Oleh : Bu Winahyu (dosen FH UII)


Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yang intinya adalah Negara melalui Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama melindungi “Tanah air Indonesia” yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Hak menguasai Negara merupakan konsep Negara suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada ditangan Negara. Jadi Negara memiliki hak menguasai tanah melalui fungsi untuk mengatur dan mengurus.

Pengertian, makna dan substansi Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Pengertian Hak Menguasai Negara Atas Tanah menurut UUD 1945

Negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pengelola sekalisus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan SDA nasional. Maka Negara

berkewajiban untuk :

  • Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air dan serta hasil yang didapat didalamnya [kekayaan alam], harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
  • Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
  • Mencegah rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi dan air.

Berhak untuk : menguasai dan mengelola tanah

Rumusan  Pembatasan kekuasaan Negara atas tanah UUPA Pasal 2 ayat 2 :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan

b. Menentukan hubungan hukum

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum

 

Sejarah Singkat Pertanahan Indonesia

Jadi pada zaman kemerdekaan yang masih menggunakan hukum belanda terhadap pengaturan pertanahan yang dinilai tidak cocok dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia. Maka dengan itu terjadi kebijakan Negara untuk melakukan penghapusan tanah partikelir yang mekanisme pengaturan tanah terebut seperti adanya Negara dalam Negara (kraton). Tanah partikelir dahulu dimiliki oleh tuan-tuan tanah (pengusaha besar). Akhirnya tanah-tanah partikelir mengalami penggantian hak kepemilikan dari personal menjadi hak milik Negara.

Pengertian “Penguasaan” dan “Menguasai”

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek public.

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hakuntuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataanya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.

Dalam hukum tanah kita kenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah.

Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah

Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Dalam UUPA misalnya diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita, yaitu :

  1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan public.
  2.  Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata mata beraspek public.
  3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan public.
  4. Hak-hak Perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
    1. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53.
    2. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49.
    3. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “hak tanggungan ” dalam Pasal 25,33,39, dan 51.

Walaupun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenahi tanah yang dihaki.

Asas – asas Hak Menguasai Negara Atas Tanah

UUPA Pasal 1

Ketentuan yang terdapat dalam UUPA pasal 1 yang menyatakan bahwa tanah di daerah dan pulaubukan semata-mata menjadi hak rakyat asli daerah saja melainkan  hak seluruh bangsa Indonesia ditegaskan bahwa subjek hukum pemegang hak atas tanah dapat berbentuk Bangsa Indonesia. UUPA telah mengatur strukur pendelegasian wewenang dari Negara pada pemerintah atau masyarakat untuk membentuk keseimbangan hak dan kewajiban perorangan, masyarakat, Negara.

Subyek Hak Menguasai Negara Atas Tanah : bangsa, Negara, perseorangan, badan hukum.

Rumusan Wewenang Hak Menguasai Negara Atas Tanah

  1. a.    UUPA Pasal 2 jo. 4

Membuat rencana umum hukum keperluan bersifat :

  1. Politis [bangunan pemerintah]
  2. Ekonomis [industry, tambang, dll]
  3. Social [ibadat, kesehatan, pendidikan, dll]

Yang kesemuanya berdasarkan Pancasila yang berbunyi permusyawaratan perwakilan.

  1. b.    PP no.8 tahun 1953

Pengusaan untuk di berikan dipergunakan untuk keperluannya sendiri serta di berikan pada pihak lain [pasal 4 jo. 12]

-          Pembatasan kekuasaan Negara atas tanah [UUPA pasal 2 ayat 2]

-          Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

-          Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang dengan bumi, air, ruang angkasa

-          Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, ruang angkasa.

 

Landasan Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Landasan Hukum/Yuridis

Perlu adanya aturan-aturan atau hukum mengatur hak menguasai Negara atas tanah yang menjadi landasan pemikiran hubungan orang, tanah, dan Negara didalam Negara Hukum. Adanya wewenang, otoritas, ataupun kekeasaan yang delembagakan sehingga dapat detentukan asas-asas, peraturan, politik dan unsur – unsur non hukum.

UUD 1945 Pasal 33 ayat [2] dan [3]

Pasal 2 : cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang                   banyak dikiasai Negara.

Pasal 3 : bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan                               dipergunakan sebesar-sebesar kemakmuran rakyat.

