#menerawang lebih dalam#

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit (Pasal 1 UU 4/1998) :

 Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
Kreditur dan atau para kreditur
Kejaksaan untuk kepentingan umum
Bank Indonesia jika menyangkut debitur yang merupakan Bank
Badan Pengawas Pasar Modal jika menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek
Dalam praktek MA beberapa putusannya memberikan dalil atau ketentuan bahwa:
a.Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian mareriil yang menjadi dasar gugatan (MA 15 Maret 1970 No. 547/K/Sip/1972)
b.Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas ( MA 21-11-1970 N0 492 K/Sip/1970
c.Pihak-pihak yang beracara harus dicantumkan secara lengkap  (MA 13-5-1975 No 151 K/Sip/1975 )
d.Khusus mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, ukuran /luas tanah ( MA 9-7-1973 No 81 K/Sip/1971 )
e.Gugatan yang ditujukan terhadap lebih dari seorang tergugat  yang diantara tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya maka tidak dapat disatukan dalam surat gugatan  ( MA 27 Juni 1979 no. 415 K/Sip/1975)
f.Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas  hal-hal yang dituntut , harus dinyatakan tidak diterima (21 -11-1970 No. 492.K/Sip/1970)
g.Tuntutan subsidiair dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka petitum primair (MA 140 K/Sip/1971, 12-8-1972)

Tugas/kewajiban pokok Hakim (UUPKK 4/2004)

 
1.Pasal 1, Pasal 3 (2) : Menerima, memeriksa mengadili atau menyelesaikan perkara
2.Pasal 4 (1) :  dilakukan       Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan  Yang Maha Esa
3.Pasal 5(1)  : hakim mengadili menurut hukum  
4.Pasal 5(2): hakim wajib membantu para  pencari keadilan dan berusaha keras  mengatasi hambatan dan rintangan.     
5.Pasal 16 (1) hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan hukumnya tidak ada/kurang jelas, tetapi hakim wajib mengadili
6.Pasal 28 (1) (ex ps 27) : hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
7.Pasal 29 ayat 3 : Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke 3, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera  
8.Pasal 29 ayat 5: Hakim atau panitera wajib mengundurkan  diri apbl. Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dg. perkara yang sedang diperiksa
9.Pasal 19 (4):  dalam sidang permusyawaratan, hakim  wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan
10.Pasal 19 (5) Pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan jika tidak tercapai mufakat (dissenting opinion)
11.Pasal 32: Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.
12.Pasal 33: Hakim wajib menjaga kemandirian pengadadilan.

