminan tersebut.
Manakala jurusita/jurusita pengganti ditugaskan untuk menjalan penyitaan rekening di sebuah bank, maka jurusita/jurusita pengganti tersebut harus datang ke Bank mengecek kebenaran tentang rekening tersebut, untuk selanjutnya menuangkan dalam berita acara tanpa menyebutkan jumlah uangnya. (Perhatikan Surat Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia tanggal 24 Nopember 1987 Nomor : 20/12/UHO/HNI jo ANGKA 2/SE. BI Nomor :
3/507/UPPB/BGB tertanggal 18 september 1970 jo Surat Direksi Bank Indonesia kepada Bank-Bank di seluruh Indonesia tertanggal 20 Oktober 1987).
Masih banyak permasalahan hukum dan hambatan-hambatan yang dialami oleh seorang jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya yang mesti dipecahkan, namun dengan adanya berbagai keterbatasan, tidak mungkin dapat diuraikan secara mendetail dalam makalah ini. Mudah-mudahan dalam pelatihan ini, permasalahan hukum dan hambatan tugas seorang jurusita/jurusita pengganti, dapat kita diskusikan dan dipecahkan bersama.
————————


Seperti telah diketahui, bahwa istilah class action itu sendiri tidak begitu dikenal di Negara-negara yang tidak menganut sistem hukum common law. Akan tetapi dinegara-negara tersebut hanya mengadopsi class action tersebut dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negaranya masing-masing. Di Indonesia sendiri sejarah class action dibagi atas dua periode yaitu sebelum adanya pengakuan class action dan setelah adanya pengakuan class action. Adapun yang menjadi tolak ukur dari pengakuan class action adalah dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Periode sebelum adanya pengakuan class action

Meskipun sebelum tahun 1997 belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai class action, namun gugatan class action sudah pernah dipraktekkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gugatan class action yang pertama kali dilakukan di Indonesia yaitu pada tahun 1987 terhadap kasus R.O. Tambunan melawan Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors dimana diajukan di PN Jakarta Pusat. Menyusul kemudian kasus Muchtar Pakpahan melawan Gubernur DKI Jakarta dan Kakanwil Kesehatan DKI (kasus endemic demam berdarah) di PN Jakarta Pusat pada tahun 1988 dan kasus YLKI melawan PT.PLN Persero (kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997 di PN Jakarta Selatan.

 

b. Periode setelah adanya pengakuan class action

Class action dalam hukum positif di Indonesia baru diberikan pengakuan setelah diundangkannya UU Lingkungan Hidup pada tahun 1997 yang kemudian diatur pula dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Kehutanan pada tahun 1999. Akan tetapi ketiga UU tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan perwakilan kelompok (class action). Sebelum tahun 2002 gugatan secara class action dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata biasa. Adapun ketentuan khusus yang mengatur mengenai acara dan prosedur class action baru diatur dalam PERMA No. I Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dalam aturan hukum Indonesia pengaturan mengenai class action diatur dalam bentuk perundang-undangan, diantaranya yaitu :

A. UU No.23 Tahun1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pasal 37 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

Adapun syarat dalam pengajuan gugatan dalam UU ini adalah sbb:

a. berbentuk badan hukum atau yayasan

b. dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

 

B. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 46 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Selanjutnya dalam penjelasannya menyebutkan bahwa undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan ini harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya adalah adanya bukti transaksi.

Adapun syarat dalam pengajuan gugatan dalam UU ini adalah sbb:

a. harus berbentuk badan hukum atau yayasan

b. dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

 

C. UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Dalam pasal 38 ayat 1 Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara orang-perorangan, kelompok dengan pemberian kuasa, kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.

 

D. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Diatur dalam pasal 71 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.

Adapun syarat dalam pengajuan gugatan ini adalah:

a. berbentuk badan hukum

b. dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

 

E. Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Dimana terdiri dari 6 bab yaitu:

I. Mengenai ketentuan umum

II. Mengenai tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok

III. Mengenai pemberitahuan atau notifikasi

IV. Mengenai pernyataan keluar

V. Mengenai putusan

VI. Mengenai ketentuan penutup

Wakil kelompok dalam class action harus dibedakan dengan ORNOP yang oleh peraturan diberi hak gugat (legal standing) mewakili kepentingan orang banyak, misalnya para konsumen, kepentingan perlindungan lingkungan, hutan, dsbnya. Wakil kelompok dalam class action berasal dari kelompok yang mempunyai kepentingan dan mengalami kerugian yang sama dengan kelompok yang diwakilinya, sedangkan oraganisasi lingkungan, organisasi konsumen, organisasi kehutanan, dsbnya bukan pihak yang mengalami kerugian atau permasalahan secara konkret.

Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan diatas sudah meletakkan dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, akan tetapi implementasinya sering dihadapkan pada kendala teknik procedural, karena seperti diketahui bahwa dalam hukum acara perdata positif Indonesia dianggap tidak mengatur procedur gugatan perwakilan kelompok.

Adapun ketentuan mengenai prosedur pengajuan gugatan ini diatur secara khusus dalam PERMA No.1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Namun sepanjang tidak diatur PERMA No. 1 tahun 2002 maka dapat berlaku juga ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg). Dalam kasus class action berlaku juga ketentuan hukum acara perdata yang mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak diwakili atau didampingi oleh pengacara maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus antara wakil kelompok kepada pengacara. Adapun hal yang menarik pada pengacara dalam class action adalah dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf d dimana menyebutkan bahwa hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan pergantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok. Dalam hal ini sebenarnya diperlukan adanya keberanian hakim untuk melakukan terobosan hukum dengan melakukan penemuan hukum (rechvinding), dalam upaya membuat putusan-putusan yang memenuhi perasaan keadilan masyarakat meskipun suatu perkara tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Adapun hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum yang ada, seperti interprestasi, analogi maupun eksposisi/konstruksi hukum. Hakim tidak perlu terpaku pada undang-undang saja, tetapi hakim dapat mempergunakan sumber hukum lainnya seperti hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, SEMA/PERMA, dll.

Dengan diakui dan diterimanya gugatan perwakilan, baik legal standing maupun class action tersebut dalam praktik maka terdapat beberapa manfaat utama, yaitu:

1. mencapai peradilan yang lebih ekonomis

2. memberi peluang yang lebih besar ke pengadilan, dan

3. merubah perilaku yang tidak pantas dari para pelanggar atau

orang-orang yang potensial melakukan pelanggaran.

http://nwlawdocument7.blogspot.com/2009/04/hukum-acara-perdata.html


Menurut informasi kabar malam (tv one) 23/04/12 pk-9.48PM

Bahwa tujuan dari IC merupakn upaya prefentif dlm pencegahan pelanggaran hukum terutama terorisme.
Anggaran 34M telah di siapkan dan akan dicairkan dalam waktu dekat ini (21 Mei 2012). Sedangkan pndapat dr POLICE WATCH (PW), mempertnyakan legalitas hukum pemberadaan IC oleh kpolisian & mempertnyakan siapa pemenang tender atas pemberadaan alat2 IC. Keluhan yg sisampaikan tersebut mngharapkan mndapatkan perhatian dari BPK & KPK utk mlakukan pnyelidikan.

Setelah membaca penjelasan tersebut hal ini sangat tidak siperlukan krn telah kita ketahui bersama visi & misi kberadaan E-KTP yg beberapa saat lalu sempat mnjadi perbincangan yg hangat.
Bukankah dg keberadaan E-KTP telah mengakomodir kbutuhan IC. E-KTP merupakan krtu identitas yg proses pmbutanya cukup rumit & didesain sbg tindakan prefentif WNI yg br identitas ganda / pnyalahgunaan wewenang.


Oleh : hukumonline.com (diakses 8 Mei 2012)

1. Apa akibat hukum secara perdata terhadap anak di luar nikah pasca-putusan MK tersebut? 2. Apa akibat hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran dilihat dari segi hukum perdata? Terima kasih.

Jawaban dari Tri Indriadi 

1.Secara singkat, Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Lebih lanjut, simak artikel Pro Kontra Status Anak Luar Kawin dan Putusan MK Semata Melindungi Anak Luar Kawin.

2. Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan. Lebih lanjut, simak artikel Akta Kelahiran Untuk Anak Hasil Kawin Siri dan Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin.

Mengenai konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar kawin ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dalam akta kelahiran anak luar kawin tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak dengan tercantum nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu;

1.pengakuan oleh sang ayah biologis; atau

2. pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Lebih lanjut, simak artikel Pihak Cowok Ingin Ikut Membesarkan Anak Hasil Hubungan Luar Nikah.

Putusan MK hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayahnya sebagaimana diatur Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi:

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang) tidak boleh diakui. Hal ini diatur dalam Pasal 283 KUHPer.

Demikian sejauh yang kami pahami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.