Oleh : Ganesh Anggun Kinanthi (FH UII)

Bahan Hukum

Kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah terkait testimoni dari Antasari mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bibit dan Chandra akibat pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dan Joko Tjandra.

Dan pada tanggal 7 Agustus 2009 Bibit dan Chandra di jadikan tersangka oleh Kepolisian atas dasar kepolisisan telah memperoleh fakta-fakta terkait kasus penyalahgunaan wewenang Bibit dan Chandra. Awal dari perkembangan kasus ini cukup menarik karena Bibit dan Chandra dapat mengubah paradigma masyarakat atas statusnya sebagai tersangka sehingga Polisi mengalami kesulitan dalam proses penyidikan. Akhirnya untuk mempercepat proses penyidikan maka pada tanggal 29 Oktober 2009 Bibit dan Chandra ditahan di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok.[1]

Kasus ini mulai berkembang lebih luas semenjak keluarnya SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ) dari kejaksaan atas kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah pada tanggal 1 Desember 2009.

Setelah terhentinya perkara yang menjerat Bibit dan Chandra, Anggodo selepas dari penjara mengajukan Praperadilan terhadap SKPP Bibit dan Chandra. Pengadilan mengbulkan permintaan Anggodo dan akhirnya dengan keputusan itu Bibit dan Chandra terpaksa harus melanjutkan proses pengadilan lagi setelah  8 Oktober 2010 Majelis hakim MA memuluskan tidak dapat menerima permohonan PK mengenai SKPP Bibit dan Chandra. Hakim menegaskan, keputusansebelumnya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah berkekuatan hukum tetap. Bibit dan Chandra menjadi tersangka lagi. Keduanya harus bersiap menghadapi persidangan dalam perkara penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.[2]

Hal ini semakin memanas ketika Bibit dan Chandra yang ditemani oleh Busro Muqoddas (ketua KPK) datang ke DPR dan lalu mengusir Bibit dan Chandra karena dikatakan masih tersangka.

 

Analisis

Kasus yang dialami Bibit dan Chandra merupakan kasus yang kompleks dikarenakan terdapat banyak kepentingan dalam berjalanya kasusu ini sehinggga muatan politik yang terkandung sangatlah besar. Dalam dunia akademisi sangat bermanfaat dikarenakan kasus ini membuka peluang-peluang berkembangnya prespektif-prespektif dalam penilaian kasus ini.

Namun ada hal yang perlu dicermati dari munculnya kasus Bibit dan Chandra yaitu bentuk pemberian SKPP dan akhirnya Diponering. Apakah sebenarnya perbesaan antara Diponering dan SKPP?

Mungkin penjelasan ini akan dimulai dari kemungkinan-kemungkinan terhentinya atau terampuninya kasus yang menjerat Bibit Chandra yaitu :

 

  1. 1.       SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)Tindakan penghentian penyidikan ini merupakan kewenangan Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang jika ternyata ia tidak memperoleh cukup bukti atau peristiwa yang sedang dilakukan penyidikan bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan tersebut dihentikan demi hukum.
  2. 2.       SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan)Berbeda dengan SP3, SKPP ini merupakan kewenangan Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara) alasa-alasan yang mendasari Penuntut Umum mengambil tindakan ini adalah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau eprkara tersebut ditutup demi hukum
  3. 3.       DEPONERING (Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum)Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas (penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)
  4. 4.       GRASI Dasar hukum Grasi ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Jika seseorang telah diputuskan bersalah melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka terpidana atau melalui keluarganya dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
  5. 5.       AMNESTI dan ABOLISI Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” (sesuai dengan perubahan yang pertama) Penjabaran mengenai Amnesti dan Abolisi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang dibuat untuk menyesuaikan antara pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara RI. Dengan Penetapan Presiden No 14 tahun 1949 tentang pemberian amnesti. Dalam pasal 1 UUdrt. No 11 Tahun 1954 disebutkan bahwa Presiden atas kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Aturan ini tentu sudah harus di revisi kembali karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan bertama), dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden  harus terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perbedaan antara amnesti dengan abolisi adalah : Amnesti merupakan penghapusan segala akibat dari hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, sedangkan abolisi adalah peniadaan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana.[3]