Masalah BUMN, Administrasi kekayaan negara, Akuntanbilitas kekayaan negara

Oleh : Bpk. Budi Agus (dosen FH Uii)
•MASALAH POKOK BUMN
§Kekayaan negara bisa diklasifikasikan menjadi 4 kategori :
1.Kekayaan yang diperoleh melalui APBN
2.Yang dipisahkan Dan masuk dalam BUMN
3.Yang dikelola BPPN akibat krisis moneter
4.Anugrah Yang Maha Esa diwariskan oleh nenek moyang
§Masalah pokok yang terkait dengan kekayaan negara adalah : pencatatan dan pengadministrasian, utilitas dan aspek pengelolaannya dan akuntabilitas para pengelola kekayaan negara
•ADMINISTRASI KEKAYAAN NEGARA
§Kenyataan di lapangan masih sering menunjukkan :
a.Akurasi pencatatan dan adminitrasi kekayaan  negara yang berasal dari APBN masih  diragukan mengingat banyaknya kasus-kasus yg menyelimuti keberadaan kekayaan negara
b.Nilai kekayaan negara di BUMN masih siur
c.Nilai kekayaan yang dikelola BPPN juga penuh dengan kontroversi yang sampai dengan saat ini membingungkan masyarakat
§Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak Cuma mencatat aset-aset milik negara, tapi juga mencatat hutang negara secara akurat dan tepat waktu.
§Kemajuan teknologi mengharuskan setiap negara untuk menerapkan Fund Accounting yang baik
•ADMINISTRASI KEKAYAAN NEGARA
§Kenyataan di lapangan masih sering menunjukkan :
a.Akurasi pencatatan dan adminitrasi kekayaan  negara yang berasal dari APBN masih  diragukan mengingat banyaknya kasus-kasus yg menyelimuti keberadaan kekayaan negara
b.Nilai kekayaan negara di BUMN masih siur
c.Nilai kekayaan yang dikelola BPPN juga penuh dengan kontroversi yang sampai dengan saat ini membingungkan masyarakat
§Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak Cuma mencatat aset-aset milik negara, tapi juga mencatat hutang negara secara akurat dan tepat waktu.
§Kemajuan teknologi mengharuskan setiap negara untuk menerapkan Fund Accounting yang baik
•AKUNTABILITAS KEKAYAAN NEGARA
§Akuntabilitas kekayaan negara sangat terkait dengan sistem dan budaya politik yang dianut, landasan hukum, SAP, profesionalitas dan integritas dari para penyelenggara negara
§Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban politik dan hukum penyelenggara negara terhadap kewenangan dan mandat yang diberikan rakyat. Lemahnya SAP, lemahnya landasan hukum serta rendahnya integritas pengelola kekayaan negara akan menjadikan kekayaan negara bukan sebagai sumber daya yg optimal melainkan sebagai pemborosan.
•Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat
§Reformasi di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui penyusunan SAP yang sehat akan memberikan manfaat :
a.Memungkinkan pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
b.Mencegah dan meminimumkan kebocoran
c.Mempermudah ditemukannya adanya penyimpangan dan dapat dipakai untuk pengukuran efisiensi
d.Membantu apabila pemerintah ingin memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat melalui obligasi
e.Membantu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
f.Memberi contoh kepada masyarakat atau swasta tentang good public government dan tidak hanya menuntut good corporate government dari mereka

PRIVATISASI BUMN

Oleh : Bpk Budi Agus (dosen FH Uii)

§Tujuan dari privatisasi  BUMN antara lain :
1. Memberikan kesempatan kepada BUMN untuk melakukan direct place-ment dan go public
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN dalam rangka menghadapi persaingan di pasar global dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat  berperan serta dalam pemilikan  saham BUMN.
§Pasar Modal dan Democratization of Capital
1. Pasar modal bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, pertumbuhan. dan stabilitas ekonomi nasional.
2. Pasar modal berfungsi menghimpun dana yang dapat digunakan untuk sumber pembiayaaan bagi dunia usaha.
3. Keberadaan pasar modal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan berskala besar, menengah maupun kecil baik swasta maupun BUMN.
4. Pasar modal juga sebagai wahana penyebarluasan pemilikan saham (democratization of capital)
5. Pasar modal juga memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi perusahaan
§Peran BUMN dalam Pasar Modal
1. Tahun 1977, BUMN dipercaya untuk membantu pengembangan pasar modal , yaitu melalui PT Danareksa.
2. Partisipasi BUMN diharapkan lebih ditingkatkan lagi dengan aktivitas BUMN sebagai emiten. Partisipasi emiten di pasar modal akan meningkat Dan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka privatisasi BUMN.
3. Sejalan dengan kebijakan privatisasi, khusunya melalui pasar modal peranan yang lebih besar bagi BUMN sebagai emiten dalam pengembangan pasar modal di masa datang, merupakan suatu kenyataan yang tidak sulit dicapai.
BUMN sebagai badan usaha mempunyai peranan yang sangat besar dalam menciptakan likuiditas pasar mengingat pada umumnya BUMN memiliki asset yang besar.
BUMN dapat pula mempengaruhi perkembangan pasar modal karena faktor daya tarik BUMN bagi masyarakat.
Dengan masuknya BUMN ke pasar modal diharapkan akan berdampak positif terhadap pengembangan pasar modal di Indonesia
Semakin banyak BUMN yang Go Public, diharapkan akan menciptakan iklim yang semakin baik bagi pengembangan pasar modal yang pada akhirnya akan meningktakan efisiensi ekonomi nasional.
§Hambatan Privatisasi :
1. Menyangkut kultur  dalam BUMN itu sendiri. Hampir di semua lini dan level dalam BUMN, mulai dari tingkat menteri hingga jajaran direksi berperilaku sebagai pemegang saham di samping fungsi-fungsi lain yang dimiliki pemerintah sebagai regulator
2. BUMN terlalu banyak menggunakan tenaga konsultan yang tidak jelas peranan dan fungsinya.
§Privatisasi memang tidak selalu go public (initial public offering – IPO) melalui pasar modal. Privatisasi juga bisa dilakukan secara langsung (private placement)  dengan mengundang investor strategis (strategic partners)
§Di Indonesia program privatisasi dilakukan dalam wacana reformasi, demokrasi dan penegakan hukum (law enforcement). Dari sisi ini pelaksanaan privatisasi juga harus dipertanggung jawabkan kepada public