Inti dari pasal tersebut adalah, hak menguasai tanah merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk menguasai dan mempergunakan sebesar kemakmuran rakyat.

Peran Negara

  1. Organisasi kekuasaan tertinggi
  2. Badan penguasa yang dapat dipaksakan pada pemegang penguasaan atas tanah
  3. Pemegang kedaulatan atas seluruh wilayah [sifatnya sebagai Negara]

Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Lembaga Hukum dan Hubungan Hukum Konkret.

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah ada yang sebagai lembaga hukum. Ada pula sebagai hubungan-hubungan hukum konkret.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemeganng haknya. Sebagai contoh dapat disebut Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuki bangunan yang disebut dalam pasal 20 sampai dengan 45 UUPA.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret, jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya. Sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang disebut dalam Ketentuan Konversi UUPA.

Apa yang dikemukakan di atas mengenai pendekatan pengertian hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret adalah senada dengan apa yang dilakukan oleh Ter Haar dalam menguraikan Hukum Tanah Adat. Dikatakan Ter Haar dalam bukunya, bahwa setelah menggariskan ciri-ciri pengenal apa yang disebutnya het grondenrecht in rust, tiba gilirannya untuk menguraikan garis-garis besar daripada het grondenrecht in beweging, yang mencakup secara skematis penciptaan dan pemindahan hak-hak atas tanah ( in rust: dalam keadaan berhenti, in beweging: dalam keadaan bergerak.)

Aspek Delegasi Wewenang Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Prinsip dari delegasi wewenang ialah prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi,penampungan aspirasidan prinsip mempertimbangkan kondisi daerah. Dalam otonomi ada demokrasi dalam bentuk kebebasan bertindak serta melaksanakan tugas yang ditentukan sendiri.

Wewenang Pemerintah Pusat :

  1. hal izin lokasi : penetapan kebijakan, pemberian dan pembatalan izin, pembinaan, pengendalian
  2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum : penetapan kebijakan, pengadaan, pembinaan
  3. penetapan subjek objek : penetapan kebijakan, penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan
  4. pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong : penetapan kebijakan, pembinaan, pemanfaatan
  5. pembukaan tanah : penetapan kebijakan, pemberian izin, pembinaan, pengendalian

Wewenang Pemerintah Daerah [lampiran PP no. 38 th. 2007]

  1. hal izin lokasi :  penerimaan permohonan; kompilasi bahan; rapat koordinasi; peninjauan; izin
  2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum
  3. menyelesaikan masalah ganti rugi dan santunan tanah
  4. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah
  5. penetapan tanah ulayat : mendengarkan pendpat umum dan data sebagai bahan pertimbangan

Wewenang Masyarakat Umum dan Badan Lainnya

Dalam masyarakat terdapat masyarakat, kelompok, ataupun perkumpulan yang menguasai sebagian tanah yang dilakukan secara turun temurun atau secara genealogis. Masyarakat inilah yang memegang tanggung jawab baik pada keluarga maupun masyarakat adat berkenaan dengan tanah tersebut. Bila dalam pelaksanaannya tidak mampu mengurus tanah tersebut maka ketentuan selanjutnya diserahkan pada masyarakat adat.

Aspek yang Mempengaruhi Hak Menguasai Negara Atas Tanah

  1. aspek Sosial
  2. aspek Ekonomi
  3. Aspek Politik dan hukum

Arti Strategis hak menguasai Atas Tanahdalam Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

  1. Bersumber pada Hak Ulayat
  2. Tanah dan Pembangunan
  3. Bentuk Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Pembangunan
    1. Rencana tata ruang
    2. Desentralisasi pembuat kebijakan
    3. Hak pengelolaan
    4. Negara mengakui dan memberikan perlindunganhak perorangan atas tanah
    5. Mewujudkan kesejahteraan rakyat

Sistematika Pengaturan Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

Dengan pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret, ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas dan masuk akal.Dikatakan khas, karena hanya dijumpai dalam hukum tanah dan tidak dijumpai dalam cabang-cabang hukum yang lain. Dikatakan masuk akal karena mudah ditangkap dan diikuti logikanya.

  1. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum :
    1. memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
    2. menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
    3. mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaanya;
    4. mengatur hal-hal mengenahi tanahnya.
  2. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret:
    1. mengatur hal-hal mengenai penciptaanya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1a di atas;
    2. mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
    3. mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
    4. mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
    5. mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

 

About these ads