 

Dari pemaparan tersebut pada kasus Bibit dan Chandra dapat diselesaikan dengan penggunaan banyak cara terkait pelimpahan perkara tersebut ada dimana? Dalam penanganan kasus Bibit dan Chandra banyak terdapat pertanyaan yang diantaranya mengapa tidak “didiponering” sejak dulu, melainkan SKPP yang diberikan oleh kejaksaan? Dengan adanya SKPP maka hakim yang menagani permohonan Anggodo pada Praperadilan dan dikabulkan bukanlah perbuatan yang salah dari Hakim atau pengadilan.

Mengenai penolakan peninjauan kembali (PK) Bibit-Chandra oleh MA, Mahfud menilai hal tersebut wajar. Karena praperadilan tidak bisa dikasasi. “MA tidak salah mengatakan tidak menerima kasasi Bibit-Chandra sebab menurut hukum pra peradilan itu berhenti di tingkat pengadilan tinggi. MA bukan menolak tetapi tidak menerima kasasi itu; artinya karena MA tak lagi berwenang untuk memutus pra peradilan. Kalau ditolak itu substansinya,” jelas Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut.[4]

Pada prinsipnya perkara Bibit dan Chandra sudah lengkap (P21), tetapi karena adanya desakan-desakan dari masyarakat maka tidak dilanjutkan. Disinilah letak pemikiran para akademisi yang berprespektif terdapat kejanggalan dan disekenariokan untuk menenangkan masyarakat terkait mengcuatnya kasus Bibit dan Chandra. Apabila Bibit dan Chandra menjadi terdawa maka dengan otomatis jabatan Ketua KPK pada saat itu dinonaktifkan sesuai dengan undang-undang KPK. Dengan keadaan Antasari yang telah berada dibalik deruji besi maka institusi KPK akan mati secara struktural.

 

Dengan diterbitkanya SKPP secara tidak langsung menciptakan peluang untuk dijadikanya tersangka lagi pada waktu yang berbeda dan upaya untuk menenangkan situasi sesaat saja.

 

Tetapi pada akhirnya terdapat pilihan diponering atau melanjutkan perkara tersebut. Menurut beberapa pakar bila kasus tersebut dilanjutkan dalam pengadilan dan tidak mengindahkan instruksi presiden maka ada beberapa bukti untuk membuktikan tidak bersalahnya Bibit dan Chandra yaitu :

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud mengatakan, jika kasus suap yang dituduhkan kepada Bibit dan Chandra diteruskan ke pengadilan, maka setidaknya terdapat dua bukti kuat bahwa kasus itu direkayasa.

“Jika memang tetap dibawa ke pengadilan, masyarakat tahu itu rekayasa. Sudah ada 2 bukti pengadilan. Pertama, Anggodo sudah divonis. Kedua di MK dinyatakan itu rekayasa,” kata Mahfud dalam acara HUT KAHMI di Monas, Minggu, 10 Oktober 2010.[5]

 

Aktivis ICW (Febri Diansyah) juga mengajukan bukti bahwa terdapat rekayasa dalam wawancara dengan salah satu media online.

 

Rekayasa pertama, terkait pasal pemerasan. Menurut Febri, pasal ini telah diklarifikasi oleh tim delapan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi terhadap pengusaha Anggodo Widjojo. Anggodo dinyatakan terbukti bersalah atas percobaan penyuapan kepada pimpinan KPK. “Anggodo yang inisiatif melakukan suap,” kata Febri.

Rekayasa kedua, terlihat dalam kronologi waktu penyuapan. Rekayasa kronologi penyuapan ini telah dibantah melalui kesaksian Putranefo Prayugo, Edy Sumarsono, dan Ari Muladi dalam persidangan Anggodo Widjojo. Putranefo pada sidang tanggal 8 Agustus 2010 memberikan keterangan telah mengetik kronologi 15 Juli 2009 atas permintaan Anggodo. Dalam kesaksian Edy Sumarsono tanggal 8 Juni 2010, Edy juga menjelaskan diminta Anggodo seolah-olah KPK melakukan pemerasan. Sedangkan dalam kesaksian Ary Muladi tanggal 22 Juni 2010, dijelaskan bahwa Anggodo yang menyiapkan kronologi 15 Juli 2009.