POLITICAL COST DAN BUMN

Oleh : Bpk. Budi Agus (dosen FH Uii)

§BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara sering ditafsirkan bahwa negara berkuasa penuh terhadap kinerja BUMN.  Sehingga BUMN menjadi tergan-tung kepada siapa yang memerintah dan yang menjalankannya.

§
§BUMN menjadi fokus perhatian masyarakat, karena adanya gap antara fasilitas yang dimiliki BUMN dengan harapan masyarakat.
§BUMN beroperasi dengan dukungan fasilitas penuh (modal, perlakuan, sektoral). Sedangkan masyarakat sangat berharap mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMN yang belum bisa terpenuhi secara optimal.
§
§BUMN dan Birokrasi :

Dominannya peran negara menjadikan BUMN sebagai kepanjangan tangan penguasa yang sarat kepentingan politik merupakan salah satu sebab BUMN tidak bisa berkembang sebagaimana layaknya badan usaha. Peran negara menjadikan BUMN sebagai kepanjangan tangan penguasa yang sarat kepentingan politik merupakan salah satu sebab BUMN tidak bisa berkembang sebagaimana layaknya badan usaha.

 

§Struktur Organisasi BUMN :
a. Pemilik : Pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan dan Menteri Negara Investasi dan BUMN
b. Komisaris : Para pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Negara Investasi dan BUMN dan departemen lainnya
c. Direktur : Diisi orang-orang yang memiliki latar belakang beragam
d. Hukum : Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT)
§Kekuatan BUMN :
a.Jumlah Dan nilai aset yang besar
b.Posisi Dan bidang usaha yang strategis
c.Akses ke kekuasaan lebih besar
d.Akses ke sumber pendanaan, khususnya Bank pemerintah lebih besar
e.Perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta
f.Definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai regulator sulit untuk dipisahkan dan melekat pada BUMN itu sendiri.
§Kelemahan BUMN :
a.Keterlibatan birokrasi dengan kepentingannya menimbulkan penyimpang-an policy direction yang merugikan BUMN sendiri
b.Policy direction yang merugikan timbul karena adanya kepentingan elite BUMN yang ditampilkanmelalui formal policy
c.Birokrat di BUMN sulit membedakan dirinya sebagai birokrat atau profe-sional perusahaan, sehinggamenimbulkan political cost yang sulit diukur
d.Aset yang besar dan tidak disertai utilitas optimal berakibat over-investment dan pemborosan yang membebani BUMN itu sendiri
e.Kemudahan dari negara adalah bentuk subsidi yang setara dengan cost bagi rakyat banyak
f.Perlakuan istimewa negara kepada BUMN menjadikannya tidak peka terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan, tidak lincah dalam bertindak, lamban mengambil keputusan, sehingga hilangnya momentum yang berakhir pada kerugian
g.Privileges yang diberikan birokrasi harus dikompensasi dengan memberi-kan kemudahan kepada pihak lain melalui policy direction yang menjadi political cost bagi BUMN.
h.Keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung lama sering menyulitkan direksi untuk bertindak objektif.
•BUMN sebagai development agent boleh boros atas nama pembangunan, sehingga manajemen memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi.
•BUMN memiliki strategic position atau natural monopoli, sehingga revenue bersumber dari captive market yang jarang dimiliki oleh swasta.
•Kebocoran dan penyimpangan yang muncul di BUMN :
1.Munculnya pos pengeluaran fiktif untuk menampung political cost
2.Lahirnya biaya yang tidak relevan dengan core business BUMN
3.Biaya-biaya yang dikeluarkan tidak mengandung kewajaran dari aspek bisnis normal yang berakibat BUMN terjebak bisnis berbiaya tinggi.
4.Over investment yang terus menerus menimbulkan cost yang terus menerus ditanggung selama hidup BUMN.
§Rekontruksi BUMN :
1.berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan political cost harus dihilangkan atua diminimumkan
2.Political will dari pemerintah untuk mengatasi sunguh-sungguh dan terencana
3.Pemerintah harus menetapkan pola rekruitmen yang baku karena hingga saat ini belum ada pola rekruitmen yang jelas
§Pembenahan BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa :
1.Meminimalkan keterlibatan birokrasi di BUMN
2.Redefinisi BUMN menjadi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sehingga pertanggungjawaban pengelola BUMN kepada rakyat.
3.Budaya mundur bagi direksi-komisaris BUMN harus mulai ditanamkan sehingga ada kejelasan hubungan antara performance dan punishment.
4.Pengelola yang berprestasi dipertahankan dan dipromosikan  sedangkan yang bermasalah diberhentikan berdasarkan kriteria yang objektif
5.Melakukan review terhadap keberadaan BUMN melalui :
a.BUMN yang bergerak dalam bidang usaha yang telah dilaksanakan masyarakat atau swasta tidak perlu lagi ada BUMN. BUMN yang ada diprivatisasi 100%
b.Prioritas utama adalah bank-bank BUMN dan perusahaan sekuritas diswastakan 100% karena menjadi beban negara
c.BUMN yang memiliki posisi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dan bidang usahanya tidak dilaksanakan swasta, perlu dipertahankan.
6.Hilangkan political cost dengan public accountability dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Keterlibatan pemerintah melalui :
a.Pola rekruitmen yang objektif dan terukur
b.Perencanaan anggaran, misi dan sisi perusahaan
c.Evaluasi kerja BUMN melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS)

Tata Cara Pendirian Koperasi

Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS KOPERASI Jl.ARIA WIRATANUDATAR – Tip (0263) 264874

 

