oleh :

DIVI KUSUMANINGRUM (HUKUM/III)

ANIS PURNIASARI (HUKUM/III)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAWYATAN DAHA KEDIRI

A. KASUS POSISI
Di Surabaya, seorang advokat menggugat Lion selaku pemilik Maskapai
Penerbangan Wings Air di karena penerbangan molor 3,5 jam. Maskapai tersebut
digugat oleh seorang advokat bernama DAVID ML Tobing. DAVID, lawyer yang
tercatat beberapa kali menangani perkara konsumen, memutuskan untuk
melayangkan gugatan setelah pesawat Wings Air (milik Lion) yang seharusnya ia
tumpangi terlambat paling tidak sembilan puluh menit.
Kasus ini terjadi pada 16 Agustus lalu ia berencana terbang dari Jakarta ke
Surabaya, pukul 08.35 WIB. Tiket pesawat Wings Air sudah dibeli. Hingga batas
waktu yang tertera di tiket, ternyata pesawat tak kunjung berangkat. DAVID
mencoba mencari informasi, tetapi ia merasa kurang mendapat pelayanan. Pendek
kata, keberangkatan pesawat telat dari jadwal.
DAVID menuding Wings Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan
keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas
maskapai itu di bandara. Selanjutnya DAVID mengajukan gugatan terhadap kasus
tersebut ke pengadilan untuk memperoleh kerugian serta meminta pengadilan
untuk membatalkan klausul baku yang berisi pengalihan tanggung jawab maskapai
atas keterlambatan, hal mana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
B. ANALISA KASUS.
Untuk menganalisa kasus tersebut lebih jauh sebagai suatu tindak pidana ekonomi
maka harus dikaji terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum
pidana ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai salah satu bentuk
Hukum Pidana Ekonomi dalam arti Luas.
Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Ekonomi sebagaimana disebutkan oleh
Prof. Andi Hamzah adalah bagian dari Hukum Pidana yang mempunyai corak
tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Hukum tersebut diberlakukan untuk
meminimalisir tindakan yang menghambat perekonomian dan kemakmuran rakyat.
Dalam Hukum Pidana Ekonomi, delik atau tindak pidana ekonomi dibagi dalam 2
bentuk yakni delik atau tindak pidana ekonomi dalam arti sempit maupun delik
atau tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Yang dimaksud dengan tindak pidana
ekonomi dalam arti sempit adalah tindak pidana ekonomi yang secara tegas
melanggar Undang-Undang 7/DRT/1955. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak
pidana ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidana yang bertentangan dengan
Undang-Undang 7/DRT/1955 serta undang-undang lain yang mengatur tentang
tindak pidana ekonomi.
Dalam kasus yang menimpa DAVID, Tindakan yang dilakukan oleh pihak Manajemen
Wings Air dengan mencantumkan klausula baku pada tiket penerbangan secara
tegas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum perlindungan
konsumen, sehingga terhadapnya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana
ekonomi dalam arti luas.
Bila berbicara tentang hukum perlindungan konsumen maka kita harus pula
membicarakan tentang UU. RI No. 8 Tahun 1999 (UUPK). UUPK lahir sebagai
jawaban atas pembangunan dan perkembangan perekonomian dewasa ini.
Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam
posisi lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan
hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesarbesarnya
oleh pelaku usaha.
Berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen
dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang
selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.
Mengacu pada hal tersebut, UUPK diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat
bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk
melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative
dan komprehensif dapat dilindungi.
Perlindungan konsumen sebagaimana pasal 1 ayat (1) menyebutkan arti dari
perlindungan konsumen yakni : segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi kepada konsumen. Sedangkan arti yang tidak kalah penting
ialah Konsumen, yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kata tidak diperdagangkan ini
berarti konsumen yang dilindungi ialah konsumen tingkat akhir dan bukanlah
konsumen yang berkesempatan untuk menjual kembali atau reseller consumer.
Asas yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi
menjadi 5 asas utama yakni : Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
keseluruhan, Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, Asas
Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku
usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual, Asas Keamanan dan
Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; Asas Kepastian Hukum; baik pelaku
usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian
hukum.
Perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen
dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Menciptakan sistem perlindungan
konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi
serta akses untuk mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur
dan bertanggungjawab dalam berusaha, Meningkatkan kualitas barang dan/atau
jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,
kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Sedangkan ketentuan mengenai sangsi pidana dari Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yang diatur dalam 3 pasal yakni Pasal 61, 62 dan 63. Hukum pidana
berlaku secara Ultimuum Remedium mengingat penyelesaian sengketa konsumen
dalam UUPK juga mengenal adanya penyelesaian melalui alternative penyelesaian
sengketa, Hukum Administrasi dan Hukum Perdata.
Tindakan Wings Air mencantumkan Klausula baku pada tiket penerbangan yang
dijualnya, dalam hal ini menimpa DAVID, secara tegas bertentangan dengan Pasal
62 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen
dimana terhadapnya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana
denda paling banyak RP. 2.000.000.000,- ,namun dengan tidak mengesampingkan
prinsip Ultimum Remedium.
Yang dimaksud dengan Klausula baku adalah segala klausula yang dibuat secara
sepihak dan berisi tentang pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak
yang lain. Sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 18 UUPK yakni:
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya
sulit dimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan
Undang-undang ini.
Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa
tujuan dari pelarangan adalah semata-mata untuk menempatkan kedudukan
Konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Selain itu khusus mengenai penerbangan, berdasarkan konvensi Warsawa
ditentukan perusahaan penerbangan tidak boleh membuat perjanjian yang
menghilangkan tanggung jawabnya.
Dalam kasus disebutkan bahwa, pada tiket penerbangan yang diperjualbelikan
memuat klausul “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga
yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini,
termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan
bagasi”. Berdasarkan pendapat saya, hal tersebut jelas merupakan suatu bentuk
klausula baku mengingat klausul yang termuat dalam tiket tersebut dibuat secara
sepihak oleh pihak Manajemen Wings Air yang berisikan pengalihan tanggungjawab
dalam hal terjadi kerugian dari pihak manajemen kepada penumpang. Atas
dimuatnya klausula tersebut jelas dapat merugikan kepentingan konsumen.
Penyedia jasa dapat serta merta melepaskan tanggungjawabnya atas kerugian yang
timbul baik yang ditimbulkan oleh penyedia jasa sendiri maupun konsumen.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Wings Air selaku
peusahaan milik Lion Air bertentangan dengan pasal 18 UUPK dan Konvensi
Warsawa tentang penerbangan.
Terkait dengan penegakan hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai
pelarangan pemasukan Klausula Baku dalam setiap aktivitas perdagangan, menurut
pendapat saya belum berjalan dengan efektif dan sesuai harapan. Disana-sini
penggunaan klausula tersebut masih marak dan cukup akrab dalam setiap aktivitas
perekonomian. Selain itu, sampai sejauh ini pun penggunaan sangsi pidana belum
pernah diterapkan dalam setiap tindakan pencantuman klausula baku. Hal tersebut
menurut pendapat saya merupakan indikator bahwa Undang-Undang No.8 Tahun
1999 belum ditaati dan diterapkan dengan baik melainkan sejauh ini baru samapi
pada tahap pemahaman dan sosialisasi.
Dapat disimpulkan, sebagai bagian dari hukum yang memuat ketentuan tentang
pidana perekonomian, lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen
menunjukan bahwa kegiatan atau aktivitas perdagangan dan perekonomian telah
berkembang sedemikian rupa dan kompleks sehingga kehadiran Undang-Undang
No.7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dirasa tidak lagi mumpuni dalam
meminimalisir itikad jahat pelaku ekonomi terhadap konsumen.
Kehadiran UUPK jelas memperkaya khazanah Hukum Pidana Ekonomi Indonesia dan
membuatnya selalu dinamis dan tidak tertinggal di belakang dalam mengikuti
perkembangan social yang ada pada masyarakat. Mengingat sesungguhnya tujuan
diadakannya Hukum Pidana Ekonomi bukanlah hanya untuk menerapkan norma
hukum dan menjatuhkan sanksi hukum pidana sekedar sebagai pencegahan atau
pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan jauh untuk membangun perekonomian
dan mengejar kemakmuran untuk seluruh rakyat sebagaimana disebutkan oleh
Prof. Bambang Purnomo.
DAFTAR PUSTAKA

http://raja1987.blogspot.com/2008/11/analisis-kasus-posisi-perlindungan.html

About these ads