Rekayasa ketiga, terkait bukti percakapan. Faktanya, tidak adanya bukti rekaman percakapan sebanyak 64 kali antara Direktur Penyidikan KPK Ade Rahardja dengan Ary Muladi seperti yang disebutkan Kapolri dan Jaksa Agung. “Fakta pengadilan Mabes Polri gagal memenuhi perintah pengadilan. Bahkan Call Data Record (CDR) pun tidak dapat dipenuhi,” kata Febri menjelaskan.

Rekayasa keempat, dalam hal penyerahan uang. Berdasarkan kronologi 15 Juli, disebutkan penyerahan uang dilakukan kepada Bibit di Hotel Belagio, Jakarta, pada 15 Agustus 2008. Namun waktu itu Bibit sedang dalam kunjungan kerja ke Peru pada 12 – 15 Agustus 2009. “Ada bukti foto dan kesaksian staf-staf KPK,” ucap Febri. Hal sama juga terjadi dalam penyerahan uang kepada Chandra. Disebutkan Chandra menerima uang pada 15 April 2009 di Pasar Festival Kuningan, Jakarta, padahal saat itu Chandra tidak berada di Pasar Festival.

“Kesaksian Ary Muladi pun menyebutkan tidak pernah memberikan uang kepada pimpinan KPK,” kata Febri.[6]

 

Dengan didiponeringnya kasus Bibit dan Chandra telah membuka penilaian masyarakat terkait kinerja yang dilakukan beberapa lembaga hukum terutama Kejaksaan Agung. Patut dicurigai terdapat upaya mengkriminalisasikan kasus Bibit dan Chandra guna melumpuhkan instansi KPK karena tidak sejak awal mengambil kebijakan diponering pada kasus Bibit dan Chandra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan

Pada kasus Bibit dan Chandra terjadi perkembangan hukum yang cukup menimbulkan dugaan dan pendapat. Pada hakikatnya segala perkara yang telah lengkap (P21) maka wajib dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi dalam kasus Bibit dan Chandra mendapat banyak dukungan agar tidak dilanjutkan ke pengadilan karena akan melumpuhkan KPK pada saat itu. Dengan pertimbangan itu Presiden memerintahkan untuk menghentikan proses pelimpahan perkara oleh kejaksaan dan masyarakat telah terbentuk suatu paradigma agar tidak melanjutkan proses kasus Bibit dan Chandra.

Adanya dua kubu yang kuat memaksa suatu keadaan yang apabila dilanjutkan akan terjadi kemudhorotan maka dalam hal ini fokus utamanya merupakan Kejaksaan. Dengan mengeluarkanya SKPP dan dipidananya Anggodo lengkap sudah bentuk atau dugaan “Kriminalisasi KPK” secara logika bila Anggodo bersalah menyuap KPK maka Bibit dan Chandra pun akan masuk kedalam penjara.

Kejaksaan semakin tersudut ketika keputusanya menerbitkan SKPP yang lalu di Pra Peradilankan oleh Anggodo, semakin jelas dugaan sekenario tersebut.

Jadi, bukan kesalahan lembaga peradilan yang menolak kasasi atas Pra Peradilan karena memang tidak ada upaya tersebut dalam peraturan Perundang-undangan. Merupakan kesalahan fatal dari Kejaksaan yang kurang mencermati keadaan dan produk-produknya dalam proses penghentian penuntutan atau diponering yang seharusnya diterbitkan. Dengan kesalahan fatal tersebut menciptaakan duagaan kuat terdapat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh Yudikatif kita.

 

Daftar Pustaka

http://bataviase.co.id/node/417991

http://wikipedia.co.id

http://detik.com

http://www.maiwanews.com/berita/icw-sembilan-bukti-rekayasa-kasus-bibit-chandra/

About these ads