• PENDAHULUAN
Berdasarkan tuntutan arus perubahan yang demikian cepat, Gerakan Koperasi di
Kabupaten Cianjur diharapkan dapat memberikan kontribusi dan peranan yang
nyata dalam mendukung perwujudan tatanan dan paradigma baru pembangunan
ekonomi dalam era otonomi daerah saat ini, karena sebagaimana diamanatkan
dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat (penjelasan
UU No. 22/1999 Pasal 43 huruf e), Koperasi merupakan perwujudan konsep
demokrasi ekonomi yang ideal, yang harus dilakukan secara bersama-sama
melalui fasilitasi dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang
mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan
pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusianya.
Untuk memberdayakan koperasi agar dapat menjawab tantangan dan
memanfaatkan peluang yang ada sebagai akibat dari krisis yang terjadi,
pendekatan yang dapat dilakukan seyogianya konsisten dengan amanat dan
batasan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
koperasi dibangun dan membangun dirinya.
Pendekatan koperasi dibangun, berarti ada komitmen dan keberpihakan dari
pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan koperasi itu tumbuh dan
berkembang sedangkan koperasi membangun dirinya, berarti harus ada komitmen,
partisipasi dan upaya proaktif dari anggota, pengelola dan pengurus koperasi itu
sendiri untuk mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya untuk ikut
serta mengatasi krisis yang terjadi, yang antara lain upaya-upaya untuk
meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Untuk dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Proses
pendirian, seluk beluk kelembagaan dan
pengelolaan koperasi periu terus diinformasikan kepada masyarakat luas. Koperasi
sebagai salah satu lembaga ekonomi akan semakin dapat dipahami dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakt.
Untuk mengaktualisasikan komitment tersebut, pemerintah memberikan
kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah
koperasi. Sebagai wadah pengembangan usaha ekonomi rakyat, koperasi
diharapkan dapat menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan anggota dan
sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam
masyarakat.
Berbagai kemudahan telah diusahakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah
mengganti Inpres 4 tahun 1984 dengan Inpres 18 tahun 1998 yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Kepmenkop RI no. 139 tahun 1998 jo. No. 226 tahun 1999
tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta
pendirian dan perubahan Anggaran dasar Koperasi serta pembubaran Koperasi.
• PENGERTIAN
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
• PRINSIP KOPERASI
Seluruh Koperasi di Indonesia wajib menerapkan dan melaksanakan prinsipprinsip
koperasi, sebagai berikut :
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian sisa basil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
e. Kemandirian.
f. Pendidikan perkoperasian.
g. Kerjasama antar koperasi.
• BENTUK DAN KEDUDUKAN
1. Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi
Sekunder.
2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang
dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
3. Koperasi Sekuder adalah Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum
koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah
berbadan hukum.
4. Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan akta
pendirian yang memuat anggaran dasar.
5. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik
Indonesia.
6. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya
disahkan oleh Pemerintah.
7. Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan hukum yang diakui kedudukannya
sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh
karena itu kedudukan/status hukum Koperasi sama dengan Perseroan
Terbatas.
PERSIAPAN
• MENDIRIKAN KOPERASI
1. Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus mengerti maksud
dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh
Koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi anggota. Pada dasamya Koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan
kesamaan kepentingan ekonomi.
2. Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian,
maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsipprinsip koperasi, dan
prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta
penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan dari Dinas Koperasi Kabupaten
Cianjur.
3. Adanya alasan yang nyata dan jelas untuk membentuk suatu usaha bersama
dalam bentuk organisasi koperasi. Usaha bersama harus digerakkan oleh
adanya satu kebutuhan bersama, benar-benar dirasakan dan sangat mendesak
untuk dipenuhi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis, atau untuk
menggalang kekuatan dalam menghadapi suatu ancaman (kelangkaan barang,
kesulitan pemasaran dll).
4. Adanya sekelompok individu anggota masyarakat yang memiliki kepentingan
ekonomi yang sama, yang berfungsi sebagai anggota pendiri dan yang
bekerja kearah perwujudan
5, keterpaduan kepentingan antara para anggota kelompok koperasi, segera
seteiah koperasi dibentuk.
6. Orang-orang yang bergabung dalam koperasi itu harus slap untuk
bekerjasama, artinya harus ada hubungan atau ikatan sosial di antara para
anggota.
7. Para anggota harus memiliki suatu tingkat pengetahuan minimum tertentu.
Mereka harus dapat merasakan kelebihan atau keunggulan dari kegiatan
koperasi, dan memahami prinsip, praktek, hak, dan kewajiban dalam
berkoperasi.
8. Harus ada yang menjadi pemimpin, yaitu orang yang telah dipersiapkan dan
mampu memotivasi kelompok tersebut, serta mampu mengarahkan
aktivitasnya untuk mencapai tujuan koperasi.
RAPAT
PEMBENTUKAN KOPERASI
1. Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraap
Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi
pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar,
menentukan jenis koperasi dan kenanggotaanya sesuai dengan
kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana
kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi
adalah kesamaan aktivitas, kepenbngan dan kebutuhan ekonomi anggotanya,
misalnya ; Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi,
Koperasi Pemasaran, dan Koperasi 3asa.
2. Pelaksanaan Rapat Pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan Akta Pendirian yang memuat
Anggaran Dasar Koperasi.
3. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka Pejabat Dinas
Koperasi dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan
memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.
• PENGESAHAN BADAN HUKUM
1. Para pendiri Koperasi mengajukan perrnohonan pengesahan akta pendirian
secara tertulis kepada Dinas Koperasi Kabupaten Cianjur, dengan
melampirkan :
a. 2 (dua) rangkap Akta Pendirian, satu diantaranya bermeterai cukup
b. 2 (dua) rangkap petikan berita acara rapat beserta lampirannya.
c. 2 (dua) rangkap lembar Neraca Permulaan atau Bukti Setor Modal Awal.
d. Rencana awal kegiatan usaha.
e. Daftar hadir rapat pembentukan.
f. Foto Copy KTP dari masing-masing anggota pendiri.
g. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan dan Refenrensi dari
Forum Komunikasi KPKM Kecamatan.
2. Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada Dinas Koperasi, tergantung
pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan
koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota mengesahkan akta pendirian
Koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah
Kabupaten.
b. Kepala Dinas Koperasi Propinsi/DI mengesahkan akta pendirian Koperasi
primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah
Propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang anggotanya
berdomisili di beberapa Propinsi/DI, namun koperasinya berdomisili di
wilayah kerja Propinsi/DI yang bersangkutan.
c. Sekretaris Menteri Koperasi mengesahkan akta pendirian Koperasi
sekunder yang anggotanya berdomisili Ii di beberapa Propinsi/DI.
3. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan
diberitahukan oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
4. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan
permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya
penolakan.
5. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan.
6. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
7. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
• ANGGARAN DASAR KOPERASI
Penyusunan isi AD Koperasi berangkat dari tujuan Koperasi dan sistimatika yang
telah disepakati. Isi AD berupa kesepakatan yang merupakan aturan main dan
menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat.
Isi AD harus singkat, jelas dan dengan bahasa yang tidak rumit, sehingga mudah
dipahami oleh anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan. Disamping
itu, isi AD tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang lebih
tinggi, seperti UUD 1945, Undangundang dan lain-lain.
Sistimatika Anggaran Dasar Koperasi terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh :
I. Pembukaan, Pembukaan berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan, dan
cita-cita didirikannya Koperasi.
II. Batang Tubuh, Batang tubuh terdiri dari bab, pasal, dan ayat, yang berisi
paling sedikit tentang :
a. Nama dan tempat kedudukan
Nama Koperasi ditetapkan berdasarkan jenis Koperasi, bukan berdasarkan
fungsi anggota. Tempat kedudukan adalah alamat kantor pusat berikut
wilayah pelayanannya.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud didirikannya koperasi adalah jawaban dari latar belakang dan citacita
didirikannya koperasi. Sedangkan tujuan adalah sesuatu yang
diinginkan sebagai jawaban maksud tersebut. Tujuan sebaiknya sesuatu
yang jelas dan dapat diukur. Dengan begitu, mudah bagi kita untuk
mengetahui, sejauh mana tujuan tersebut sudah tercapai.
c. Usaha
Usaha yang akan diselenggarakan oleh Koperasi hendaknya memiliki
hubungan dengan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
Seseorang bergabung dalam koperasi karena memiliki kegiatan usaha atau
kepentingan yang berkaitan dengan usaha koperasinya. Bila tidak memiliki
kegiatan usaha atau kepentingan yang berkaitan dengan kopersdinys,
debsiknys tidak bergabung dengan koperasi tersebut. Dengan begitu, antara
naggota dalam satu koperasi
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sehingga,
koperasi akan dapat lebih mudah melayani semua anggotanya.
d. Ketentuan mengenai keanggotaan
Mengatur tentang persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban anggota,
sanksi dan berakhirnya keanggotaan. Persyaratan keanggotaan adalah syarat
minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang anggota bila hendak bergabung
dengan koperasi. Syarat normatifnya, memiliki kegiatan dan kepentingan
ekonomi yang berkaitan dengan koperasinya. Hak adalah sesuatu yang
seharusnya diperoleh. Dan bila hak ini tidak terpenuhi, maka yang
bersangkutan dapat menuntut. Tetapi, bila hak tersebut tidak digunakan, tidak
dikenakan sanksi. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus
dilakukan, dan bila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Aturan tentang
sanksi ini tercantum dalam AD dan ART. Sanksi adalah ketentuan yang
dikenakan bagi seseorang yang melanggar ketetapan yang tertuang dalam AD
dan ART. Berakhirnya keanggotaan adalah berupa peristiwa yang
menyebabkan seseorang kehilangan status keanggotaannya.
e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
Didalam Koperasi, Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi.
Keputusan-keputusan penting dan strategis ditetapkan dalam Rapat Anggota.
Di sini diatur tentang kedudukan, mekanisme, hak suara, pengambilan
keputusan, jenis, fungsi, wewenang, tugas dan kuorum Rapat Anggota.
f. Azas dan Prinsip
Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan, artinya, koperasi Indonesia
dibangun atas semangat kekeluargaan. Intl dari semangat kekeluargaan
adalah semangat kebersamaan. Kebersamaan dalam segala hal. Mulai dari
membangun rasa, cita-cita dan tujuan bersama samapai menciptakan dan
membesarkan organisasi milik bersama (koperasi) yang bertujuan
memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi secara bersama-sama agar lebih
balk lagi. Kekeluargaan bukan berarti hanya memperjuangkan kemakmuran
keluarga, kolega atau kelompok sendiri saja, tetapi kemakmuran bersama
semua anggota, tanpa terkecuali. Prinsip adalah nilai-nilai yang mendasari
gerakan koperasi dalam menjalankan organisasi dan usahanya. Prinsip
merupakan pedoman sekaligus cermin. Melalui prinsip ini, gerakan koperasi
dapat mengevaluasi dirinya sendiri, apakah berada pada jalan yang benar
atau salah. Jab diri dapat dilihat dari sejauh mana gerakan koperasi taat alas
terhadap prinsip-prinsip tersebut.
g. Pengurus
Pengurus adalah pemegang kuasa Rapat Anggota untuk mengelola koperasi,
yang dipilih dari, oleh dan untuk anggota dalam Rapat Anggota. Mengelola
koperasi terdiri dari dau hal, yaitu organisasi dan usaha. Sebaiknya,
pengelolaan organisasi dan usaha ini dilakukan oleh dua pihak
yang berbeda. Organisasi oleh pengurus, sedang usaha oleh
manajer dan karyawan yang profesional.
h. Pengawas
Pengawas adalah perangkat organisasi yang mendapat kuasa dari Rapat
Anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Anggota yang
khususnya menyangkut organisasi, kelembagaan, pendidikan, serta
penyuluhan. Pengawas dipilth dari, oleh dan untuk anggota. Sebenarnya,
tugas pengawas bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk
menjaga agar kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi sesuai dengan
keputusan Rapat Anggota. Apabila menemukan kesalahan, maka pengawas
perlu mendiskusikanya bersama pengurus untuk kemudian diambil tindakan.
Setelah itu, basil pengawasan dilaporkan kepada Rapat Anggota.
i. Modal
Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Sebaiknya,
modal sendiri lebih besar dari modal pinjaman. Semakin besar modal sendiri,
maka semakin sehat sebuah koperasi. Modal sendiri terdiri dari simpanan
pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah.
j. Pembukuan
Pembukuan koperasi diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Koperasi Indonesia. Tabun bukunya, biasanya menggunakan tahun takwim, 1
]anuari sampai dengan 31 Desember.
k. Transaksi
Transaksi mengatur hubungan dagang antara anggota dan koperasinya.
Hubungan ini akan semakin kuat, bila antara anggota dan koperasi
dikukuhkan dalam sebuah kontrak pelayanan. Sehingga ada jaminan dan
kekuatan hukum yang pasti.
Sisa Masi! Usaha
Secara normatif, SHU adalah kelebihan yang diperoleh dari basil efisiensi
biaya yang dilakukan koperasi atas pelayanannya kepada anggota. Secara
teknis, SHU adalah total pendapatan dikurangi total biaya. Disamping
menjelaskan pengertian, pada bagian ini diatur juga pembagian SHU untuk
siapa saja, berapa besarnya dan bagairnana cara menghitungnya.
m. Jangka Waktu Pendirian
Lazimnya, sebuah koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas,
selama masih seirama dengan maksud dan tujuan didirikannya koperasi.
Kecuali bagi koperasi-koperasi yang secara khusus dibatasi oleh sumber days
produksi, misalnya. Sehingga jangka waktu berdirinya koperasi juga menjadi
terbatas.
n. Sanksi
Pengaturan tentang sanksi ini diperlukan untuk menegakkan disiplin organisasi
dan menjamin kepastian pelaksanaan organisasi dan usaha koperasi. Saksi
yang dijatuhkan, antara lain berupa :
•:• Sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban oleh anggota, pengurus dan
pengawas.
• Sanksi terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dan
tugas yang telah dibebankan kepada pengurus dan pengawas
•• Sanksi terhdap kesengajaan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh
pengurus dan pengawas yang menimbulkan kerugian koperasi.
o. Pembubaran Koperasi
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan kepada :
a. Keputusan Rapat Anggota
b. Keputusan Pemerintah
Sebelum dibubarkan, lazimnya dibentuk “Tim Penyelesaian”, Tim ini bertugas :
a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta
mewakilinya didalam dan diluar Pengadilan.
b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
c. Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, Pengurus serta
Pengawas balk sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta
arsip Koperasi.
e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang
didahulukan dan hutang lainnya.
f. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya
penyelesaian harus dibayar.
g. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas dan tujuan
Koperasi atau menurut keputusan Rapat Anggota terabit., atau
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.
h. Membagikan sisa basil penyelesaian kepada anggota.
i. Menetapkan tanggungan anggota, bila temyata sisa kekayaan koperasi
tidak mampu menutupi seluruh kewajibannya terhadap pihak lain.
j. Menetapkan tanggungan pengurus, pengawas, manajer atau karyawan,
bila terbukti bahwa merekalah yang menyebabkan kehancuran atau
kerugian Koperasi.
k. Membuat berita acara penyelesaian.
p. Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan Anggaran Dasar Kopersi hares dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Anggota yang diadakan untuk itu, dan wajib membuat Beata Acara
Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Terhadap perubahan
Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan
bidang usaha koperasi dimintakan
pengesahan kepada Pemerintah, dengan pengajuan secara tertulis oleh
Pengurus kepada Pemerintah/Dinas Koperasi.
• PENUTUP
Anggota harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama.
Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau
menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan
ekonominya.
Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama,
sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan
ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak
dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah
atau sengketa hukum, balk dalam bidang perdata maupun pidana. Usaha yang
akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara
ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu
memberikan kemanfaatan ekonomi bagi anggotanya.
Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh Koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi
dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan,
fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang
akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan Koperasi. Perlu
diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah
orang-orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar
koperasi yang didirkan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang
handal.

fahroja:

good blog (y)

Originally posted on "Ubi Societas, Ibi Ius":

1.Azas Legalitas...

A.Asaz legalitas menurut KUHP Korea?

Dalam Pasal 1 “criminality and punishment”:

  1. Mengandung asas lextemporis delictzi (ayat1).
  2. Mengatur masalah larangan retroaktif dalam perubahan UU (ayat2).
  3. Perubahan UU setelah adanya putusan pemidanaan in kracht (ayat3).

Adanya pengecualian yaitu :

  • Ada perubahan UU setelah kejahatan dilakukan.
  • Perubahan itu menyebabkan perbuatan yang bersangkutan tidak lagi merupakan kejahatan, atau pidana yang diancamkan menjadi lebih ringan.

B. Asaz legalitas menurut KUHP Thailand?

Terdapat Pasal 2 aturan umum buku 1:

  • Menganut Lextemporis delicti (ayat1);
  • Mengatur perubahanUU (ayat2), dalam hal TP dalam UU Lama bukan lagi TP dalam UU baru. Dengan 2 kemungkinan:

1. Terdakwa dibebaskan sebagai pelanggar.

2. Jika putusan pemidanaan final, maka:

  • Jika belum dijalani, dinyatakan belum pernah dipidana.
  • Jika telah menjalani sebagian, maka akan dihentikan.

C. Asaz legalitas menurut KUHP Norwegia?

Terdapat Pasal 3 di aturan umum (General Provisions)

  • Menganut Lex Temporis delictie.
  • Lebih mengutamakanUU lama. UU…

View original 1.166 more words


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.